resume buku memahami konstitusi

1. Resume
“Memahami Konstitusi”
Karangan:
Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL
Susi Dwi Harijanti S.H., LLM., Ph. D

2. Menuju Reformasi Konstitusi

3. UUD 1945 dalam Dinamika Reformasi
Memasuki Abad ke-21
• Seiring perkembangan zaman, globalisasi menuntut deideologisasi
mengingat keterbatasan keberdayaan nasional baik politik, ekonomi,
maupun sosial. Sehingga, mungkin terdapat keterpakasaan yang tidak
mungkin ditolak atau harus diterima.
• Perubahan yang timbul akibat globalisasi membawa konsekuensi
perubahan terhadap UUD. Tanpa perubahan, UUD tidak dapat lagi
berfungsi sebagai wadah yang memberikan dasar dan fasilitator
pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan
perkembangan tuntutan baru dalam tata internasional baru yang
mengglobal.

4. • Praktik ketatanegaraan mengenal berbagai cara pembaharuan UUD,
baik yang formal maupun tidak formal. Pembaharuan tidak formal:
pertumbuhan kebiasaan, putusan hakim, peraturan perundang-
undangan biasa. Tetapi, pembaharuan non-formal justru
menunjukkan penyimpangan prinsip-prinsip konstitusi.
• Untuk menjamin pembaharuan UUD dilakukan dalam rangka
memperkokoh sendi-sendi negara berkonstitusi, harus dilakukan
perubahan formal.
• Persoalan: 1. Apakah pembaharuan dilakukan dengan penggantian
atau perubahan? 2. Apakah perubahan mencakup segala hal yang
dianggap perlu atau ada hal-hal yang tidak akan menjadi objek
perubahan?

5. Pasal 37 mengatur tata cara melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam UUD
1945 tanpa menghilangkan eksistensi UUD 1945 (sistem amandemen).
• Pasal 37 UUD NRI 1945
(1) Usul Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan
Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari
seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.
• Perubahan berdasarkan Pasal 37 hanya akan mengenai Batang Tubuh dan Penjelasan
(tidak mengenai Pembukaan).

6. • Perubahan ditujukan untuk menyesuaikan fenomena baru yang
timbul akibat globalisasi dan memantapkan secara konseptual peran
dan fungi UUD dalam negara modern. Seperti mekanisme pemilihan
umum, hak uji badan peradilan, hubungan checks and balances.

7. • Perubahan UUD1945 dijalankan atas dasar prinsip-prinsip berikut:
a. Perubahan hanya mencakup Batang Tubuh dan Penjelasan.
b. Penjelasan akan ditiadakan. Materi muatan Penjelasan yang bersifat
konstitusional diintegrasikan dalam Batang Tubuh.
c. Sesuai dengan pengertian “perubahan”, maka ketentuan-ketentuan
perubahan tetap memelihara kehadiran UUD 1945 sebagai
dokumen historis yang tetap dapat diketahui dan dikenali.
d. Penyempurnaan Batang Tubuh mencakup perluasan ketentuan-
ketentuan yang telah ada, dan menambahkan ketentuan
konstitusional baru yang semestinya ada dalam UUD 1945.
e. Sangat dimungkinkan ada ketentuan yang menegaskan hal-hal
tertentu yang tidak dapat menjadi objek perubahan.

8. Pembaharuan UUD 1945
• Amandemen terhadap UUD lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan
politik dan sosial yang dominan pada saat-saat tertentu. Sepanjang
kekuatan politik atau sosial yang dominan merasa puasa terhadap
UUD yang ada, maka tidak akan ada perubahan atau amandemen
• Kemungkinan perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan dalam rangka
penyempurnaan, mengingat UUD 1945 disusun dalam waktu yang
singkat (antara 29 Mei-18 Agustus 1945).

9. • Kesadaran UUD 1945 tidak sempurna tampak dalam pelaksanaanya.
• Status KNIP yang semula badan yang semata-mata membantu Presiden,
berubah menjadi badan dengan fungsi legislatif (Maklumat Wakil Presiden RI
No. X, tanggal 16-10-1945).
• Perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem parlementer
(Maklumat Pemerintah, 4-11-1945).

10. • Kemudian, sebagai salah satu akibat perjanjian KMB yang mengubah
bentuk RI-Kesatuan menjadi RIS, telah terjadi pula perubahan UUD.
RIS sebagai satuan negara yang meliputi seluruh wilayah RI-
Proklamasi mempergunakan Konstitusi RIS. Sedangkan UUD 1945
hanya berlaku di Negara Bagian RI yang berpusat di Yogyakarta.
• Pada saat pemulihan kembali menuju Negara Kesatuan, Konstitusi RIS
diubah menjadi UUD Sementara (UUDS 1950).
*diatur dalam UU RIS no. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia.

11. • Pada Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI 19 Mei
1950 diatur bahwa dimasukkan berbagai prinsip UUD 1945 dalam
UUDS 1950.

12. • Pelaksanaan pemerintahan pada tahun 1945-1959 disimpulkan tidak
stabil. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi:
a. Sistem multi partai;
b. Dasar-dasar koalisi yang kurang kokoh;
c. Terjadi semacam kehendak menjalankan demokrasi secara
berlebihan (ultrademokrasi);
d. Presiden yang semestinya tidak ikut serta dalam politik
pemerintahan, melakukan berbagai tindakan yang mencampuri
urusan penyelenggaraan pemerintahan, seperti konsekpsi Kabinet
Kaki Empat, Nasakom, Demokrasi Terpimpin, dll.

13. • Sistem pemerintahan parlementer atau presidensil dapat berlaku dalam
sistem ideologi apapun.
1. Sistem parlementer Inggris berjalan dengan stabil karena ditopang oleh
sistem dua partai. Pemerintah ditopang oleh partai yang memperoleh
suara mayoritas, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh partai oposisi.
2. Parlementer Malaysia, meski dengan sistem multipartai, karena ditopang
oleh koalisi Barisan Nasional yang kuat dan terpadu juga stabil.
3. Secara formal, Uni Soviet menjalankan sistem parlementer, karena
Pemerintah bertanggung jawab kepada Parlemen (Soviet Tertinggi),
walaupun secara riil semua berada di bawah kendali Partai Komunis.

14. • Pemberlakuan kembali UUD 1945.

15. • Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku
kembali dan UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku. Hal ini merupakan
tindakan inkonstitusional.
- Sistem pemerintahan menurut UUDS 1950 mengatur bahwa Presiden tidak
bertanggung jawab atas jalannya putusan negara (eksekutif), melainkan
Kabinet.
- Wewenang menetapkan UD ada pada Konstituante.

16. • Dekrit dianggap suatu Coup d’Etat oleh Presiden, karena dengan
memberlakukan UUD 1945 Presiden mengambil alih kewenangan
Konstituante dan mengambil aih kekuasaan pemerintahan dari
Kabinet.
• Namun, terdapat dasar pembenaran Dekrit, yaitu dasar keadaan
darurat negara dan demi keselamatan bangsa dan negara dari
ancaman disintegrasi. Dekrit menjadi semacam pembentukan hukum
secara tidak normal.

17. • Pertimbangan yang dapat menjadi dasar menyatakan UUD 1945 telah
tetap.
1. Dekrit kembali ke UUD 1945 telah diterima sebagai kenyataan dan
UUD 1945 hingga kini telah berlaku kembali berpuluhan tahun.
(Hukum bukanlah sekadar bunyi aturan. Hukum mencakup juga
kenyataan. Bahkan, kenyataan dapat mengesampingkan aturan
hukum yang bersifat formal.)
2. Dekrit dipandang sebagai cara memaksa menetapkan suatu UUD-
Tetap sebagai pengganti UUDS 1950, mengingat Konstituante tidak
dapat menyelesaikan pekerjaannya untuk menetapkan UUD-Tetap
karena terjadi pergolakan politik yang begitu rumit.

18. • Terdapat dorongan pembaharuan UUD 1945. UUD 1945 dianggap
tidak berhasil sebagai penjaga dan dasar pelaksanaan prinsip-prinsip
demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
1. Struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang
besar terhadap pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden dapat
menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang, di samping
hak prerogatif (memberi grasi, amnesti, dan abolisi).
*cakupan kekuasaan ini secara formal lebih besar dari kekuasaan Presiden
Amerika Serikat yang juga sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Presiden Amerika Serikat, menurut UUD-nya, tidak mempunyai kekuasaan
untuk melakukan inisiatif dan turut serta dalam proses pembentukan undang-
undang (hanya mengesahkan atau memveto RUU, itupun terbatas, dapat di
bypass oleh Congress).

19. 2. Struktur UUD 1945 tidak ckup memuat sistem check and balance
antara lembaga negara. Misalnya, tidak terdapat ketentuan yang
mengatur pembatasan wewenang Preiden menolak mengesahkan
RUU yang sudah disetujui DPR.
*telah diatur dalam Perubahan Pertama (1999), Pasal 20 ayat (5).
“Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-
undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.”

20. 3. Terdapat ketentuan yang tidak jelas. Misalnya, ketentuan tentang
kembali Presiden (“...dan sesudahnya dapat dipilih kembali”).
Ketentuan ini menumbuhkan praktik, Presiden yang sama dipilih
terus-menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan
sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi.
*telah diatur dalam Perubahan Pertama, Pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

21. 4. Berkaitan dengan Penjelasan. Tidak ada kelaziman UUD memiliki
Penjelasan resmi. Selain itu, Penjelasan mengandung muatan yang
tidak konsisten dengan Batang Tubuh, dan memuat pula
keterangan-keterangan yang semestinya menjadi materi muatan
Batang Tubuh.
• Penjelasan menyebutkan empat pokok pikiran dalam Pembukaan
UUD yang meliputi persatuan, keadilan sosial, keadulatan rakyat, dan
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab (tidak sesuai dengan Pancasila: seharusnya “Ketuhanan Yang
Maha Esa”, dan “kemanusiaan yang adil dan beradab” berdiri sendiri-
sendiri).

22. • Kerancuan antara “pengangkatan” dan “pemilihan” Presiden oleh
MPR. Dalam Penjelasan disebutkan: “Presiden yang diangkat oleh
Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.” Dalam
Batang Tubuh (Pasal 6 ayat (2)) disebutkan: “Presiden dan Wakil
Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara
terbanyak.”
(Pengangkatan berbeda dengan pemilihan. Ada dua sistem yang berbeda dalam
pengisian suatu jabatan. Yaitu dipilih dan diangkat. Pada jabatan yang memiliki
pertanggungjawaban politik digunakan mekanisme pemilihan, sementara pada
jabatan yang tidak mempunyai pertanggungjawaban politik, atau dalam lingkup
administrasi negara, digunakan mekanisme pengangkatan.)

23. • Tentang pranata Mandataris, pelembagaan Mandataris dapat
menimbulkan implikasi yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai
pemberi mandat, MPR dapat menetapkan berbagai wewenang Presiden
selaku Mandataris di luar wewenang yang telah ditetapkan UUD, seperti
wewenang khusus dalam rangka penyelesaian dan pengamanan
pembangunan nasional (Tap. MPR No. V/MPR/1998)
(Ditinjau dari Hukum Adiminstrasi Negara, istilah mandat memiliki pengertian berupa bentuk
pemancaran penyelenggaraan wewenang administrasi negara dari atasan keapda bawahan.
Bawahan sebagai pelaksana bertindak untuk dan atas nama atasan, dan pemberi mandat tetap
memegang segala wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut.)

24. • Tentang Presiden “bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR”
UUD 1945 tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Presiden.
Walau demikian, tidak berarti Penjelasan dapat serta merta
menentukan “Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada
MPR”.
Kemudian pada praktik diartikan “Presiden dapat diberhentikan MPR”
– Pemilihan oleh suatu badan tidak serta merta menumbuhkan
hubungan pertanggungjawaban.
Dalam sistem parlementer, Presiden dipilih dan Badan Pemilih, dan
Presiden bertanggungjawab kepada rakyat (Amerika Serikat).

25. • Pembaharuan UUD tidak selalu berarti perubahan bunyinya yang
tertulis. Perubahan-perubahan keadaan yang terjadi dapat
menyebabkan bunyi UUD diberi arti yang berbeda dari makna aslinya
(melalui hukum adat, konvensi, putusan hakim, atau peraturan
perundang-undangan biasa). Perubahan kekuatan tersebut dapat
menyebabkan suatu ketentuan UUD tidak lagi efektif.

26. Materi Pembaharuan UUD 1945
Secara sistematik, dapat dikategorikan menjadi:
a. Pembaharuan struktur UUD.
b. Pembaharuan mengenai sendi-sendi beernegara.
c. Pembarauan bentuk susunan negara.
d. Pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara.
e. Pembaharuan yang berkait dalam penduduk dan kewarganegaraan.
f. Pembaharuan yang bersangkutan dengan idenitas negara.

27. Problematika Perubahan UUD 1945

28. Konsep Pokok Penyelenggaraan Negara dan
Perubahan Konstitusi
• Konstitusi memuat ketentuan mengenai bentuk bagian luar dan
dalam organisasi negara. Bentuk bagian luar menyangkut bentuk
negara dan bentuk pemerintahan, sementara bentuk bagian dalam
mengenai alat-alat kelengkapan organisasi negara.
• Konsep bernegara dipengaruhi: ideologi, latar belakang kesejarahan,
kenyataan sosial budaya.
• Ada tiga konsep besar kenegaraan yang mempengaruhi asas dan
norma UUD 1945: Barat, asli bangsa Indonesia, dan keagamaan.

29. Konsep kenegaraan yang berasal dari pemikiran Barat
• Ada dua paham yang hendak dipadukan: liberalisme dan sosialisme.
• Paham liberalisme tercermin pada prinsip pembagian kekuasaan,
pengakuan atas kebebasan pribadi, dan pemilikan pribadi.
• Paham sosialisme tercermin pada konsep ekonomi dan sosial:
taggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan
kemungkinan negara mengelola kegiatan ekonomi (sistem
perekonomian).

30. Konsep kenegaran yang berasal dari pemikiran bangsa Indonesia
• Asas kolektivisme yang disampaikan Hatta (diadaptasi dari tatanan
adat permusyawaratan di Minangkabau).
• Konsep kenegaraan Soekarno yang dipengaruhi sosialisme dan
dipadukan dengan pemikiran kejawaan, yang agak berbaur antara
sistem egaliter pedesaan dengan feodalisme kerajaan asli.

31. Konsep kenegaraan yang bersumber pada pemikiran keagamaan
• Prinsip Ketuhanan

32. Prinsip dalam UUD 1945:
Ketuhanan YME, Kerakyatan (kedaulatan rakyat), negara hukum, negara
kesatuan dengan sistem otonomi yang luas, pemerintahan republik,
negara menjamin keadilan sosial.

33. Metode Perubahan UUD 1945
• Ada dua pendekatan: sistem amandemen dan pengorganisasian
penyelenggaraan perubahan.
• Sistem amandemen terdiri dari sistem pembaharuan (perubahan dan
penggantian). Dapat dilakukan secara tidak resmi dan resmi. Secara
tidak resmi melalui praktik kenegaraan sementara secara resmi
melalui prosedur yang terdapat pada Pasal 37.

34. UUD 1945 dapat diganti, dengan alasan:
• UUD 1945 hanya bersifat sementara (Rapat PPKI 18 Agustus 1945).
• Penyusunan UUD yang lebih komprehensif, utuh, dan terpadu akan
lebih memadai dibanding harus merubah (tambah sulam).
• Zaman berubah, konsep dan paradigma kenegaraan berubah pula.
Berbagai konsep atau paradigma yang menjadi dasar UUD 1945 tidak
relevan, bahkan tidak mampu mendukung tuntutan Indonesia baru.

35. UUD 1945 tidak dapat diganti, dengan alasan:
• Sistem perubahan ditempuh dalam rangka menjaga kesinambungan
sistem UUD 1945.
• UUD 1945 memiliki nilai sentimentil. UUD 1945 dipandang sebagai
identitas bangsa.
• Penggantian UUD 1945 akan menghapus nilai, prinsip dan ideologi
yang terkandung dalam UUD 1945.

36. Sistem pengorganisasian penyelenggaraan perubahan
1. MPR sebagai badan yang memegang kekuasaan mengubah UUD,
menjalankan sendiri perubahan itu. Untuk membantu, MPR mengadakan
public hearing, membentuk staf ahli, menyebarkan konsep dsb.
2. Membentuk komisi khusus. Menyadari secara konstitusional wewenang
mengadakan perubahan ada pada MPR, maka MPR yang berwenang
membentuk Komisi Negara Perubahan UUD.
*Hal ini dapat ditempuh dengan dua jalan: 1. MPR membentuk sendiri
2. Menugasi Presiden kemudian menyampaikan hasil kerja kepada MPR.

37. Tim Panel bentukan Presiden Habibie untuk mempelajari pembaharuan
UUD 1945 menyepakati:
• Pembaharuan UUD 1945 haruslah tetap memelihara berbagai
kesinambungan dan dilakukan dalam kerangka UUD 1945 yang ada.
Karena itu, sistem perubahan akan lebih mudah dibandingkan
mengganti UUD 1945.
• Perubahan UUD 1945 akan tetap mempertahankan dasar, nilai,
prinsip dan kaidah yang dipandang sebagai dasar organisasi negara.
(Pembukaan, dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, bentuk
pemerintahan republik, prinsip kedaulatan rakyat, negara
berdasarkan atas hukum).

38. Beberapa Persoalan Paradigma Setelah atau
Akibat Perubahan UUD 1945
• Perubahan melalui amandemen dianggap tidak praktis dan memakan
waktu. Di luar amandemen, ada dua saran utama perubahan UUD:
putusan hakim dan praktik kenegaraan.

39. Tentang MPR
• Sebelum perubahan, pada tingkat tertinggi kedaulatan rakyat dijalankan atau ada di tangan MPR.
Sebagai wujud kekuasaan tertinggi, MPR menjalankan kekuasaan (menetapkan dan) mengubah
UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan GBHN.
• Oleh Muhammad Hatta, kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR berarti pelaksanaan
tetap dilaksanakan oleh badan-badan di luar MPR namun diatur oleh MPR.
• Secara paradigmatik, pelaksanaan kedaulatan rakyat bersumber pada pelaksanaan kedaulatan
yang sentralistik (dipengaruhi demokrasi sentralisme). Demokrasi sentralisme adalah instrumen
kekuasaan dari satu kekuatan politik monolitik dengan kekuasaan tidak terbatas.
• Namun, MPR tidak menjalankan kekuasaan monolitik karena terdiri dari berbagai unsur (anggota
DPR, utusan daerah, dan utusan golongan)
• Paradigma tersebut dipilih oleh pendiri bangsa dengan pertimbangan bahwa demokrasi
membutuhkan kematangan dan pengalaman. Melepaskan kedaulatan pada rakyat yang tidak
berpengalaman akan mengacaukan demokrasi. Oleh karena itu diperlukan satu badan tertinggi
sebagai sumber kebijakan berdemokrasi agar semua lembaga dan rakyat terbimbing.

40. Setelah perubahan
• MPR tidak lagi menjadi sumber pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan memiliki tugas
wewenang dan tanggungjawab masing-masing sesuai UUD.
• Presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, tidak lagi
oleh MPR.
• MPR terdiri dari DPR dan DPD (bikameral).

41. Agenda ke Depan

42. Restorasi Indonesia: Designing A Living
Constitution
• Konstitusi memiliki dua karakteristik: mekanis dan ideologis.
• Dikatakan mekanik karena konstitusi mengatur organ-organ atau alat
kelengkapan negara (cara bekerja, tugas dan wewenang).
• Dikatakan ideologis karena konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama
yang hendak dicapai oleh sebuah negara.
• The living constitution menghendaki beberapa dasar yang diperlukan,
yaitu dasar negara hukum yang demokratis yang mengedepankan
proses deliberasi. Keseluruhan norma konstitusi tidak berarti apabila
tidak diiringi dengan budaya konstitusi dan perilaku berkonstitusi.