Perjanjian ini membahas kerjasama antara koperasi petani dan perusahaan perkebunan untuk membangun dan mengelola kebun kelapa sawit milik koperasi selama 30 tahun. Perusahaan akan membantu pembangunan kebun, pengelolaan, panen, dan pembiayaan, sedangkan koperasi akan memiliki tanah kebun dan menerima manfaat dari hasil kebun. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani setempat.

1. Page 1 of 13
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
No.: ……..
Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini dibuat pada hari ………, tanggal …….. bulan …….. tahun …….
( ..-...-…. ) (selanjutnya disebut “Perjanjian”), oleh dan antara :------------------------------------------------
---------------------
1. ____________, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. _____________________,
beralamat di ______________, dalam hal ini bertindak selaku _______ (untuk selanjutnya
disebut “Ketua”);
_________, warga negara Indonesia, beralamat di _____________________, pemegang KTP
No. _____________________, beralamat di ___________________, dalam hal ini bertindak
selaku _________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “Wakil Ketua”);
___________, warga negara Indonesia, beralamat di _________________, pemegang KTP No.
________________________, beralamat di _____________________, dalam hal ini bertindak
selaku Sekretaris I ____________ (untuk selanjutnya disebut “Sekretaris I”);
_______________, warga negara Indonesia, beralamat di ______________________,
pemegang KTP No. ______________________, beralamat di __________________, dalam hal
ini bertindak selaku ___________ (untuk selanjutnya disebut “Sekretaris II”); dan
_______________, warga negara Indonesia, beralamat di ________________________,
pemegang KTP No. ______________________, beralamat di ______________, dalam hal ini
bertindak selaku ___________ (untuk selanjutnya disebut “Bendahara”)
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara dalam hal ini bertindak
bersama-sama sebagai Pengurus Koperasi _______, demikian bertindak untuk dan atas nama
___________, sebuah koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik
Indonesia, beralamat di _________________ (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”)----
2. _________________, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili
Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama __________, sebuah
perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,
beralamat di ____________________- (untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”)---------------
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”, masing-
masing disebut juga “Pihak”
Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu, bahwa :--------------------------------------------
1. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah koperasi primer yang mempunyai kegiatan utamanya di
bidang usaha perkebunan .------------------------------------------------------------------
2. Bahwa Pihak Kedua adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang bidang perkebunan
kelapa sawit dan mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di _____________.
3. Bahwa Pihak Pertama akan memberikan kepemilikan hak atas tanah untuk sebidang tanah
seluas ____________ yang terletak di ____________ (“Lahan Kebun”) menjadi kebun
masyarakat perkebunan kelapa sawit yang bertujuan mendukung pelaksanaan program

2. Page 2 of 13
pemerintah untuk revitalisasi perkebunan yang kurang produktif di lahan transmigran yang
kurang produktif melalui pengembangan koperasi untuk pembangunan kebun masyarakat.
4. Bahwa Pihak Pertama bersedia dan setuju untuk menerima kepemilikan Lahan Kebun dari
Pihak Kedua untuk dimanfaatkan menjadi kebun masyarakat dan menerima hasil kebun
tersebut untuk disalurkan kepada para anggota Pihak Kedua yang merupakan masyarakat
setempat yang terdapat pada wilayah Lahan Kebun.
5. Bahwa Pihak Kedua bermaksud membantu Pihak Pertama untuk melakukan pembangunan
dan pengelolaan kebun masyarakat pada Lahan Kebun dan Pihak Pertama setuju untuk
menerima bantuan Pihak Kedua untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan kebun
masyarakat pada Lahan Kebun sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat pada
Perjanjian ini.
6. Bahwa Para Pihak sepakat bekerjasama untuk pembangunan dan pengelolaan kebun
masyarakat pada wilayah Lahan Kebun tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan
sebagaimana terdapat pada Perjanjian ini.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat
untuk menuangkan dan membuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian, dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :----------------------------------------------------
PASAL 1
OBYEK
1. Para Pihak dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk membangun, mengembangkan, dan
mengelola kebun kelapa sawit untuk kepentingan masyarakat setempat yang terdaftar sebagai
anggota Pihak Pertama (kebun masyarakat/kebun plasma) pada Lahan Kebun, berupa
sebidang tanah seluas _______ hektar, yang terletak di _______________________________.
2. Hak atas tanah pada Lahan Kebun tersebut akan dilakukan balik nama dari nama Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama dengan biaya-biaya yang timbul dari proses balik nama tersebut
sepenuhnya ditanggung oleh Koperasi (“Biaya Balik Nama”).
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Pihak Kedua melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan kebun masyarakat
pada Lahan Kebun sebagaimana diatur pada Pasal 1 Perjanjian ini selama jangka waktu
Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua membantu memperoleh pinjaman dan atau pembiayaan dari bank atau lembaga
pembiayaan yang disetujui oleh Para Pihak untuk dapat dilaksanakan pembangunan,
pengelolaan, serta perawatan kebun masyarakat pada Lahan Kebun.
3. Kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak, Lahan Kebun hanya dapat dimanfaatkan dan
dipergunakan sebagai kebun masyarakat perkebunan kelapa sawit sesuai ketentuan
Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pihak Pertama dalam
rangka mewakili kepentingan masyarakat setempat yang terdaftar sebagai anggota Pihak
Pertama.
4. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun masyarakat
untuk perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai Perjanjian ini
meliputi :-------------------------------------------------------
a. pembangunan Perkebunan kelapa sawit; ------------------------------------------------------------

3. Page 3 of 13
b. pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan selama Tanaman Baru Belum Menghasilkan
(TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM); ----------------------------------------------------------------
c. panen Tandan Buah Segar (TBS); --------------------------------------------------------------
d. penjualan Tandan Buah Segar (TBS);----------------------------------------------------------------
PASAL 3
JANGKA WAKTU
1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini oleh para pihak-------------------------------------------------------
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berikutnya
berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3. Perjanjian ini dapat berakhir dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
a. Jangka Waktu Perjanjian telah selesai dan berakhir sebagaimana diatur pada ayat 1 dan
atau 2 Pasal ini;
b. Pihak Kedua mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengakhiran
Perjanjian secara sepihak oleh Pihak Pertama
c. Pihak Pertama melanggar ketentuan yang terdapat pada Perjanjian ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan Lahan Kebun tidak dapat
dibangun atau dikelola oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini;
d. Sebagian dan Lahan Kebun tersebut tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk
perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dengan alasan apapun;
e. Terdapat keadaan kahar yang menyebabkan pembangunan, pengelolaan, dan perawatan
kebun masyarakat pada Lahan Kebun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
f. Pihak Pertama dalam keadaan pailit, dilikuidasi, dibubarkan, dan atau keadaan insolvensi;
g. Pihak Pertama terlibat sengketa dengan pihak manapun dan atau dikenakan sanksi atau
hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan
Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan atau
h. Terdapat keadaan material yang menyebabkan Pihak Kedua dan atau anggota Koperasi
yang sekaligus pemilik Lahan Kebun tidak dapat melaksanakan ketentuan pada Perjanjian
ini dan Lahan Kebun tidak dapat dibangun, dan dikelola sebagai kebun masyarakat
perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Perjanjian ini.
PASAL 4
KETENTUAN KERJASAMA DALAM KEMITRAAN
Para pihak sepakat untuk mengatur pembagian kerja, kewajiban dan tanggung jawab dalam
kerjasama kemitraan antara Para Pihak sebagai berikut :----------------------------------------------------
1. Aspek sosial
Pihak Pertama wajib dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada para anggotanya melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan
sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kebun oleh Pihak Kedua;
2. Aspek Agronomi
a. Pihak Kedua berhak memperoleh pembayaran management fee atas pembangunan dan
pengelolaan kebun masyarakat pada Lahan Kebun dengan ketentuan sebagai berikut:
i. management fee sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pada saat pembangunan
Lahan Kebun selama masa pembangunan kebun masyarakat atau masa tanaman

4. Page 4 of 13
belum menghasilkan pada Lahan Kebun dengan umur kelapa sawit dari 0 sampai
dengan 48 bulan atau berat jajaran rata-rata (“BJR”) belum mencapai 3,5 kg (“Masa
TBM”);
ii. management fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional Lahan Kebun
selama masa tanaman menghasilkan TBS kelapa sawit dengan umur kelapa sawit lebih
dari 48 bulan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana diatur
pada Pasal 3 Perjanjian ini (“Masa TM”).
b. Pihak Kedua berwenang untuk melakukan seluruh kegiatan pemeliharaan, panen, dan
transportasi TBS kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit pada Masa TM.
c. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua diberikan kewenangan oleh Pihak Pertama untuk
melakukan pembangunan dan pengelolaan Lahan Kebun para anggota Pihak Pertama,
termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan :---------------------
 pengurusan balik nama hak atas tanah terkait dengan Lahan Kebun, izin, dan atau
persetujuan pada Kantor Pertanahan yang berwenang dan atau instansi yang
berwenang;
 pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman kelapa sawit; ------------------------
 perawatan/pemeliharaan tanaman kelapa sawit pada Masa TBM dan Masa TM;-----
 panen, akomodasi, dan transportasi untuk keperluan pembangunan dan
pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Lahan Kebun. -------------------------------
 tindakan lain yang dianggap penting untuk dilakukan berkaitan dengan
pembangunan dan pengelolaan kebun masyarakat pada Lahan Kebun.
3. Aspek Keuangan/Pendanaan :----------------------------------------------------------------------
a. Pihak Pertama bertanggungjawab untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari
pembangunan dan pengelolaan Lahan Kebun milik anggota Pihak Kedua yang ditetapkan
oleh Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Biaya Balik Nama, biaya
pengurusan izin atau persetujuan kepada instansi yang berwenang (apabila ada), biaya
pembukaan Lahan Kebun, pemasangan dan perawatan sarana dan prasarana,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman kelapa sawit, pupuk dan pemupukan,
biaya panen, transportasi, management fee sebagaimana diatur pada ayat 2 huruf (a)
Perjanjian ini, biaya operasional lainnya yang timbul sehubungan dengan pembangunan
dan pengelolaan kebun masyarakat pada Lahan Kebun (“Biaya Pembangunan dan
Pengelolaan”);
b. pembayaran terhadap Biaya Pembangunan dan Pengelolaan tersebut oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur pada ayat 3 huruf (a) Perjanjian ini
akan diperoleh dari (i) pinjaman dan atau pembiayaan dari bank atau lembaga
pembiayaan (“Pinjaman”), serta (ii) hasil penjualan tanaman kelapa sawit yang berasal
dari Lahan Kebun.
c. Sehubungan dengan Pinjaman, Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama untuk
memperoleh Pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan untuk kepentingan
pembangunan dan pengelolaan kebun masyarakat pada Lahan Kebun.
d. Para Pihak sepakat bahwa tata cara pembayaran dan besaran angsuran pokok, bunga
pinjaman, dan atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Pinjaman
ditetapkan oleh bank dan atau lembaga pembiayaan yang memberikan Pinjaman.
e. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan atau
pajak-pajak lainnya terkait dengan Lahan Kebun selama Jangka Waktu Perjanjian
sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini (“Pajak”).
f. Pihak Pertama setuju untuk melakukan pencadangan dana replanting yang akan
dilakukan selama masa TM dan ditetapkan sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

5. Page 5 of 13
g. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua mempunyai kewenangan untuk memotong
hasil penjualan tanaman kelapa sawit pada Lahan Kebun yang akan dipergunakan untuk
keperluan sebagai berikut:
i. pembayaran angsuran pokok, bunga, dan atau biaya-biaya lain yang timbul
sehubungan dengan Pinjaman;
ii. pembayaran Biaya Pembangunan dan Pengelolaan;
iii. pencadangan dana untuk penanaman kembali tanaman kelapa sawit (replanting)
yang besaran jumlahnya ditetapkan oleh Pihak Kedua;
iv. Pajak; dan atau
v. biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
h. Para Pihak sepakat bahwa seluruh Pinjaman yang diperoleh oleh Pihak Pertama akan
diserahkan kepada Pihak Kedua yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan dan pengelolaan kebun masyarakat pada Lahan Kebun sesuai dengan
Perjanjian ini.
i. Apabila hak atas tanah untuk Lahan Kebun telah selesai dilakukan balik nama menjadi
atas nama Pihak Pertama, Pihak Pertama dengan ini menyetujui menjaminkan hak atas
tanah untuk Lahan Kebun dengan diberikan hak tanggungan untuk keperluan
memperoleh Pinjaman dengan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan
penjaminan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
PASAL 5
KEPEMILIKAN DAN PENGATURAN HASIL KEBUN
1. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat pada Lahan Kebun
akan dimulai setelah Pihak Kedua memperoleh dana Pinjaman dengan jumlah yang cukup
yang diterima oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 3 huruf (g) Perjanjian
ini.
2. Masa pembangunan kebun masyarakat pada Lahan Kebun atau Masa TBM dilakukan dengan
jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.
3. Lahan Kebun milik anggota Pihak Pertama yang telah selesai dibangun kebun masyarakat
oleh Pihak Kedua akan dilaksanakan penilaian teknis agronomis oleh konsultan agronomis
yang ditunjuk oleh bank dan atau lembaga pembiayaan yang memberikan Pinjaman serta
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merauke pada bulan ke-49 (empat puluh
sembilan) sejak penanaman di lapangan atau Berat Janjang Rata-Rata (BJR) lebih besar dari
3,5 (tiga koma lima) kg mana yang lebih dahulu.
Penilaian agronomis ini dapat juga dilakukan sewaktu-waktu pada Masa TM berdasarkan
salah satu Pihak dalam Perjanjian ini, pemberi Pinjaman, dan atau instansi yang berwenang.
Pihak Pertama bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembayaran fee konsultan agronomis
untuk melakukan penilaian teknis agronomis.
4. Pihak Kedua berwenang sepenuhnya untuk melaksanakan seluruh pengelolaan kebun
masyarakat dan hasil produksi TBS pada Lahan Kebun setelah diselesaikannya masa
pembangunan sebagaimana diatur pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, termasuk namun tidak
terbatas pada kegiatan pemeliharaan perkebunan, panen, dan penjualan TBS. -------
5. Para Pihak sepakat pengaturan terkait dengan pemanfaatan hasil produksi TBS kelapa sawit
di Lahan Kebun sebagai berikut :--------------
a. Umur TBS kelapa sawit hingga 48 (empat puluh delapan) bulan atau BJR kurang atau sama
dengan 3,5 (tiga koma lima) kg menjadi milik Pihak Kedua;
b. Pihak Pertama menjadi pemilik TBS kelapa sawit yang telah melebihi umur 48 (empat
puluh delapan) bulan atau BJR lebih dari 3,5 (tiga koma lima) kg mana yang lebih dahulu

6. Page 6 of 13
terjadi dan hasil produksi TBS kelapa sawit dihitung berdasarkan pendapatan bersih
penjualan Tandan Buah Segar (TBS).
c. Pendapatan bersih milik Pihak Pertama adalah hasil produksi TBS kelapa sawit yang dibeli
oleh Pihak Kedua dikurangi dengan biaya-biaya sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 3
huruf (f) Perjanjian ini (“Pendapatan Bersih”).
d. Apabila Pendapatan Bersih tersebut masih terdapat sisa, maka sisa Pendapatan Bersih
akan dibayarkan kepada Pihak Pertama.
6. Apabila jumlah Pendapatan Bersih sebagaimana diatur pada ayat 5 huruf (c) Pasal ini tidak
mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang harus dibayar oleh Pihak Pertama sesuai
dengan ketentuan pada Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib untuk mencari dan memperoleh
Pinjaman lain dari bank dan atau lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membayar
kekurangan pembayaran biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama berdasarkan
Perjanjian ini. Pihak Kedua diberi kewenangan untuk membantu Pihak Pertama untuk
mencari dan memperoleh Pinjaman lain tersebut.
7. Harga Pembelian TBS yang digunakan dalam menilai hasil produksi TBS kelapa sawit
berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang mengatur mengenai Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar
(TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun
PASAL 9
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
1 Kewajiban Pihak Pertama berkaitan dengan Perjanjian ini sebagai berikut :-------------------
a. wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai hal-hal sebagai
berikut:
i. perubahan susunan dan jumlah anggota, pengurus, dan pengawas Pihak Pertama;
ii. perubahan alamat Pihak Pertama;
iii. perubahan anggaran dasar Pihak Pertama;
iv. terjadi kepailitan, dilikuidasi, dibubarkan, dan keadaan insolvensi;
v. terjadi hal-hal yang bersifat material yang dapat menghambat Pihak Pertama untuk
melaksanakan ketentuan pada Perjanjian ini.
b. mengajukan dan memperoleh Pinjaman dari Bank atau lembaga Pembiayaan untuk
keperluan pendanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun masyarakat pada
Lahan Kebun sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
c. memberikan jaminan yang diminta oleh bank dan atau lembaga pembiayaan dalam
rangka untuk memperoleh Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas membebankan hak
tanggungan atas Lahan Kebun setelah selesai proses balik nama hak atas tanah pada Lahan
Kebun;
d. mempersiapkan dan memberikan kuasa, surat, persetujuan, dan atau dokumen lainnya
yang diperlukan dan diminta oleh bank dan lembaga pembiayaan untuk proses pengajuan
Pinjaman serta proses pembebanan hak tanggungan dan jaminan lainnya terkait dengan
Pinjaman, oleh instansi yang berwenang untuk pengajuan permohonan dalam rangka
memperoleh izin serta persetujuan dari instansi yang berwenang terkait dengan
pembangunan dan pengelolaan Lahan Kebun.
e. membayar Biaya Balik Nama, Biaya Pembangunan dan Pengelolaan, pencadangan dana
untuk replanting, Pajak, dan atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini;

7. Page 7 of 13
d. melunasi seluruh fasilitas pinjaman pokok dan bunga, baik untuk Pembangunan Lahan
milik para anggota koperasi maupun yang dibutuhkan selama masa TM, sesuai jangka
waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh Bank dan atau Pihak Kedua;
e. menyerahkan Pinjaman yang diperoleh dari bank dan atau lembaga pembiayaan kepada
Pihak Kedua sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 3 Perjanjian ini;
f. menyediakan tenaga kerja untuk dipekerjakan pada Lahan Kebun yang berasal dari para
anggota Pihak Pertama yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Pihak
Kedua guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan
Kebun, dengan pembayaran upah memenuhi ketentuan Upah Minimum sebagaimana
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jumlah anggota Pihak Pertama yang dapat
bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua;-
g. bekerjasama dengan Pihak Kedua dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
para anggota Pihak Pertama dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kebun.-
h. menjual seluruh hasil produksi TBS kelapa sawit yang berasal dari Lahan Kebun hanya
kepada Pihak Kedua dengan harga pembelian sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
i. membagikan pendapatan bersih yang diterima dari Pihak Kedua kepada anggota Pihak
Pertama sesuai ketentuan anggaran dasar Pihak Pertama dan atau kesepakatan tertulis
antara Pihak Pertama dengan para anggotanya.
j. turut serta memelihara dan menjaga keamanan Lahan Kebun dari hal-hal yang tidak
diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Kebun, antara lain perusakan, baik oleh manusia
maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.
k. apabila Pihak Pertama akan mengalihkan Lahan milik para anggota koperasi, Pihak
Pertama wajib menawarkan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua untuk menerima
pengalihan hak atas tanah terkait dengan Lahan Kebun berdasarkan harga pasar yang
wajar. Penentuan harga pasar yang wajar akan ditentukan oleh konsultan penilai aset
(appraisal) yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. --------------------------------
2. Kewajiban Pihak Kedua :---------------------
a. membantu dalam pengurusan proses balik nama hak atas tanah pada Lahan Kebun dari
nama Pihak Kedua menjadi atas nama Pihak Pertama yang terletak di Kampung Mam,
Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua;
b. membangun dan mengelola Lahan Kebun sepenuhnya selama Jangka Waktu Perjanjian ini
berlaku sebagaimana diatur pada Perjanjian ini;
c. bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam memperoleh pendanaan dari bank dan atau
lembaga pembiayaan yang diperlukan untuk proses pembangunan dan pengelolaan kebun
masyarakat pada Lahan Kebun;
d. membeli hasil produksi TBS kelapa sawit yang berasal dari Lahan Kebun dengan harga
berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa
sawit produksi pekebun;
e. menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud pada
pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini;
f. mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting;---------------
g. membina dan mengawasi sistem administrasi dan pembukuan Pihak Pertama terkait
dengan pembangunan, pengelolaan kebun masyarakat dan penjualan hasil kebun pada
Lahan Kebun;----------------
h. Menerima kuasa penuh dari Pihak Pertama, untuk menyusun laporan yang terdiri dari :
- Laporan perkembangan Lahan milik para anggota koperasi (fisik dan biaya)---

8. Page 8 of 13
- Laporan biaya pemeliharaan TM---
- Laporan biaya panen dan angkutan TBS kelapa sawit---
- Pembayaran kewajiban angsuran kepada Bank-------------------------------
2.1. Hak-hak Pihak Pertama :--------------
2.1 Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan
milik para anggota koperasi, pemeliharaan, dan pemanenan TBS kelapa sawit sepanjang
memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, dengan
pembayaran upah minimum menurut Ketentuan Upah Minimum yang berlaku-------------------
2.2 Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari Pihak Kedua di bidang administrasi, manajemen,
dan teknis perkebunan---------------------------------
2.3 Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi TBS kelapa sawit dari Pihak Kedua,
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2.2.3. Perjanjian ini------------
2.4. Menerima laporan pengelolaan Lahan milik para anggota koperasi dan saldo hutang Pihak
Pertama dari Pihak Kedua-
II. Hak-hak Pihak Kedua :-------------------------
II.i Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan milik para anggota koperasi, seluruhnya
dari Pihak Pertama, yang meliputi kegiatan :-
- Pembukaan lahan dan penanaman---
- Perawatan/pemeliharaan tanaman selama masa Belum Menghasilkan dan selama masa
Menghasilkan---
- Panen dan transportasi---
-Pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman-------------------------------
---
II.ii Berdasarkan kuasa Pihak Pertama kepada Bank, menerima pemindahbukuan dana pencairan
kredit dari rekening Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua--------------------
II.iii Berdasarkan kuasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, menandatangani specimen Bank atas
nama Pihak Pertama-------------------------------------
II.iv Berdasarkan kuasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, menyusun laporan pendapatan
bersih dari hasil produksi TBS kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana
tercantum pada pasal 8 ayat 2.2.3 Perjanjian ini--------------------------------
II.v Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi TBS kelapa sawit Pihak
Pertama selama Lahan milik para anggota koperasi masih menghasilkan, dengan harga
sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 5 Perjanjian ini---------------------
II.vi Memperoleh Lahan milik para anggota koperasi sudah dalam keadaan bersih (tidak ada
enclave), dan Pihak Kedua dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing),
penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan milik
para anggota koperasi dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun
juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan
ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas Lahan milik para
anggota koperasi-------------------------------------
II.vii Menerima hak opsi pertama dari Pihak Pertama untuk menerima pengalihan Lahan milik
para anggota koperasi berdasarkan harga pasar yang wajar, dalam hal Pihak Pertama
bermaksud untuk mengalihkan Lahan milik para anggota koperasi. Penentuan harga pasar
yang wajar akan ditentukan oleh Perusahaan Penilai yang ditunjuk oleh Pihak Kedua-
II.viii Menerima pembayaran management fee dari Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen)----

9. Page 9 of 13
PASAL 10
SANKSI
1. Apabila Pihak Pertama menjual TBS kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama
berlangsungnya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama bersedia dan sanggup membayar
denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual TBS kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda
tersebut selanjutnya menjadi hak Pihak Kedua, tanpa mengurangi hak Pihak Kedua untuk
melaporkan Pihak Pertama kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum
yang berlaku-------------------------------------------------------------------------
2. Apabila pelanggaran tersebut pada ayat 1 pasal ini terulang kembali, maka Pihak Pertama
dianggap melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani
oleh Pihak Pertama dan Bank (cross default). Sehubungan dengan hal tersebut, Bank
berhak melakukan eksekusi jaminan Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud pada pasal 1
ayat 2.2.8. Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku------------------
-----------------------------------------------------------------
3. Apabila Pihak Pertama melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini,
maka Pihak Kedua berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan------------
PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dibebaskan dari segala tuntutan, apabila terbukti telah
terjadi peristiwa di luar kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengatasinya,
yaitu antara lain bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja, perang, huru hara, dan
kerusuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku-----------
2. Atas kejadian/akibat tersebut, pihak yang mengalami keadaan force majeure diwajibkan
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana wajib
diterima oleh pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kejadian
tersebut. Apabila pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut tidak
memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap tidak
terjadi keadaan force majeure dan pihak yang bersangkutan tetap harus melaksanakan
seluruh kewajiban sesuai yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
3. Terhadap pemberitahuan pihak yang mengalami force majeure tersebut pada ayat 2 pasal
ini, pihak lainnya tersebut wajib memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu 7
(tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis-------------
PASAL 12
ADENDUM
Para pihak sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum
cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan segera dimusyawarahkan untuk
disepakati bersama, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum (tambahan)
Perjanjian ini--------------------------------------------------------------------
PASAL 13
LAIN-LAIN

10. Page 10 of 13
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membatalkan seluruh perjanjian,
baik secara lisan maupun tertulis, dan atau dokumen lain yang berkaitan yang pernah
ditandatangani sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini--------------------------------------------
2. Seluruh adendum, lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan
dengan pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini-----------
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku
dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya dan
atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini--------------------
4. Para pihak sepakat bahwa untuk Perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia---
PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak akan
menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan
tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk
menyerahkan permasalahan tersebut ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Merauke di Merauke-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada
hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya
bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama-----------------------
Pihak Pertama Pihak Kedua
KOPERASI “ __________” PT __________________
Ketua I Bendahara Direktur Utama
Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II
Diketahui oleh:
Ka. Dinas Perkebunan Ka. Dinas Koperasi Bupati _____

11. Page 11 of 13

12. Page 12 of 13
LAMPIRAN PERJANJIAN
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
Sebelum Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak, Pihak Pertama wajib segera melengkapi
dokumen-dokumen pendukung, yang meliputi :--------------------------------------------------------------
1. Pengesahan Pihak Pertama sebagai Badan Hukum berdasarkan Anggaran Dasar tertanggal
18 Januari 2016, yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Merauke. Keputusan
Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia-------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Risalah Rapat Luar Biasa Koperasi “ISKA BEKAI” tertanggal …………… , yang berisi antara lain :-
---------------------------------------------------------------
2.1 Anggota memberikan kuasa kepada Pengurus Koperasi (Pihak Pertama) untuk
mengajukan permohonan pembangunan kebun plasma kelapa sawit kepada Pihak Kedua
dilahan milik anggota Pihak Pertama baik Lahan Usaha II, Lahan Usaha I, dan Lahan
Usaha lain yang kurang/tidak produktif-----------------------------------------------------
2.2 Anggota memberikan kuasa kepada Pengurus Koperasi (Pihak Pertama) untuk
menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kedua dan apabila terjadi
pergantian pengurus karena habis masa kepengurusannya, maka kuasa ini secara
otomatis beralih kepada pengurus baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan
seluruh persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini-----------------------------
2.3 Anggota memberikan persetujuan kepada Pengurus Koperasi (Pihak Pertama) untuk
mengajukan permohonan kredit kepada Bank (“Bank”), yang akan digunakan untuk
pembangunan kebun kelapa sawit milik anggota Pihak Pertama dengan pola Kemitraan
Inti - Plasma yang dicantumkan dalam Perjanjian ini, dengan sepengetahuan Pemda
setempat---------------------------------------------------------------------
2.4 Anggota memberikan persetujuan kepada Pengurus Koperasi (Pihak Pertama) untuk
menandatangani perjanjian kredit dan dokumen-dokumen terkait dengan fasilitas kredit
yang diberikan oleh Bank untuk pembangunan kebun kelapa sawit (“Perjanjian Kredit”)---
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 Anggota memberikan persetujuan kepada Pengurus Koperasi (Pihak Pertama) untuk
melakukan tindakan hukum yang terkait dengan pasal 1 ayat 2.2.2. dan 2.2.3. Perjanjian
ini-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.6 Anggota memberikan kuasa kepada Pengurus Koperasi (Pihak Pertama) untuk
memberikan kuasa notaris kepada Pihak Kedua untuk menarik fasilitas kredit dan
mengelola dana untuk pembangunan dan pengelolaan kebun selama 1 (satu) daur umur
tanaman kelapa sawit (± 30 tahun)-----------------------------------------------------------
2.7 Anggota bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hutang atas fasilitas kredit yang
diterima melalui Pihak Pertama----------------------------------------------------------------------
2.8 Anggota setuju untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Bank untuk mengambil langkah-
langkah penyelesaian apabila fasilitas kredit menjadi macet (non-performing loan),
termasuk kemungkinan pelepasan aset kepada anggota lainnya dan atau pihak lain---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Surat Kuasa dari Pihak Pertama nomor : ………… tertanggal ………….., kepada Pihak Kedua
untuk :----------------------------------------------------------------------------------
3.1 Untuk menarik fasilitas kredit dan mengelola dana untuk pembangunan dan pengelolaan
kebun milik anggota Pemberi Kuasa selama 1 (satu) daur umur tanaman kelapa sawit (±
30 tahun)--------------------------------------------------------------------------------
3.2 Melakukan segala tindakan pengelolaan dan pemeliharaan kebun milik anggota Pemberi
Kuasa, yang terletak di Kampung Mam, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke , Propinsi

13. Page 13 of 13
Papua. (untuk selanjutnya disebut “Kebun”), termasuk tetapi tidak terbatas pada
pengangkatan karyawan Kebun, mengurus ijin-ijin/perijinan yang diperlukan,
menandatangani segala perjanjian dengan pihak ketiga, dan lain-lain tindakan
operasional Kebun untuk kepentingan Pemberi Kuasa dan atau para anggotanya, dengan
syarat-syarat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa---------------------------------------------
4. Surat Kuasa dari Pihak Pertama nomor : ………… tertanggal ………….., kepada Pihak Kedua
untuk :----------------------------------------------------------------------------------
4.1 Membuka rekening giro atas nama Koperasi “ISKA BEKAI” pada Bank--------------------------
4.2 Meminta, menerima dan menandatangani tanda terima, cek/bilyet giro/rekening koran,
warkat-warkat Bank lainya atas rekening Pihak Pertama pada Bank-----------------
5. Risalah Rapat Anggota Koperasi “ISKA BEKAI” tertanggal ………….. yang berisi antara lain :-------
-------------------------------------------------------------------------
5.1 Anggota bersedia menjaminkan lahan kebun kelapa sawit dengan bukti kepemilikan SHM
dan melakukan pengikatan APHT---------------------------------------------------------------
5.2 Anggota menyetujui tidak ada konversi fisik kebun dari Koperasi kepada anggota setelah
tanaman menghasilkan------------------------------------------------------------------------
5.3 Anggota menyetujui tidak ada konversi kredit kepada individu anggota--------------------
5.4 Anggota menyetujui Perusahaan Inti untuk melakukan alokasi penjualan hasil produksi
kebun plasma dengan prioritas :-----------------------------------------------------------
- membayar angsuran pokok dan bunga kredit Bank---------------------------------------------
- biaya operasional kebun (pemeliharaan tanaman dan infrastruktur)----------------------
- pendapatan petani plasma---------------------------------------------------------------------------
- tabungan replanting (apabila disepakati)---------------------------------------------------------
5.5 Anggota menyetujui Pengurus Koperasi (Pihak Pertama) menyerahkan surat
pernyataan notariil atas nama anggota Pihak Pertama yang menyatakan kesediaannya
untuk melakukan pengikatan APHT atas tanah lokasi kebun kelapa sawit dimaksud
paling lama 6 bulan setelah pengurusan SHM selesai-----------------------
6. Surat Keputusan Bupati ............. Nomor : ……………… tertanggal ………….. tentang Penetapan
Nama-Nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit Yang Dibangun Oleh Pihak Kedua di
Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke , Propinsi Papua ------------------------------