2. BAB 2
SISTEM PEMERINTAHAN
A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
1. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan terdiri atas dua istilah, yaitu
sistem dan pemerintahan. Baik istilah sistem, maupun
pemerintahan memiliki berbagai definisi.
3. Definisi sistem dan pemerintahan dari berbagai
pakar
a. Menurut Sumantri
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja
bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila
ada suatu bagian yang rusak atau tidak dapat
menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak
dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang
telah terwujud akan mendapat gangguan.
4. Selanjutnya......
b. Menurut Musaef
Menurut Musaef, definisi sistem adalah sebagai
berikut.
1. Suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan
dalam menjalankan tugasnya dengan teratur.
2. Suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan
berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan.
5. Berikutnya....
c. Menurut W.J.S Poerwadarminta
Pemerintah adalah sebagai kekuasaan yang memerintah
suatu negara, atau lembaga tinggi yang memerintah suatu
negara.
d. Menurut Solly Lubis
Pengertian pemerintah adalah mencakup pengertian
tentang struktur kekuasaan dalam suatu negara,
sedangkan pemerintahan lebih menggambarkan peralatan
atau organ pemerintah itu sendiri.
6. Selanjutnya.....
e. Menurut Utrecht
Utrecht mempunyai tiga pengertian pemerintah, yaitu :
1. Sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa
memerintah dalam arti luas. Jadi, meliputi badan legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut sebagai
overhead government atau penguasa.
2. pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa
memerintah di wilayah suatu negara, misalnya presiden dan raja.
3. pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam arti kepala negara
bersama-sama dengan menteri-menterinya.
7. Berikutnya....
f. Menurut S. Pamudji
Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang
dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara. Adapun pemerintahan dalam
arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan
jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.
g. Menurut Hamid S. Attamimi
Hamid S. Attamimi mengutarakan bahwa dalam sistem pemerintahan terdapat
bagian-bagian dari pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri,
tetapi secara keseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu
dan bekerja sama secara rasional.
8. Selanjutnya.....
h. Menurut B. Hestu Cipto Handoyo
1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas
penyelenggaraan negara yang mempunyai otoritas atau
kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Pemerintah seperti ini
mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggara negar yang
dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
2. pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai aktivitas
atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif, dalam hal
ini dilaksanakan presiden ataupun perdana menteri sampai dengan
level birokrasi yang paling rendah.
9. Pemerintah meliputi tiga pengertian yang berbeda-beda. Namun,
ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan saling bersinergi
sehingga terwujud keinginan atau cita-cita bersama. Ketiga pengertian
pemerintah tersebut, yaitu :
a. Penguasa, yaitu gabungan semua badan kenegaraan yang
bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, membuat
peraturan, menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan
yang dibuat oleh badan lain, serta bertugas mengadili. Jadi,
pemerintah dalam hal ini, meliputi badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.
b. Kepala Negara, yaitu badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa
memerintah di wilayah suatu negara, misalnya presiden atau raja.
c. Eksekutif, yaitu gabungan antara kepala negara bersam-sama
dengan menteri-menterinya, atau biasa disebut kabinet.
10. Pemerintahan yang dinilai sebagai pemerintahan yang baik,
dilihat dari segi hukum dan keadilan memiliki asas-asas
sebagai berikut.
a. Kepastian Hukum
b. Keseimbangan
c. Keseimbangan dalam mengambil keputusan
d. Kecermatan
e. Motivasi pada setiap keputusan pemerintah
f. Tidak menyalahgunakan kewenangan
g. Permainan yang wajar
h. Keadilan atau kewajaran
i. Menanggapi harapan yang wajar
j. Peniadaan akibat keputusan yang batal
k. Perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi
11. Macam-macam Sistem Pemerintahan
a. Sistem pemerintahan presidensial
ciri-ciri pemerintahan presidensial, yaitu :
1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power).
2. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif
(kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara).
3. Eksekutif dipilih rakyat, baik melalui pilihan secara langsung maupun tidak
langsung (melaui badan perwakilan).
4. Presiden mempunyai hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan
para pembantunya (menteri).
5. Presiden beserta kabinetnya tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
12. Selanjutnya....
b. Sistem pemerintahan parlementer
ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain:
1. Didasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power).
2. Eksekutif (perdana menteri, kanselir) dipilih oleh kepala negara
(raja/ratu).
3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat daripada
kekuasaan eksekutif (perdana menteri/kanselir), sehingga kabinet-kabinet
(menteri-menteri) harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan
tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.
5. Kedudukan kepala negara (raja,ratu,pangeran, atau kaisar) hanya
sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat.
13. Pelaksanaan Sistem Pemrintahan di
Indonesia
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik. Di dalam UUD 1945 mengatur mengenai sistem
pemerintahan indonesia yang berisi bahwa :
1. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat).
2. Sistem konstitusional, yang berarti pemerintahan berdasarkan
atas sistem konstitusi (hukum dasar) bukan bersifat kekuasaan
yang tidak terbatas (machtstaat).
3. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang
tertinggi.
4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
5. Menteri negara adalah pembantu presiden.
6. Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dibubarkan oleh presiden.
14. Struktur pemerintahan di Indonesia di bagi
menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu :
1. Legislatif
2. Eksekutif, dan
3. Yudikatif
15. Lembaga-lembaga negara dalam
sistem pemerintahan Indonesia
sekarang ini adalah sebagai berikut.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Presiden
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Konstitusi
6. Mahkamah Agung
7. Komisi Yudisial, dan
8. Dewan Perwakilan Daerah
16. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas
anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
Anggota MPR berjumlah 678 orang yang meliputi
550 anggota DPR dan 128 anggota DPD.
17. 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga tinggi negara yang
anggotanya dipilih melalui pemilu. DPR mempunyai
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
18. 3. Presiden
presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat
melalui pemilu. Apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa:
a. Pengkhianatan terhadap negara
b. Korupsi
c. Penyuapan
d. Tindakan pidana berat
e. Perbuatan tercela
f. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
dan/atau wakil presiden.
19. 4. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
BPK adalah suatu badan yang berfungsi memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara. BPK berkedudukan di ibukota negara
(Jakarta) dan mempunyai perwakilan disetiap
Provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
20. 5. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK merupakan lembaga negara yang baru dalam tata
pemerintahan dan sistem ketata negaraan indonesia.
Kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk masalah-masalah sebagai berikut.
a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD1945
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan /atau wakil presiden
21. Syarat-syarat menjadi Konstitusi adalah
sebagai berikut.
a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
b. Adil
c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan
d. Tidak merangkap sebagai pejabat negara, anggota partai
politik, pengusaha, advokat, dan pegawai negeri.
Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.
22. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan
hormat apabila:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang
diajukan kepada ketua mahkamah konstitusi.
c. Telah berusia 67 tahun
d. Telah berakhir masa jabatannya
e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
23. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan
tidak hormat apabila:
a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
b. Melakukan perbuatan tercela
c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan
e. Dengan sengaja menghambat mahkamah konstitusi dalam
memberikan putusan
f. Melanggar larangan karena merangkap sebagai jabatan negara,
anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri.
g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi
24. 6. Mahkamah Agung (MA)
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung (MA)
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan dibawah UU,dan
mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh UU.
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden
memberikan grasi dan rehabilitasi.
25. Syarat-syarat menjadi hakim agung adalah
sebagai berikut :
a. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik
b. Adil
c. Profesional
d. Berpengalaman di bidang hukum
Calon hakim agung di usulkan oleh komisi yudisial kepada
dpr untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di
tetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
26. SYARAT MENJADI ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
1. Warga negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam
puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
4. Mempunyai pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 (lima belas)
tahun.
5. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia
6. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
7. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
9. Melaporkan daftar kekayaan.
27. LARANGAN MERANGKAP JABATAN
Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan
sebagai:
1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut
peraturan perundang-undangan.
2. Hakim.
3. Advokat.
4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha
milik negara atau badan usaha swasta.
6. Pegawai negeri.
7. Pengurus partai politik.
28. Tugas dan wewenang DPD antara lain:
• Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang
DPD untuk membahas RUU tersebut.
• Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.
• Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan.
• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.
• Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat
pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
• Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak
imunitas, serta hak protokoler.
29. 1. Sejarah Sistem Pemerintahan di
Indonesia
a. Sistem pemerintahan Indonesia pada peiode
Undang-Undang
Dasar 1945 setelah Proklamasi.
B. Sistem pemerintahan Indonesia pada
periode Konstitusi RIS (Republik Indonesia
Serikat).
C, sistem pemerintahan Indonesia pada
periode tahun1950 sampai kembalinya kepada
UUD 1945
30. 2. Pengaruh Sistem Pemerintahan
Suatu Negara terhadap Negara Lain
a. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat :
-kekuasaan eksekutuf
-kekuasaan legislatif
-kekuasaan yudikatif
b. Sistem pemerintahan Inggris
31. 3. Menentukan Pilihan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan yang Berlaku di Indonesia
Perundang-undangan yang mengalami perubahan atau penggantian
bahkan dihilangkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia
adalah sebagai berikut :
a. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
b. Undang-undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
c. Undang-undang dibidang politik(UU Susduk MPR/DPR/DPRD, UU
Pemilihan Umum, UU Partai Politik dan Golongan Karya). Undang-
undang ini kemudian diganti dengan undang-undang No.4 Tahun
1999 tentang Susduk MPR/DPR/DPRD, UU No, 2 Tahun 1999
tentang partai politik, dan UU No. 3 tahun1999 tentang pemilihan
umum.
d. Undang-undang No. 5 tahun 1947 tentang Pemerintahan di
Daerah, diganti dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun
1999 yang sering disebut sebagai UU tentang Otonomi Daerah.
32. 4. Pemerintahan yang Stabil
Pemerintahan yang stabil menurut penerapan nilai-nilai
demokrasi seperti yang dikemukakakan oleh Henry B,
Mayo adalah sebagai berikut :
a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan
melembaga.
b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara
damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara
teratur.
d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
e. Mengakui serta mengganggap wajar adanya
keanekaragaman.
f. Menjamin tegaknya keadilan.
