Ringkasan dokumen tersebut adalah: Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi ekonomi Indonesia yang mengatur berbagai kebijakan ekonomi. Dokumen menganalisis wacana konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 seperti pengelolaan keuangan negara dan penguasaan sektor ekonomi penting oleh negara. Representasi dari wacana tersebut menekankan pada partisipasi masyarakat dan kerjasama dalam perekonomian.

1. Analisis Wacana Konstitusi Ekonomi1
oleh
Jefri Capriansyah2
A. Pengantar
Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis sebuah negara merupakan landasan
hukum yang fundamental. Sehingga setiap pelaksanaan kebijakan-kebijakan
kepemerintahan harus berlandaskan konstitusi yang telah ditetapkan. Layaknya
sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi digunakan untuk mencapai dan
mewujudkan tujuan yang tertinggi pula.
Konstitusi di Indonesia berbentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan
pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber
hukum tertinggi tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan di bidang politik
melainkan juga di bidang perekonomian. Hal yang sama juga dikemukakan oleh
Jimly Asshiddiqie (2010: xi) bahwa “Undang-Undang Dasar 1945 tidak semata-
mata merupakan dokumen politik, tetapi juga merupakan dokumen ekonomi.
Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi
ekonomi”.
Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 harus dipahami
sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan
dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pada
Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi termuat wacana-wacana konstitusi
ekonomi yang memerlukan analisis berdasarkan pemakaian bahasa yang
digunakan.
Berdasarkan uraian di atas masalah yang dibahas yaitu mengenai wacana
konstitusi ekonomi Indonesia dan fokus representasi pada wacana konstitusi
ekonomi Indonesia.
Berdasarkan masalah di atas maka tujuan pembuatan karya tulis ini yaitu
untuk memahami wacana konstitusi ekonomi Indonesia dan fokus representasi
pada wacana konstitusi ekonomi Indonesia.
1
Tugas Akhir Mata Kuliah Bahasa Indonesia.
2
Stambuk 136602009, Program Studi Akuntansi, STIE-66 Kendari.

2. B. Pengertian Konstitusi Ekonomi
konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang artinya
membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu
negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula
peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa
dipersamakan dengan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.3
Namun untuk istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) relatif baru
dikenal dalam pemikiran tentang hukum konstitusi, hukum ekonomi, dan ilmu
ekonomi pada umumnya. Perkembangan istilah konstitusi ekonomi dimulai sejak
tahun 1918 di Soviet-Rusia dan di Republik Weimar Jerman.
Konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang menjadi referensi atau acuan
tertinggi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam satu negara atau
satu kesatuan ekonomi. Apa pun kebijakan ekonomi yang dikembangkan tidak
boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dan acuan tertinggi.4
Sehingga dalam perkembangannya, konstitusi ekonomi dijadikan referensi dalam
semua kebijakan perekonomian.
C. Wacana Konstitusi Ekonomi Indonesia
Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk
pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
pada tanggal 18 Agustus 1945.5
Selain sebagai konstitusi negara Indonesia,
Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai konstitusi ekonomi Indonesia.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi termuat secara tegas
wacana-wacana ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial.6
Pada
BAB VIII “Hal Keuangan” tertuang pada Pasal 23 dinyatakan sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
3
Winarno, Paradikma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.
67.
4
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 70.
5
Winarno, Op.Cit., hlm.71.
6
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. XI.

3. dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara tahun
lalu.
Kemudian pada BAB XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial” tertuang pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
D. Fokus Representasi pada Wacana Konstitusi Ekonomi Indonesia
Istilah representasi mengacu pada bagaimana seseorang, kelompok, atau
gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya.7
Representasi
akan difokuskan pada wacana konstitusi ekonomi Indonesia.
Pada Pasal 23 BAB VIII tentang “Hal Keuangan”, posisi Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) lebih kuat daripada kedudukan pemerintahan berdasarkan ayat (3).
Kemudian pada ayat (2), ditegaskan bahwa Presiden yang mengajukan RAPBN
untuk dibahas bersama DPR dan DPD. Hal ini menunjukan kekuasaan Presiden
sebagai Kepala Negara dibatasi oleh kekuasaan DPR dan DPD sebagai wakil
rakyat. Selain itu pemakaian kata dibahas bersama menekankan terhadap nilai-
nilai musyawarah.
Pada Pasal 33 ayat (1) BAB XIV tentang “Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial”, menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan”. Maksud dari kata disusun adalah bahwa
7
Aris Badara, Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media, (Jakarta:
Kencana, 2012), hlm. 56.

4. perekonomian itu merupakan suatu susunan, yaitu suatu susunan kebijakan yang
sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan yang bersifat nasional sampai ke
susunan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.8
Kemudian penggunaan kata usaha bersama, dimaknai sebagai bentuk partisipasi
masyarakat Indonesia di bidang perekonomian. Selanjutnya maksud dari kata asas
kekeluargaan dalam pasal 33 ayat (1) menunjuk kepada pengertian semangat
kebersamaan, jiwa gotong royong, dan kerja sama.9
Pada pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara”. Dalam ayat ini penggunaan kata cabang produksi untuk menjelaskan
cabang-cabang produksi bagi negara seperti perdagangan beras, jasa kelistrikan,
perusahaan minyak dan gas bumi. Kemudian maksud dengan perkataan “dikuasai
oleh negara” tidak lain adalah penguasaan dalam arti yang luas, yaitu mencakup
pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula
kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara
langsung oleh Pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani dengan
tugas khusus.10
E. Interpretasi Masalah
Melalui analisis wacana terhadap konstitusi ekonomi memberikan
pemahaman arti terhadap kandungan suatu wacana UUD 1945 sebagai konstitusi
ekonomi. Wacana-wacana kontitusi ekonomi akan dijadikan unsur utama dalam
penentuan kebijakan-kebijakan ekonomi di masa yang akan datang.
F. Penutup
Konstitusi ekonomi merupakan konsepsi baru mengenai hukum tertinggi di
bidang ekonomi. Segala kebijakan-kebijakan ekonomi perlu didasari pada sebuah
kontitusi tertinggi. Di Indonesia kontitusi ekonomi terdapat pada Undang-Undang
Dasar 1945, sehingga segala kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk
8
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 269.
9
Ibid., hlm. 272.
10
Ibid.

5. Undang-Undang harus sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945.
Wacana-wacana perekonomian tertuang di dalam Undang-Undang Dasar
1945 yaitu pada BAB VIII dan BAB XIV. Representasi pada wacana konstitusi
ekonomi Indonesia bertujuan untuk menjelaskan makna yang sesungguhnya dari
dari sebuah kebijakan berdasarkan bahasa yang digunakan.

6. DAFTAR PUSTAKA
Asshididiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas.
Badara, Aris. 2012. Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada
Wacana Media. Jakarta: Kencana.
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi
Aksara.