1. 2011 Survey on ASEAN Competitiveness
Daftar Terminologi yang berkaitan dengan Inisiatif Kebijakan ASEAN
AEC: ASEAN Economic Community/ Masyarakat Ekonomi ASEAN – ASEAN mempunyai tujuan untuk
membentuk AEC pada tahun 2015 nanti, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis
produksi tunggal dengan arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil serta arus modal yang
bebas mengalir diantara Negara anggota ASEAN.
AEC Blueprint (Pertanyaan 13): Rencana aksi dengan jadwal dan target yang jelas bagi Negara
anggota ASEAN untuk mengimplementasi berbagai kebijakan dari tahun 2008 agar AEC tercapai
pada tahun 2015 nanti.
ASEAN‐plus Free Trade/Economic Partnership Agreements (Pertanyaan 12 & 14): Ini merupakan
kesepakatan perdagangan bebas atau kerjasama ekonomi komprehensif yand ditandatangani antara
Negara anggota ASEAN dan mitra dialog. Sampai sekarang, ASEAN telah menyelesaikan kesepakatan
dengan Austalia‐Selandia Baru, China, India, Jepang dan Korea Selatan.
Terminologi yang digunakan di Pertanyaan 13:
Penghapusan tarif: Pada akhirnya menghapus pajak impor untuk semua produk yang mempunyai
nilai tambah ASEAN yang sangat tinggi dan diperdagangkan diantara Negara anggota ASEAN, dengan
beberapa pengecualian.
Peningkatan ketransparanan Non‐Tariff Barrier: Non‐Tariff Barrier (NTB) termasuk contohnya
persyaratan ijin impor dan peraturan teknis. Ketransparanan dapat ditingkatkan jika Negara anggota
ASEAN taat pada prosedur untuk mengajukan laporan mengenai NTB dan membentuk mekanisme
pengawasan yang efektif.
Reformasi Rules of Origin: “Rules of Origin” adalah kriteria yang digunakan untuk menjelaskan
dimana sesuatu produk dibuat. Penyederhanaan prosedur certification termasuk
mengimplementasikan sistem self‐certification oleh eksportir bahwa produk mereka sesuai dengan
“Rules of Origin”.
Penyederhanaan dan penyelarasan prosedur bea & cukai: Langkah‐langkah termasuk mengadopsi
standar internasional dan best practices untuk menjamin klasifikasi tarif yang seragam, sistem
penilaian yang sama untuk bea & cukai, sistem penentuan asal dan juga aplikasi ICT (informasi dan
komunikasi teknologi) untuk proses digital dan menukar informasi. Langkah‐langkah tersebut akan
memuncak dengan terbentuknya ASEAN Single Window, yang merupakan satu titik masuk bagi para
pedagang untuk melaporkan data dan informasi untuk bea & cukai.
Harmonisasi standar, peraturan teknis & prosedur conformity assessment: mengadopsi standar
internasional apabila mungkin, dengan ketransparanan yang lebih tinggi, kualitas conformity
assessment yang lebih meningkat dan sektor swasta yang lebih aktif dalam berpartisipasi.
1

2.
Peningkatan partisipasi saham asing di bidang jasa: mengizinkan partisipasi saham asing oleh
perusahaan yang dimiliki oleh orang asal ASEAN atau perusahaan yang paling sedikit 70% beroperasi
di kawasan ASEAN di bidang jasa pada akhirnya.
Pengembangan dan pengimplementasian mutual recognition of professional qualifications:
mengembangkan dan mengimplementasikan mutual recognition arrangements for professional
services (contoh: jasa arsitek, jasa akuntansi, praktisi ilmu kedokteran) untuk mempermudah
mobilitas qualified services professionals di kawasan ASEAN.
Proteksi investor beserta investasinya: memperkuat ketentuan untuk mekanisme penyelesaian
sengketa diantara investor dan pemerintah beserta ganti rugi karena perselisihan.
Pembentukan peraturan investasi yang dapat diprediksi, transparan dan konsisten: langkah‐
langkah termasuk menyelaraskan sebisa mungkin kebijakan investasi untuk mencapai
komplementasi industri dan integrasi ekonomi, mempermudah prosedur aplikasi beserta ijin
investasi dan membagikan informasi mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur investasi.
Promosi joint investment missions yang berpusat pada regional clusters and production networks:
menyelenggarakan dua misi investasi inbound dan dua misi investasi outbound setiap tahun dan
mempromosikan regional clusters and production network melalui ASEAN industrial cooperation
initiatives.
Liberalisasi rezim investasi Negara anggota ASEAN: menyelaraskan langkah‐langkah investasi untuk
mempermudah arus investasi dan perlahan‐lahan mengurangi/menghapus pembatasan investasi
agar mencapai rezim investasi yang lebih bebas dan terbuka.
Pengembangan dan peningkatan kebijakan daya saing nasional untuk menciptakan iklim
kompetisi yang adil: Memperkenalkan kebijakan daya saing ke seluruh Negara anggota ASEAN dan
membentuk jaringan otoritas daya saing untuk mendiskusikan dan mengkoordinasi kebijakan daya
saing.
2