Hak masyarakat hukum adat yang berada di area pesist pantai daerah pemukiman para nelayan

1. “HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PENGELOLAAN SUMBER
Sugih indra kusuma
Rizki barokatin nasukha

2. Peran Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
harus mengarah kepada upaya mewujudkan
kedaulatan, menjaga sumberdaya yang
berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat di
dalamnya. Keberadaan masyarakat hukum adat
khusunya yang tinggal di wilayah pesisir dan
pulau pulau kecil terluar merupakan aset bangsa.

3. Arif menuturkan,dengan adanya hukum adat,
antara laut dan masyarakat bisa terjalin ikatan
yang kuat. Kondisi tersebut, terutama ada di
wilayah pulau kecil yang ada di kawasan pesisir.
Smentara, untuk pulau berukuran sedang di
pesisir, ikatanya terbagi menjadi dua, antara
lautan dan daratan.

4. Penguatan Peran Masyarakat Hukum
Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya
Laut.

5. Pasal 18B ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun
1945) menyatakan bahwa : “Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang."

6. Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18
Ayat 12 “negara mengakui dan
menghormati kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam
undang undang”.

7. UU NO. 31 tahun 2004 Tentang
“PERIKANAN” Pasal 6 angka 2.
“pengelolaan perikanan untuk
kepentingan penangkapan ikan dan
pembudidayaan ikan harus
mempertimbangkan hukum adat dan
atau kearifan lokal serta memperhatikan
peran serta masyarakat.

8. Thank you