kelembagaan penyusunan PDRB LH

1. Departement of
Resource and Environmental Sciences
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
dan Telaah Kritis Kelembagaan Penyusunan
Neraca PDRB Hijau di Indonesia
Pelatihan Pengantar Penyusunan PDRB Hijau
Bogor, 14 Desember 2021
Dr. Tjahjo Tri Hartono, S.Hut, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Institut Pertanian Bogor

2. • Isu Lingkungan Hidup
• Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perekonomian, SDA dan LH
• Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
• Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
• Ruang Lingkup Pendanaan Lingkungan Hidup Eksisting
• Kedudukan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
• Konsep Neraca SDA dan PDRB Hijau
• Kelembagaan Penyusunan Neraca SDA dan PDRB Hijau
MATERI

3. Isu Lingkungan Hidup
1. Penguatan kelembagaan internalisasi biaya lingkungan hidup untuk mereduksi
“tragedy of the commons”
2. Meningkatnya penyakit yang timbul dari penularan virus/bakteri dari hewan ke
manusia akibat perubahan lingkungan/kerusakan ekologis
3. Meningkatnya limbah mikroplastik dalam rantai pangan
4. Kehilangan dan kerusakan ekosistem karena dampak perubahan iklim
5. Meningkatnya penggunaan pestisida pada usaha dan/kegiatan pertanian
(khususnya pertanian pangan)
6. Meningkatnya perdagangan illegal hewan liar hidup untuk keperluan konsumsi
manusia
Sumber: UNEP 2016

4. GDP Indonesia 2009 - 2019
Proyeksi Dampak Pandemi Covid
19 terhadap perekonomian
Indonesia (tanpa intervensi)
(Sumber: Yusuf 2020)
Dampak Pandemi Covid 19 terhadap
Perekonomian, SDA dan Lingkungan Hidup

5. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap
Perekonomian, SDA dan Lingkungan Hidup

6. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap
Perekonomian, SDA dan Lingkungan Hidup
Menurun
Meningkat

7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
a) Menjamin akuntabilitas dan penaatan hukum dalam
penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b) Mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam
pembangunan dan kegiatan ekonomi.
c) Mengupayakan pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup yang
sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur.
d) Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional
dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.
Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup
(PP No. 46 Tahun 2017)
Tujuan
Seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian
Fungsi Lingkungan Hidup

8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Perencanaan
pembangunan dan
kegiatan ekonomi
Pendanaan
lingkungan
hidup
Insentif dan/atau
disinsentif
1
2
3
• Neraca SDA dan LH
• PDB dan PDRB LH
• Komponen/Imbal Jasa LH antar daerah
• Internalisasi biaya LH
Internalisasi aspek lingkungan
hidup ke dalam perencanaan dan
penyelenggaraan pembangunan
dan keg. ekonomi.
• Dana Jaminan Pemulihan LH;
• Dana Penanggulangan Pencemaran
dan/atau Kerusakan dan Pemulihan LH;
• Dana Amanah/ Bantuan Konservasi.
Mekanisme penerapan
instrumen perencanaan
pembangunan dan kegiatan
ekonomi dan/atau instrumen
Insentif dan/atau Disinsentif.
• Sistem Label Ramah LH;
• Barang dan Jasa Ramah LH;
• Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi LH;
• Sist. Lembaga Jasa Keuangan ramah LH;
• Sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah
dan/atau Emisi;
• Asuransi Lingkungan Hidup;
• Sistem Pembayaran Jasa LH
• Sistem Penghargaan Kinerja di Bid. PPLH
Insentif untuk kegiatan
berdampak positif dan
disinsentif untuk kegiatan
berdampak negatif

9. PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP
(Perpres No. 77 Tahun 2018)
• Dana penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan LH dan pemulihan
LH
• Dana amanah/bantuan konservasi
• Instrumen perbankan
• Instrumen pasar modal dan/atau
• Instrumen keuangan lainnya sesuai
dengan peraturan perundangan
• Unit organisasi non
eselon (BPDLH*) yang
melaksanakan fungsi
pengelolaan dana LH
dengan menggu-nakan
pola penge-lolaan
keuangan BLU
• Bank kustodian sbg
trustee
*Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 137/2019 soal
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Dana Lingkungan
Hidup, tertanggal 30 September
2019.
Penghimpunan dana
Pemupukan
dana
Penyaluran dana
1
2
3
• Perdagangan karbon
• Pinjaman
• Subsidi
• Hibah dan/atau
• Mekanisme lainnya sesuai denga peraturan
perundangan

10. Ruang Lingkup Pendanaan Lingkungan Hidup Eksisting

11. Kedudukan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
(UU No. 32 Tahun 2009)

12. Konsep Neraca SDA dan PDRB Hijau

13. KELEMBAGAAN
Aturan – aturan (constraints) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan
membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan – aturan tersebut terdiri
atas aturan – aturan formal (misalnya: peraturan – peraturan, undang – undang,
konstitusi) dan aturan – aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat
istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (enforcement)
(North 1991)
Kelembagaan Penyusunan Neraca SDA dan PDRB Hijau

14. Kelembagaan Penyusunan Neraca SDA dan PDRB Hijau

15. Kelembagaan Penyusunan Neraca SDA dan PDRB Hijau
1. Fokus penyusunan Neraca SDA dan PDRB Hijau? (basis iptek: DDDTLH,
ekonomi SDA, ekonomi lingkungan dan akuntansi lingkungan)
2. Sudah diatur secara formal atau belum ? (kelengkapan)
3. Jika sudah diatur, dalam bentuk apa? (agregasi)
4. Seperti apa pelaksanaannya saat ini? (konsistensi)
Kebijakan &
Kelembagaan yang
“terintegrasi”
Sumber: Mulford and Rogers (1982)

16. Preface Slide

17. Terimakasih
Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University
Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen W3 L2,
Jalan Agatis, Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680
Telp. (0251) 8621834
Email: esl@ipb.ac.id.