SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Siti
Nurbaya, mengungkapkan agenda KLHK 2020-2024 mencakup sasaran
strategis, arah kebijakan dasar dan kebijakan operasional serta progres
saat ini dan orientasi ke depan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Empat Pilar Agenda Kerja
KLHK 2020-2024
2
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Ada empat pilar agenda kerja KLHK yaitu lingkungan
hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap
perubahan iklim (lingkungan). Kedua adalah
optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan
lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung
lingkungan (ekonomi). Ketiga, fungsi dan distribusi
manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
(sosial). Keempat adalah tata kelola dan inovasi
pembangunan yang semakin berdaya saing (tata kelola).
LESTARI MOERDIJAT
3
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Untuk pilar lingkungan, KLHK menetapkan
sasaran peningkatan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75-78 dari
71,67 pada tahun 2018. Selanjutnya penurunan
emisi gas rumah kaca (GRK) dari 5 sektor
menjadi 27% dari 24,7% tahun 2017 dan
penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per
tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018.
LESTARI MOERDIJAT
4
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Sasaran berikutnya adalah indeks kinerja
pengelolaan sampah yang baru pertama kali
ditetapkan sebesar 80. Kemudian pemulihan 108
Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan
dukungan terhadap ketahanan pangan dan
ketangguhan bencana, termasuk rehabilitasi seluas
1,5 juta hektar. Selain itu, juga perlindungan kawasan
bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya
dukung dan daya tampung pembangunan nasional.
LESTARI MOERDIJAT
5
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Pada pilar ekonomi, ditetapkan sasaran
strategis Rp 115 triliun kontribusi sektor
lingkungan dan kehutanan terhadap PDB
nasional di tahun 2024 dari Rp 97,33 triliun
pada tahun 2018. KLHK juga menetapkan
sasaran strategis nilai ekspor sebesar 14 miliar
dolar AS di luar tumbuhan dan satwa liar (TSL)
dan bioprospecting Rp 30 triliun.
LESTARI MOERDIJAT
6
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Produksi HHBK ditingkatkan sebanyak 465
ribu ton, serta peningkatan penerimaan
negara bukan pajak dan kehutanan menjadi
Rp 9,1 triliun dari Rp 6,3 triliun pada tahun
2018. Pilar ekonomi ini termasuk
pengembangan 15 kawasan konservasi
untuk mendukung destinasi wisata nasional.
LESTARI MOERDIJAT
7
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Dari sisi sosial, KLHK menargetkan penyelesaian
2,53 juta hektar kawasan hutan yang dilepas
untuk TORA sebagai lanjutan 4,1 juta hektare
pada tahun 2019. Sementara itu 4 juta hektar
hutan sosial yang dikelola masyarakat yang pada
tahun 2019 sudah terealisasi 3,4 juta hektar.
Maka secara kumulatif akan bisa dicapai hutan
sosial untuk 7 hingga 8 juta hektar.
LESTARI MOERDIJAT
8
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Untuk pilar tata kelola, KLHK merencanakan untuk
memperkuat Kualitas Kebijakan LHK dan diterapkan
untuk terintegrasi secara nyata dalam agenda kerja
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
Sasaran tata kelola juga ditujukan untuk peningkatan
indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan
perairan, penyelesaian 263 kasus bidang LHK untuk
membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan
peningkatan PNBP.
LESTARI MOERDIJAT
9
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Integrasi menjadi satu sistem data dan
informasi valid dan mudah diakses menjadi
penting. Tata kelola termasuk 100 produk hasil
litbang yang inovatif dan implementatif,
peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi,
tata kelola keuangan yang baik dan penguatan
SDM aparatur KLHK serta makin baiknya sistem
pengendalian internal KLHK.
LESTARI MOERDIJAT
10
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Pemerintah setidaknya pada sektor LHK
semakin mendapatkan kepercayaan
masyarakat. Dalam tugas-tugas KLHK terdapat
arahan-arahan khusus sesuai PP atau Perpres
atau Inpres yang menegaskan keanggotaan
Menteri LHK dalam koordinasi Kemenko
Polhukam dan Kemenko Perekonomian.
LESTARI MOERDIJAT

More Related Content

Similar to Empat Pilar Agenda Kerja KLHK 2020-2024

PERHUTANAN SOSIAL PADA HUTAN PRODUKSI
PERHUTANAN SOSIAL  PADA HUTAN PRODUKSIPERHUTANAN SOSIAL  PADA HUTAN PRODUKSI
PERHUTANAN SOSIAL PADA HUTAN PRODUKSIAdi Pujakesuma
 
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...JARI Indonesia Borneo Barat
 
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdfKerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdfmusyaffazaim
 
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdfKerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdfmusyaffazaim
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupHendra Rahman
 
GREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUAT
GREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUATGREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUAT
GREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUATBenArief
 
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklim
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklimAdaptasi reformasi agraria perubahan iklim
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklimswirawan
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxDungtji
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Jhon Blora
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialRyadhi EthniCitizen
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumselMateri paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumselDeki Zulkarnain
 
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...Firdaus Albarqoni
 
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05TV Desa
 
Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...
Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...
Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...CIFOR-ICRAF
 
211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptx
211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptx211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptx
211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptxtjahjotrihartono
 
150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat
150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat
150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan MasyarakatAndhika Vega Praputra
 
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014Selvia Sari
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 

Similar to Empat Pilar Agenda Kerja KLHK 2020-2024 (20)

PERHUTANAN SOSIAL PADA HUTAN PRODUKSI
PERHUTANAN SOSIAL  PADA HUTAN PRODUKSIPERHUTANAN SOSIAL  PADA HUTAN PRODUKSI
PERHUTANAN SOSIAL PADA HUTAN PRODUKSI
 
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
 
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdfKerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
 
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdfKerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
KerangkaKerjaSCPIndonesia2013-2030_28Mei2020.pdf
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
 
GREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUAT
GREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUATGREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUAT
GREEN INVESTMENT MENUJU INDNESIA HIJAU DAN KUAT
 
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklim
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklimAdaptasi reformasi agraria perubahan iklim
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklim
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
Tujuan Global SDGS Ke-15
Tujuan Global SDGS Ke-15Tujuan Global SDGS Ke-15
Tujuan Global SDGS Ke-15
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumselMateri paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
 
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
 
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05
 
Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...
Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...
Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang...
 
211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptx
211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptx211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptx
211205 # Kelembagaan Penyusunan PDRB Hijau dan Pendanaan LH vIPB slide.pptx
 
150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat
150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat
150116 Policy Brief_Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat
 
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 

More from Lestari Moerdijat

Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Lestari Moerdijat
 
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Jenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaJenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaLestari Moerdijat
 
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-193 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluPerbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluLestari Moerdijat
 
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatMetode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatLestari Moerdijat
 
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiMemahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiLestari Moerdijat
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniLestari Moerdijat
 
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPROmnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPRLestari Moerdijat
 
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaPencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Lestari Moerdijat
 
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiCatatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiLestari Moerdijat
 
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususRegulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususLestari Moerdijat
 
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Lestari Moerdijat
 

More from Lestari Moerdijat (20)

Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
 
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
 
Jenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaJenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan Keberadaannya
 
Anti Panik Hadapi COVID-19
Anti Panik Hadapi COVID-19Anti Panik Hadapi COVID-19
Anti Panik Hadapi COVID-19
 
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-193 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
 
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluPerbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
 
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
 
Jarak Sosial dan Karantina
Jarak Sosial dan KarantinaJarak Sosial dan Karantina
Jarak Sosial dan Karantina
 
Jamu, Sabun dan Covid 19
Jamu, Sabun dan Covid 19 Jamu, Sabun dan Covid 19
Jamu, Sabun dan Covid 19
 
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatMetode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
 
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiMemahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan Dini
 
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPROmnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
 
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaPencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
 
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
 
Menopause dan Mitos
Menopause dan MitosMenopause dan Mitos
Menopause dan Mitos
 
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiCatatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
 
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususRegulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
 
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah
 
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (14)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Empat Pilar Agenda Kerja KLHK 2020-2024

  • 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Siti Nurbaya, mengungkapkan agenda KLHK 2020-2024 mencakup sasaran strategis, arah kebijakan dasar dan kebijakan operasional serta progres saat ini dan orientasi ke depan. Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Empat Pilar Agenda Kerja KLHK 2020-2024
  • 2. 2 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Ada empat pilar agenda kerja KLHK yaitu lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan). Kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi). Ketiga, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial). Keempat adalah tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata kelola). LESTARI MOERDIJAT
  • 3. 3 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Untuk pilar lingkungan, KLHK menetapkan sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75-78 dari 71,67 pada tahun 2018. Selanjutnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% tahun 2017 dan penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018. LESTARI MOERDIJAT
  • 4. 4 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Sasaran berikutnya adalah indeks kinerja pengelolaan sampah yang baru pertama kali ditetapkan sebesar 80. Kemudian pemulihan 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap ketahanan pangan dan ketangguhan bencana, termasuk rehabilitasi seluas 1,5 juta hektar. Selain itu, juga perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional. LESTARI MOERDIJAT
  • 5. 5 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pada pilar ekonomi, ditetapkan sasaran strategis Rp 115 triliun kontribusi sektor lingkungan dan kehutanan terhadap PDB nasional di tahun 2024 dari Rp 97,33 triliun pada tahun 2018. KLHK juga menetapkan sasaran strategis nilai ekspor sebesar 14 miliar dolar AS di luar tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan bioprospecting Rp 30 triliun. LESTARI MOERDIJAT
  • 6. 6 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Produksi HHBK ditingkatkan sebanyak 465 ribu ton, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan kehutanan menjadi Rp 9,1 triliun dari Rp 6,3 triliun pada tahun 2018. Pilar ekonomi ini termasuk pengembangan 15 kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional. LESTARI MOERDIJAT
  • 7. 7 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Dari sisi sosial, KLHK menargetkan penyelesaian 2,53 juta hektar kawasan hutan yang dilepas untuk TORA sebagai lanjutan 4,1 juta hektare pada tahun 2019. Sementara itu 4 juta hektar hutan sosial yang dikelola masyarakat yang pada tahun 2019 sudah terealisasi 3,4 juta hektar. Maka secara kumulatif akan bisa dicapai hutan sosial untuk 7 hingga 8 juta hektar. LESTARI MOERDIJAT
  • 8. 8 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Untuk pilar tata kelola, KLHK merencanakan untuk memperkuat Kualitas Kebijakan LHK dan diterapkan untuk terintegrasi secara nyata dalam agenda kerja pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Sasaran tata kelola juga ditujukan untuk peningkatan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan, penyelesaian 263 kasus bidang LHK untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan peningkatan PNBP. LESTARI MOERDIJAT
  • 9. 9 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Integrasi menjadi satu sistem data dan informasi valid dan mudah diakses menjadi penting. Tata kelola termasuk 100 produk hasil litbang yang inovatif dan implementatif, peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi, tata kelola keuangan yang baik dan penguatan SDM aparatur KLHK serta makin baiknya sistem pengendalian internal KLHK. LESTARI MOERDIJAT
  • 10. 10 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pemerintah setidaknya pada sektor LHK semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dalam tugas-tugas KLHK terdapat arahan-arahan khusus sesuai PP atau Perpres atau Inpres yang menegaskan keanggotaan Menteri LHK dalam koordinasi Kemenko Polhukam dan Kemenko Perekonomian. LESTARI MOERDIJAT