Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar JKPP Edisi 8

3 views

Published on

Terbit Bulan Maret 2001

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar JKPP Edisi 8

  1. 1. KABAR JKPP8 Edisi Maret 2001 SULAWESI - 2 MELAWAN PENAKLUKAN RUANG? - ^ Perjuangan Masyarakat Adat atas Ruangnya MENEMBUS BATAS, MERENDA ASA - 7 PENGUKURAN WILAYAH DAN PEMETAAN - 1 0 LAUT JUGA DIPETAKAN - 1 3 TOT PEMETAAN PARTISIPATIF REGIO SULAWESI - 1 6
  2. 2. SULAWESI Sulawesi adalah salah satu pulau di nusantara yang dari asal usulnya memang tersendiri, lerpisah dari Paparan Sunda (Sumatera, Jawa, Kalimantan) di sebe'ah barat yang menyatu dengan daratan Asia dan Paparan Sahul (Papua) di sebelah timur yang menyatu dengan daratan Australia. Laut-laut dalam yang mengelilingi Sulawesi adalah bukti kesendirian Sulawesi di masa lalu. Tidaklah mengherankan apabila banyak flora dan fauna Sulawesi yang berbeda dengan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Alam Sulawesi sangatlah kaya. Potensi tambang, balk di darat maupun di laut, luar biasa besar. Sumberdaya laut Sulawesi tidak kalah kayanya dengan sumberdaya laut Maluku. Potensi tani Sulawesi akan menjadi sumber penghidupan yang luar biasa di masa mendatang. Sumberdaya hutan Sulawesi, meskipun pemanfaatannya harus selalu dikritisi, menjadi pelengkap kekayaan alam Sulawesi. Sayangnya berbagai kekayaan alam itu tidak benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Malahan seringkali atas nama pemanfaatan. kekayaan alam, rakyat Sulawesi harus tersingkir dari kampung halamannya. Sulawesi adalah pulau dengan penduduk yang multietnik. Pada masa penjajahan Belanda berbagai masyarakat adat ini mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Belanda. Hubungan berbagai masyarakat adat ini dengan Pemerintah Belanda pada beberapa tempat di Sulawesi adalah hubungan yang sejajar; bukan sebagaimana hubungan antara penjajah dan yang terjajah. Sayangnya hubungan yang sangat positif ini menjadi kabur, bahkan menjadi hubungan yang kurang seimbang lagi pada masa setelah kemerdekaan dan lebih-lebih lagi pada masa Orde Baru. Masyarakat adat menjadi bulan-bulanan penindasan, pelecehan, penghilangan hak, perampasan tanah, dan berbagai hal lain yang semakin menghilangkan eksistensi masyarakat adat. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem hukum yang fasis benar-benar telah menjadi rujukan utama penyelenggara negara ini. MendudukkSn sebenar- benarnya posisi masyarakat adat di dalam kehidupan bernegara adalah tugas mulia yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara ini di masa mendatang. Semua pihak, khususnya di Sulawesi, harus bekerja keras agar keberadaan masyarakat adat di Sulawesi tidak semakin terpuruk. Penghilangan eksistensi masyarakat adat sama saja dengan menghilangkan elemen-elemen pembentuk negara ini. Kabar JKPP 8 berjudul Sulawesi. Seluruh isi dari Kabar JKPP edisi ini khusus berisi berbagai kegiatan JKPP dan dinamika Isu keruangan di Sulawesi. Selamat membaca. Salam, Ganden itkan oleh: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, irumBXI No.11 Komp. Bogor Baru, Bogof 16152 INDONESIA TelpAax. +62 251 327230 iggung Jawab : Restu Achmaliadi, Redaksi: Andimizwar, Restu Achmaliadi, Utami Nurul :i, Disain Cover dan Tata Letak : Widodo.
  3. 3. MELAWAN PENAKLUKAN RUANG? P E R i U A N G A N M A S Y A R A K A T A D A T A T A S T A N A H N Y A Menembus Batas. Ini bukan bunyt ikian rokok yang ditayangkan di televisi, tetapi, seperti itu penggambaran Masyarakat Adat Ngata (baca: desa) Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, yang melakukan reklaiming (pendudukan kembali) seluas 22.950 Ha pada Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Dari hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan Masyarakat Adat Toro dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM), diketahui bahwa 80 persen wilayah adat Ngata Toro berada dalam wilayah TNLL. Celakanya lagi, SK Menteri Kehutanan No. 593/kpts-ll 1993 tanggal 5 Oktober 1993, tentang penetapan tapal batas TNLL dibuat tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat. Akibatnya, TNLL seluas 229.000 Ha itu, telah mwrampas wilayah Masyarakat Adat Toro. Tidak cukup dengan pencaplokan wilayah adat, tuduhan perusak hutan, peladang berpindah, masyarakat terasing, dan masyarakat primitif, acapkali dialamatkan kepada penduduk Toro. Hal ini, menurut Silas, secara tidak iangsung mempercepat penghancuran pengetahuan, sistem budaya dan pola interaksi kehidupannya dengan sumberdaya alam. Padahal, kata Silas, berdasarkan sejarah dan budaya lokal, masyarakat adat telah terbukti dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian hutan. "Tidak benar kalau kami mau merusak warisan nenek moyang kami sendiri, ini suatu penilaian yang keliru", serunya. Warga Toro yang banyak terlibat dalam proses pemetaan partisipatif ini menilai bahwa UUD 1945 pasal 33, yang di dalamnya termaktub perihal 'Hak Menguasai Negara', telah dijadikan legitimasi untuk memojokkan masyarakat adat. Tujuannya, menurut Silas, untuk memuluskan jalan penguasaan monopoli sumberdaya alam secara sepihak dalam wilayah Masyarakat Adat Toro. Tentang proses reklaiming, tokoh pemuda Toro ini mengakui, banyak mengalami hambatan. Tetapi, lanjutnya. berkat partisipasi Masyarakat Adat Toro, peta kawasan adat yang dibuat telah membuahkan hasil. "Kami (masyarakat adat;red) sangat menghargainya. Dan, kami akan selalu menjaganya sampai kapanpun', tandas Silas. Reklaiming kawasan seluas 22.950 Ha adalah potensi besar untuk mengembangkan sebuah ngata yang berpenduduk 1859 jiwa/416 KK. Namun. pada saat bersamaan, persoalan lain akan segera muncul. Bagalmana masyarakat mengawasi kawasannya dari penebangan liar (illegal loging)? Dan, apa jaminannya? Camat Kecamatan Kulawi. Livingstone Sango, meragukan kemampuan Lembaga Adat Ngata Toro yang berada dalam kawasan pemerintahannya. Menurutnya, masyarakat adat tidak punya sumberdaya yang cukup untuk melakukan pengawasan pada kawasan tersebut. Bekas pejabat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) ini juga kuatir, jika desa-desa sekitar TNLL membentuk masyarakat adat. Sehlngga, kata Living, TNLL akan habis dijadikan kebun. Bertalian dengan itu, CH. Towaha, ketua lembaga Adat Ngata Toro, mengatakan lembaga adat telah membentuk kelompok yang akan melakukan penjagaan secara bergiliran. Selain itu, kata Towaha, hukum adat akan diberlakukan kepada siapapun yang melanggar ketentuan adat. "Kita sudah bertekad menjaga kesepakatan, dan mengumumkan kepada penduduk Ngata Toro tentang kesepakatan itu berikut dendanya", ujarnya. Sesepuh adat Ngata Toro ini, mengatakan pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan beberapa desa yang berbatasan Iangsung dengan kawasan reklaiming. "Ini untuk menegaskan batas wilayah kami, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dlinginkan dikemudian hari, bila kami mendapatkan warga desa lain nrtengambil kayu atau hewan di kawasan kami", jelas Towaha. P E M O D A L V5 M A S Y A R A K A T A D A T 'Indoku Dunia Ummaku Langi" (tanahku adalah ibuku, langit adalah bapakku) adalah falsafah hidup Orang Da'a atas tanahnya. Falsafah ini kemudian menjadi semangat Masyarakat Adat Da'a untuk merebut kembali tanah mereka. Dalam sejarah lisan Orang Da'a, tanah adalah subyek yang memiliki status dan pengakuan. Tanah bagi mereka, adalah bagian dari kehidupan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Orang Da'a percaya, tanah bagian dari asal mula diciptakannya manusia. Hal tersebut terlihat dalam sebuah ugkapan bahasa lokal "Ulunggatoka pinandu.
  4. 4. KABAR JKPPg pinandu, tanah nilemo ngari tanah mpinandu". Pinandu adalah segenggam tanah yang kemudian menjadi manusia. Dan, pinandu adalah nenek moyang pertama bagi Orang Da'a. Dalam Masyarakat Adat Da'a dikenal tanah ntoii, yaitu satu wilayah adat yang statusnya berbeda dalam sistem kepemilikan tanah adat. Secara geografis, letaktanah ntoli, berbeda dengan posisi areal perladangan Orang Da'a. Begitu pula nilai-nilai historisnya. Tanah ntoli, adalah sumber kehidupan yang dikuasai lembaga adat. Kawasan ini dapat dimiliki oleh semua Or- ang Da'a yang ada di sepanjang pegunungan Gawalise. Tanah ntoli, areal yang terbentang datar diperuntukkan sebagai perkampungan sekaligus berladang. Kawasan ini telah dihuni oleh lima generasi dalam sejarah kehdupan Orang Da'a. Oleh karena itu. tanah ntoli, akan dan selalu diperjuangkan Orang Da'a dengan segala resikonya. Seperti halnya Masyarakat Adat Toro, Orang Da'a yang bermukim di wilayah pegunungan Kamalisi, Kabupaten Donggala, juga mengalami perampasan kawasan adat. Pelakunya kali ini adalah perusahaan yang didalangi pejabat daerah. mendatangi DPRD Donggala untuk menggugat keberadaan PT. Sapta Unggul, salah satu perusahaan UD. Madju. Sejak itu, diskusi-diskusi kampung mulai digelar di beberapa desa. Sebut saja, Malino, Dombu, Mi'l, Saluira, Mbuvu, Salurari, Lumbu Lama dan beberapa kampung yang berada di kawasan Kamalisi. Hasil dari diskusi tersebut, beberapa kontak mulai terbangun, bersamaan dengan hadirnya sikap untuk merebut kembali tanah adat Suku Da'a. Diskusi kampung membedah pula beberapa konflik pada kawasan tersebut. Konfliktersebut di antaranya; konflik transmigrasi swakarsa mandiri di Kativelu, perampasan tanah adat oleh kepala desa di wilayah adat Salulari dan rencana agro wisata di Dombu. Babak baru dimulai. Sekitar 32 kampung yang ada di wilayah Kamalisi, sepakat untuk memusatkan pertemuan antar kampung di Dombu. Berbagai macam persoalan yang terjadi pada beberapa desa, mulai mengalir pada pertemuan tersebut. Dari pertemuan itu, lahir rekomendasi arah perjuangan: Rebut tanah adat!. Masyarakat Adat (AAA) kerapkali dipaksa bersepakat. Berbagai kebijakan telah memposisikannya sebagai objek. Pengusiran masyarakat lokal ini mulai terjadi sejak tahun 1970-an. Kepala Desa Mbuvu, Lidu Laburingga digunakan oleh perusahaan UD. Maju untuk mengusir secara masal masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Tuduhan-tuduhan klasik seperti pengacau, PKI, dan sebagainya, tidak membuat masyarakat meninggalkan kawasan itu. Akhirnya, kepala desa menjual tanah kepada orang dari luar dan perusahaan dengan harga yang sangat murah. Satu tujuan: singkirkan masyarakat lokal!. Tahun 1982, masyarakat lokal mengadukan ke DPRD Donggala. Namun kembali masyarakat lokal dituduh sebagai pengacau. Tidak selesai di situ, penangkapan dan penganiayaan masyarakat juga dilakukan. Malah beberapa orang terpaksa 'menginap gratis' di dalam sel tahanan. Praktek adu domba antara masyarakat lokal dengan pendatang dilakoni kepala desa. Akibatnya. seorang warga pendatang bernama Kamaruddin terbunuh. Akhirnya, hari kemenangan menjelang. Sebulan setelah Soeharto tumbang, Masyarakat Adat Da'a kembali Wilayah adat dirompos, masyarakat direlokasi. Sebuah potret pengelolaan ruang yang suram. Masyarakat adat harus bangkit. Rebut ruong dori song penakluk. Tanggal 14 Juli 1997, Masyarakat Adat Da'a berkutnpul di pasar Mbuvu dengan atribut adatnya. Didampingi Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) dan Front Pembela Rakyat Tertindas (FPRT), sekitar 200 massa mendatangi DPRD Donggala dengan 2 tuntutan; Pembatalan atas relokasi pemukiman masyarakat dan kembalikan tanah adat yang dirampas PT. Sapta Unggul. DPRD saat itu berjanji untuk bertemu masyarakat di wilayah sengketa. Namun, saat hari yang dijanjikan tiba, tak satu pun anggota DPRD yang tampak batang hidungnya. Wakil rakyat pambohong! Begitu kesimpulan Masyarakat Adat Da'a. Selang dua bulan lamanya, akhirnya Masyarakat Adat Da'a memilih merebut kembali lahan yang dikuasai anak perusahaan UD. Madju. Dari pertemuan di bantaya (baca: rumah pertemuan adat) yang dihadiri tokoh-tokoh adat Da'a. ditetapkan 7 September 1997 sebagai hari pendudukan. Pertemuan tersebut, membicarakan siapa yang berhak mendapat bagian. Bulat darah di pembuluh, bulat kata di mufakat, semua Masyarakat Adat Da'a yang ada di Kosoloa, tanpa kecuali 4
  5. 5. KABAR JKPPg dibebaskan untuk mendapatkan tanah tersebut. Keesokan harinya, (7/9) masyarakat adat mulai membersihkan lahan dan membangun sou (pondok) yang akan dihuni. P E M E T A A N U N T U K A D V O K A S I Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) adalah ORNOPyang selama ini mendampingi Masyarakat Adat Da'a. YPR juga telah melakukan pemetaan partisipatif pada wilayah tersebut. Menurut Direktur YPR, Ridha Saleh, ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan pemetaan tersebut. Di antaranya, kata Edank — begitu dia dipanggil — : pengakuan masyarakat adat atas sumberdaya agraria, perlindungan masyarakat adat atas pengetahuan asli dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan peningkatan kemampuan masyarakat adat dalam tawar menawar dengan pihak luar untuk pengelolaan sumberdaya agraria. Proses pemetaan itu diawali asistensi teknis. Pada tahap ini masyarakat belajar tentang teori dan teknis, cara memfasilitasi proses kegiatan. Pada proses ini juga mendiskusikan persoalan masyarakat yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pemetaan. Selain itu, teknik penggunaan alat perlengkapan pendukung, juga dibicarakan dalam proses ini. Proses selanjutnya adalah pertemuan kampung. Materi dalam pertemuan itu adalah untuk mengeksplorasi sejarah kepemilikan atas tanah adat dan sistem penguasaan sumberdaya alam. Menggambar sketsa mental wilayah adat, bukti-bukti peninggalan yang masih ada dan informasi sejarah di dalam wilayah adat juga dibahas. Pertemuan itu juga bermaksud untuk mensosialisasikan kegiatan dan rencana kerja pemetaan partisipatif. Survei dan eksplorasi lapangan dilakukan setelah melalui dua proses di atas. Survei lapangan mulai dilaksanakan sejak pagi, dan berakhir pada sore hari. Survei dilaksanakan selama dua hari. Tujuannya, untuk menentukan posisi koordinat dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang tempat-tempat bersejarah. Setelah proses ini selesai, dilanjutkan dengan proses penydesaian gambar. Untuk itu, sebelumnya peserta telah dibekali praktek membuat dan menggambar peta. Proses penyempurnaan peta ditunjuk beberapa tim. Penyempurnaan ini dilakukan di kantor YPR. "Pertimbangannya hanya karena fasilitas yang tersedia", kilah Edank. Rencana tindak lanjut segera dibahas setelah peta ini selesai. Rencana itu diantaranya: mengatur pemanfaatan Foto: Yayasan Kelola sumberdaya alam yang ada di tanah ntoli; menunjuk or- ang dan membagi tugas yang berkaitan dengan pemukiman; melaksanakan pertemuan t>erkala di bantaya tentang perjuangan Masyarakat Adat Da'a; membuat perencanaan bersama dan memfungsikan kembali lembaga adat yang telah dibentuk. Seperti lagu klasik saja, perampasan tanah adat sepertinya tak kunjung berakhir. Pelakunya kali ini adalah pengusaha bernama Abdul Muis. Izin pemanfaatan kayu (IPK) berkedok izin pemanfaatan lahan (IPL), di wilayah masyarakat adat Anoi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, telah membuat gusar Masyarakat Adat Anoi. Aksi blokir pun segera digelar. Dari hasil dialog Masyarakat Adat Anoi dengan Dinas kehutanan Sulteng (2-11-2000), diketahui, perusahaan tersebut memanfaatkan izin IPL untuk pengolahan kayu. Sementara IPK-nya belum diterbitkan. Remaja Palu Pencinta Alam (Remappala) setelah melakukan investigasi menemukan keganjilan dalam IPL tersebut. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Donggala ternyata mengetahui aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Kismar, aktivis Remappala, dirinya menemukan tandatangan Kepala Dinas Kehutanan pada peta izin pembukaan perkebunan tersebut. Menurutnya, 90 % areal IPLtersebut masuk dalam wilayah adat Orang Anoi. Kasus IPL ini kemudian membentuk sikap Masyarakat Adat Anoi untuk melakukan pemetaan wilayah adat. Dalam pertemuan kampung (29/10/00) di Anoi (Solibu Salu Tambu) yang diikuti 16 orang dari 5 Solibo (baca: keluarga dekat yang mendiami wilayah tertentu) bersepakat melakukan pemetaan wilayah adat. Remappala 5
  6. 6. memfasilitasi pelatihan pemetaan dengan jumlah peserta 15 orang (dua wanita) yang mewakili lima Solibo. Proses pemetaan partisipatif ini berlangsung selama tiga bulan. Pemetaan pertisipatif tersebut menghasilkan dua peta: yaitu peta referensi tanah adat orang Anoi dan peta pemanfaatan tanah adat. Selanjutnya, peta tersebut disahkan oleh 5 ketua Solibo dan 7 orang anggota tim survei pemetaan masyarakat. Menurut Amran, selama proses pemetaan berlangsung, beberapa Solibo yang sebelumnya punya konflik, akhirnya dapat bersatu dan bekerjasama. "ini adalah keuntungan Iangsung dari pemetaan tersebut", kata direktur Remappala ini. T E 6 A K K A N H U K U M A D A T Perjuangan pengakuan kedaulatan masyarakat adat di Sulawesi Tengah nampaknya masih panjang. Salah satu Penyebabnya: masih berlakunya SK Gubernur Sulteng No. 592.2/33/1993, yang tidak mengakui keberadaan tanah adat di Sulawesi Tengah. Lahamuddin Yoto, Aktivis YTM, dalam satu wawancara, menilainya sebagai upaya pengambilalihan hak-hak rakyat (MAty4/11/99), Lebih jauh, Toaka — panggilan akrab Lahamuddin — mengatakan, kasus-kasus pencaplokan tanah rakyat oleh pemerintah yang belakangan menjadi milik perorangan, adalah akibat ditinggalkannya hukum adat, Sementara, lanjut Toaka, hukum tertulisyang dibuat pemerintah selama ini justru selalu mengalahkan pihak rakyat yang lemah. Hal senada juga diungkapkan Dr. Zainudin AN, MA. Menurutnya, hukum adat di daerah sulteng masih kuat kedudukannya. Namun, kata dia, hukum tertulis telah banyak mencabik-cabik hukum yang sebenarnya berlaku di masyarakat. Karena itu, lanjut staf pengajar Fisip Universitas Tadulako (Untad), untuk memantapkan kembalinya hukum adat secara balk, terlebih dahulu disepakati dewan adat sebagai pengawas pelaksanaan hukum adat. Sementara itu, Drs. Muhammad Marzuki menilai SK Gubernur tersebut harus dicabut. Alasannya, SK tersebut telah melemahkan posisi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya sendiri. Dosen Antropologi Untad ini menilai, hadirnya SK tersebut menyebabkan intervensi pemerintah sangat besar dalam eksploitasi sumberdaya alam di wilayah adat. Tak salah memang. Beberapa konflik keruangan yang terjadi di berbagai daerah selalu mengancam keberadaan komunitas lokal. Lantas apa yang harus dilakukan? Menurut Rusman Medjang, community mapping (pemetaan partisipatif) adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adat dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Sebab, lanjut Koordinator Program YTMI (Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia) Makasar, selama ini masyarakat adat sering dirampas lokasi sumberdaya alamnya. "Pemodal yang mengeksploitasi sumberdaya alam tidak pernah memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan cenderung merugikan masyarakat", kata Rusman. Hal senada dikatakan Mahir Takaka. Aktivis Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo, Sulawesi Selatan ini mangakui, peta wilayah adat memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya dari intervensi pihak luar yang hanya mengeksploitasi sumberdaya alam lokal. Rusman mengaku, YTMI telah memfasilitasi pemetaan partisipatif di beberapa tempat. Salah satunya Desa Bulo- Bulo, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan. Wilayah seluas 3.807,225 Ha yang sebelumnya diklaim sebagai tanah negara, kini menjadi milik masyarakat. Pemetaann partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulo-Bulo dengan didukung oleh YTMI itu menghasilkan tiga macam peta tema. Peta Referensi: peta Desa Bulo-Bulo yang menjelaskan secara detail tentang proses dan posisi-posisi koordinat dari Desa Bulo-Bulo. Peta tata guna lahan: menggambarkan tentang pertanian dan hutan yang menjadi wilayah kelola Masyarakat Adat To Bentong selama ini. Peta aliran sungai dan tempat bersejarah: menjelaskan bahwa kebanyakan aliran sungai dan tempat bersejarah ini adalah daerah perbatasan dengan Kabupaten Bone dan Pangkep. Disinggung tentang tanggapan pemerintah lokal, Mahir Takaka, salah satu fasilitator pemetaaan di Desa Bulo-Bulo, mengatakan, selalu berusaha menghadirkan Kepala Desa atau Camat pada acara pembukaan pelatihan pemetaan. "Supaya pemerintah lokal mengetahuinya lebih awal", jelas Mahir. Menurut Mahir, dari pihak pemerintah, Camat biasanya diminta untuk menyetujui peta yang dibuat masyarakat. Tapi, kata dia, yang menandatangainya (peta;red) tergantung kesepakatan masyarakat. "Bisa saja lembaga adat, tokoh pemuda dan kepala desa", ujar Mahir. la.mizwar]<f 6
  7. 7. KABAR JKPPg AAENEAABUS BATAS, MERENDA ASA Ragi di bawah matahari Ngata (desa) Toro yang cerah. seekor kerbau tumbang. Darah segar mengalir membasahi tanah Toro, pertanda suka cita. Prosesi penyembelihan kerbau, diiringi tatxihan gendang dan aiunan musik bambu yang mengawali upacara adat. Pemandangan di setiap sudut kampung yang berpenduduk 1859jiwV416 KK menyiratkan kegembiraan. Umbul-umbul dipancang. musik kh^s mengalun lamat-lamat, dan penduduk laki-lalang dengan busana yang bertieda dari hari biasa. Aktivitas pertanian pada sepanjang jalan kampung, nyaris tak teriihat. Selasa 18 Juli 2000, menjadi hari bers^rah bagi masyarakat Ngata Toro. Kegembiran penduduk tak dapat disembunyikan, setidaknya terlihat dari antusias penduduk mengikuti prosesi upacara adat. Boya (baca rumah adat) berukuran 12 kali 8 meter, tempat penandatanganan prasasti dan Piagam kerjasama Kesepakatan Konservasi Sumberdaya Alam antara Masyarakat Adat Toro, dipadati undangan dan tamu. Sejumlah tokoh adat, kepala ngata, pemuka agama setempat, pemerintah, aktivis organisasi ran pemerintah (ORNOP) dan masyarakatAllgata Toro. hadir siang itu. Dalam sambutannya. ketua lembaga musyawarah NgataToto ini menyesali tirxlakan pemerintah yang tanpa musyawarah menetapkan tapal batas TNLL Akibatnya, Masyarakat Adat Ngata Toro diposisikan sebagai penonton yang merana dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam di negerinya sendiri. Sambutan dari pihak pemerintah diwakili pegawai kantor camat Kecamatan Kulawi. Dalam sambutannya, pemerintah kecamatan berharap penduduk Ngata Toro bisa menjaga kesempatan yang telah diberikan TNLL Banjarlaban YUlianto. MM. Kepala Balai TNLL membacakan pernyataan Kesepakatan Konservasi Sumberdaya Alam. Akhimya. prasasti kesepakatan dari batu ditandatangani oleh Banjar. Kemudian dilanjutkan dengan santap siang bersama, menjadi babak pamungkas. R E K L A I M I N G S E B U A H T A N T A N G A N Reklaming Ngata Toro dalam kawasan TNLL menurut Drs. living Stone adalah sebuah tantangan bagi masyarakat Ngata Toro. Camat Kulawi ini. meragukan kemampuan masyarakat dan kekuatan Hukum Adat Ngata Toro untuk menjaga kelestarian TNU.yang telah diklaim sebelumnya. 'Khan sudah ada pencurian kayu yang ditahan di Toro, itu khan salah satu dampak. Mungkin hari ini 20 kubik. besok mungkin 200 kubik.* ujarnya. "Senyum masyarakat adat Toro, bokol semakin iebar. Wilayah yang dulunya diklaim milik negara telah kembali. CH. Towaha, Ketua Dewan AdatNgata Toro memberi sambutan dalam bahasa Kulawi, sekaligus membuka acara tersebut. Disusul Silas Lahigi, ketua Lembaga Musyawarah Ngab Toro. Pada kesempatan itu. aktivis Yayasan Tanah Merdeka (YTM) ini mengungkapkan bahwa hadimya Taman Nasional Lore Undu fTNLL). yang sebehjmnya dikenal sebagai Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, dalam praktek di lapangan tidak mengakomodir kepentlngan masyarakat adat sekitar kawasan. Hal tersebut, kata Silas, telah mematikan segala kearifan, pengetahuan dan sistem pengek>laan sumberdaya alam di wilayah adat Ngata Toro. Padahal berdasarican kesejarahan dan budaya k)kal Masyarakat Adat Ngata Toro terbukti dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Suatu prestosi. Sanggupkon mereka menjaganya?" Keraguan Living dibantah oleh CH. Towaha. Menurut Ketua Lemt)aga Adat Ngata Toro. pencurian kayu tersebut dilakukan oleh oknum penyuluh pertanian dan seorang anggota Kapokek Kulawi. "Kita sudah bertekad menjaga kesepakatan dan mengumumkan kepada penduduk Ngata Toro tentang kesepakatan itu dan denda adat yang kita berlakukan', jelasnya. Disinggung tentang kayu curian yang kini ditahan lembaga adat, Towaha mengatakan akan memberikan gifu (baca : denda adat) kepada siapapun pelakunya. 'Gifu ini dilaksanakan supaya mereka mau menghargai hukum adat yang kami junjung di wilayah ini". katanya. Living Stone, mantan pejabat di PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) Donggala, mengaku senang dengan adanya reklaiming. Sebab, tambahnya, lahan garapan pertanian masyarakat semakin bertambah. 'Itu khan bisa menambah penghasilan masyarakat,' ujarnya. 7
  8. 8. L O K A S I L E M B A G A P E L A K S A N A C A T A T A N )' 8MJ '( 3 M =MJ RISI D TI M )/ 8MJ '( EM OIP BI T 9 TLM : MT BI T D TI M EM OI HE EI IP MYLMSI H " T EI R O I UJI I TT BI T D TI M EM OIP (, I AA 6 S UM I 3LI 7PI LI (, AA I M M1 LMT BM OMT TII D UJMYLI I BM Y LI I I 3LI =IS Y I =IUX O =IS Y I =MKIUI I I I =MX TI I EITI L =IJ XI M DI O PM EITI L D TI M F IYI =MT TI HI I I T DI MXP .( =TMIS S I IL D TI M F IYI (. I AA IOI O BMUM II BIY XI N (. 8MJ AA =IUX O 4 TIT =MKIUI I = I LI O =IJ 9 Y I =IUX O 4 TIT =MK = I LI O =IJ XI M 9 Y I D TI M F IYI =MT TI HI I I BM MY I 2 0 YO T DI MXP .( =TMIS S I XM I 2 I IL D TI M F IYI /(, (, PI )' 6MK 0/ CMO IT MM O = TI ). 6MK 0/ '0 AK 00 DMU IY DMPIY LI BMY MU I (( AK 00 I IYISI 3LI E OMI ') AK AA CMO IT MM O =BB DM ', AK AA D TI M )/ 00 SISIY I 6 IT O =MJ RISI =I YM M TMUM I IYISI 6 L T ) 3 O 00 BMY MU I 63 3 6M I '( DMX 00 3T I I IYISI 3LI I IYI" ) IY AA CMO IT MM O DM D TI M ), IY AA 6IUXIS B 9A PL I L DMS IY SI BMY IPII BIT D TI M EM OIP C UIP 3LI D S 4 J OOS 6 I J I 6M I MUJI I =MKIUI I F I I =IJ XI M B D TI M EM OIP 5 YI T I : MT T EI R O DI -( BIT D TI M EM OIP BIT 9 TLM : MT BIT D TI M EM OIP EI I E YIRI 5IXYI : MT D Y IS =MKIUI I PI D TI M DMTI I HE EI IP MYLMSI H " T EI R O I UJI I TT BIT D TI M EM OIP E T SI HI I I T =IY )( 3UXI I B D TI M EM OIP CMUIXXITI H T TI IYUI (/ 3 4M 4IYI BI T D TI M EM OIP HE EI IP MYLMSI H " T EI R O I UJI I TTT 4 BI T D TI M EM OIP =BB T 5 IY U 4T S4G TT = UX 4 O Y 4IY 4 O Y I I 4IYI H4D HI I I 4 U DI MY OIL O T 6Y CI TI O 0) 3 BIT X BIT X D TI M DMTI I ILI 3 D Q Z LU (, T 00 EAE BB I =MX TI I E OMI =MK F I I =IJ B =MX TI I )0 T 00 E OMI D TI M EM OIP ( I 0/ CMO IT EYI O D TI M ) I 0/ BIT D TI M EM OIP '( 3XY AA EYI O BM OMUJI OI D MU BIT D TI M EM OIP )( I AA N YUI =M LIY D TI M EM OOIYI E T SI HI I I T =IY )( 3UXI I B D TI M EM OIP HE EI IP MYLMSI H " T EI R O I UJI I TT BIT D TI M EM OIP HE EI IP MYLMSI H " T EI R O I UJI I TT BIT D TI M EM OIP BM MY I 2 / YI O BM MY I 2 (, YI O BM MY I 2 , YI O '- IY '( (- IY '( EAE BB D TI M : MT CM S T D T I :I I LL 0' =M LIY D TI M DMTI I D T P H BM MY I 2 ( T E :IY = UX : SUIP 4T S YI O 3 BI IY 4IY =M LIY
  9. 9. T A N G G A L N A M A K E G I A T A N L O K A S I L E M B A G A P E L A K S A N A C A T A T A N 2 Y .. MUM IIV IY I N 5M I . 2 Y .. ITW WTK ( 2 Y .. MUM IIV IY I N 5M I 2 Y .. =I WPI BM .- MUM IIV IY I N CWU LIV ( K .- AIYIVOO VI :IV MUM IIV IY I N 4MYMT0IVO . 7MJ 5M I ITW WTH MKIUI IV BIJJIVO IJ I MV < ^ B TI^M BMTI IV 5M I =I WPI <IUJ I BMTI IV MVLIY B TI^M CMVOOIYI CWU 5M I <WY MK B O 3 YWUIY IJ 5WVOOITI LIV AIYIVOOWVI 5M I WUJM M MK B O 3 YWUIY IJ 5WVOOITI 5M I =IV Y VO MKIUI IV =IT T IJ I MV < ^ D IYI B TI^M BMTI IV C=9 I I IV C UJ P =IVL Y < I M I 9VLWVM I :T :I W ), PI IVIS SSIVO 9E =ISI IY B T P < I M I :T =C 8IY WVW WU 8 SUIP 3TWS (( PI 2 ( I IY 3IY MVLIY B T YI 6 MYOYMMV 9VLWVM I :T B VOI BI W I T B TI^M CMVOIP 3B I I IV 3 U BI^MY OIL VO < I M I 1 :T 5Y AI TIVO W . 2 ITW W ) ) PI B TI^M BMTI IV O O CS 00 Z D Z < - BM :IV , : V , : T 7MJ 2 Y ( : V : T : V : V : V : V : T - : T 9 : T .. : T .. MUM IIV IY I N 5M I CIVLI WVW MUM IIV IY I N 3 VOW =IV MPIVOM MUM IIV IY I N MU S UIV =I 2LI 3IRW L A 3I 5ISI MUM IIV IY I N =I IYISI IV I 3 I MUM IIV IY I N =I IYISI 5M I 3 TW J TW MUM IIV IY I N L BWYW^ISW MK M I I SIJ =WYW^IT B TI^M CMVOIP = VIPI I B TI^M D IYI MK DVI VI IJ I MV W W B TI^M CMVOIP 5M I 3 I MKIUI IV W IJ VIV IJ I MV 3WTIIVO =WVOWVLW^ B TI^M D IYI MK MY^ RIVIV VO IJ I MV 3IYY B TI^M BMTI IV IJ < ^ D IYI B TI^M BMTI IV MUM IIV IY I N L 5M I MKIUI IV <IUI IJ I MV < ^ BIVO IVL VO B TI^M BMTI IV MUM IIV IY I N 5M I <ITWVOOWUJ MUM IIV IY I N =I IYISI 2LI =IVOITII . K MUM IIV IY I N F TI IP ( :IV 2LI YIVO 2VW B L MJ RISIV CI I A IVO B TI^M CMVOIP / MVOITIUIV I 5IVI < VL LIV I 9 4 MKIUI IV <I VMI MVLIY B TI^M CMVOOIYI 5WVOOITI B TI^M CMVOIP MKIUI IV B VL M 5WVOOITI B TI^M CMVOIP IT B TI^M CMVOIP BIPIJI =WYW^IT I I IV < I M I 1 :T W B LIY W W ( WTWVWLITM -)) PI W W B TI^M CMVOIP MTWTI I I IV < I M I 1 :T BIV W :W M P W , TMIS < VS ( ,( PI 999 =IVILW B TI^M D IYI CWTWSI I I IV < I M I 1 :T IY V W 2U IVI - PI W W B TI^M CMVOIP MTWTI I I IV :T BIV W :W M P W , TMIS < VS 999 =IVILW B TI^M D IYI C=9 I I IV C UJ P =IVL Y ( - , PI 9VLWVM I :T :I W IVIS SSIVO 9E =ISI IY 3B I I IV 3 U BI^MY OIL VO < I M I 1 :T 5Y AI TIVO W . 2 ITW W , PI ITW W B TI^M BMTI IV 3B I I IV 3 U BI^MY OIL VO < I M I 1 :T 5Y AI TIVO W . 2 ITW W ,, PI ITW W B TI^M BMTI IV B T P < I M I 1 :T =C 8IY WVW WU 8 SUIP 3TWS . PI 2 ( I IY 3IY MVLIY 6 MYOYMMV 9VLWVM I :T B VOI BI W I T B TI^M CMVOIP AMUI ITI :T = TI^IYUIV W - 2 3M < I M I 1 3IYI I T B TI^M CMVOIP , ( ( PI C= CIVIP =MYLMSI :T CIVR VO =IV UJI I W TTT 3 IT B TI^M CMVOIP
  10. 10. Camat yang sudah tiga tahun bertugas di Kulawi, juga mengaku kecewa karena tkJak dilibatkan sejak awal. "Saya tidak habis pikir kenapa kepala balai (BTNLl;red)) tidak menghormati Pemda kabupaten. Harusnya dia minta dulu sama bupati, karena ini wilayah administratif bupati khan', kata living setengah bertanya. Kita khawatir, tambah Living, kalau desa sekitar Lindu membentuk masyarakat adat. lahi minta bagian dari sana (taman nasional;red). 'Kalau masyarakat lokal mungkin bisa dijamin, tapi kalau masyarakat luar datang, nanti taman nasional bukan tercemar lagi tapi akan habis jadi kebun. Berarti bantuan kita akan berhenti, karena ini khan aset dunia*. imbuhnya. TNLL KONTRAVERSI Pengingkaran kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya telah mengakibatkan ketimpangan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Parahnya lagi, tuduhan perusak hutan. peladang berpindah, masyarakat terasing, dan masyarakat primitif, kerap kali dialamatkan kepada penduduk Toro. Hal ini menurut Silas secara tidak Iangsung mempercepat penghancuran pengetahuan, sistem budaya dan pola interaksi kehidupannya dengan sumberdaya alam. Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Adat Ngata Toro ini, stigma buruk pemerintah kepada masyarakat adat ngata tidak sesuai kenyataan. Malah, tambah Silas, Berdasarkan sejarah dan budaya lokal, masyarakat telah terbukti dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian hutan. Tidak benar kalau kami mau merusakwarisan nenek moyang kami sendiri. Ini suatu penilaian yang keliru,' ujarnya. UUD 45 pasal 33, di mana konsep 'Hak Menguasai Negara' termaktub di dalamnya, ternyata telah dijadikan legitimasi untuk memojokkan masyarakat adat. Tujuannya adalah memuluskan jalan penguasaan monopoli sumberdaya alam secara sepihak dalam wilayah Masyarakat Adat Ngata Toro. Dijelaskan pula, hadirnya TNU dalam praktek di lapangan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat sekitar kawasan. Disinggung tentang proses reklaiming, tokoh pemuda Toro ini mengakui, tidak banyak mengalami hambatan. 'Semua kesulitan bisa diatasi berkat bantuan ORNOP pendamping, dan partisipasi Masyarakat Adat Ngata Toro*, jelasnya. SEJARAH TORO DAN KEUNIKANNVA Saat memasuki kawasan ini. hawa sejuk akan segera menyergap kulit. Selain karena dikelilingi gunung. juga mengalir beberapa sungai besar, seperti: Sungai Sopa, Sungai Biro, Sungai PangerrxM. Sungai Alumiu, Sungai Leangko, Sungai Porx), Sungai Bola dan Sungai Kedundu. Pemukiman penduduknya berada di lembah yang dikelilingi gunung. Jalur transportaslnya terbatas pada satu pintu masuk yang menghubungkannya dengan desa-desa lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Ngata Mataue dan lindu (nama batas alam Bulu Taweki). Sebelah timur berbatasan dengan Kaduwa dan Katu Pada bagian selatan berbatasan dengan Oo Parese Lawua. Sementara di sebelah barat berttatasan dengan Sungku dan Winatu. Ta (orang) Toro yang belakangan ini disebut 'Masyarakat Adat Toro* menurut fakta sejarah. secara turun-temurun. dari generasi ke gerferasi telah mendiami wilayah adatnya sejak ratusan tahun lampau. Hal ini membuktikan bahwa sebelum tertientuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Masyarakat Adat Toro telah ada. Dalam dokumen pemetaan partisipatif yang dibuat Masyarakat Adat Toro dan YTM, diketahui, pergerakan pertumbuhan masyarakat adat Toro dimulai dari Malino (artinya diam;red) sebuah desa sekitar 36 km sebelah timur ngata Toro; sekarang berbatasan dengan Desa Katu Kecamatan Lore Utara. Pola kehidupan mereka waktu itu adalah berladang, bersawah. berburu dan mendulangemas {nangemo) Pada dokumen tersebut, sekitar 500 tahun lalu, terjadi perpindahan penduduk dari Malino keToro. Perpindahan ini terjadi secara paksa dan melalui proses yang lama. Awalnya terdesak dalam perang dan terancam punah oleh serangan musuh dari suku Toala atau Orartg Bunian atau yang disebut Tau Leru. Penyerangan Orang Bunian terfiadap orang Malino berawal dari sebuah gasing emas yang dimiliki oleh anak kepala suku Toala (Orang Bunian). Gasing emas itu diambil oleh Orang Malino lalu anak itu dibunuh. Akibat tindakan itu pihak Orang Bunian menyerang penduduk Orang Malino secara tiba-tiba pada waktu malam. Akibatnya, banyak kortian di pihak Orang Malino. Merasa terdesak dan terancam, akhimya Orang Malino memutuskan untuk meninggalkan Ngata Malino. Jumlah KKyang sempat keluar dari Ngata Malino sebanyak 7 KK di bawah pimpinan Mpone. Mpone adalah pimpinan Orang Malino yang menyimpan dan membawa gasing Emas yang diambil dari anak Orang Bunian tersebut. 8
  11. 11. KABAR JKPPg Sejak itulah Orang Malino mendiami wilayah Toro sampai sekarang. Mulanya mereka membuat pemukiman di kaki gunung bagian utara Ngata Toro, namanya Baloli. Disebut Baloli, karena tempat itu tumbuh banyak pohon baloli yang buahnya dapat dimakan. Tempat ini juga disebut Halu Koi Wilayah perburuan yang mereka beli itu berupa dataran yang cukup luas sangat cocok untuk menjadi persawahan. Orang Malino menyadari bahwa mereka merupakan sisa manusia yang luput dari ancaman kepunahan akibat perang di Malino dengan orang Bunian (Tau Leru), maka wilayah yang baru mereka tempati itu diberi nama "Toro". Toro artinya "sisa". Dengan pemberian nama Toro tersebut Or- ang Malino menyebut diri Orang Toro (Toi Toro) dari sinilah asal usul penduduk Toro yang sekarang disebut Masyarakat Adat Toro. Pendudukan Malino oleh Tau Leru ternyata tidak dilakukan setelah penyerbuan, terbukti sekarang bahwa ngata tersebut telah menjadi hutan lebat di dalam TNLL. Dengan demikian, berdasarkan kesejarahan pening-galan leluhur dan sumber kehidupan, wilayah Toro dan Malino merupakan wilayah yang menyatu tidak terpisahkan dengan pemukiman komunitas lain. Kedua wilayah tersebut berarti berada dalam penguasaan orang Toro. Malino adalah wilayah adat yang pertama. Toro adalah wilayah adat yang kedua. S E B U A H K E B E R A G A M A N Selain peduduk asli yang sudah bertahun-tahun mendiami wilayah Toro, sebagian kecil kaum migran datang adalah etnik Rampi yang datang dari Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Etnik Rampi masuk wilayah Ngata Toro karena pergolakan Dl dan Til pada tahun 1952 - 1953. Tahun 1965 Orang Winatu (Tope Winatu) sebelah Barat Wgafa Toro datang juga di Ngata Toro untuk menetap. Orang Winatu adalah etnik Kulawi yang menggunakan Bahasa "Uma". Etnik lain yang menambah ragamnya penduduk Ngata Toro datang dari Minahasa, Toraja Bugis, Mori, Pamona, Bada dan Pekurehua (Napu) Kabupaten Poso, dan Kaili Kabupaten Donggala. Etnik-etnik tersebut merupakan kelompok minoritas. Keragaman etnik yang ada, bagi warga Ngata Toro bukan halangan untuk hidup rukun. Dari persentase penduduk, 80 persen beragama kristen, sisanya 20 perSen beragama Islam. Palihi, seorang warga muslim dari suku Kaili tidak pernah merasa terancam komposisi tersebut. Malah menurut dia, kerusuhan yang terjadi Poso tidak menimbulkan gejolak di daerahnya. "Kami semua seperti saudara, jadi kami tidak mau saling celaka", kata Palihi yang sehari-hari mengolah sawah. Bahasa yang umum digunakan sehari-hari adalah "Moma". Mata pencaharian utama bercocok tanam padi sawah, kopi, kakao, palawija, perikanan air tawar dan ternak. Secara ekologis Ngata Toro memiliki berbagai sumberdaya alam yang cukup banyak dan sangat bernilai ekonomi. Sumberdaya alam yang ada di wilayah adat Ngata Toro terdiri atas: berbagai jenis kayu, rotan, gaharu, emas, permata, damar, obat-obatan, binatang langka (anoa dan babi rusa), berbagai jenis burung (alo, maleo dan walet), pandan hutan, bambu, melinjo, anggrek hutan, pandila dan tuu, enau, sumber air panas. Dari sudut budaya, Masyarakat Adat Toro memiliki ragam budaya yang unikdan menarik. Dalam bidang seni dan tari, Orang Toro memiliki Kego, Inolu, Meaju, Mokalompe, Mohao dan Motuda. Untuk jenis musik terdapat musik bambu, paree, kakula dan puu. Sumberdaya alam Toro dalam skala kecil digunakan untuk industri rumah tangga seperti ketrampilan anyaman yang terbuat dari bahan baku rotan, bambu, pandan hutan, pandila dan tuu. Orang Toro dapat membuat sendok dari bahan tempurung dan bambu atau kayu. Untuk kebutuhan pakaian waktu itu, Orang Toro menenun kulit kayu (nunu). Pada masa kini tenunan kulit kayu kembali dikembangkan karena permintaan pasar. Toro, sebuah titik kecil dalam bentangan peta Indonesia. Babad baru, peradaban baru telah dimulai. Sejarah bergerak maju, mampukah mereka mempertahankan dan memperkaya yang mereka miliki? Hanya waktu yang bisa menjawab ? [a.mizwarH' 9
  12. 12. PENGUKURAN WILAYAH DAN PEMETAAN Pengukuran wilayah dan pemetaan merupakan dua kegiatan yang erat hubungannya. Dalam kegiatan pengukuran wilayah atau yang lebih dikenal dengan survey, adalah kegiatan pengukuran : jarak, arah, lereng dan perbedaan tinggi serta pengukuran untuk pemetaan, pembuatan profil dan terances serta pembuatan garis lengkung. Sedangkan pemetaan adalah proyeksi peta, pembuatan dan pembacaan peta termasuk peta kontur dan penghitungan luas. Pengukuran kadaster dilakukan untuk memperoleh gambar batas dari dua buah persil, mengetahui luas persil dll. Pengukuran topografi dilakukan untuk memperoleh gambar topografis suatu areal atau pesil, mengetahui posisi. benda-benda alam atau buatan yang terdapat pada permukaan bumi. . P E N G U K U R A N J A R A K Jarak. Dalam pengukuran wilayah yang disebut dengan jarak adalah panjang garis horizontal. Gar/5 Datar adalah garis yang dipergunakan untuk pengukuran jarak atau sebagai patokan untuk menentukan besarnya lereng. Pengukuran jarak dapat dilakukan dengan: 1. "Pacing" atau langkah kaki 2. Galah ukur 3. Pita Ukur (fiber, baja dan invar) 4. Rantai Ukur 5. Pengukur jarak optik dengan bantuan rambu Metode Pengukuran Jarak. Pengukuran Iangsung adalah pengukuran horizontal sehlngga jarak dapat Iangsung diketahui. (Gambar 2) Pengukuran tidak Iangsung adalah pengukuran jarak antara titik-titik melalui pengukuran panjang lereng dan besarnya sudut lereng (kemiringan). Lihat Gambar 1 dan Gambar 3. P E N G U K U R A N J A R A K V E R T I K A L Tinggi adalah perbedaan vertikal antara dua titik atau jarak dari bidang referensi yang telah ditetapkan ke suatu titik tertentu sepanjang garis vertikal. • Geoid adalah bidang referensi, berasal dari garis yang ditarik dari permukaan air laut rata-rata ke arah daratan. Elevasi adalah jarak yang diukur dari permukaan geoid ke titik tertentu sepanjang garis vertikal yang melalui titik tersebut. Cara-cara pengukuran : 1. Barometris 2. Pengukuran sudut vertikal a. Clinometer b. Abney level 3. Menyipat datar (teropong tangan dan alat optik/ teodolit) Gambar 1. Jarak dauf dengan pengukuran A dan B B- P dua titik yang akan diukur jarak dalamya titik proyeksi B jarak A ke B dengan pengukuran Iangsung sudut lereng BAB' dengan pengiiuan Iangsung t:f = J:S = 100 J(m) = lOOxS(cm) Gambar 2. f jarak datar A: teropong dan r Jarak antara benang silang atas ian bawah pada teropong Panjang fokus teropong Beda panjang koiom yang terbaca pada rambu 1 0
  13. 13. f KABAR JKPPg Pada Gambar 1 dapat pula dihitung tinggi antara dua titik yaitu : BB' = p sin a Pada gambar 3, dengan menggunakan tabel yang telah ada dapat diketahui tinggi t. P E N G U K U R A N S U D U T Pengukuran sudut adalah mengukur suatu sudut yang terbentuk antara suatu titik dan dua titik lainnya. Kemiringan adalah sudut yang dibentuk oleh suatu garis dengan bidang horizontal, biasanya disebut dengan sudut lereng dan dinyatakan dalam ukuran sudut atau dalam persen (%) dengan |}ersamaan : p = 100Scosa.l = pc(Ka. maka J (cm) = too S cos' a atau J (meter) - S cos' a Gambar 4. Pengukuran tinggi titik B dengan satu rambu TB (dpO = TA + At At = Beda tinggi antara trtik A dan B Tinggi Alat = 1.30 m T1 = Rembacaan pada rambu TA = Titik yang tdah diketahui tingginya dpi TB = Tinggi titik 6 dpi Kemiringan = tg (sudut lereng) x 100 % Arah merupakan sudut yang dibentuk antara dua garis yang berpotongan, dengan salah satu garis merupakan patokan. Pada pengukuran garis pertama disebut pandangan belakang dan garis lainnya merupakan pandangan muka. Jadi sudut arah adalah sudut yang dibentuk oleh garis pandangan belakang dan pandangan muka dihitung searah jarum jam. Lihat Gambar 7. Arah Garis adalah sudut horizontal yang dibentuk oleh garis tersebut dengan garis patokan. Arah garis disebut Azimuth jika garis patokan sama dengan meridian bumi dan tetap disebut arah seandainya garis patokan ditentukan sendiri. T,^ " Titik yang telah dikeuhui tingginya dari permukaan laut t, = pembacaan mistar belakang t2 = pembacaan mistar muka Tgb = tinggi garis bidik TB = Tinggi titik B dari permukaan laut Gambar S Letak alat dibelakang dua rambu TB = TA + (-t) t2 = Pembacaan pada rambu B tt = Pembacaan pada rambu A 't = Perbedaan tinggi titik A dan B (tanda - menunjukkan arah menurun) TB = Tinggi titik B dpi TA = Tinggi trtik A dpi 1 1
  14. 14. KABAR JKPP g A c / V / AB = pandangan belakang V' 6C = pandangan muka ABC = a = sudut arah Gambar 7. Sudut arah u U 45° / U60° B , ^ T SBO' / SIO" B ' s T Gambar 9. True bearing ^ ^ ^ ^ B J A . . ^ - ^ ' ' ^ B A = OLAB+ 180° ttBA Gambar 8. Arah garis Azimuth adalah sudut arah yang dibentuk oleh garis me- ridian bumi dengan garis bidik yang merhotong garis me- ridian pada titik tempat membidik. Dua jeni$'azimuth: 1. Tare Bearing yaitu sudut lancip yang dibentuk oleh garis meridian bumi dengan garis bkiik. Pengukurannya dihitung dari meridian Utara dan Selatan kearah Barat atau Timur. 2. Azimuth yaitu sudut antara sebuah garis dengan garis Utara-Selatan bumi yang dinyatakan dalam besaran sudut 0° - 360° atau 0» - 400^ dengan arah pengukuran ke kanan (ke Timur) atau ke kiri (ke Barat) sesuai dengan jenis alat kompas yang dipergunakan. Deklinasi adalah sudut penyimpangan dari arah jarum magnit terhadap Utara-Selatan bumi yang sesungguhnya karena pengaruh medan magnit bumi. Local Attraction adalah keadaan gaya tarik setempat karena pengaruh lokal, biasanya terjadi di daerah pegunungan karena pengaruh bahan tambang dan deposit mineral. Alat pengukur sudut arah : 1. Kompas (kompas tangan/saku, kompas Silva, kompas Staff, kompas Brunton) 2. Cermin segitiga 3. Prisma 4. Lingkaran datar Sosrodarsono, S. 1983. Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan. Pradnya Paramita, Jakarta. Suparman, D.S. 1979. Dasar-dasar Pengukuran Wilayah dan Pemetaan Hutan Bagian I. Fakultas kehutanan IPB, Bogor. (utami) • 1 2
  15. 15. KABAR JKPPg LAUT JUGA DIPETAKAN Seperti halnya di daratan, konflik keruangan di wilayah laut tidak kalah peliknya dan seringkali masyarakat selalu pada pihak yang lemah. Konflik ini terjadi karena ketidak-jelasan wilayah kelola negara dengan wilayah kelola rakyat. Yang ada selama ini hanya klaim-klaim sepihak dari keduanya. Sekali lagi, Pemetaan partisipatif sebagai langkah cerdas. Menurut Ita Teteregoh, Proses pemetaan laut tetap berpegang pada prinsip-prinsip gerakan pemetaan partisipatif. Dalam arti, tetap mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses. "Masyarakat diharapkan mampu mengikuti proses tersebut dengan memberikan kontribusi dalam pemetaan kampung mereka", ujar staf bidang pemetaan dan GIS Yayasan Kelola Manado. Tujuan pemetaan laut? Enci — begitu Ita dipanggil — mengaharapkan masyarakat lokal bisa memanfaatkan sumberdaya laut mereka secara berkelanjutan. Selain itu, kata Enci, masyarakat bisa mendokumentaslkan wilayah adat mereka, khususnya di laut. Enci mencontohkan Liwua. Masyarakat Sawang Kecamatan Siau Timur, menjaga suatu lokasi yang sebelumnya tidak memiliki karang yang bagus. Namun, dengan pemahaman yang diberikan, akhirnya ada suatu lokasi yang dijaga bersama demi keberlanjutan kehidupan organisme laut di tempat itu (i/Wua;red). Contoh lainnya adalah di kampung Alungbanua Pulau Bunaken. Masyarakat Alungbanua sejak tahun 1994, sudah memiliki Kesepakatan menentukan suatu lokasi sebagai "lokasi tabungan". Lokasi di wilayah pesisir Alungbanua ini dilindungi untuk tidak dimanfaatkan sekarang, tetapi untuk anak cucu mereka. Masih menurut Enci, masyarakat Alungbanua, secara bersama menyusun perencanaan kampung, termasuk pola pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dia mencontohkan, pemanfaatan bakau, pemanfaatan wilayah tangkapan, ataupun lokasi nyare sebagai tempat aktivitas masyarakat (manengkel) pada saat air surut. "Kami telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemetaan partisipatif", kata Enci. Wilayah itu antara lain: Kampung Alungbanua Pulau Bunaken, Kampung Tiwoho, Kampung Arakan, Kampung Bango, Pulau Mantehage, Kampung Kakorotan Kec. Nanusa Sangihe Talaud, Kampung Sawang Kec. Siau Timur Sangihe Talaud, Kampung Talise Kec. Likupang (diminta untuk memfasilitasi), Kampung Blongko Kec. Tenga (diminta untuk memfasilitasi), Kampung Buyat Kec. Bolaang Mongondow, Kampung Bulalo Kecamatan Kwandang Kab. Gorontaio, Kampung Boalemo dan Kecamatan Kwandang. Namun, Enci tidak merinci secara jelas luas wilayah tersebut. Apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjaga daerah laut yang telah dipetakan? "Masyarakat berusaha untuk tetap pada kesepakatan yang telah dibuat bersama pada saat kegiatan pemetaan kampung", kilah Enci. Alasannya, ancaman itu bisa datang dari pihak luar seperti pemerintah, pemodal kampung tetangga. Enci mangaku, sempat menemui beberapa kendala dalam proses pemetaan di beberapa wilayah. Kendala itu seperti masyarakat tidak siap, dan kurangnya sosialisasi, dan beberapa lokasi yang masyarakatnya sulit memahami materi atau teknis pemetaan. Selain itu, kata Enci, ada di antara masyarakat kampung yang sudah "tercerabut" (melihat sebagai proyek) dan menjadi provokator di kampung. "Tapi itu adalah pengalaman yang berharga", katanya. Enci juga menemukan beberapa pengalaman lucu dalam pemetaan di beberapa kampung. Ita mencontohkan, or- ang kampung yang sangat bangga bisa menggunakan Global Positon System (GPS). Peran pemerintah, terlihat dalam beberapa kegiatan pemetaan yang difasllitasi Yayasan Kelola. Misalnya Bupati Gorontaio yang menghimbau setiap Camat membuat permohonan pemetaan kampung ke Yayasan Kelola. Tetapi, kata Enci, ada beberapa kepentingan terhadap pemetaan tersebut. Ada lokasi yang ingin menjadikan peta itu sebagai alat untuk advokasi kebijakan atas HPH yang ada di lokasi masyarakat. Tetapi, ada juga yang hanya ingin mengetahui luas kampung mereka. "Secara non formal, kegiatan pemetaan partisipatif di daerah Gorontaio diakomodir oleh pihak pemerintah, sebagai bagian dari penataan ruang kampung masyarakat", jelas Enci. Lainnya, di daerah Sangihe Talaud, khususnya wilayah Kakorotan. Pemerintah mengakui, dengan adanya peta lokasi adat di sana, masyarakat akan lebih menjaga dan tetap mempertahankan adat istidat yang sedari dulu ada di kampung mereka. Menurut Enci, secara umum, kegiatan pemetaan partisipatif di Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontaio, masih perlu untuk sosialisasi. "Walupun daerahnya sudah dipetakan, sosialisasi itu tetap penting untuk semua pihak", kata gadis dengan nama lengkap Ita Teteregoh ini. 13
  16. 16. TOT PEAAETAAN PARTISIPATIF REGIO SULAWESI Sejak tahun 1996 JKPP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas metodoiogi pemetaan partisipatif untuk tingkat dasar Berbagai kegiatan magang dan berbagai kegiatan regional training telah diselenggarakan. Beberapa kegiatan regional training pun telah telah dilakukan di region Sulawesi. Pada saat ini seluruh anggota JKPP di region Sulawesi telah memiliki fasilitator-fasilitator pemetaan partisipatif yang secara terus-menerus bekerja bersama masyarakat menyelenggarakan pemetaan partisipatif. Para fasilitator pemetaan partisipatif itu tentunya memerlukan wahana refleksi, penyegaran dan peningkatan kapasitas. Untuk tujuan ini Training of Trainers (TOT) Pemetaan Partisipatif Region Sulawesi yang diselenggarakan di Kendari pada tanggal 10 - 19 Maret 2001. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Yayasan Suluh dan JKPR Tujuan TOT Pemetaan Partisipatif adalah meningkatkan kekayaan perspektif, meningkatkan kekayaan teknis dan metodoiogi pemetaan partisipatif, dan meningkatkan kemampuan fasilitasi dan desain pelatihan pemetaan partisipatif. Peserta TOT Pemetaan Partisipatif Region Sulawesi diikuti oleh seluruh anggota JKPP di Sulawesi. Forum Petaupan Katouan (FPK) Sulut, Yayasan Kelola (Sulut), Yayasan Tanah Merdeka (Sulteng), Yayasan Evergreen Indonesia (Sulteng), Yayasan Remappala (Sulteng), Yayasan Toloka (Sulteng), Yayasan Bumi Sawerigading (Sulsel), Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia (Sulsel), dan Yayasan Suluh (Sultra) mengirimkan anggotanya untuk mengikuti kegiatan ini. Materi-materi dan diskusi-diskusi sangat padat mewarnai TOT Pemetaan Partisipatif. Berbagai materi pengkayaan perspektif sangat tajam mewarnai kegiatan ini; Negara, globalisasi, kebijakan sumberdaya alam, praktek-praktek pemanfaatan sumberedaya alam. Materi-materi pengkayaan metodoiogi pemetaan partisipatif juga tidak kalah menariknya; peningkatan kapasitas teknis, diskusi tentang capaian pemetaan partisipatif di Sulawesi, dsb. Sesi- sesi terakhir adalah bagaimana meningkatkan kapasitas fasilitasi proses pemetaan dan juga teknik menyusun kurikulum pemetaan partisipatif. Selama di Kendari para peserta kegiatan ini sempat mengunjungi Masyarakat Adat Moronene yang tinggal di dalam Taman Nasional Rawa Aopa Watumohay (TNRAW). Masyarakat Adat Moronene pada saat ini sedang berjuang agar keberadaannya di dalam TNRAW mendapatkan pengakuan. Pemetaan Partisipatif sudah cukup kuat menjadi wacana berbagai pihak. Akan tetapi itu semua belum memadai dan masih memerlukan percepatan di masa mendatang. Pemetaan partisipatif adalah salah satu solusi untuk mengidentifikasi berbagai teritori masyarakat adat menuju perjuangan panjang tegaknya kedaulatan masyarakat adat. Para peserta TOT Pemetaan Partisipatif Region Sulawesi akan menjadi pelatih-pelatih pemetaan partisipatif yang diharapkan akan mempercepat gerakan pemetaan partisipatif di region Sulawesi, (ganden).• Produk komunikasi ini dimungkinkan karena bantuan yang diberikan kepada BSP-Kemala oleh USAID Global Bureau, sesuai dengan Grant Number DHR-5554-A-00-8044-00. Pendapat di dalamnya adalah milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan-pandangan USAID.

×