Fitri Agustriani, M.Si. dan Dr. Fauziyah, S.Pi. Waktu: Kamis, 10 Maret 2022 pukul 08.00-selesai Tempat: Ruang Kelas Mata Kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir DOKUMENTASI LAPORAN PASCA PRESENTASI KELOMPOK 3 RINGKASAN KEGIATAN : 1. Presentasi dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembukaan dosen pembimbing. 2. Kelompok 3 mempresentasikan mater

1. ATURAN HAK ULAYAT
LAUT DAN PESISIR.
Mata Kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir 2022
DOSEN PENG AMPU
Dr. Fauziyah, S.Pi.
Fitri Agustriani, M.Si.

2. NIKANIUS URB AN
08051981823103
ILMU KELAUTAN 2018
HARDY ILMI MADJ ID
08051281924034
ILMU KELAUTAN 2019
M. FAKHRUR ROZI
08051381924075
ILMU KELAUTAN 2019
G ITA KUMALA SARI
08051381924107
ILMU KELAUTAN 2019
MUHAMMAD HIJ AZI AIDIL
08051281924025
ILMU KELAUTAN 2019
ANG G OTA KELOMPOK 3

3. PENDAHULUAN.
Pengelolaan sumberdaya kelautan tidak terlepas
dari masalah tragedi open access yang menyebabkan deplesi
sumberdaya, inefisiensi ekonomi dan permasalahan sosial.
Menumbuhkembangkan prakarsa pengelolaan sumberdaya
dan masyarakat (bottom up) tentu bukan hal mudah serta akan
membutuhkan biaya yang besar dalam proses perencanaan
dan persiapannya.
Keberadaan hak ulayat laut sampai saat ini masih
jarang dipahami dan dibahas dibandingkan dengan hak ulayat
atas tanah. Istilah 'ulayat' sendiri berasal dan daerah
Minangkabau (Hanaf, Y. 1994)

4. APA ITU
HAK ULAYAT? .
Kurnia Warman (2010) menyebutkan
bahwa hak ulayat merupakan hak yang bersifat
komunal dari masyarakat hukum adat di
Indonesia untuk menguasai dan mengelola
suatu wilayah tertentu sebagai lapangan
kehidupan dalam rangka mendukung
kelangsungan hidup anggota masyarakatnya
sendiri.

5. ELEMEN UNSUR
HAK ULAYAT.
• Terdapat sekelompok masyarakat hukum adat yang menempati
daerah tertentu.
• Terdapat peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi
anggota masyarakat hukum adat tersebut.
• Masyarakat hukum tersebut berhak atas tanah, air, dan segala
macam isinya yang bersifat mutlak dan tidak dapat di pecah
belah.
• Wilayah penguasaan umumnya dapat berupa satu lingkungan,
tetapi dapat juga meliputi dua lingkungan.
• Obyek yang di kuasai adalah tanah, air, sungai, pantai,
tumbuhan, dan satwa yang hidup di dalamnya.
• Obyek tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat hukum
dan anggotanya serta orang luar dengan membayar uang
pemasukan.
Yulianto,

6. INDIKASI
HAK ULAYAT.
a. Subjeknya, bagi hak ulayat adalah masyarakat hukum, bukan perorangan.
a. O bjeknya, bagi hak ulayat adalah tanah, air dan sumber-sumber alam
(tertentu) dalam wilayahnya,
a. Bagi hak ulayat adalah rangkaian wewenang dan kewajiban yang meliputi :
pengaturan, pemberian cara penggunaan sumberdaya alam dan
pemeliharaannya
a. Pelaksana, bagi hak ulayat adalah Kepala Persekutuan Hukum atau kepala
adat,

7. MACAM-MACAM
HAK ULAYAT.
TANAH ULAYAT NAG ARI
Wilayah yang dimiliki oleh
seluruh suku yang
terhimpun dalam Kerapatan
Adat Nagari (KAN).
TANAH ULAYAT SUKU
Wilayah yang dimiliki oleh
semua anggota suku secara
turun-temurun di bawah
penguasaan penghulu suku.
TANAH ULAYAT KAUM
Wilayah yang dimiliki
bersama kaum secara
turun-temurun,
pengawasannya berada
pada mamak kepala waris
dan diwariskan menurut
keturunan ibu.
Mirwati, 2016

8. DASAR HUKUM
HAK ULAYAT.
DI INDONESIA

9. Permenag No. 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, apabila:
terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum
tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan
persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
1) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para
warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil
keperluan hidup sehari-hari.
2) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan
dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para
warga persekutuan hukum tersebut.
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia

10. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara
penetapan hak komumal atas tanah masyarakat hukum
adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan
tertentu, menyatakan :
Hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak
komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu
masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas
tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada
dal kawasan tertentu..
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia

11. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok Agraria menyangkut tanah ulayat dan
hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas sebagaimana
Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa mengingat ketentuan
pasal (1) dan pasal (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak
yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat
sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan
peraturan yang lebih tinggi
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia

12. Pengolahan atas masyarakat hukum adat dan hak-hak
tradisional melekat pada Pasal 18B Undang-Undang
Dasar tahun 1945, yang menyatakan :
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang.
1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang.
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia

13. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertahanan
Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia

14. HAK ULAYAT MASYARAKAT
ADAT.
ATAS PESISIR DAN LAUT

15. Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari
kata dalam bahasa Inggris, sea tenure mengacu kepada
seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang
muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan
wilayah laut. Sea tenure adalah suatu sistem, dimana
beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan
wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi terhadap
wilayah tersebut, yang berarti juga melindunginya dari
eksploitasi yang berlebihan (over exploitation).
Eldi,
Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Pesisir dan
Laut

16. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud
dengan hak adat kelautan (hak ulayat laut) adalah
seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau
manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya
berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh
masyarakat pesisir.
Eldi,
Pada sistem kepercayaan masyarakat
tertentu, laut mungkin dianggap sebagai sumber
kehidupannya. Dengan latar belakang kepercayaan ini,
maka perlakuan masyarakat terhadap laut berbeda,
termasuk masalah yang berhubungan dengan
berkembang atau tidaknya hak penguasaan laut
tersebut.
Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Pesisir dan
Laut

17. STUDI KASUS.
TANAH ULAYAT DI DESA-DESA TELUK
B ITUNI

18. G ambaran Umum Wilayah Studi Kampung-Kampung
di Teluk B ituni
Kampung Taroy, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni berada di tepi pesisir pantai
dan terletak di sebelah utara Teluk Bintuni. Struktur tanah. didominasi gam but dengan kondisi
tanahnya berawa dan aimya berwama kecoklatan. Sebagian wilayah kampung dipengaruhi pasang
surut air laut. Pada tahun 2005, di KampungTaroy terdapat jumlah keluarga sebanyak 93 KK, jumlah
rumah sebanyak 38 unit dan penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri atas 233 jiwa penduduk laki-
Iaki dan 190 jiwa penduduk perempuan. Dalam satu unit rumah dihuni oleh 2~ KK dan dalam
mengurus rumah tangga, biasanya menggunakan satu tungku, sehingga dapat dikatakan sebagai
'keluarga besarJluas'. Penduduk Taroy termasuk Suku Kembaran yang merupakan bagian dari Suku
Sebyar dan terdapat em pat marga (tam, klen) , yaitu Bauw (berarti bumi; merupakan marga tertua),
Nabi (berarti langit), Solowat (berarti pengikat), dan Urbun (berarti tongkat pengikat antara bumi dan
langit), sedangkan marga pendatang diantaranya Kutanggas, Boduri, dan Kosepa. agama yang
dianut adalah Islam. Mata pencaharian penduduk sebagian besar merupakan nelayan jaring udang
yang hasilnya unfuk dijual(komersial), sedangkan hasil tangkapan dengan jaring ikan, tombak,
psncing, mencari kerang-kerangan umumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).

19. Kampung Weriagar dan Kampung Mogotlra.
Kampung Weriagar dan Kampung Mogotira, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni pada
dasamya berada dalam satu lokasi yang berada di tepi pesisir pantai dan terletak di sebelah
utara Teluk Bintun. Penduduk Kampung Weriagar dan Kampung Mogotira termasuk Suku
Kembaran yang merupakan bagian dari Suku Sebyar dan terdapat delapan marga,yaitu Patiran,
Bauw, Frabun, Kutanggas, Sorowat, Braweri, Hindom dan Gegetu dan disamping itu terdapat
beberapa suku yang sudah tingal selama beberapa tahun, antara lain Bugis, Bone, Ambon,
Seram, Inanwatan, Buton, Temate dan Irarutu. Mata pencaharian penduduk sebagian besar
merupakan nelayan jaring udang yang hasil nya untuk dijual (komersial), sedangkan hasil
tangkapan dengan jaring ikan, tombak, pancing, menangkap kepiting, mencari kerang-
kerangan umumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).
Kampung Otoweri.
Kampung Otoweri, Oistrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak berada di tepi pesisir pantai dan terletak di
sebelah selatan Teluk Bintuni. Pada tahun 2005, di Kampung otoweri terdapat jumlah keluarga
sebanyak 43 KK, jumlah penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri atas 95 jiwa penduduk laki-
/aki dan 80 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kampung Otoweri merupakan bagian dari
Suku Sebyar dengan 4 marga asli, yaitu Kabes, Bauw, Manibui, dan Kutanggas, sedangkan
marga pendatang diantaranya Nawarisa, Patiran, Urbun, Solawat, Nunaki, dan Furai yang
umumnya masuk disebabkan karena proses perkawinan. Agama yang dianut adalah Islam.
Mata pencaharian penduduk sebagian besar merupakan nelayan jaring udang yang hasil nya
untuk dijual (komersial), sedangkan hasil tangkapan dengan jaring ikan, tombak, pancing,
menangkap kepitingumumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).

20. UNSUR-UNSUR HAK ULAYAT LAUT DI DESA-DESA TELUK
B INTUNI, KAB UPATEN TELUK B INTUNI

21. UNSUR-UNSUR HAK ULAYAT LAUT DI DESA-DESA TELUK
B INTUNI, KAB UPATEN TELUK B INTUNI

22. DAFTAR PUSTAKA
Eldi. 2020. Landasan hukum pemberian hak wilayah pesisir dan pulau terhadap masyarakat adat di Provinsi Kepulauan
Riau. Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1(4).
Kurnia W. 2010. Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Intraksi Hukum Adat dan Hukum Negara di
Sumatera Barat. HuMa : Jakarta. 39 hal.
Yulia M. 2016. Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 146 hal.
Yulianto G. 2008. Kajian kelembagaan hak ulayat laut di desa-desa pesisir Teluk Bintuni. Buletin Ekonomi Perikanan Vol.
8(2).

23. LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
Waktu dan Tempat : Kamis, 10 Maret 2022 pukul 08.00 WIB s/d selesai
Dosen Pengampu : Fitri Agustriani, M.Si., dan Dr.Fauziyah. S.Pi.
DOKUMENTASI

24. LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
DAFTAR HADIR :
1. Hardy Ilmi Madjid
2. Gita Kumala Sari
3. Nikanius Urban
4. Muhammad Hijazi Aidil
5. M. Fakhrur Rozi
6. Ade Siswanto
7. Aivata Christo
8. Alfiansah Prastyo
9. Devi Marpaung
10. Ersa Rahmaliani
11. Haikal Rafi Suwarno
12. Juhro Afidatur Rofi’ah Putri
13. Muhamad Raihan
14. Rama Alfandi
15. Rizka Annisa Zahira
16. Teges Ramadhan
17. Wahyuni Nirmala

25. LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
PERTANYAANDARI AUDIENS KE KELOMPOK :
MUHAMAD RAIHAN (08051281924061)
“Apakah hak ulayat itu sama dengan hak otonomi daerah?”
(Dijawab oleh Hardy Ilmi Madjid)
ERSA RAHMALIANI (08051381924089)
“Apakah terdapat konflik antara amsyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut?”
(Dijawab oleh Gita Kumalasari)
RIZKA ANNISA ZAHIRA (08051281924050)
“Apakah hak ulayat laut menjadi pembagian adat yang merata untuk pemanfaatan SDL?”
(Dijawab oleh Muhammad Hijazi Aidil)
ADE SISWANTO (08051381924105)
“Apakah status tanah Ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan/individu?”
(Dijawab oleh Hardy I.M. dan M. Hijazi A.

26. LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
PERTANYAANDARI KELOMPOK KE AUDIENS :
“Apa saja macam-macam hak ulayat?”
Dijawab oleh Teges Damar Ramadhan (08061281924024)
“Apa saja yang menjadi unsur acuan pemberian hak ulayat kepada masyarakat hukum
adat?”
Dijawab oleh M. Haffiz Putra Arta (08051381924083)
“Sebutkan aturan atau UU yang mengatur tentang hak ulayat!”
Dijawab oleh Aivata Christo (08051281924113)