Pandaangan umum

1. FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR
Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp. (0251) 323472
PANDANGAN UMUM FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP PERUBAHAN II APBD KOTA BOGOR
TAHUN 2004
Bismillahirrahmanirrahim
Kami sampaikan salam penghormatan Islam, salam penghormatan dari Allah SWT, yang
baik dan diberkahi
assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Ykh, Pimpinan Sidang DPRD Kota Bogor
Ykh, Sdr. Walikota dan Wakil Walikota
Ykh. Sdr-Sdr unsur Pimpinan Daerah Kota Bogor
Ykh. Sdr-Sdr Pimpinan Partai Politik dan Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan,
Pemuda, Wanita, Organisasi Profesi dan Pers
Ykh, Para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat
Ykh, Sdr-Sdr Kepala Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Bagian, BUMD, Camat dan Lurah
Ykh, Para Anggota DPRD Kota Bogor
Alhamdulillah, puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Kita dapat bersilaturahim dalam Sidang
Paripurna DPRD hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan
Kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, serta para pengikutnya
hingga akhir zaman.
Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepaada Pimpinan Sidang yang telah meberikan
kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Perubahan
II (Kedua) APBD Kota Bogor Tahun 2004.
Hadirin yang berbahagia
Setelah kami mencermati Rencana Perubahan II (dua) APBD Kota Bogor tahun 2004
yang tertuang dalam Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Sdr. Walikota ada
beberapa hal yang ingin kami sampaikan :
1. Kami menghargai upaya Sdr. Walikota Bogor dalam mensikapi beberapa
perkembangan mutakhir yang terjadi di awal triwulan keempat saat menjelang
berakhirnya tahun anggaran 2004 dengan mengajukan rencana perubahan II
APBD.
2. Akan tetapi kami juga menyesalkan upaya mensikapi perkembangan tersebut
diwujudkan dalam rencana Perubahan APBD II yang diajukan menjelang
berakhirnya tahun anggaran 2004. Sebagaimana diketahui bahwa telah disahkan
oleh DPRD Perubahan APBD I pada awal semester II tahun Anggaran 2004. Jadi
sebenarnya perubahan APBD II ini adalah perubahan atas perubahan.

2. 3. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang nomor 29 tahun 2002 tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
cara Penyusunan APBD,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD, terutama Bab IV Penyusunan Perubahan APBD
pasal 26, 27, 28 maka hemat kami
mendasar ketika perubahan ini dilakukan kurang lebih sebulan menjelang berakhirnya
pelaksanaan
APBD 2004. Fungsi perencanaan yang memiliki daya jangkau kedepan menjadi tidak
berfungsi secara maksimal karena tidak mampu mengatisipasi perubahan yang akan
terjadi walaupun peluang tersebut telah dilakukan di dalam perubahan APBD tahun 2004
yang pertama.
Hadirin yang berbahagia,
Dalam hal perencanaan Pendapatan Daerah harus kita syukuri bahwa Pemerintah Kota
mampu meningkatkan pendapatannya walaupun dalam grafik laporan triwulan III
realisasinya tidak semuanya mencapai target triwulan tetapi mampu untuk ditingkatkan
pada perubahan kali ini. Fraksi Keadilan Sejahtera memandang perlu adanya instrospeksi
dan klarifikasi khususnya dari Dinas Pendapatan Daerah dan para incomer terkait
perencanaan pendapatan dalam perubahan APBD Kali ini.
Adalah hal yang sering terjadi dalam pembahasan APBD ketika DPRD berdasarkan
kalkulasinya meminta Pemerintah Kota untuk menaikan pendapatan dalam pembahasan
APBD sebelumnya, senantiasa mendapatkan jawaban yang agak sulit untuk dilakukan
peningkatan namun justru pada kurun waktu yang sangat singkat dalam pelaksanaan
APBD yang tinggal sebulan ini ternyata mampu merencanakan untuk mendapatkan
penambahan sebesar Rp. 10.722.331.819,67 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh dua
juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah enam puluh
tujuh sen).
Dari rencana pendapatan mengapa tidak ada peningkatan pendapatan pada sector Parkir
dan bagi hasil PDAM. Meningkatnya mobilitas kendaraan di Kota Bogor yang
menyebabkan meningkatnya intensitas Parkir baik dalam gedung maupun di tepi jalan
umum ternyata tidak dapat memicu peningkatan pendapatan sector Parkir begitu juga
pada PDAM penambahan Modal dan pinjaman dari bank Jabar untuk meningkatkan
layanan pada tahun lalu serta kenaikan harga pada konsumen tahun ini ternyata dalam
perubahan APBD kedua ini juga tidak memberikan dampak akan menambah penadapatan
bagi Daerah bahkan pelayanan tidak kunjung baik dirasakan oleh masyarakat.
Sungguh sangat ironi beban kenaikan justru diberikan salah satunya kepada sector
pelayanan Kesehatan yang seharusnya Pemerintah Kota Bogor dapat memberikan
pelayanan kesehatan dasar yang memudahkan masyarakat untuk menikmatinya dengan
biaya yang terjangkau (bahkan kalau perlu masyarakat diberi subsidi khusus untuk
pelayanan dasar).

3. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Kota Bogor perlu segera melakukan analisa dan
evaluasi yang bermuara pada langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi dalam mekanisme dan system pengelolaan BUMD dan sektor-sektor
pendapatan lainnya.
Hadirin yang berbahagia,
Kenaikan pendapatan yang terjadi dalam perubahan kedua APBD tahun 2004 ini ternyata
50% dari peningkatan belanja lebih pada peningkatan Biaya Operasional (BOP).
Pemerintah Kota Bogor harus menyampaikan rincian dari rencana belanja dalam
perubahan ini secara transparan. Fraksi Keadilan Sejahtera mengusulkan untuk alokasi
anggaran tersebut dapat juga dialokasikan BOP untuk pihak keamanan untuk
pemberantasan permasalahan sosial yang sekarang sedang marak terjadi seperti
perjudian, togel dan kemaksiatan lainnya. Hal ini Kami pandang lebih bermanfaat dan
terasa bagi masyarakat. Kami menyambut baik langkah-langkah penataan PKL di
beberapa tempat yang sedang dilakukan tentunya inipun harus dilakukan secara istimror
terus menerus, terarah dan terencana. Khusus untuk pengelolaan sampah sudah saatnya
dan sangat mendesak untuk segera dibuatkan alternatif pengolahan dan penanganan
sampah yang senantiasa meningkat volumenya di Kota Bogor ini. Kasus TPST Bojong
hendaknya jadi pelajaran bagi kita dalam pengelolaan sampah untuk tidak terjadi di Kota
Bogor.
Khusus untuk DPRD terkait dengan telah ditetapkannya Perda Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD, hendaknya segera dikeluarkan Surat Keputusan Walikota
guna menyusun anggaran tahun 2005.
Hadirin yang berbahagia,
Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Keadilan Sejahtera terhadap Perubahan Kedua
APBD Kota Bogor tahun 2004, mengenai detail pertanyaan dan teknis pembahasan akan
Kami sampaikan dalam bentuk tertulis kepada Panitia Anggaran guna pembahasan
dengan Pemerintah Kota.
Wabilahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum Wr, Wb.
Bogor, 26 Nopember 2004
Fraksi Keadilan Sejahtera
DPRD Kota Bogor
Iman Nugraha,SH Abuzar Usman,AMd Ak
Ketua Sekretaris