Perbedaan Bank Syariah & Konvensional

1. MENGENAL LEBIH DEKAT
PERBANKAN SYARIAH &
KONVENSIONAL
Ekonomi Syariah – Universitas Gunadarma

5. LEGALITAS
• KBBI : keadaan yang sah; keabsahan
• Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1
Ayat (1) KUHP bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-
undangan pidana yang telah ada”

6. LEGALITAS
UU No. 7/92 tentang perbankan
UU No. 10/98 tentang
perubahan UU No.
7/92
PP No. 72/92 tentang
bank berdasarkan bagi
hasil
BANK SYARIAH
UUNo.21tahun2008–
perbankansyariah
Dicabut
dengan
PP 30/99

8. LEMBAGA PENYELESAIAN
SENGKETA
• Lembaga yang dibentuk oleh MUI pada
tanggal 23 Oktober 1993 dan berfungsi
menyelesaikan kemungkinan
terjadinya sengketa muamalat yang
timbul dalam hubungan perdagangan,
industri, keuangan, dan jasa.
Badan Arbitrase
Syariah
Nasional
(BASYARNAS)
• Dengan lahirnya perubahan UU No. 7
Tahun 1989 degan UU No 3 Tahun
2006 tentang peradilan agama, maka
kewenangan absolut ekonomi islam
beralih ke peradilan agama
Pengadilan
Agama

9. PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR
PERADILAN
Mediasi
Musyawarah
As-Sulh
(Perdamaian)

11. STRUKTUR ORGANISASI
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank
konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi
unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank
konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang bertugas

12. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
Peran Utama
para ulama
dalam DPS
Mengawasi jalannya operasional bank sehari-
hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan syariah.
Tugas lain
DPS
Meneliti dan membuat rekomendasi produk
baru dari bank yang diawasinya. Dengan
demikian, DPS bertindak sebagai penyaring
pertama sebelum suatu produk diteliti
kembali dan difatwakan oleh DSN

13. DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)
Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan
merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada
bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di
bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis
Ulama Indonesia dan sekretaris

14. Fungsi
utama DSN
Mengawasi produk-produk lembaga keuangan
syariah agar sesuai dengan syariat Islam
Fungsi lain
dari DSN
Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-
produk yang dikembangkan oleh lembaga
keuangan syariah