PATROLI BERBASIS MASYARAKAT Kehutanan

1. PATROLI BERBASIS
MASYARAKAT
Tri Alamsyah Azis S.Hut.
NIP. 199105112018011003
Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Sulut
Dipresentasikan pada kegiatan Pembinaan Lembaga Konservasi Kelurahan (LKK)
di Batuputih 2
September 2018

2. Defenisi
• Secara umum
tindakan pencegahan
bergerak dari satu titik ke titik lainnya
memastikan area dalam keadaan aman dan tertib

3. • Secara umum Patroli patroli dapat diartikan sebagai satu tindakan
pencegahan yang dilaksanakan dengan cara bergerak dari satu titik ke titik
lainnya untuk memeriksa dan memastikan area dalam keadaan aman dan
tertib .( Amalia T, Hanjar Patroli,2012)
• Secara khusus patroli dapat diartikan kegiatan pengawasan pengamanan
hutan yang dilakukan dengan cara gerakan dari satu tempat ketempat lain
oleh dua atau tiga orang atau lebih diwilayah hutan yang menjadi tanggung
jawabnya atau daerah tertentu dimana terjadi pelanggaran/kejahatan atas
hasil hutan, secara teratur dan selektif atau tergantung situasi lapangan serta
melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang ditemukan
pada waktu patroli. (siprayitno,dkk, Perlindungan Dan Pengamanan Hutan,2015)

4. Tujuan dilaksanakan patroli adalah ;
a) Untuk memastikan keadaan aman (tidak ada ancaman, tidak ada gangguan
dan bebas dari resiko) serta keadaan tertib terkendali dapat terjaga.
b) Untuk memeriksa kelengkapan dan kondisi aset.
c) Memastikan kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan benar.

5. Pengamanan Partisipatif
• Pengamanan Partisipatif adalah konsep pengamanan kawasan yang dilakukan
oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka
upaya pelestarian sumberdaya alam disekitarnya dibawah pembinaan Balai
melalui kerjasama dengan unsur terkait didaerah dan masyarakat setempat
sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada

6. Mengapa masyarakat
• Pemerintah terus mendorong peran masyarakat untuk ikut serta peuli dalam
upaya-upaya pelestarian lingkungan, masyarakat yang dalam kesehariannya
bersinggungan langsung dengan kawasan dianggap akan mengenal betul
kewasan baik potensi maupun acaman yang berada dalamnya, selain itu
msayarakat diharapkan akan lebih muda berbaur dengan dengan masyarakat
yang melakukan aktifitas didalam kawasan sehingga pendekatan pre-emtif
akan lebih muda dilakukan.

7. Metode dalam melaukan pengamanan
Pre-Emtif,
Preventif dan
Refresif

8. Pengamanan Pre-Emtif
• pengamanan ini menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat
untuk turut serta menjaga kelestarian kawasan secara aktif dan sukarela.
Metode ini dimaksudkan untuk menekan atau meniadakan niat yang
merupakan salah satu faktor pencetus timbulnya suatu tindak pidana

9. Kegiatan pengamanan Pre-Emtif
• Mengadakan dialog mengenai masalah pengamanan kawasan konservasi
dan tindak pidana khusus dengan instansi terkait, lembaga-lembaga
masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka
masyarakat setempat.
• Memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat.
• Memberikan penjelasan mengenai cara yang benar untuk mengemukakan
keluhan atau rasa ketidakpuasan, termasuk tentang perilaku oknum
masyarakat yang kurang menjaga kelestarian kawasan.

10. lanjutan
• Melaksanakan kegiatan penyuluhan, papanisasi, sosisalisasi dan kegiatan
sejenis lainnya dengan melibatkan semua stakeholder.
• Melaksanakan observasi secara terus–menerus terhadap prosedur yang
benar dalam hal penanganan tindak pidana khusus dan dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
menghormati Hak Asasi Manusia.

11. Pengamanan Preventif
• Metode ini dimaksudkan untuk menekan
kesempatan atau peluang terjadinya tindak pidana
khusus berupa gangguan keamanan hutan dan
kawasan konservasi.

12. Kegiatan pengamanan Preventif
• Kegiatan patroli mandiri dan patroli bersama Polhut di wilayah
kerjanya.
• Kegiatan penjagaan kawasan dan peredaran hasil hutan/hasil laut
di wilayah kerjanya.
• Melakukan pengawasan terhadap aktivitas budidaya dan pariwisata
alam agar tidak merusak potensi sumber daya alam.

13. Pengamanan Represif
• Metode sebaiknya sebisa mungkin dihindari ketika
malaksanakan ptroli, sebab akan sangat rentan
potensi terjadinya gesekan di masyarakay, metode
ini dimaksudkan sebagai upaya penegakan hukum
terhadap pelaku/tersangka tindak pidana khusus di
kawasan Hutan

14. Kegiatan pengamanan Refresif
• Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan mengenai suatu
tindak pidana khusus serta potensi ancaman dan gangguan terhadap
kelestarian kawasan.
• Melaksanakan kegiatan operasi bersama dengan Polhut dan/atau instansi
terkait di wilayah kerjanya.
• Menyelesaikan permasalahan dari kegiatan patroli mandiri berdasarkan
kesepakatan desa yang berlaku. ( Eko Susanto, dkk, Petunjuk Teknis Pengamanan
Kawasan Konservasi Oleh Masyarakat Mitra Polhut, 2011)

15. Contoh kegiatan patroli

16. SEKIAN DAN TERIMAKASIH
Tri Alamsyah Azis NIP. 199105112018011003 Balai BKSDA Sulawesi Utara