Fitri Agustriani, M.Si. dan Dr. Fauziyah, S.Pi.
Waktu: Kamis, 10 Maret 2022 pukul 08.00-selesai
Tempat: Ruang Kelas Mata Kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir
DOKUMENTASI
LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
RINGKASAN KEGIATAN :
1. Presentasi dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembukaan dosen pembimbing.
2. Kelompok 3 mempresentasikan mater
Dokumen ini membahas perjuangan masyarakat adat di Sulawesi, khususnya Masyarakat Adat Toro dan Da'a, untuk merebut kembali tanah adat mereka yang secara sepihak dirampas oleh pemerintah melalui penggunaan kawasan taman nasional dan perusahaan-perusahaan. Upaya yang dilakukan antara lain pemetaan partisipatif, pengawasan kawasan, dan pendudukan kembali lahan adat.
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisirbung gunawan
Dokumen tersebut membahas kelompok-kelompok nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang perlu mendapat perlindungan khusus meliputi nelayan penggarap, penggarap tambak, petani ikan kecil, nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Dokumen ini juga membahas hak-hak yang perlu dilindungi oleh undang-undang baru s
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Aceh, termasuk tentang hukum adat Laot dan peran Panglima Laot. Dokumen juga menjelaskan pengertian kearifan lokal secara umum dan konsepnya di Indonesia serta perlindungan hak-hak masyarakat adat menurut UU No. 27 Tahun 2007.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia yang belum adil dan berkelanjutan, sehingga berdampak negatif terhadap nelayan kampung. Kapal besar menggunakan teknologi merusak yang mengurangi akses nelayan ke sumberdaya laut, sementara limbah industri merusak ekosistem laut dan menurunkan produktivitas perikanan. Diperlukan kebijakan baru yang memperhatikan keadilan dan hak-
Dokumen ini membahas perjuangan masyarakat adat di Sulawesi, khususnya Masyarakat Adat Toro dan Da'a, untuk merebut kembali tanah adat mereka yang secara sepihak dirampas oleh pemerintah melalui penggunaan kawasan taman nasional dan perusahaan-perusahaan. Upaya yang dilakukan antara lain pemetaan partisipatif, pengawasan kawasan, dan pendudukan kembali lahan adat.
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisirbung gunawan
Dokumen tersebut membahas kelompok-kelompok nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang perlu mendapat perlindungan khusus meliputi nelayan penggarap, penggarap tambak, petani ikan kecil, nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Dokumen ini juga membahas hak-hak yang perlu dilindungi oleh undang-undang baru s
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Aceh, termasuk tentang hukum adat Laot dan peran Panglima Laot. Dokumen juga menjelaskan pengertian kearifan lokal secara umum dan konsepnya di Indonesia serta perlindungan hak-hak masyarakat adat menurut UU No. 27 Tahun 2007.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia yang belum adil dan berkelanjutan, sehingga berdampak negatif terhadap nelayan kampung. Kapal besar menggunakan teknologi merusak yang mengurangi akses nelayan ke sumberdaya laut, sementara limbah industri merusak ekosistem laut dan menurunkan produktivitas perikanan. Diperlukan kebijakan baru yang memperhatikan keadilan dan hak-
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik daerah di Indonesia dalam kerangka NKRI. Secara umum, dibahas mengenai konsep pemerintahan daerah, karakteristik fisik seperti sumber daya alam yang berbeda di setiap daerah, serta karakteristik sosial budaya seperti keragaman etnis dan kebudayaan. Pentingnya menghindari sikap etnosentrisme dan mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI juga ditek
Makalah ini membahas tentang lunturnya kearifan lokal mengenai perburuan ikan paus di Halmahera, Maluku. Kearifan lokal ini dahulu dilakukan secara ritual setahun sekali, namun kini dilakukan secara besar-besaran untuk menarik wisatawan. Hal ini disebabkan modernisasi, kapitalisme, dan keterbatasan kearifan lokal beradaptasi dengan perubahan zaman. Upaya konservasi yang disarankan adalah memb
Kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen, membuat nusantara menjadi kaya akan ragam dan budaya. Pada makalah ini akan dibahas mengenai salah satu suku tradisional yang ada di rimba, Jambi, Pedalaman Sumatera Selatan.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya nasional Indonesia dan interaksi global. Secara khusus membahas tentang unsur-unsur budaya seperti bahasa, pengetahuan, kekerabatan, teknologi, ekonomi, dan agama. Juga membahas kearifan lokal seperti subak di Bali, pranoto mongso di Jawa, dan nyabuk gunung. Selanjutnya membahas pengaruh globalisasi terhadap budaya melalui komunikasi, transportasi, dan media massa.
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alambung gunawan
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertanahan, perikanan, dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang. Dokumen juga membahas kelompok yang perlu mendapat perlindungan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Indonesia memiliki luas wilayah 1,9 juta km persegi yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan dengan negara lain. Dokumen ini menjelaskan tentang geografi, demografi, administrasi, dan keragaman Indonesia dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme. Dokumen juga menjelaskan bahwa perbedaan merupakan kekuatan bagi persatuan bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konflik antara hak penguasaan perairan pesisir oleh para pemodal berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dengan keberlangsungan tradisi penangkapan paus secara turun temurun oleh masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut dianggap memberikan kuasa yang luas kepada para pemodal untuk mengkomersialkan perairan pesisir yang berisiko menggusur hak-hak n
Draft Perda Adat Revisi Pasca Rapat Tanggal 7 Juli 2014erikasiluq
Peraturan Daerah ini membahas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini mengatur tentang kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam secara turun temurun. Dokumen ini juga mengatur tentang hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesu
Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sektor maritim bagi pembangunan ekonomi nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep Benua Maritim Indonesia (BMI) yang mencakup pengertian, karakteristik, dimensi, batas yuridiksi wilayah laut dan udara, serta pembangunan maritim Indonesia jangka panjang dengan berfokus pada pentingnya pengelolaan terpadu sumber daya laut dan pesisir untuk mendukung pembangunan nasional."
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik daerah di Indonesia dalam kerangka NKRI. Secara umum, dibahas mengenai konsep pemerintahan daerah, karakteristik fisik seperti sumber daya alam yang berbeda di setiap daerah, serta karakteristik sosial budaya seperti keragaman etnis dan kebudayaan. Pentingnya menghindari sikap etnosentrisme dan mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI juga ditek
Makalah ini membahas tentang lunturnya kearifan lokal mengenai perburuan ikan paus di Halmahera, Maluku. Kearifan lokal ini dahulu dilakukan secara ritual setahun sekali, namun kini dilakukan secara besar-besaran untuk menarik wisatawan. Hal ini disebabkan modernisasi, kapitalisme, dan keterbatasan kearifan lokal beradaptasi dengan perubahan zaman. Upaya konservasi yang disarankan adalah memb
Kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen, membuat nusantara menjadi kaya akan ragam dan budaya. Pada makalah ini akan dibahas mengenai salah satu suku tradisional yang ada di rimba, Jambi, Pedalaman Sumatera Selatan.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya nasional Indonesia dan interaksi global. Secara khusus membahas tentang unsur-unsur budaya seperti bahasa, pengetahuan, kekerabatan, teknologi, ekonomi, dan agama. Juga membahas kearifan lokal seperti subak di Bali, pranoto mongso di Jawa, dan nyabuk gunung. Selanjutnya membahas pengaruh globalisasi terhadap budaya melalui komunikasi, transportasi, dan media massa.
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alambung gunawan
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertanahan, perikanan, dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang. Dokumen juga membahas kelompok yang perlu mendapat perlindungan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Indonesia memiliki luas wilayah 1,9 juta km persegi yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan dengan negara lain. Dokumen ini menjelaskan tentang geografi, demografi, administrasi, dan keragaman Indonesia dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme. Dokumen juga menjelaskan bahwa perbedaan merupakan kekuatan bagi persatuan bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konflik antara hak penguasaan perairan pesisir oleh para pemodal berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dengan keberlangsungan tradisi penangkapan paus secara turun temurun oleh masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut dianggap memberikan kuasa yang luas kepada para pemodal untuk mengkomersialkan perairan pesisir yang berisiko menggusur hak-hak n
Draft Perda Adat Revisi Pasca Rapat Tanggal 7 Juli 2014erikasiluq
Peraturan Daerah ini membahas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini mengatur tentang kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam secara turun temurun. Dokumen ini juga mengatur tentang hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesu
Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sektor maritim bagi pembangunan ekonomi nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep Benua Maritim Indonesia (BMI) yang mencakup pengertian, karakteristik, dimensi, batas yuridiksi wilayah laut dan udara, serta pembangunan maritim Indonesia jangka panjang dengan berfokus pada pentingnya pengelolaan terpadu sumber daya laut dan pesisir untuk mendukung pembangunan nasional."
Pengelolaan pesisir dan laut dengan kearifan lokal di kabupaten muna
Laporan Pasca Presentasi Kelompok 3_Aturan Hak Ulayat Masyarakat Laut dan Pesisir.pptx
1. ATURAN HAK ULAYAT
LAUT DAN PESISIR.
Mata Kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir 2022
DOSEN PENG AMPU
Dr. Fauziyah, S.Pi.
Fitri Agustriani, M.Si.
2. NIKANIUS URB AN
08051981823103
ILMU KELAUTAN 2018
HARDY ILMI MADJ ID
08051281924034
ILMU KELAUTAN 2019
M. FAKHRUR ROZI
08051381924075
ILMU KELAUTAN 2019
G ITA KUMALA SARI
08051381924107
ILMU KELAUTAN 2019
MUHAMMAD HIJ AZI AIDIL
08051281924025
ILMU KELAUTAN 2019
ANG G OTA KELOMPOK 3
3. PENDAHULUAN.
Pengelolaan sumberdaya kelautan tidak terlepas
dari masalah tragedi open access yang menyebabkan deplesi
sumberdaya, inefisiensi ekonomi dan permasalahan sosial.
Menumbuhkembangkan prakarsa pengelolaan sumberdaya
dan masyarakat (bottom up) tentu bukan hal mudah serta akan
membutuhkan biaya yang besar dalam proses perencanaan
dan persiapannya.
Keberadaan hak ulayat laut sampai saat ini masih
jarang dipahami dan dibahas dibandingkan dengan hak ulayat
atas tanah. Istilah 'ulayat' sendiri berasal dan daerah
Minangkabau (Hanaf, Y. 1994)
4. APA ITU
HAK ULAYAT? .
Kurnia Warman (2010) menyebutkan
bahwa hak ulayat merupakan hak yang bersifat
komunal dari masyarakat hukum adat di
Indonesia untuk menguasai dan mengelola
suatu wilayah tertentu sebagai lapangan
kehidupan dalam rangka mendukung
kelangsungan hidup anggota masyarakatnya
sendiri.
5. ELEMEN UNSUR
HAK ULAYAT.
• Terdapat sekelompok masyarakat hukum adat yang menempati
daerah tertentu.
• Terdapat peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi
anggota masyarakat hukum adat tersebut.
• Masyarakat hukum tersebut berhak atas tanah, air, dan segala
macam isinya yang bersifat mutlak dan tidak dapat di pecah
belah.
• Wilayah penguasaan umumnya dapat berupa satu lingkungan,
tetapi dapat juga meliputi dua lingkungan.
• Obyek yang di kuasai adalah tanah, air, sungai, pantai,
tumbuhan, dan satwa yang hidup di dalamnya.
• Obyek tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat hukum
dan anggotanya serta orang luar dengan membayar uang
pemasukan.
Yulianto,
6. INDIKASI
HAK ULAYAT.
a. Subjeknya, bagi hak ulayat adalah masyarakat hukum, bukan perorangan.
a. O bjeknya, bagi hak ulayat adalah tanah, air dan sumber-sumber alam
(tertentu) dalam wilayahnya,
a. Bagi hak ulayat adalah rangkaian wewenang dan kewajiban yang meliputi :
pengaturan, pemberian cara penggunaan sumberdaya alam dan
pemeliharaannya
a. Pelaksana, bagi hak ulayat adalah Kepala Persekutuan Hukum atau kepala
adat,
7. MACAM-MACAM
HAK ULAYAT.
TANAH ULAYAT NAG ARI
Wilayah yang dimiliki oleh
seluruh suku yang
terhimpun dalam Kerapatan
Adat Nagari (KAN).
TANAH ULAYAT SUKU
Wilayah yang dimiliki oleh
semua anggota suku secara
turun-temurun di bawah
penguasaan penghulu suku.
TANAH ULAYAT KAUM
Wilayah yang dimiliki
bersama kaum secara
turun-temurun,
pengawasannya berada
pada mamak kepala waris
dan diwariskan menurut
keturunan ibu.
Mirwati, 2016
9. Permenag No. 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, apabila:
terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum
tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan
persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
1) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para
warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil
keperluan hidup sehari-hari.
2) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan
dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para
warga persekutuan hukum tersebut.
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia
10. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara
penetapan hak komumal atas tanah masyarakat hukum
adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan
tertentu, menyatakan :
Hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak
komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu
masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas
tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada
dal kawasan tertentu..
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia
11. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok Agraria menyangkut tanah ulayat dan
hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas sebagaimana
Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa mengingat ketentuan
pasal (1) dan pasal (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak
yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat
sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan
peraturan yang lebih tinggi
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia
12. Pengolahan atas masyarakat hukum adat dan hak-hak
tradisional melekat pada Pasal 18B Undang-Undang
Dasar tahun 1945, yang menyatakan :
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang.
1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang.
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia
13. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertahanan
Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Dasar Hukum Hak Ulayat di Indonesia
15. Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari
kata dalam bahasa Inggris, sea tenure mengacu kepada
seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang
muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan
wilayah laut. Sea tenure adalah suatu sistem, dimana
beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan
wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi terhadap
wilayah tersebut, yang berarti juga melindunginya dari
eksploitasi yang berlebihan (over exploitation).
Eldi,
Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Pesisir dan
Laut
16. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud
dengan hak adat kelautan (hak ulayat laut) adalah
seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau
manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya
berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh
masyarakat pesisir.
Eldi,
Pada sistem kepercayaan masyarakat
tertentu, laut mungkin dianggap sebagai sumber
kehidupannya. Dengan latar belakang kepercayaan ini,
maka perlakuan masyarakat terhadap laut berbeda,
termasuk masalah yang berhubungan dengan
berkembang atau tidaknya hak penguasaan laut
tersebut.
Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Pesisir dan
Laut
18. G ambaran Umum Wilayah Studi Kampung-Kampung
di Teluk B ituni
Kampung Taroy, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni berada di tepi pesisir pantai
dan terletak di sebelah utara Teluk Bintuni. Struktur tanah. didominasi gam but dengan kondisi
tanahnya berawa dan aimya berwama kecoklatan. Sebagian wilayah kampung dipengaruhi pasang
surut air laut. Pada tahun 2005, di KampungTaroy terdapat jumlah keluarga sebanyak 93 KK, jumlah
rumah sebanyak 38 unit dan penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri atas 233 jiwa penduduk laki-
Iaki dan 190 jiwa penduduk perempuan. Dalam satu unit rumah dihuni oleh 2~ KK dan dalam
mengurus rumah tangga, biasanya menggunakan satu tungku, sehingga dapat dikatakan sebagai
'keluarga besarJluas'. Penduduk Taroy termasuk Suku Kembaran yang merupakan bagian dari Suku
Sebyar dan terdapat em pat marga (tam, klen) , yaitu Bauw (berarti bumi; merupakan marga tertua),
Nabi (berarti langit), Solowat (berarti pengikat), dan Urbun (berarti tongkat pengikat antara bumi dan
langit), sedangkan marga pendatang diantaranya Kutanggas, Boduri, dan Kosepa. agama yang
dianut adalah Islam. Mata pencaharian penduduk sebagian besar merupakan nelayan jaring udang
yang hasilnya unfuk dijual(komersial), sedangkan hasil tangkapan dengan jaring ikan, tombak,
psncing, mencari kerang-kerangan umumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).
19. Kampung Weriagar dan Kampung Mogotlra.
Kampung Weriagar dan Kampung Mogotira, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni pada
dasamya berada dalam satu lokasi yang berada di tepi pesisir pantai dan terletak di sebelah
utara Teluk Bintun. Penduduk Kampung Weriagar dan Kampung Mogotira termasuk Suku
Kembaran yang merupakan bagian dari Suku Sebyar dan terdapat delapan marga,yaitu Patiran,
Bauw, Frabun, Kutanggas, Sorowat, Braweri, Hindom dan Gegetu dan disamping itu terdapat
beberapa suku yang sudah tingal selama beberapa tahun, antara lain Bugis, Bone, Ambon,
Seram, Inanwatan, Buton, Temate dan Irarutu. Mata pencaharian penduduk sebagian besar
merupakan nelayan jaring udang yang hasil nya untuk dijual (komersial), sedangkan hasil
tangkapan dengan jaring ikan, tombak, pancing, menangkap kepiting, mencari kerang-
kerangan umumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).
Kampung Otoweri.
Kampung Otoweri, Oistrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak berada di tepi pesisir pantai dan terletak di
sebelah selatan Teluk Bintuni. Pada tahun 2005, di Kampung otoweri terdapat jumlah keluarga
sebanyak 43 KK, jumlah penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri atas 95 jiwa penduduk laki-
/aki dan 80 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kampung Otoweri merupakan bagian dari
Suku Sebyar dengan 4 marga asli, yaitu Kabes, Bauw, Manibui, dan Kutanggas, sedangkan
marga pendatang diantaranya Nawarisa, Patiran, Urbun, Solawat, Nunaki, dan Furai yang
umumnya masuk disebabkan karena proses perkawinan. Agama yang dianut adalah Islam.
Mata pencaharian penduduk sebagian besar merupakan nelayan jaring udang yang hasil nya
untuk dijual (komersial), sedangkan hasil tangkapan dengan jaring ikan, tombak, pancing,
menangkap kepitingumumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).
22. DAFTAR PUSTAKA
Eldi. 2020. Landasan hukum pemberian hak wilayah pesisir dan pulau terhadap masyarakat adat di Provinsi Kepulauan
Riau. Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1(4).
Kurnia W. 2010. Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Intraksi Hukum Adat dan Hukum Negara di
Sumatera Barat. HuMa : Jakarta. 39 hal.
Yulia M. 2016. Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 146 hal.
Yulianto G. 2008. Kajian kelembagaan hak ulayat laut di desa-desa pesisir Teluk Bintuni. Buletin Ekonomi Perikanan Vol.
8(2).
23. LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
Waktu dan Tempat : Kamis, 10 Maret 2022 pukul 08.00 WIB s/d selesai
Dosen Pengampu : Fitri Agustriani, M.Si., dan Dr.Fauziyah. S.Pi.
DOKUMENTASI
25. LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
PERTANYAANDARI AUDIENS KE KELOMPOK :
MUHAMAD RAIHAN (08051281924061)
“Apakah hak ulayat itu sama dengan hak otonomi daerah?”
(Dijawab oleh Hardy Ilmi Madjid)
ERSA RAHMALIANI (08051381924089)
“Apakah terdapat konflik antara amsyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut?”
(Dijawab oleh Gita Kumalasari)
RIZKA ANNISA ZAHIRA (08051281924050)
“Apakah hak ulayat laut menjadi pembagian adat yang merata untuk pemanfaatan SDL?”
(Dijawab oleh Muhammad Hijazi Aidil)
ADE SISWANTO (08051381924105)
“Apakah status tanah Ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan/individu?”
(Dijawab oleh Hardy I.M. dan M. Hijazi A.
26. LAPORAN PASCA PRESENTASI
KELOMPOK 3
PERTANYAANDARI KELOMPOK KE AUDIENS :
“Apa saja macam-macam hak ulayat?”
Dijawab oleh Teges Damar Ramadhan (08061281924024)
“Apa saja yang menjadi unsur acuan pemberian hak ulayat kepada masyarakat hukum
adat?”
Dijawab oleh M. Haffiz Putra Arta (08051381924083)
“Sebutkan aturan atau UU yang mengatur tentang hak ulayat!”
Dijawab oleh Aivata Christo (08051281924113)