2. PAJAK DAERAH
PAJAK DAERAH, YANG SELANJUTNYA DISEBUT PAJAK ADALAH
KONTRIBUSI WAJIB KEPADA DAERAH YANG TERUTANG OLEH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG BERSIFAT MEMAKSA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, DENGAN TIDAK
MENDAPATKAN IMBALAN SECARA LANGSUNG DAN DIGUNAKAN
UNTUK KEPERLUAN DAERAH BAGI SEBESAR BESARNYA
KEMAKMURAN RAKYAT.
3. PAJAK DAERAH TERBAGI DUA, YAITU :
1.PAJAK PROVINSI TERDIRI ATAS :
1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.
4. 2.PAJAK KABUPATEN / KOTA TERDIRI ATAS :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK :
1. System Self Assesment adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib
Pajak.
Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba);
Pajak Parkir;
Pajak Sarang Burung Wallet; dan
BPHTB.
2. System Official Assesment adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan berdasarkan
penetapan Walikota.
Pajak Reklame;
Pajak Air Tanah; dan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
6. DASAR HUKUM PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH :
1.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
2.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
3.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019 tentang Sistem dan
Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
7. PAJAK HOTEL
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh Hotel.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh
persen).
8. PAJAK RESTORAN
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
sediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan
atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga
atau katering.
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 %
(sepuluh persen).
9. PAJAK HIBURAN
Hiburan adalah semua jenis tontanan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Jenis Hiburan :
Tontonan film
Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana
Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
Pameran
Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
Sirkus, akrobat dan sulap
Permainan billyard,golf dan bowling
Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan
Ketangkasan
Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
Pertandingan olahraga.
10. TARIF PAJAK HIBURAN
Diskotik, klub malam, karaoke, mandi uap/spa dan panti pijat tarif pajak
ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
Pertunjukan seni, kontes kecantikan, pagelaran musik, tari dan pagelaran
busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk.
Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
Pusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas
persen).
Permainan Billyard, bowling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas
persen).
11. Permainan ketangkasan dan sejenis ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai
nominal pembayaran.
Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas
persen) dari nilai nominal pembayaran.
Show Artis atau hiburan lain/hiburan alternatif dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima
belas persen) dari nilai nominal pembayaran.
Penyelenggaraan kegiatan hiburan tontonan/bioskop sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga
Tanda Masuk.
Penyelenggaraan tempat hiburan karaoke keluarga ditetapkan tarif sebesar 30 % (tiga puluh
persen).
Pajak hiburan untuk kesenian rakyat (tradisional) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
TARIF PAJAK HIBURAN
12. PAJAK REKLAME
Setiap penyelenggaraan reklame di daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi :
• Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya
• Reklame kain
• Reklame melekat, stiker
• Reklame selebaran
• Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
• Reklame udara
• Reklame apung
• Reklame suara
• Reklame film/slide, dan
• Reklame peragaan.
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
13. PAJAK PENERANGAN JALAN
• Setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan
Jalan (PPJ).
• Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
• Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
• Tarif penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
• Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
14. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN
Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil
mineral bukan logam dan batuan di daerah dipungut
pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.
Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam
dan batuan.
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ditetapkan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ).
15. PAJAK PARKIR
Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan dengan dipungut bayaran atau
seharusnya dibayar, dikenakan pajak dengan nama
Pajak Parkir.
Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
penyelenggara tempat Parkir.
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua
puluh lima persen).
16. PAJAK AIR TANAH
Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
dikenakan pajak dengan nama Pajak Air Tanah.
Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak
Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua
puluh persen).
17. PAJAK SARANG BURUNG
WALET
Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet oleh orang pribadi atau Badan
dikenakan pajak dengan nama Pajak Sarang Burung
Walet.
Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
walet.
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan
sebesar 10 % (sepuluh persen).
18. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN & PERKOTAAN
Setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
19. DASAR PENGENAAN &TARIF PBB-P2
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah NJOP.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan sebesar, sebagai berikut :
o Untuk NJOP kurang dari atau sama dengan 1 Miliar sebesar 0,1%
( nol koma satu persen ).
o Untuk NJOP lebih dari 1 Miliar sebesar 0,2% ( nol koma dua
persen ).
20. BPHTB ( BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN )
Setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut pajak dengan nama Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi :
Pemindahan hak karena :
Jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang,
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha,
peleburan usaha, Pemekaran usaha dan hadiah.
Pemberian hak baru meliputi :
Kelanjutan Pelepasan Hak atau diluar Pelepasan Hak
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). Batas tidak
kena pajak (NPOPTKP) untuk setiap wajib pajak adalah :
Sebesar : Rp 60 juta, dan sebesar : Rp 300 juta (waris/hibah wasiat)
21. HAK ATAS TANAH MELIPUTI :
Hak Milik
Hak Guna Bangunan
Hak Guna Usaha
Hak Pakai
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Hak Pengelolahan
22. PERHITUNGAN POTENSI PBB
LUAS SAMARINDA 718 KM2
RUANG TERBUKA HIJAU 316 KM2
FASILITAS UMUM 0 -
YANG SEHARUSNYA TERDATA SEBAGAI OBJEK PAJAK 402 KM2
SPPDT RIIL (TERDATA SEBAGAI OBJEK PAJAK) 245 KM2 -
BELUM TERDATA (POTENSI PENDAPATAN) 157 KM2
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SAMARINDA
membayar pajak berarti membangun SAMARINDA
Jalan Kesuma Bangsa Komplek Balaikota No. 86
Bapenda.samarindakota.go.id
