Dokumen tersebut membahas rencana perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu tahun 2022 untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Beberapa poin penting yang dirangkum antara lain evaluasi capaian program hingga semester I 2022, penyesuaian alokasi anggaran antar kegiatan, dan fokus penambahan anggaran untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi.

1. 1
A. POKOK – POKOK RINGKASAN PERUBAHAN RKPD 2022 UNTUK PERUBAHAN APBD 2022
1) Pengantar
a) Sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu
Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021.
b) Perubahan APBD dilaksanakan sebagai sebuah tindakan korektif, yang harus dilakukan bercerminkan pada kondisi riel ekonomi
daerah, capaian kinerja, realisasi dan penyesuaian kebutuhan belanja Daerah pada APBD tahun berjalan
2) Regulasi
a) PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
b) PMDN 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022
c) Peraturan Wali Kota Batu Nomor 52 Tahun 2021 Tentang RKPD Kota Batu Tahun 2022
d) Peraturan Wali Kota Batu Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 52 Tentang RKPD Kota
Batu Tahun 2022
3) Dasar pertimbangan perubahan RKPD
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, sehubungan dengan :
a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d) keadaan darurat; dan
e) keadaan luar biasa.
f) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

2. 2
4) Ruang Lingkup Evaluasi
a) Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
Uraian singkat dilengkapi tabel persandingan target indikator Makro yang telah ditetapkan dalam RKPD 2022 dengan capaian
realisasinya sampai dengan triwulan 2, meliputi angka pertumbuhan ekonomi, PDRB adbh/adhk, PDRB per kapita, angka
Kemiskinan, angka TPT, indeks gini dan angka inflasi
b) Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022
1. Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II
2. Tabel progres pelaksanaan proyek strategis daerah tahun 2022 sampai dengan Triwulan II
3. Tabel progres pelaksanaan kegiatan Aspirasi Masyarakat / POKIR DPRD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II
4. Tabel ringkasan hasil monev program kegiatan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II yang disusun berdasarkan urusan
Perangkat Daerah dalam kategori realisasi capaian kinerja fisik, realisasi kinerja keuangan (serapan anggaran) dan kualitas
laporan monev
5. Tabel Realisasi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan II yang disusun berdasarkan Jenis Paket (Barang,
Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi, Jasa Lainnya, Modal), Jumlah Paket, Pagu Paket, Realisasi Penawaran/Kontrak
5) Evaluasi Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Tabel Indikator Daerah (Makro Ekonomi)

3. 3
Tabel Evaluasi Indikator Daerah (Makro Ekonomi)

4. 4
Tabel Ringkasan POKIR Tahun 2022

5. 5
B. RINGKASAN POKOK SUBSTANSI KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) TAHUN 2022
Penyesuaian Program dan Kegiatan APBD 2022, meliputi :
1. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ,
2. perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan;
3. penambahan dan atau penghapusan kegiatan yang dipandang tidak efektif
yang dilaksanakan dalam rangka :
1. sinkronisasi dan evaluasi program kegiatan termasuk proyek strategis daerah guna percepatan pencapaian target-target pembangunan
RPJMD Tahun 2017-2022 tahun ke -5
2. Keselarasan dengan Kegiatan Pemerintah Pusat, terkait fokus ttl dampak Pandemi COVID-19, upaya pemulihan sektor ekonomi, Jaring
Pengaman Sosial, Penyakit Mulut dan Kuku
3. Pemenuhan Kekurangan Alokasi Belanja Wajib dan Mengikat
4. Kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain yang harus dilaksanakan (Hibah, Bansos, Penyertaan Modal, Pembayaran
Hutang Kegiatan, AsMas dan POKIR DPRD)
5. Dapat diselesaikan pada sisa waktu Tahun Anggaran 2022 (memperkecil SiLPA 2022)
Melihat kinerja serapan anggaran baik dari sisi Pendapatan dan Belanja, maupun Pembiayaan Daerah maka dalam rancangan
KUPA Tahun 2022, terdapat catatan penting yaitu:
1. Dari SISI PENDAPATAN DAERAH perlu dilaksanakan penyesuaian kembali TARGET PENDAPATAN mempertimbangkan kondisi obyektif
perkembangan makro ekonomi daerah yang diikuti dengan optimalisasi pemenuhan target pendapatan
2. Dari SISI BELANJA DAERAH, pertimbangan :
a. Harus ada evaluasi dan penilaian terhadap progres pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD Murni dan prediksi
penyelesaiannya pada sisa waktu pelaksanaan APBD 2022 terutama untuk kegiatan dengan Output Prioritas meliputi output
capaian sasaran dan proyek strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 Tahun ke-5, output atas realisasi capaian
aspirasi musrenbang dan POKIR DPRD Tahun 2022.
b. Fokus ajuan tambahan anggaran difokuskan kepada :
1) Penambahan kekurangan alokasi belanja WAJIB dan MENGIKAT terutama untuk kekurangan alokasi Gaji, TPP dan Belanja
Operasional Rutin;

6. 6
2) Penambahan alokasi anggaran belanja untuk mengakomodasi kebutuhan kegiatan penyelenggaraan W20 dan Penanganan
Wabah Pandemi PMK, maupun kegiatan yang bersumber dari Aspirasi Masyarakat / POKIR DPRD yang selaras dengan target
kinerja APBD Tahun 2022
3) Penyesuaian Belanja sehubungan dengan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi untuk Museum HAM yang telah dialokasikan pada
APBD 2022
4) Ada Efisiensi belanja operasional rutin non prioritas
3. Dari sisi PEMBIAYAAN Daerah, difokuskan kepada :
a. Penyelesaian atas catatan LPKD 2021 setelah audit BPK – RI meliputi hutang daerah, permasalahan tanggungan pembayaran
kegiatan APBD tahun 2021, permasalahan sumber dana dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi yang telah dialokasikan pada
APBD 2021

7. 7
TABEL B.1 RINGKASAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022
Kode Uraian Sebelum Perubahan Realisasi Kinerja
s.d 31 Juli
Setelah Perubahan
Bertambah/(Berkurang)
Persentase
Pergeseran APBD
ke - 6
Rancangan PPAS Selisih APBD - PPASP
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 (5-3) 7
4 PENDAPATAN DAERAH
04.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
192.558.886.731 192.558.886.731 -9.216.073.286 5%
04.01.01 Pajak Daerah 151.274.960.017 151.274.960.017 0 0%
04.01.02 Retribusi Daerah 18.600.000.000 18.600.000.000 0 0%
04.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
3.355.475.337 3.355.475.337 0 0%
04.01.04 Lain-lainPAD yang Sah 19.328.451.377 19.328.451.377 -9.216.073.286 32%
04.02 PENDAPATAN TRANSFER 738.297.807.282 738.297.807.282 19.489.467.513 3%
04.02.01 Pendapatan Transfer
PemerintahPusat
650.544.990.142 650.544.990.142 -5.508.983.858 1%
04.02.02 Pendapatan Transfer Antar
Daerah
87.752.817.140 87.752.817.140 24.998.451.371 40%
04.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
9.216.073.286 9.216.073.286 9.216.073.286 100%
04.03.03 Lain-lainPendapatanSesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
9.216.073.286 9.216.073.286 9.216.073.286 100%
Jumlah Pendapatan 940.072.767.299 940.072.767.299 19.489.467.513 2%

8. 8
5 BELANJA
05.01 BELANJA OPERASI 863.559.149.953 863.559.149.953 4.968.279.663 1%
05.01.01 Belanja Pegawai 411.725.079.049 411.725.079.049 -16.674.179 0%
05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 388.089.260.952 388.089.260.952 4.366.553.842 1%
05.01.05 Belanja Hibah 49.363.512.352 49.363.512.352 618.400.000 1%
05.01.06 Belanja BantuanSosial 14.381.297.600 14.381.297.600 0 0%
05.02 BELANJA MODAL 146.288.802.683 146.288.802.683 -933.064.035 1%
05.02.02 Belanja Modal Peralatandan
Mesin
39.883.782.866 39.883.782.866 -906.999.761 2%
05.02.03 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
53.080.904.740 53.080.904.740 -168.693.369 0%
05.02.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan,
dan Irigasi
49.389.619.231 49.389.619.231 0 0%
05.02.05 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
3.934.495.846 3.934.495.846 142.629.095 4%
05.03 BELANJA TIDAK TERDUGA 37.214.091.498 19.410.218.231 109%
05.03.01 Belanja Tidak Terduga 37.214.091.498 37.214.091.498 19.410.218.231 109%
05.04 BELANJA TRANSFER 92.540.128.511 92.540.128.511 0 0%
05.04.01 Belanja Bagi Hasil 16.987.496.002 16.987.496.002 0 0%
05.04.02 Belanja BantuanKeuangan 75.552.632.509 75.552.632.509 0 0%
Jumlah Belanja 1.139.602.172.645 1.139.602.172.645 23.445.433.859 2%
Total Surplus/(Defisit) -199.529.405.346 -199.529.405.346 -3.955.966.346 -2%
6 PEMBIAYAAN
06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 203.955.966.346 203.955.966.346 3.955.966.346 2%
06.01.01 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya
203.955.966.346 203.955.966.346 3.955.966.346 2%

9. 9
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan
203.955.966.346 203.955.966.346 3.955.966.346 2%
06.02 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.426.561.000 4.426.561.000 0 0%
06.02.02 Penyertaan Modal Daerah 4.426.561.000 4.426.561.000 0 0%
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan
4.426.561.000 4.426.561.000 0 0%
Pembiayaan Netto 199.529.405.346 199.529.405.346 3.955.966.346 2%
06.03 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan
0 0 0 0%

10. 10
TABEL B.2 RINGKASAN SiLPA APBD TAHUN 2021
Kode Unit Uraian Jumlah Rencana Alokasi Pemanfaatan
Proyeksi SiLPA APBD
Murni
Rancangan Perubahan APBD
2021
9 6.1.1.9 Sisa Belanja DAK
4.386.447.386,00
1 6.1.1.09.01 DAK Reguler Bidang Pendidikan -
SD 1.012.000,00
6.1.1.09.02 DAK Reguler Bidang Pendidikan -
SMP 4.780.000,00
6.1.1.09.05 DAK Reguler Bidang Pendidikan -
SKB PAUD 3.000.000,00
6.1.1.09.08 DAK Reguler Bidang Kesehatan dan
KB - Pelayanan Kesehatan Farmasi 111.148.304,00
6.1.1.09.13 DAK Reguler Bidang Air Minum
267.779.010,00
6.1.1.09.18 DAK Reguler Bidang Pertanian
119.435.450,00
6.1.1.09.21 DAK Reguler Bidang Jalan -
Pendukung Konektivitas 174.766.500,00
6.1.1.09.25 DAK Non Fisik - Bantuan
Operasional Penyelenggaraan PAUD 103.200.000,00
6.1.1.09.26 DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi
Guru
0,00
6.1.1.09.27 DAK Non Fisik - Tambahan
Penghasilan Guru 168.625.000,00
6.1.1.09.29 DAK Non Fisik - Bantuan
Operasional Kesehatan 1.167.053.574,00
6.1.1.09.30 DAK Non Fisik - Bantuan
Operasional Keluarga Berencana 205.271.869,00
6.1.1.09.31 DAK Non Fisik - Dana Peningkatan
Kapasitas Koperasi dan UKM 47.252.641,00

11. 11
6.1.1.09.32 DAK Non Fisik - Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan 182.654.738,00
6.1.1.09.33 DAK Non Fisik - Bantuan
Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
48.000.000,00
6.1.1.09.35 DAK Non Fisik - Dana Pelayanan
Kepariwisataan 142.653.350,00
6.1.1.09.44 DAK Penugasan Bidang Sanitasi
903.000.000,00
6.1.1.09.47 DAK Penugasan Bidang Pasar
665.422.300,00
6.1.1.09.55 DAK Penugasan Bidang Kesehatan
dan KB - Pengendalian Penyakit 42.743.550,00
6.1.1.09.58 DAK Penugasan - Bidang Irigasi
28.649.100,00
10 6.1.1.10 Sisa Belanja Dana Bagi Hasil
6.743.359.866,00
6 6.1.1.10.6 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau 6.672.558.532,00
7 6.1.1.10.7 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 70.801.334,00
11 6.1.1.11 Sisa Belanja Dana Penyesuaian
9.485.904.549,30
5 6.1.1.11.5 Dana Penyesuaian DID
9.485.904.549,30
14 6.1.1.14 Sisa Belanja Dana Bagi Hasil dari
Provinsi 68.305.572.752,52
1 6.1.1.14.1 Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok
25.651.598.520,00
2 6.1.1.14.2 Dana Bagi Hasil dari Provinsi
42.653.974.232,52
15 6.1.1.15 Sisa Belanja Dana Alokasi Umum
176.687.734.633,13
1 6.1.1.15.1 Dana Alokasi Umum
176.628.446.037,13

12. 12
2 6.1.1.15.2 Dana Alokasi Umum Tambahan
59.288.596,00
16 6.1.1.16 Sisa Belanja Pendapatan Asli
Daerah 39.599.249.379,43
1 6.1.1.16.1 Pendapatan Asli Daerah
39.599.249.379,43
18 6.1.1.18 Sisa Belanja Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP 4.284.259.739,56
1 6.1.1.18.1 Sisa Belanja Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP 4.284.259.739,56
Dialokasikan kembali kepada Dinas
Kesehatan
19 6.1.1.19 Sisa Belanja Bantuan Keuangan
Dari Provinsi 358.745.980,00
1 6.1.1.19.1 Bantuan Keuangan Dari Provinsi
358.745.980,00
Dialokasikan kembali kepada Dinas
Kesehatan / Dinas Pendidikan
20 6.1.1.20 Sisa Belanja Pendapatan Hibah
Dana BOS 836.108.801,83
1 6.1.1.20.1 Pendapatan Hibah Dana BOS
836.108.801,83
Dialokasikan kembali ke Dinas
Pendidikan
TOTAL SILPA TA. 2019
310.687.383.087,77

13. 13
C. RINGKASAN POKOK SUBSTANSI PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN 2022
Tabel C.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2022 Berdasarkan Urusan dan PerangkatDaerah
N
o
KODE
Urusan Pemerintahan
Daerah
Sebelum
Perubahan
Realisasi
Kinerja s.d 31
Juli
Setelah Perubahan
Bertambah/(Berkurang
) Persentas
e
Pergeseran APBD 7 Rancangan PPAS Selisih APBD - PPASP
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 (6-4) 8
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
533.113.464.008
1 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
222.573.608.491
1 1.01.2.19.0.00.01.000
0
Dinas Pendidikan 222.573.608.491
2 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
106.044.983.825
2 1.02.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Kesehatan 93.055.773.725
2 1.02.0.00.0.00.01.000
1
Puskesmas Batu 3.152.132.000
2 1.02.0.00.0.00.01.000
2
Puskesmas Bumiaji 3.899.032.000
2 1.02.0.00.0.00.01.000
3
Puskesmas Junrejo 1.810.161.600
2 1.02.0.00.0.00.01.000
4
Puskesmas Sisir 2.181.155.000
2 1.02.0.00.0.00.01.000
5
Puskesmas Beji 1.946.729.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
130.544.314.087
3 1.03.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
74.382.071.600

14. 14
3 1.04.2.10.1.03.01.000
0
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
56.162.242.487
4 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
18.179.016.965
4 1.04.2.10.1.03.01.000
0
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
18.179.016.965
5 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
32.629.626.040
5 1.05.0.00.0.00.01.000
0
Satuan Polisi Pamong Praja 14.242.903.500
5 1.05.0.00.0.00.02.000
0
Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
11.088.972.540
5 1.05.0.00.0.00.03.000
0
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
7.297.750.000
6 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
23.141.914.600
6 1.06.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Sosial 23.141.914.600
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
164.859.213.089
7 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA
637.511.200
7 2.07.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Tenaga Kerja 0
7 2.18.2.07.0.00.01.000
0
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
637.511.200
8 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
8.642.633.100

15. 15
8 2.08.2.14.2.13.01.000
0
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
8.642.633.100
9 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
4.041.379.570
9 3.27.3.25.2.09.01.000
0
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
4.041.379.570
10 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN
0
10 1.04.2.10.1.03.01.000
0
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
0
11 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
40.100.500.000
11 2.11.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Lingkungan Hidup 40.100.500.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
10.745.847.900
12 2.12.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
10.745.847.900
13 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.590.501.300
13 2.08.2.14.2.13.01.000
0
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
1.590.501.300
14 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
2.297.277.500
14 2.08.2.14.2.13.01.000
0
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.297.277.500

16. 16
15 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN
33.248.107.269
15 2.15.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Perhubungan 33.248.107.269
16 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
19.827.932.500
16 2.16.2.20.2.21.01.000
0
Dinas Komunikasi dan
Informatika
19.827.932.500
17 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
14.701.855.428
17 2.17.3.30.3.31.01.000
0
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan
14.701.855.428
17 3.26.2.22.0.00.01.000
0
Dinas Pariwisata 0
18 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
10.317.492.824
18 2.18.0.00.0.00.01.000
0
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0
18 2.18.2.07.0.00.01.000
0
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
10.317.492.824
19 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
7.300.987.590
19 1.01.2.19.0.00.01.000
0
Dinas Pendidikan 7.300.987.590
20 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK
228.856.300
20 2.16.2.20.2.21.01.000
0
Dinas Komunikasi dan
Informatika
228.856.300
21 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
205.439.500
21 2.16.2.20.2.21.01.000
0
Dinas Komunikasi dan
Informatika
205.439.500
22 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
776.439.108

17. 17
22 3.26.2.22.0.00.01.000
0
Dinas Pariwisata 776.439.108
23 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
9.364.593.258
23 2.23.2.24.0.00.01.000
0
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
9.364.593.258
24 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
831.858.742
24 2.23.2.24.0.00.01.000
0
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
831.858.742
URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
49.272.705.052
25 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
739.008.039
25 3.27.3.25.2.09.01.000
0
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
739.008.039
26 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
17.131.599.992
26 3.26.2.22.0.00.01.000
0
Dinas Pariwisata 17.131.599.992
27 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
29.134.975.500
27 3.27.3.25.2.09.01.000
0
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
29.134.975.500
30 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN
1.980.480.921
30 2.17.3.30.3.31.01.000
0
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan
1.980.480.921
31 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
286.640.600
31 2.17.3.30.3.31.01.000
0
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan
286.640.600
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
141.962.276.748
1 SEKRETARIAT DAERAH 83.796.731.216

18. 18
1 4.01.0.00.0.00.01.000
1
Bagian Pemerintahan 2.190.230.450
1 4.01.0.00.0.00.01.000
2
Bagian Kesejahteraan Rakyat 18.302.242.600
1 4.01.0.00.0.00.01.000
3
Bagian Hukum 3.018.730.636
1 4.01.0.00.0.00.01.000
4
Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
3.732.489.150
1 4.01.0.00.0.00.01.000
5
Bagian Administrasi
Pembangunan
1.892.701.400
1 4.01.0.00.0.00.01.000
6
Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa
2.139.510.000
1 4.01.0.00.0.00.01.000
7
Bagian Umum 44.249.271.300
1 4.01.0.00.0.00.01.000
8
Bagian Organisasi 1.929.496.680
1 4.01.0.00.0.00.01.000
9
Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
6.342.059.000
1 4.01.0.00.0.00.01.001
0
Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
0
2 SEKRETARIAT DPRD 58.165.545.532
2 4.02.0.00.0.00.01.000
0
Sekretariat DPRD 58.165.545.532
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
168.747.358.591
1 PERENCANAAN 10.563.345.209
1 5.01.5.05.0.00.01.000
0
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
10.563.345.209
2 KEUANGAN 147.798.373.882
2 5.02.0.00.0.00.01.000
0
Badan Keuangan dan Aset
Daerah
131.216.053.255
2 5.02.0.00.0.00.02.000
0
Badan Pendapatan Daerah 16.582.320.627
3 KEPEGAWAIAN 9.054.048.900
3 5.03.5.04.0.00.01.000
0
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
9.054.048.900

19. 19
4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 788.597.000
4 5.03.5.04.0.00.01.000
0
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
788.597.000
5 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
542.993.600
5 5.01.5.05.0.00.01.000
0
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
542.993.600
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
PEMERINTAHAN
8.561.947.500
1 INSPEKTORAT DAERAH 8.561.947.500
1 6.01.0.00.0.00.01.000
0
Inspektorat 8.561.947.500
UNSUR KEWILAYAHAN 35.392.726.907
1 KECAMATAN 35.392.726.907
1 7.01.0.00.0.00.01.000
0
Kecamatan Batu 10.609.597.315
1 7.01.0.00.0.00.01.000
1
Kelurahan Sisir 2.698.770.000
1 7.01.0.00.0.00.01.000
2
Kelurahan Ngaglik 2.432.690.207
1 7.01.0.00.0.00.01.000
3
Kelurahan Songgokerto 2.409.407.000
1 7.01.0.00.0.00.01.000
4
Kelurahan Temas 2.669.403.000
1 7.01.0.00.0.00.02.000
0
Kecamatan Bumiaji 5.076.024.176
1 7.01.0.00.0.00.03.000
0
Kecamatan Junrejo 7.146.027.640
1 7.01.0.00.0.00.03.000
1
Kelurahan Dadaprejo 2.350.807.569
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 14.247.046.891
1 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
14.247.046.891
1 8.01.0.00.0.00.01.000
0
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
14.247.046.891

20. 20
Jumlah 1.116.156.738.78
6
Catatan :
a. Kolom (4) Pagu Sebelum Perubahan berdasarkan Perubahan Penjabaran APBD Murni 2022 melalui pergeseran ke-7 sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor ;
b. Kolom (5) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran SIMDA Keuangan per tanggal 31 Juli 2022;
c. Kolom (5) Pagu Rancangan PPASP berdasarkan Proyeksi usulan dan desk penyelarasan Perangkat Daerah