Dampak Pasar Bebas Terhadap Indonesia

1. DAMPAK PASAR BEBAS
TERHADAP INDONESIA
Kelompok 4
1. Natasya Indah Syaputri
2. Rizki Ghina Izdihar
3. Salsabilla Khuzaimah H P
4. Athariq Omarsyah
5. M Pangeran Rizaldo

2. Pasar Bebas
Sistem pasar bebas (free market) digagas oleh Adam
Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776. Dalam
ekonomi pasar bebas, harga ditentukan berdasarkan keputusan
bersama pembeli dan penjual di pasar. Hal ini disebut dengan
harga keseimbangan atau harga ekuilibrium.
Harga Keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada
titik pertemuan kurva permintaan pembeli dan kurva penawaran
penjual. Harga Ekuilibrium merupakan keputusan bersama
pembeli dan penjual di pasar.

3. Pembebasan tarif bea masuk, kemudahan perizinan, dan
pembebasan visa kerja.
A. Aliran Bebas Barang
Aliran bebas barang telah dimulai sejak ASEAN Free
Trade Area (AFTA) diberlakukan AFTA telah mengapus
99.65% dari seluruh rariff lines dibawah skema Common
Effective preferential Tariff (CEPTF) AFTA untu ASEAN 6
(Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura,
dan Tahiland). Sementara itu, sudah terjadi pengurangan
sekitar 98,96% tarif menjadi antara 0-5% untuk Kamboja,
Laos, Myanmar, dan Vietnam. Meskipun demikian, setiap
negara ASEAN diperbolehkan untuk teteap mempertahankan
tarifnya pada beberapa produk.

4. B. Aliran Bebas Jasa
Sekitar 40%-50% dari produk domestik bruto (PDB) negara
angggota ASEAN disumbang oleh sektor jasa. Sektor jasa mengalami
pertumbuhan yang paling cepat dikawasan. Terkait dengan aliran
bebas jasa, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati dan
mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
atau Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa pada
tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Tahiland. Kesepakatan ini
ditindaklanjuti dengan pembentukan Coordating Committee on
Service (CCS) yang bertugas menyusun modalitas untuk mengelola
negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS. Cakupannya adalah
sektor jasa angkutan darat dan laut, jasa bisnis, jasa konstruksi, jasa
telekomunikasi, jasa parawisata, jasa keuangan, jasa kesehatan dan
jasa logistik.

5. C. Aliran Bebas Investasi
Dalam rangka membentuk kawasan dengan pasar tunggal
dan basis produksi yang kuat, ASEAN perlu menciptakan rezim
investasi yang bebas dan terbuka. Beberapa elemen kunci dari
kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi adalah perlakuan
non-diskriminasi kepada investor berkewarganegaraan negara
anggota ASEAN dan investor yang memiliki domisili usaha di
ASEAN, tranparasi peraturan, dan proteksi terhadap investasi.
Elemen-elemen tersebut coba diwujudkan memalui ASEAN
Comprehensive Investment Agreement (ACIA). ACIA bertujuan
menciptakan lingkungan investasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif,
transparan dan kompetitif. Empat pilar utama ACIA adalah
liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi. Implementasi ACIA
merupakan fokus kerja sama ASEAN di bidang investasi.

6. D. Aliran Modal yang Lebih Bebas
ASEAN berusaha mencapai sistem keuangan kawasan
ASEAN yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan
neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait. Pada
tahun 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi ASEAN
Financial Integration Framework (AFIF) guna memberikan
pendekatan umum untuk liberalisasi dan integrasi keuangan di bawah
MEA. Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati tujuan akhir
terciptanya integrasi keuangan yang mengakui hal-hal berikut.
1) Setiap negara anggota ASEAN memiliki kondisi finansial sendiri
dan berbeda satu sama lain.
2) Setiap negara anggota ASEAN dapat mendefinisikan patokan dan
jadwal sendiri untuk mencapai tujuan akhir integrasi keuangan.

7. E. Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil
Melalui AFAS, proses liberalisasi ASEAN secara bertahap
memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah
disepakati oleh ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara
ASEAN ke negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan.
ASEAN telah menyepakati Mutual Recognition Arrangement
(MRA) untuk penyetaraan kualifikasi tenaga kerja terampil yang
telah disepakati di ASEAN. MRA merupakan kesepakatan untuk
mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan
pengalaman. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan
tenaga profesional antarnegara ASEAN, khususnya dalam rangka
integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan negara
masing-masing.

8. Kesepakatan itu juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai
best-practices dalam standar dan kualifikasi. Hingga kini, terdapat delapan
kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh negara
ASEAN. Kedelapan kesepakatan itu adalah sebagai berikut.
1) MRA on Engineering Services
2) MRA on Nursing Services
3) MRA on Architectural Services
4) MRA on Surveying Qualification
5) MRA on Tourism Professional
6) MRA on Accountancy Services
7) MRA on Medical Practitioners
8) MRA on Dental Practitioners

9. DAMPAK POSITIF
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri.
2. Hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan menjadi
tidak ada.
3. Peningkatan ekspor sehingga meninkatkan pendapatan nasional
Indonesia.
4. Meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan
membangun basis produksi di Indonesia.
5. Menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain
atas ekspor dan impor.
6. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.
7. Peningakatan lapangan kerja.
8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah
wisatawan ke Indonesia.

10. DAMPAK NEGATIF
1. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing
dengan masuknya barang-barang luar negeri yang
lebih murah dan berkualitas.
2. Bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya
alam oleh perusahaan.
3. Munculnya ketergantungan terhadap negara maju.
4. Bila tidak mampu bersaing, akan berdampak pada
menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan
meningkatkan jumlah pengangguran.
5. Munculnya sifat konsumerisme.

11. HAMBATAN
1. Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah.
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang.
3. Sektor industri yang rapuh karena kebergantungan akan
impor bahan baku dan setengah jadi.
4. Keterbatasan pasokan energi.
5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan barang
impor.

12. LANGKAH-LANGKAH
MENGHADAPI PASAR
BEBAS
1. Pengembangan kurikulum dalam bidang pendidikan.
2. Penerapan strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif
meliputi penyiapan produk-produk unggulan seperti
industri kakao, karet, minyak, sawit, tekstil, mebel,
makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, otomotif,
logam dan besi, mesin dan peralatan. Strategi defensif
melalui penyusunan Standar Nasional Indonesia untuk
produk manufaktur.
3. Membangun pasar dan pembangunan usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) serta peningkatan penggunaan
produk dalam negeri.