Sistem Informasi

KATA PENGGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas RahmatNYA
sehingga Makalah yang berjudul Informasi dan Proses Bisnis dapat
tersusun hingga selesai. Makalah ini sangat penting karena dapat
menambah pengalaman cara mengelolah suatu usaha.
Kemudian tak lupa kami ucapkan terimah kasih kepada dosen
pembimbing mata kuliah Informasi dan Proses Bisnis karena
bimbingan dan petunjuk beliauhlah kami dapat menyelesaikan
Makalah ini dengan perbaikan dan sedemikian. Terlepas dari semua
itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik
dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu
dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari
pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada
kita semua.

DAFTAR ISI
KATA PENGGANTAR.......................................................................................................i
DAFTAR ISI.....................................................................................................................ii
BAB 1 PENDAHULUAN....................................................................................................1
A. LATAR BELAKANG.............................................................................................1
B. RUMUSAN MASALAH........................................................................................1
C. TUJUAN PENULISAN.........................................................................................1
BAB 2 PEMBAHASAN......................................................................................................2
A. PENGEMBANGAN VISI DAN MISI PT. GARUDA INDONESIA...............................2
B. PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN......................................................3
C. IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNALPT. GARUDA INDONESIA
D. TAHAP TAHAP UNTUK REVIEW DAN EVALUASI STRATEGI ................................3
BAB 3 PENUTUPAN.........................................................................................................4
A. KESIMPULAN....................................................................................................4
B. SARAN..............................................................................................................4
DAFTAR PUSAKA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
PT Garuda Indonesa (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional yang
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia ( BUMN ). Garuda adalah nama burung mitos dalam
legenda pewayangan. Sejak Juni 2007, maskapai ini, bersama dengan maskapai Indonesia
lainnya, dilarang menerbangi rute Eropa karena alasan keselamatan, namun larangan ini
dicabut dua tahun kemudian. Setahun sebelumnya, maskapai ini telah menerima sertifikasi
IATA Operational Safety Audit (IOSA) dari IATA yang berarti bahwa Garuda telah seluruhnya
memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar
maskapai bintang empat dari Skytrax yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang
bagus.
Tahun 2014 Garuda akan bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam.Pada
2012, Garuda Indonesia mendapat penghargaan Best International Airline di antara
maskapai-maskapai kelas dunia lainnya dengan 91 persen penumpang menyatakan sangat
puas dengan pelayanan maskapai ini.Garuda juga merupakan sponsor SEA Games 2011 dan
telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris.
Pada tanggal 25 Desember 1949, wakil dari KLM yang juga teman Presiden Soekarno,
Dr. Konijnenburg, menghadap dan melapor kepada Presiden di Yogyakarta bahwa KLM
Interinsulair Bedrijf akan diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan hasil Konferensi
Meja Bundar (KMB) dan meminta kepada beliau memberi nama bagi perusahaan tersebut
karena pesawat yang akan membawanya dari Yogyakarta ke Jakarta nanti akan dicat sesuai
nama itu. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menjawab dengan mengutip satu
baris dari sebuah sajak bahasa Belanda gubahan pujangga terkenal, Raden Mas Noto
Soeroto di zaman kolonial, Ik ben Garuda, Vishnoe’s vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog
boven uw eilanden (“Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan
sayapnya menjulang tinggi diatas kepulauanmu”).
Maka pada tanggal 28 Desember 1949, terjadi penerbangan yang bersejarah yaitu
pesawat DC-3 dengan registrasi PK-DPD milik KLM Interinsulair terbang membawa Presiden
Soekarno dari Yogyakarta ke Kemayoran – Jakarta untuk pelantikannya sebagai Presiden
Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan logo baru, Garuda Indonesian Airways, nama yang
diberikan Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini.
Garuda Indonesia berawal dari tahun 1940-an, di mana Indonesia masih berperang
melawan Belanda. Pada saat itu, Garuda terbang jalur spesial dengan pesawat DC-3.Pada
tanggal 26 Januari 1949 dianggap sebagai hari jadi Garuda Indonesia. Pada saat itu nama

maskapai adalah Indonesian Airways. Pesawat pertama mereka bernama Seulawah atau
Gunung Emas, yang diambil dari nama gunung terkenal di Aceh. Dana untuk membeli
pesawat ini didapatkan dari sumbangan rakyat Aceh, pesawat tersebut dibeli seharga
120,000 Dollar Malaya yang sama dengan 20 kg emas. Maskapai ini tetap mendukung
Indonesia sampai revolusi terhadap Belanda berakhir.Garuda Indonesia mendapatkan
konsesi monopoli penerbangan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 dari
Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij, perusahaan penerbangan
nasional Hindia Belanda.Garuda pada awalnya adalah hasil joint venture antara Pemerintah
Indonesia dengan maskapai Belanda, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Pada
awalnya, Pemerintah Indonesia memiliki 51% saham dan selama 10 tahun pertama,
perusahaan ini dikelola oleh KLM. Karena paksaan nasionalis, KLM menjual sebagian dari
sahamnya pada tahun 1953 ke pemerintah Indonesia.
Pemerintah Burma banyak menolong maskapai ini pada masa awal maskapai ini.
Oleh karena itu, pada saat maskapai ini diresmikan sebagai perusahaan pada 31 Maret
1950, Garuda menyumbangkan sebuah pesawat DC-3 kepada Pemerintah Burma.Pada
mulanya, Garuda memiliki 27 pesawat terbang, staf terdidik, bandara dan jadwal
penerbangan, sebagai kelanjutan dari KNILM.Ini sangat berbeda dengan perusahaan-
perusahaan pionir lainnya di Asia.Pada tahun 1953, maskapai ini memiliki 46 pesawat.Tahun
1956 mereka mengangkut jamaah haji dan membuat jalur penerbangan pertama ke
Mekkah.
Pada tanggal 11 Februari 2011.Garuda memulai IPO sebagai langkah awal menuju
bursa saham.Pemerintah menyatakan bahwa harga saham Garuda adalah Rp.750 per saham
dan mengurangi penawaran saham dari 9.362 lembar ke 6.3 lembar saham. Garuda
Indonesia memutuskan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Pada 27 April 2012, CT
Corp melalui PT Trans Airways membeli 10.9% saham Garuda Indonesia di harga Rp620 per
lembar dengan total sebesar Rp 1,53 triliun. Harga ini lebih rendah dari harga terendah yaitu
Rp395 per lembar, tapi masih dibawah harga IPO sebesar Rp750 per lembar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang profil perusahaan, maka yang menjadi permasalahan dan
diungkapkan dalam makalah ini adalah:
1. Mengidentifikasi visi, misi, tujuan, dan strategi PT. Garuda Indonesia Airlines
2. Mengembangkan visi dan misi PT. Garuda Indonesia Airlines
3. Mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal PT. Garuda Indonesia Airlines
4. Bagaimana EFE Matrix PT. Garuda Indonesia Airlines?
5. Bagaimana competitive provide matrix PT. Garuda Indonesia Airlines?
6. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan internal PT. Garuda Indonesia Airlines
7. Bagaimana IFE Matrix PT. Garuda Indonesia Airlines?
8. Bagaimana analisis SWOT dan BCG matrix PT. Garuda Indonesia Airlines?
9. Bagaimana merekomendasikan strategi spesifik dan tujuan jangka panjang PT. Garuda
Indonesia Airlines?
10. Bagaimana spesifikasi rekomendasi-rekomendasi bisa di terapkan dan memperoleh
hasil yang ingin diraih?
11. Bagaimana merekomendasikan tujuan tahunan yang spesifik berikut kebijakan untuk
satu tahun ke depan bagi PT. Garuda Indonesia Airlines?
12. Bagaimana merekomendasikan tahapan-tahapan untuk review dan evaluasi strategi
untuk PT. Garuda Indonesia Airlines?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui visi, misi, tujuan, dan strategi PT. Garuda Indonesia Airlines
2. Dapat mengembangkan visi dan misi PT. Garuda Indonesia Airlines
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan eksternal serta EFE Matrix PT. Garuda
Indonesia Airlines
4. Untuk mengetahui competitive provide matrix dengan perusahaan pesaing
5. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal serta IFE Matrix PT. Garuda
Indonesia
6. Dapat menganalisis SWOT dan BCG Growth-Share Matrix PT. Garuda Indonesia Airlines
7. Dapat merekomendasikan strategi spesifik dan tujuan jangka panjang untuk PT.
Garuda Indonesia
8. Dapat mengetahui spesifikasi rekomendasi-rekomendasi bisa di terapkan dan
memperoleh hasil yang diinginkan oleh PT. Garuda Indonesia Airlines
9. Dapat merekomendasikan tujuan tahunan yang spesifik beserta kebijakan untuk satu
tahun ke depan untuk PT. Garuda Indonesia Airlines
10. Dapat merekomendasikan tahapan-tahapan untuk review dan evaluasi strategi untuk
PT. Garuda Indonesia Airlines

BAB II
PEMBAHASAN
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi PT. Garuda Indonesia Airlines
1. Visi
Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang
berkualitas kepada masyarakat dunia mengunakan keramahan Indonesia.
2. Misi
Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang
mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional
dengan memberikan pelayanan yang professional.
3. Tujuan
Tujuan utama Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Dalam
jangka waktu dua tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan,
yaitu higher Seat Load Factor, improve On Time Performance, menambah penghasilan dan
profitabilitas dan mengembangkan kepuasan pelanggan. Anak perusahaan Garuda juga
menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu kepuasan pelanggan.
4. Startegi
Garuda Indonesia mendirikan beberapa UBS dan menggaet beberapa usaha strategis untuk
mendukung operasional yaitu Unit Bisnis Garuda Sentra Medika (GSM) dan Unit Bisnis
Garuda Cargo. Garuda Indonesia juga mempunyai anak perusahaan untuk mendukung
seluruh kegiatannya dan diatur secara independen namun tetap di bawah pengawasan
induk perusahaan. Anak Perusahaan Garuda Indonesia adalah PT. Aerowisata, PT. Abacus
DSI, PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia dan PT. Aero System Indonesia. PT.
Aerowisata didirikan di Jakarta tanggla 30 Juni 1973 yang mengembangkan usaha jasa yang
berkaitan dengan industri pariwisata seperti bidang perhotelan, jasa boga, transportasi
darat, dan agen perjalanan. PT. Abacus Distribution Systems Indonesia, cakupan kegiatan
perusahaan ini meliputi layanan sistem reservasi yang terkomputerisasi, penyewaan
peralatan komputer yang digunakan oleh agen-agen perjalanan, menyediakan fasilitas
pelatihan pegawai untuk agen-agen perjalanan serta menyediakan bantuan teknis dalam
sistem pemesanan tiket terkomputerisasi. PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia berdiri
tanggal 26 April 2002.PT. Aero Systems Indonesia (ASYST) didirikan pada tahun 2005.
Kegiatan ASYST meliputi layanan konsultasi dan sistem teknik teknologi informasi serta
layanan pemeliharaan penerbangan dan industri lainnya.
A. Pengembangan Visi dan Misi PT. Garuda Indonesia Airlines
1. Pengembangan Misi
a. Customers
Yang menjadi pelanggan Garuda Indonesia adalah pelanggan kalangan menegah ke atas.
b. Products or services
Garuda Indonesia merupakan perusahaan jasa yang menawarkan layanan yang berkualitas,
professional, full services, dan merupakan layanan yang berkelas Internasional. Hal ini
didukung dengan adanya “Garuda Experience”.
c. Markets

Garuda Indonesia bersaing dalam perusahaan penerbangan domestik maupun Internasional
yang menargetkan pada konsumen kalangan menengah atas.
d. Technology
Garuda Indonesia memiliki teknologi informasi yang mutakhir dalam menjalankan bisnis
sehingga menempatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan dengan TI
tercanggih di Indonesia.
e. Concern for survival, growth, and profitability
Untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kemampuan untuk mengahsilkan laba
(profitabilitas) Garuda Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan diantaranya adalah
PT. Aerowisata, PT. Abacus DSI, PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia dan PT. Aero
System Indonesia.
f. Philosophy
Garuda Indonesia sudah mempunyai kepercayaan yang baik di mata konsumen, ini
dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh Garuda Indonesia.
g. Self-concept
Dilihat dari keunggulan Garuda Indonesia yaitu maskapai penerbangan dengan full services
pertama di Indonesia yang memiliki image dan prestasi yang baik di mata Internasional,
maskapai penerbangan yang memiliki sertifikat IATA Operational Safety Audit.
h. Concern for public image
Garuda Indonesia melakukan berbagai program kerjasama yang dapat menigkatkan
pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Melalui program-program CSR yang
disebut Garuda Indonesia Cares ( Garuda Indonesia Peduli ), upaya pemberdayaan
masyarakat dan menjaga lingkungan itu akan terus menjadi bagian dari kerja keras untuk
memajukan perusahaan.
i. Concern for employees
Bagi Garuda Indonesia, para karyawan merupakan asset yang berharga. Ini dibuktikan
dengan perekrutan yang dilakukan berdasarkan strategi dan tujuan Garuda Indonesia.
Dalam pandangan Garuda Indonesia, karyawan dapat dilihat sebagai modal manusia,
menyiratkan bahwa karyawan Garuda Indonesia memiliki pengetahuan, keterampilan dan
kebiasaan kerja potensial yang dapat mendukung produktivitas perusahaan. Agar menjadi
modal berharga dengan kontribusi yang kuat untuk organisasi, setiap karyawan harus
memiliki semangat kerja yang sehat dan karenanya akan cukup kompeten untuk organisasi.
2. Pengembangan Visi
Dari sisi Visi, dapat dikatakan bahwa PT Garuda Indonesia sudah baik. Dapat dilihat dari apa
yang ingin dicapai PT Garuda Indonesia di masa depan, yaitu sebagai penyedia jasa
penerbangan pilihan utama.
B. Identifikasi Peluang dan Tantangan Eksternal PT. Garuda Indonesia Airlines
1. Peluang
1.1. Telah dikeluarkannya Garuda Indonesia dari daftar perusahaan penerbangan yang
dilarang terbang di kawasan Eropa, yang menyebabkan semakin terbukanya kesempatan
untuk mewujudkan pengembangan jaringan penerbangan internasional jarak jauh
1.2. Adanya Asean Economic Community 2015.
1.3. Pertumbuhan pasar penerbangan udara cukup pesat.
1.4. Industri Penerbangan Asia Pasifik berkembang dengan cepat
2. Ancaman

2.1 Sumber utama pasokan bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina,
sehingga harga bahan bakar pesawat, persediaan bahan bakar sangat tergantung dengan
Pertamina.
2.2. Adanya bencana alam seperti letusan gunung merapi, wabah penyakit dsb yang dapat
mengakibatkan penurunan permintaan.
2.3. Adanya peningkatan kapasitas, penurunan harga tiket dan semakin banyaknya rute
penerbangan baru yang dibuka oleh maskapai penerbangan lain.
2.4. Maskapai asing yang melakukan penetrasi pasar ke Indonesia untuk mengimbangi
penurunan penumpang internasional akibat adanya krisis global.
C. EFE Matrix
Faktor-faktor Eksternal
Bobot Pangkat Nilai
Peluang
1. Bukan maskapai yang dilarang terbang dinegara tertentu 0,1 4 0,4
0,1 3 0,3
0,1 4 0,4
2. Industri Penerbangan Asia Pasifik berkembang dengan cepat 0,2 3 0,6
Ancaman
1. Bahan bakar tergantung pasokan dari pertamina 0,1 2 0,2
2. Adanya bencana Alam 0,1 2 0,2
3. Maskapai penerbangan local yang menawarkan harga lebih
murah
0,15 2 0,3
4. Maskapai asing yang melakukan penetrasi ke pasar indonesia 0,15 2 0,3
Total 1 2,7
D. Competitive Provide Matrix
Garuda Indonesia (GA) Emirates (EK) Korean Air (KE)
Critical Success Factors Bobot Peringkat Nilai Peringkat Nilai Peringkat Nilai
1. Armada, teknologi
komunikasi dan standar
keamanan
0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4
2. Brand Reputation 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3
3. In-Flight/Cabin
Services
0,05 4 0,2 4 0,2 3 0,15
4. Kualitas dan
pengalaman manajemen
0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3
5. Route System 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4
6. Strategic Alliances 0,1 4 0,3 4 0,4 4 0,4
7. Rasio finasial 0,1 2 0,2 3 0,4 2 0,2
8. Price competitive 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2
9. Diversifikasi produk 0,05 2 0,1 4 0,2 3 0,15
10. Airport Services 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15

11. Kegiatan pemasaran
dan promosi
0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3
12. Online ticketing 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2
TOTAL 1 3,25 3,95 3,15
Alasan memilih Emirates (EK) dan Korean Air (KE) sebagai Competitive Provide
Matrix Garuda Indonesia:
Kami memilih Emirates Airlines dalam Competitive Provide Matrix karena Emirates
merupakan maskapai penerbangan yang sudah sangat terkenal dunia Internasinal. Maskapai
penerbangan milik Pemerintah Dubai ini mengalami perkembangan yang sangat pesat
sekitar era 2000-an disaat maskapai lain berjuang untuk bertahan dari kebangkrutan. Hingga
sekarang, Emirates Airlines telah melayani rute penerbangan hamper diseluruh dunia.
Kami juga memilih Korean Air dalam Competitive Provide Matrix karena Korea Air
merupakan salah satu dari beberapa maskapai dengan rating bintang empat dari Skytrax
yang merupakan pesaing dari Garuda Indonesia yang juga merupakan maskapai rating
bintang empat di Asia.
E. Kelemahan dan Kekuatan Internal PT. Garuda Indonesia Airlines
1. Kekuatan
1.1. Maskapai penerbangan dengan full service pertama di Indonesia
1.2. Maskapai Penerbangan yang memiliki sertifikat IATA Operational Safety Audit.
1.3. Maskapai Penerbangan yang memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik sesuai dengan
standar maskapai full service.
1.4. Memiliki image dan prestasi yang baik di mata Internasional.
1.5. Konsep layanan yang selalu menempatkan pelanggan sebagai fokus utama yang
didasarkan keramahtamahan dan keunikan Indonesia yang disebut dengan “Garuda
Indonesia Experience” yang didasarkan pada 5 senses yaitu sight, sound, smell, taste, and
touch, menyebabkan Garuda Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan
dengan maskapai penerbangan lain.
1.6. Memiliki teknologi informasi yang mutakhir dalam menjalankan bisnis sehingga
menempatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan dengan TI tercanggih di
Indonesia.
1.7. Maskapai Penerbangan yang memiliki layanan “Immigration on Board” yang merupakan
inovasi Garuda dan merupakan satu-satunya di dunia, yaitu layanan pemberian visa di atas
pesawat.
1.8. Diakui oleh dunia Internasional.
2. Kelemahan
2.1. Tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatkan adanya peningkatan dalam jumlah
kewajiban pada akun-akun lancar seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar.
2.2. Garuda sangat bergantung kepada sistem otomatisasi dalam menjalankan bisnis
sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu.

2.3. Beban keuangan meningkat hingga 100 % ditahun 2013.
F. IFE Matrix
Faktor-faktor Internal Bobot Peringkat Nilai
Kekuatan
1. Penerbangan dengan full servis pertama di Indonesia 0,05 3 0,15
2. Memiliki sertifikat IATA Operational Safety Audit 0,1 4 0,4
3. Memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik sesuai standar
maskapai full service
0,1 4 0,4
4. Memiliki image dan prestasi yang baik dimata Internasional 0,1 4 0,4
5. Memiliki cirri khas tersendiri disbanding dengan maskapai
penerbangan lain
0,05 3 0,15
6. Memiliki teknilogi informasi yang mutakhir 0,05 3 0,15
7. Memiliki layanan “immigration On Board” 0,1 3 0,3
8. Diakui oleh dunia Internasional 0,15 4 0,6
Kelemahan
1. Tingginya tingkat utang lancar 0,1 2 0,2
2. Ketergantungan system otomatisasi 0,05 2 0,1
3. Beban keuanga meningkat hingga 100 % ditahun 2013 0,15 2 0,3
Total 1 3,15
G. Analisis SWOT dan BCG Matrix
1. Analisis SWOT

Internal
Eksternal
Strength
1. Maskapai
penerbangan dengan
full service pertama di
Indonesia.
2. Maskapai
Penerbangan yang
memiliki sertifikat IATA
Operational Safety
Audit.
3. Maskapai
penerbangan yang
memberikan pelayanan
dan fasilitas terbaik
sesuai dengan standar
maskapai full service.
4. Memiliki image dan
prestasi yang baik di
mata Internasional.
5. Diakui oleh dunia
Internasional.
Weakness
1. Tingginya tingkat
hutang lancar yang
diakibatkan adanya
peningkatan dalam jumlah
kewajiban pada akun-akun
lancar seperti hutang
usaha dan hutang yang
masih harus dibayar.
2. Garuda sangat
bergantung kepada sistem
otomatisasi dalam
menjalankan bisnis
sehingga apabila terjadi
kesalahan sistem, proses
bisnis perusahaan akan
terganggu.
3. Beban keuangan
meningkat hingga 100% di
tahun 2013.
Opportunities
1. Telah dikeluarkannya
Garuda Indonesia dari daftar
perusahaan penerbangan
yang dilarang terbang di
kawasan Eropa, yang
menyebabkan semakin
terbukanya kesempatan
untuk mewujudkan
pengembangan jaringan
penerbangan internasional
jarak jauh.
2. Adanya Asean Economic
Community 2015.
3. Pertumbuhan pasar
penerbangan udara cukup
pesat.
4. Industri Penerbangan Asia
Pasifik berkembang dengan
cepat.
Strategi S-O
1. Menambah rute
regional dan
internasionalnya agar
memberikan pelanggan
sekaligus
mempromosikan
layanan Garuda
Indonesia dengan
snagat baik khususnya
di Negara yang
tergabung dalam ASEAN
Economic Community
2015. (S2O2)
2. Terus
mempertahankan
standar keselamatan
dan keamanan yang
tinggi sekaligus
meningkatkan kualitas
pelayanan. (S4O4)
Strategi W-O
1. Mengurangi beban
operasional dan keuangan
secara proporsional untuk
menekan harga jual tiket
yang lebih kompetitif
kepada pelanggan.
(W3O3)

Threat
1. Sumber utama pasokan
bahan bakar pesawat Garuda
Indonesia berasal dari
Pertamina, sehingga harga
bahan bakar pesawat,
persediaan bahan bakar
sangat tergantung dengan
Pertamina.
2. Adanya bencana alam
seperti letusan gunung
merapi, wabah penyakit dsb
yang dapat mengakibatkan
penurunan permintaan.
3. Adanya peningkatan
kapasitas, penurunan harga
tiket dan semakin banyaknya
rute penerbangan baru yang
dibuka oleh maskapai
penerbangan lain.
4. Maskapai asing yang
melakukan penetrasi pasar
ke Indonesia untuk
mengimbangi penurunan
penumpang internasional
akibat adanya krisis global.
Strategi S-T
1. Menambah jumlah
armada Indonesia
dengan pesawat yang
memiliki kapasitas yang
lebih besat agar dapat
lebih banyak
mengangkut
penumpang. (S4T3)
2. Membuka rute-rute
penerbangan yang baru
yang belum banyak
dibuka oleh maskapai
penerbangan lainnya.
(S5T4)
3. Melakukan promosi
khusus yang menarik
perhatian pelanggan.
(S1T2)
Strategi W-T
1. Mengatur beban
operasional dengan efektif
dan efisien agar harga jual
tiketnya tidak terlalu
tinggi jika dibandingkan
dengan maskapai asing
lainnya yang mungkin
menawarkan harga jual
tiket untuk rute
penerbangan yang sama
yang lebih murah. (W1T4)
2. Analisis BCG Growth-Share Matrix
a. Stars
Merupakan unit bisnis di dalam suatu perusahaan korporasi yang memiliki pertumbuhan
pasar dan pangsa pasar relatif yang tinggi. Pada hal ini yang masih memiliki pertumbuhan
pasar dan pangsa pasar relatif yang tinggi yaitu Garuda Indonesia sendiri yang
memperlihatkan kemampuan perusahaan memiliki “long-run opportunities” terbaik dalam
hal pertumbuhan.
b. Cash Cows
Merupakan unit bisnis di dalam suatu perusahaan korporasi yang memiliki tingkat
pertumbuhan pasar kecil tetapi memiliki pangsa pasar relatif yang besar. Pada “cash cows”
ini yaitu semua anak perusahaan Garuda Indonesia memiliki pertumbuhan pasar dan pangsa
pasar relatif yang besar salah satuya adalah PT. Aerowisata yang masih bekembang dengan
baik dalam industri pariwisata seperti bidang perhotelan, jasa boga, transportasi darat, dan
agen perjalanan.
c. Question Marks
Merupakan unit bisnis di dalam suatu perusahaan korporasi yang memiliki tingkat
pertumbuhan pasar tinggi tetapi masih memiliki pangsa pasar relatif yang kecil. Pada

“question marks” ini tidak ada karena baik Garuda Indonesia maupun anak perusahaannya
bergerak dalam industri yang pertumbuhan pasarnya tinggi dan besar.
d. Dogs
Merupakan unit bisnis di dalam suatu perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan pasar
kecil serta memiliki pangsa pasar relatif yang rendah. Untuk “dogs” sendiri bagi Garuda
Indonesia tidak ada karena baik Garuda Indonesia maupun anak perusahaan sudah memiliki
pasar dan pangsa pasar relatif yang baik.
H. Strategi Spesifik dan Tujuan Jangka Panjang
1. Strategi Spesifik:
1.1. Garuda Indonesia secara konsisten meningkatkan standar layanan untuk menjadi
maskapai dengan layanan kelas dunia.
1.2. Meluncurkan berbagai inisiatif.
1.3. Menargetkan ketepatan penerbangan (on time performance / OTP).
2. Tujuan Jangka Panjang:
2.1. Menjadi maskapai dengan standar layanan kelas dunia.
2.2. Pengembangan usaha dengan memfokuskan keanggotaan Garuda Indonesia sebagai
anggota aliansi global.
2.3. Memperluas network coverage perusahaan.
2.4. Menjaga konsistensi terhadap kualitas produk dan pelayanan dari sisi operasional.
I. Spesifikasi Rekomendasi Dapat di Terapkan dan Memperoleh Hasil Yang Diinginkan
1. Untuk meningkatkan standar layanan kelas dunia, Garuda Indonesia harus memiliki
nilai-nilai dasar yaitu tepat waktu dan aman (tentang produk), cepat dan tepat (tentang
proses), bersih dan nyaman (tentang pembangunan), serta andal, professional, dan siap
membantu (tentang staf).
2. Untuk meluncurkan berbagai inisiatif dalam memperluas network coverage yaitu
dengan mendatangkan pesawat-pesawat baru dan membuka rute-rute penerbangan baru.
3. Garuda Indonesia berusaha melakukan penerbangan dengan tepat waktu. Artinya,
penerbangan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
J. Tujuan Tahunan Yang Spesifik dan Kebijakan Selama Satu Tahun Ke Depan
PT. Pertamina (Persero) dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menandatangani perjanjian
pemanfaatan asset bersama kedua perusahaan. Bandara Pondok Cabe dan beberapa
bandara lain milik Pertamina akan dikelola sebagai destinasi penerbangan Garuda
Indonesia. Tahun 2016 Garuda Indonesia resmi menggunakan bandara tersebut sebagai
bandara komersial.Kerja sama dengan Pertamina ini akan membantu pengembangan bisnis
dan operasional Garuda Indonesia.

K. Tahapan-tahapan Untuk Review dan Evaluasi Strategi
Evaluasi strategi dilakukan dengan menilai tingkat pelayanan perusahaan.Garuda Indonesia
mempunyai pelayanan yang memuaskan, ini didukung dengan adanya konsep “Garuda
Indonesia Experience” yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada
penumpang. Mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan, para
penumpang akan dimanjakan dengan pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi
ciri keramahan Indonesia.
Alat ukur selanjutnya adalah pangsa pasar perusahaan, peningkatan pangsa pasar
perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memperluas positioningnya dan
jangkauan konsumennya.Garuda Indonesia mencatat peningkatan pangsa pasar pada
kuartal I tahun 2015 sebesar 44% karena adanya penambahan 18 unit pesawat tahun ini
yang terdiri dari 5 pesawat wide body dan 13 narrow body. Ini naik dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya 37%.
Kinerja Garuda Indonesia dapat dikatakan sudah baik didukung dengan staf-staf yang
memiliki kemampuan yang handal dan berkualitas.Selain itu, standar Garuda Indonesia
sudah sesuai dengan standar Internasional, seperti pada visi Garuda Indonesia yang ingin
menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan jasa penerbangan yang sudah bertaraf
Internasional yang mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan.Garuda Indonesia
sudah mampu untuk memenuhi apa yang menjadi harapan pelanggan, hal ini ditandai
dengan banyaknya pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Garuda
Indonesia.
B. Saran
Diharapkan Garuda Indonesia tetap mengontrol dan melakukan perbaikan dalam segi
pelayanan dan kualitas.Garuda Indonesia tidak boleh cepat merasa puas dengan
keberhasilan yang telah di raih agar visi Garuda Indonesia semakin nyata dalam perjalan
hidup Garuda Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
www.garuda-indonesia.com
Filsufgaul. 2012. “Garuda Indonesia Airways dalam Perspektif Inovasi, Restrukturisasi, dan
Transformasi Kepemimpinan”.https://filsufgaul.wordpress.com/2012/12/15/garuda-
indonesia-airways-dalam-perspektif-inovasi-restrukturisasi-dan-transformasi-
kepemimpinan/ (diakses pada tanggal 27 November 2015)
Berbudi, Sahabat. 2012. “Makalah Pelayanan Terbaik PT Garuda
Indonesia”.http://sahabatberbudi.blogspot.co.id/2013/03/makalah-pelayanan-terbaik-
ptgaruda.html (diakses pada tanggal 2 Desember 2015)
Nurrachmawati, Suri. 2013. “Analisis Strategi Industri Garuda
Indonesia”.http://www.slideshare.net/surinurrachmawati/analisis-strategi-industri-
garuda(diakses pada tanggal 27 November 2015)
Sandy, Yuven. 2014. “Evaluasi Strategi “.http://yuvensandy.blogspot.co.id/2014/05/normal-
0-false-false-false-in-x-none-x_8.html (diakses pada tanggal 1 Desember 2015)
Solihin, Ismail. 2012. Manajemen Strategik. Penerbit Erlangga. Jakarta

Kasus Mogok Pilot Garuda
Kemajuan Garuda sebagai maskapai terbaik yang dimiliki oleh
Indonesiaternyata harus tercoreng dengan kasus mogok pilot Garuda pada
tanggal28 Juli lalu. Kasus internal yang segera menjadi konsumsi ranah
publikaki bat pengaruh medi a i ni -
pun kontan menjadi salah satu beri ta yangcukup sering menghiasi
beragam media. Para pilot yang tergabung
dalamA s o s i a s i P i l o t G a r ud a ( A P G ) m e ng a d a k a n a k s i m o g o k k
e r j a l a nt a r a nmereka merasa aspirasinya tidak didengar oleh manajemen
Garuda.Salah satu penyebab utama aksi mogok pilot maskapai Garuda
Indonesiaadalah perbedaan gaji antara pi lot domesti k dengan pi lot a
si ng yangkonon bisa mencapai dua kali lipat gaji pilot domestik. Setelah ditilik
lebihlanjut, kebi jakan untuk menggunakan pi lot asi ng di mulai sejak
terjadi p e n a m b a h a n j u m l a h a r m a d a d a n r u t e p e n e r b a
n g a n s e c a r a t i d a k terencana
karena tidak diikuti oleh ketersediaan tenaga pilot domestiksehi ngga
Garuda pun menggunakan jasa pi lot asi ng yang di kontrak
.B e l u m l a g i p i h a k m a n a j e m e n G a r u d a y a n g d i n i l a i m e n u
t u p k e r a n komunikasi nya terhadap para pilot
. Sejarah membuktikan bahwa aksitanggal 28 Juli 2011 kemarin merupakan
aksi mogok ketiga dari para pilot
Lihat LAMPIRAN untuk detail lebih lanjut tentang kasus mogok pilot Garuda.
Garuda sejak sejarah Garuda
. Sebelumnya aksi mogok pernah dilakukanpada tahun 1980-an dan tahun 2003.
Kedua aksi mogok tersebut berhasilmelunakkan manajemen Garuda.
Perspekti f teori manajemen memperli hatkan bahwa Garuda Indone
si amasih lemah dalam tahapan
planning
dan
leading
, dua tahapan
fungsi m a na j e m e n ya ng d i k e m uk a k a n o l e h F a yo l . H a l i ni d i p e
r l i ha t k a n d a r i keti dakmatangan penambahan rute dan armada
pesawat yang ti dakturut diikuti oleh ketersediaan pilot Indonesia. Hal ini pun
berbuntut padapenyewaan jasa pilot asing. Jika perencanaan ini dilakukan
dengan baik,niscaya tidak ada pilot asing yang diperlukan dan akar
permasalahan inimenjadi tidak ada. Tidak hanya fungsi
planning
yang berjalan dengan baik, fungsi
leading

juga mengalami hambatan. Terlihat dari beberapa berita yang telahd i u t a r a k a
n s e b e l u m n y a , b a h w a p a r a p i l o t m e n g a l a m i k e s u l i t
a n komuni kasi dengan manajemen Garuda. Mereka merasa bahwa
pi hakmanajemen terlalu tertutup dalam melakukan komunikasi dengan
parapi lot. Pi lot yang akhi rnya merasa ti dak di dengar oleh manajem
en punmemutuskan untuk melakukan aksi mogok. Hal yang amat
disayangkandari pi hak manajemen Garuda, karena ti ndakan mogok
pi lot i ni selai nm e n g g a n g g u p e n e r b a n g a n G a r u d a y a n g
t e n t u n y a m e n g g a n g g u kenyamanan konsumen, juga berpeng
aruh terhadap saham Garuda.Dikatakan bahwa begitu aksi mogok ini
dijalankan, harga saham
GarudaIndonesi a melemah Rp 20,00, turun ke harga Rp 500.00
. Ji ka fungsi
leading
dari manajemen berjalan dengan baik, tentunya kerugian sepertiini tidak perlu
dialami.
Apalagi bisa dilihat bahwa kasus mogok ini adalah ketiga kalinya dialamioleh
Garuda. Ini menandakan bahwa manajemen Garuda memang
masihm e m i l i k i c a r a p e n y e l e s a i a n i n t e r n a l p e r u s a h a a
n s e c a r a l a m b a t . Komuni kasi antar manajemen ti dak berjalan
dengan mulus, sehi nggapenyelesaian yang berkaitan dengan ke-
karyawanan harus diselesaikansetelah karyawan melakukan aksi mogok.
Tentunya hal ini tidak baik bagicitra Garuda secara keseluruhan maupun kesehatan
internal
perusahaan.O l e h k a r e n a i t u , j e l a s k e m a m p u a n l e a d i n g d a r i
m a n a j e m e n d a l a m m e r a ng k ul k a r ya w a nnya ha r us d i t i ng k a t
k a n s e d e m i k i a n r up a unt uk mencegah terjadinya hal-hal yang seperti ini.

BAB I
PEMBAHASAN
2.1. Hakekat Transportasi Darat
Transportasi atau perangkutan adalah perpindahandari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan alat pengangkutan.
Unsur-Unsur Dasar Transportasi
Ada lima unsur pokok transportasi, yaitu :
a) Manusia, yang membutuhkan transportasi
b) Barang, yang diperlukan manusia
c) Kendaraan, sebagai sarana transportasi
d) Jalan, sebagai prasarana transportasi
e) Organisasi, sebagai pengelola transportasi
Pada dasarnya, ke lima unsur di atas saling terkait untuk terlaksananya transportasi, yaitu
terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut akan sampai ke tempat tujuan dalam
keadaan baik seperti pada saat awal diangkut. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dulu ciri
penumpang dan barang, kondisi sarana dan konstruksi prasarana, serta pelaksanaan
transportasi.
Transportasi darat� atau perangkutan darat adalah pemindahan / pengangkutan� orang
atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan
melalui jalan darat, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau),
atau mesin.
Transportasi darat di pilih berdasarkan faktor-faktor :
- Jenis dan spesifikasi kendaraan
- Jarak perjalanan
- Tujuan perjalanan
- Ketersediaan mode
- Ukuran kota dan kerapatan permukiman
- Faktor sosial-ekonomi
Adapun� jenis �jenis dari transportasi angkutan darat adalah :
1. Angkutan Jalan
Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 35
Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan, maka Angkutan Jalan
diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Bus
Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk empat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.
b) Taxi
Taxi Adalah angkutan umum yang menggunakan mobil untuk mengangkut penumpangnya.
Taksi umumnya menggunakan mobil jenis sedan, namun di beberapa negara ada pula taksi
jenis van yang dapat mengangkut lebih banyak penumpang atau muatan.
c) Mikrolet
Mikrolet adalah istilah yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah
ditentukan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah
ditentukan, mikrolet dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di
mana saja.
d) Bemo
Bemo adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang mulai digunakan di Jakarta pada awal
tahun 1960-an. Mulanya bemo diharapkan dapat menggantikan peranan becak yang
dianggap tidak manusiawi karena memanfaatkan tenaga manusia sebagai penggeraknya.
Karena itu kendaraan angkutan yang aslinya di negara asalnya Jepang digunakan untuk
mengangkut barang.
e) Becak
Becak (dari bahasa Hokkien: be chia “kereta kuda”) adalah suatu moda transportasi beroda
tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Becak merupakan alat
angkutan yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara dan tidak
menyebabkan kebisingan. Meskipun begitu, kehadiran becak di perkotaan dapat
mengganggu lalu lintas karena kecepatannya yang lamban dibandingkan dengan mobil
maupun sepeda motor.
f) Delman
Delman adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda dua, tiga atau empat yang
tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama
kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Deeleman, seorang
litografer dan insinyur di masa Hindia Belanda.
2. Angkutan Rel
Adapun jenis� transportasi rel adalah :
a) Kereta
Kereta adalah kendaraan beroda yang merupakan bagian dari sebuah rangkaian kereta api
dan digunakan untuk mengangkut penumpang. Kereta umumnya dilengkapi dengan sistem
listrik, sistem hiburan audio visual, dan toilet. Di daerah atau negara-negara tertentu kereta
dilengkapi dengan tempat tidur untuk perjalanan malam hari. Pada awalnya kereta hanya
diberi tempat duduk dan tidak diberi atap (untuk kelas ekonomi) atau diberi atap (untuk
kelas khusus). kereta umumnya tertutup dan tidak dilengkapi dengan kabin / kamar
tersendiri sebagaimana kereta yang umum dijumpai saat ini di Indonesia.
2.2 Dampak Negatif Yang di Timbulkan Oleh Transportasi Darat
Berkembangnya alat transportasi darat menyebabkan dampak yang negatif maupun
dampak yang positif bagi manusia maupun bagi lingkungan. Adapun dampak negatif yang di
timbulkan oleh berkembangnya transportasi darat adalah sebagai berikut :
1). Polusi Udara

Seiring dengan berkembangnya sistem transportasi darat, salah satu dampak yang di
timbulkan adalah meningkatnya polusi udara. Secara umum definisi polusi udara adalah
perbedaan komposisi udara aktual dengan kondisi udara normal dimana komposisi udara
aktual tidak mendukung kehidupan manusia. Bahan atau zat pencemaran udara sendiri
dapat berbentuk gas dan partikel. Ada banyak sumber pencemaran udara yang salah
satunya yang terbesar adalah dari sektor transportasi seperti :
a. Kualitas Bahan Bakar Minyak
Ketersediaan bensin tanpa timbal (unleaded gasoline) dan minyak solar dengan kandungan
belerang rendah merupakan faktor kunci dalam penurunan emisi kendaraan, karena bahan
bakar jenis tersebut merupakan prasyarat bagi penggunaan teknologi kendaraan yang
mutakhir yang mampu mengurangi emisi kendaraan secara signifikan. Spesifikasi bahan
bakar yang tersedia di Indonesia mengikuti spesifikasi bahan bakar yang berlaku saat ini
sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas) No.
108. K/72/DDJM/1997 yang memperbolehkan kandungan timbal hingga 0.30 gram/liter
serta tekanan uap (Reid Vapour Pressure) 62 kPa pada suhu 37,8 �C untuk bahan bakar
bensin. SK Dirjen Migas No. 113.K/72/DJM/1999 juga memperbolehkan kandungan belerang
hingga 5000 ppm dan angka setana minimum 48 pada bahan bakar solar. Dengan kualitas
bahan bakar sesuai dengan spesifikasi tersebut sulit untuk mewajibkan produsen kendaraan
bermotor memasang peralatan pereduksi emisi (katalis) pada kendaraan. Walaupun bensin
tanpa timbal telah tersedia di beberapa wilayah di Indonesia, namun ketidaktersediaan
bensin tanpa timbal di hampir seluruh wilayah Indonesia belum dapat mendukung
penerapan teknologi tersebut.
b. Emisi Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang penting di
daerah perkotaan. Kondisi emisi kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kandungan
bahan bakar dan kondisi pembakaran dalam mesin. Pada pembakaran sempurna, emisi
paling signifikan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor berdasarkan massa adalah gas
karbon dioksida (CO2) dan uap air, namun kondisi ini jarang terjadi. Hampir semua bahan
bakar mengandung polutan dengan kemungkinan pengecualian bahan bakar sel (hidrogen)
dan hidrokarbon ringan seperti metana (CH4). Polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor
yang menggunakan BBM antara lain CO, HC, SO2, NO2, dan partikulat.
Tingginya emisi kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:
 Sistem kontrol emisi kendaraan bermotor tidak diterapkan
 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor berkala untuk kendaraan umum tidak
berjalan efektif
 Pemeriksaan emisi kendaraan di jalan sebagai bagian dari penegakan hukum (terkait
dengan pemenuhan persyaratan kelaikan jalan) belum diterapkan
 Kendaraan bermotor tidak diperlengkapi dengan teknologi pereduksi emisi seperti
katalis karena tidak tersedianya bahan bakar yang sesuai untuk penggunaan katalis tersebut
 Kualitas BBM yang rendah
 Penggunaan kendaraan berteknologi rendah emisi yang menggunakan bahan bakar
alternatif masih belum memadai
 Pemahaman tentang manfaat perawatan kendaraan secara berkala yang dapat
menurunkan emisi dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar masih kurang
 Disinsentif terhadap kendaraan-kendaraan yang termasuk dalam kategori penghasil
emisi terbesar belum diperkenalkan.

c. Sistem Transportasi dan Manajemen Lalu Lintas
Sistem manajemen transportasi dan tata ruang perkotaan mempengaruhi pola pergerakan
manusia dan kendaraan di suatu kota yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas udara.
Pengendalian pencemaran udara melalui peningkatan sistem transportasi terfokus pada dua
aspek, yaitu pengurangan volume kendaraan dan pengurangan kepadatan lalu lintas. Makin
banyak volume kendaraan yang beroperasi di jalan, makin banyak jumlah emisi gas buang
total.
2). Polusi Suara
Bertambanya jumlah kendaraan yang tidak tekendali dan sistem pembangnan pemukiman
penduduk yang dekat dengan jalan raya, akan mengakibatkan tidak tentram dan nyamannya
penduduk sekitar akibat polusi suara yang ditimbulkan oleh suara kendaraan bermotor.
Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan
oleh bunyi atausuara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya.
Pencemaran suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah
sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Suara bising yang terus-menerus
dengan tingkat kebisingan yang relatif tinggi dapat mengakibatkan dampak yang merugikan
kesehatan manusia. Ini dapat berarti gangguan secara fisik maupun psikologis. Secara
langsung, polusi suara seperti ini dapat menyebabkan ketulian secara fisik dan tekanan
psikologis. Lebih jauh, tekanan psikis akan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya muncul
pada manusia.
3). Kemacetan
Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cepat di kota-kota besar, �tanpa di imbangi dengan
pembangunan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan betumpuknya
kendaraan dijalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau
keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya
jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar,
terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun
juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk,
misalnya Jakarta dan Bangkok. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari di
kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar
yang antara lain : Kerugian waktu, karena kecepatanperjalanan yang rendah,
Pemborosan energi, karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih rendah,
Meningkatkan polusi udara, Meningkatkan stress pengguna jalan..
4). Meningkatnya kecelakaan lalu-lintas
Pesatnya kendaran bermotor yang lalu lalang dijalan raya tanpa diimbangi dengan
kesadaran pengguna kendaraan untuk tertib berlalu-lintas akan mengakibat terjadinya
kecelakaan lalu-lintas. Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan
bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini
dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu-lintas
menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO. Faktor yang
mempengaruhi kecelakaan faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah,
rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian
kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya.
Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan technologi yang digunakan, perawatan
yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan
perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan
pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

Selain mempunyai beberapa damak negatif yang ditimbulkan oleh adanya transportasi
darat, sistem tansportasi juga ini juga mempunyai beberapa dampak positif bagi kehidupan
manusia. Adapun mengenai beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya
transportasi darat secara umum adalah:
a)Mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi
Transportasi dalam hal ini perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara
tempat asal dan tempat tujuan.
b) Mempercepat lalulintas orang dan barang
Dengan adanya alat transportasi, maka pergerakan lalu lintas barang dan orang akan
menjadi lebih cepat, aman, nyaman dan terintegrasi.
2.3 Mengelolah Masalah Transportasi Darat
Sistem transportasi darat yang berkembang dengan pesat memerlukan pengelolaan dan
penataan yang baik dan benar. Untuk mencapai sistem rtanportasi yang ideal, oleh karena
itu dalam pembangunan dan pengembangannya perlu memperhatikan efeknya terhadap
manusia dan lingkungan. Efek sektor transportasi terhadap lingkungan perlu dikendalikan
dengan melihat semua aspek yang ada di dalam sistem transportasi, mulai dari perencanaan
sistem transportasi, meliputi model transportasi, sarana, pola aliran lalu lintas, jenis mesin
kendaraan, dan bahan bakar yang digunakan.
Pemilihan model transportasi ditentukan dengan mempertimbangkan salah satu
persyaratan pokok, yaitu pemindahan barang dan manusia dilakukan dalam jumlah yang
terbesar dan jarak yang terkecil. Transportasi massal merupakan pilihan yang lebih baik
dibandingkan dengan transportasi individual.
Perencanaan sistem transportasi harus disertai dengan pengadaan prasarana yang sesuai
dan memenuhi persyaratan dan kriteria transportasi antara lain volume penampungan,
kecepatan rata-rata, aliran puncak, keamanan pengguna jalan. Selain itu harus juga
memenuhi persyaratan lingkungan yang meliputi jenis permukaan, pengamanan penghuni
sepanjang jalan, kebisingan, pencemaran udara, penghijauan, dan penerangan.
Dalam mencapai sistem transportasi yang ramah lingkungan dan hemat energi, persyaratan
spesifikasi dasar prasarana jalan yang digunakan sangat menentukan. Permukaan jalan
halus, misalnya, akan mengurangi emisi pencemaran debu akibat gesekan ban dengan jalan.
Tabir akustik atau tunggul tanah dan jalur hijau sepanjang jalan raya akan mereduksi tingkat
kebisingan lingkungan pemukiman yang ada di sekitar dan sepanjang jalan, dan juga akan
mengurangi emisi pencemar udara keluar batas jalan kecepatan tinggi.
Dalam konteks ini, untuk mencapai sistem transportasi darat tersebut, ada beberapa hal
yang perlu dijalankan, di antaranya;
1. Rekayasa lalu lintas.
Rekayasa lalu lintas khususnya menentukan jalannya sistem transportasi yang direncanakan.
Penghematan energi dan reduksi emisi pencemar dapat dioptimalkan secara terpadu dalam
perencanaan jalur, kecepatan rata-rata, jarak tempuh per kendaraan per tujuan (vehicle
mile trip dan passenger mile trip), dan seterusnya. pola berkendara (driving pattern/cycle)
pada dasarnya dapat direncanakan melalui rekayasa lalu lintas.
Data mengenai pola dan siklus berkendaraan yang tepat di Indonesia belum tersedia hingga
saat ini. Dalam perencanaan, pertimbangan utama diterapkan adalah bahwa aliran lalu
lintas berjalan dengan selancar mungkin, dan dengan waktu tempuh yang sekecil mungkin,
seperti yang dapat di uji dengan model asal-tujuan (origin-destination). Dengan
meminimumkan waktu tempuh dari setiap titik asal ke titik tujuannya masing-masing akan

dapat dicapai efisiensi bahan bakar yang maksimum, dan reduksi pencemar udara yang lebih
besar.
2. Pengendalian pada sumber (mesin kendaraan).
Jenis kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi merupakan bagian di dalam
sistem transportasi yang akan memberikan dampak bagi lingkungan fisik dan biologi akibat
emisi pencemaran udara dan kebisingan. Kedua jenis pencemaran ini sangat ditentukan oleh
jenis dan kinerja mesin penggerak yang digunakan. Persyaratan pengendalian pencemaran
seperti yang diterapkan Amerika Serikat (AS) telah terbukti membawa perubahan-
perubahan besar dalam perencanaan mesin kendaraan bermotor yang beredar di dunia
sekarang ini. Sejak tahun 1970, bersamaan dengan krisis energi dan fenomena pencemaran
udara di Los Angeles Smog, dikeluarkan persyaratan-persyaratan yang ketat oleh
pemerintah Federal untuk mengendalikan emisi kendaraan bermotor dan efisiensi bahan
bakar.
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rencana mesin, meliputi pemasangan (katup)
PCV palse sistem karburasi, sistem pemantikan yang memungkinkan pembakaran lebih
sempurna, sirkulasi uap bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi emisi tangki BBM,
dan after burner untuk menurunkan emisi. Sedangkan teknologi retrofit disyaratkan dengan
pemasangan alat Retrofit Catalitic Converter untuk mereduksi emisi HC dan NOX dan debu
(TSP). Teknologi ini membawa implikasi yang besar terhadap sistem BBM, karena TEL tidak
dapat lagi ditambahkan dalam BBM.
3. Energi transportasi.
Besarnya intensitas emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor selain ditentukan oleh jenis
dan karakteristik mesin, juga sangat ditentukan oleh jenis BBM yang digunakan. Seperti
halnya penggunaan LPG, akan memungkinkan pembakaran sempurna dan efisiensi energi
yang tinggi. Selain itu dalam rangka upaya pengendalian emisi gas buang, bila peralatan
retrofit digunakan, diperlukan syarat bahan bakar, khusus yaitu bebas timbal.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan sistem transportasi perkotaan, akan
sesuai dengan yang diharapkan, khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemacetan dan
mencegah semakin meningkatnya kadar polutan udara oleh asap kendaraan bermotor dan
kebisingan.
Aspek perencanaan perkotaan dan sistem transportasi akan menjadi faktor generik dampak
yang umumnya timbul, khususnya penggunaan energi, pencemaran udara termasuk dalam
mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Selama aspek sistem transportasi yang memadai
dan sesuai terlaksana dalam konteks perencanaan kota yang ada, melalui manajemen
transportasi, efisiensi energi dan pencegahan dampak bagi lingkungan dapat dilakukan.
Dalam hal pembangunan dan pengembangan sistem transportasi darat yang ideal untuk
kehidupan. Sebenarnya�pemerintah sebagai pihak regulator sudah memberlakukan
beberapa peraturan guna menanggulangi atau meminimalisir dampak negatif yang di
akibatkan adanya sistem transportasi darat.
Berdasarkan kondisi saat ini dimana dapat dilihat bahwa transportasi sangat berpengaruh
terhadap pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor, perlu diambil
langkah-langkah konkrit dan dukungan berupa :
1. Pemberi insentif bagi kendaraan bermotor yang berpopulasi rendah antara
lain :
1. Keringanan pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor yang
menggunakan gas berupa PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor).
PERPU.No.21 tahun1997.

2. Keringanan Pajak Kendaraan (STNK) khusus kendaraan berbahan
bakar Gas (BBG atau LPG) selama periode tertentu.
3. Penentuan harga jual Bahan Bakar yang berwawasan lingkungan
(Mogas Unleaded dan Gas) de ngan harga menarik bagi konsumen.
4. Pemberian keringanan pajak untuk Bea Masuk peralatan Konversi
(Conversion Kit), Sehingga harga jualnya dapat ditekan dan terjangkau oleh
masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah yang mewajibkan kepada Agen Tunggal
Pemegang Merk (ATPM) untuk setiap kendaraan baru yang diproduksi sudah
dilengkapi/dipasang Catalytic Converter serta alat konversi untuk kendaraan
niaga dan angkutan umum.
Selain itu, juga diperlukan dukungan dari lintas seketoral. Mengingat permasalahan
pencemaran udara terutama di kota -kota besar telah telah menyebabkan menurunnya
kualitas udara yang menggangu kenyaman bahkan telah menyebabkan gangguan kesehatan
dan keseimbangan iklim global. Untuk menanggulangi hal tersebut upaya-upaya
pengendalian pencemaran udara perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait dan
berkepentingan antara institusional yang meliputi : beberapa Departemen Teknis terkait
(Departemen Perhubungan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan dan
Kementerian Pekerjaan Umum), serta Bapedalda, Pertamina dan Polri, sedangkan Pemda
akan berperan sekali sebagai penanggung jawab pelaksanaannya dan Bappenas sebagai
penanggung jawab pendanaannya.
Dalam upaya mengatasi persoalan kemacetan , Ada beberapa cara yang bisa dilakukan
untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas antara lain :
1. meningkatkan kapasitas jalan / prasarana seperti: memperlebar jalan,
menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan, membuat jalan tol,
merubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah, mengurangi konflik
dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, biasanya yang paling dominan
membatasi arus belok kanan., meningkatkankapasitas persimpangan melalui lampu
lalu lintas, persimpangan tidak sebidang / flyover, mengembangkan inteligent
transport sistem.
2. Pembatasan kendaraan pribadi seperti : Pembatasan penggunaan kendaraan
pribadi menuju suatu kawasan tertentu seperti yang direncanakan akan diterapkan
di Jakarta melalui Electronic Road Pricing (ERP), Pembatasan pemilikan kendaraan
pribadi melalui peningkatan biaya pemilikan kendaraan, Pembatasan lalu lintas
tertentu memasuki kawasan atau jalan tertentu.
BAB II
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Transportasi merupakan urat nadi Pembangunan Nasioanal untuk melancarakan arus
manusia barang maupu informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-
sumber perekonomian secara optimal untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia
secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat. Sarana transportasi darat berkembang

mengikuti fenomena yang timbul. Pemilihan sistem transportasi yang salah dapat
mengakibatkan terjadinya permasalahan-permasalahan bagi masyarakat maupun
lingkungan.
Permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh berkembang pesatnya transportasi darat antara
lain polusi udara, polusi suara, kemacetan, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu-lintas.
Adapun untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sektor
transportasi darat, perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya efek tehadap
lingkungan dan manusia. Adapun mengenai efek �terhadap lingkungan dan manusia perlu
dikendalikan dengan melihat semua aspek yang ada di dalam sistem transportasi, mulai dari
perencanaan sistem transportasi, meliputi model transportasi, sarana, pola aliran lalu lintas,
jenis mesin kendaraan, dan bahan bakar yang digunakan. Selain itu, juga diperlukan
dukungan dari lintas seketoral. Karena sebenarnya�pemerintah sebagai pihak regulator
sudah memberlakukan beberapa peraturan guna menanggulangi atau meminimalisir
dampak negatif yang di akibatkan adanya sistem transportasi darat.
3.2 Saran
Transportasi sudah selayaknya ada untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia.
Tetapi dalam perkembangannya transportasi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif
bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sudah
seharusnya bijak dalam menggunakan alat transportasi, agar masalah atau dampak negatif
dari tranportasi darat dapat di minimalisir sekecil mungkin.
Sudah sepatutnya kita sadar akan pentingnya arti transportasi dalam kehidupan ini. Namun
kita juga harus sadar akan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya.
DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Ridwan dan Elly Malihah. (2007) . Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan
Teknologi. Bandung : Yasindo Multi Aspek
Hermawan, Ruswandi dkk. (2006) . perkembangan masyarakat dan Budaya. Bandung : UPI
PRESS
Sumaatmadja, Nursid. (1998) . Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan
Hidup. Bandung : AlfaBeta
Sumaatmadja, Nursid dan Kuswaya Wihardit. (1999). Perspektif Global. Jakarta : Universitas
Terbuka

Contoh kasus transportasi darat
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat angka kecelakaan
tertinggi masih dipegang oleh transportasi darat. Sejak 2007, sudah 164.166 orang
meninggal karena kecelakaan di jalan raya.
"Angka ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Kasus paling banyak yang terjadi di
jalan nasional. Jawa dan Sumatera yang menempati rekor," kata Ketua Sub Komite
Lalu Lintas dan Angkutan Darat Kusnendi Soehardjo di kantornya, Jalan Medan
Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2013).
Khusus untuk 2013, kecelakaan darat terjadi sebanyak 85.662 kasus yang
menyebabkan 21.375 orang meninggal. Namun hanya 7 kasus yang diinvestigasi
KNKT dengan jumlah yang meninggal mencapai 91 orang dan 212 orang luka-luka.
KNKT telah mengeluarkan 49 rekomendasi terkait hal ini kepada sejumlah instansi
terkait.
Sementara itu, kecelakaan transpotasi udara mengalami penurunan untuk tahun
2013. KNKT mencatat, 27 kasus kecelakaan pesawat hingga akhir Desember 2013,
dan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Dibandingkan tahun 2012,
terdapat 29 kasus kecelakaan pesawat dan 58 korban jiwa, salah satunya peristiwa
Sukhoi Superjet 100 di Bogor.
Untuk kecelakaan transportasi laut, KNKT merangkum sedikitnya ada 65 orang
meninggal akibat kecelakaan transportasi laut. Padahal hanya ada 6 kasus yang
ditangani KNKT, beberapa di antaranya penyebab kecelakaan adalah kapal terbakar
atau terjadi tumbukan.
Kecelakaan yang melibatkan kereta api sepanjang 2013 ini tercatat sebanyak 2
kasus yang ditangani KNKT. Salah satunya adalah peristiwa tragedi Bintaro II pada
9 Desember 2013 lalu.
"Luar negeri memberi perhatian lebih pada kasus Bintaro itu," kata Ketua KNKT
Tatang Kurniadi di lokasi yang sama.

Kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi dengan alasan human factor, disusul oleh
sarana-prasarana yang kurang memadai. KNKT telah mengeluarkan ratusan
rekomendasi agar kecelakaan serupa tak terjadi kembali.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang
akan menjadi aktor-aktor dalam menjalankan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan,
seperti bidang kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.
Hubungan antara pendidikan dan bidang-bidang kehidupan diluar pendidikan, perlu dibahas
agar terjadi sinergi antara sistem internal pendidikan dan faktor eksternal tersebut.
Tantangan eksternal dari sistem pendidikan seharusnya merupakan sumber inspirasi yang
paling utama dalam melakukan perubahan dan pembaruan sistem pendidkan itu sendiri
secara internal. Dengan melakukan kajian terhadap keadaan dan permasalahan mengenai
bidang-bidang kehidupan lain di luar pendidikan, beberapa permasalahan dan tantangan
dalam pembangunan sistem pendidikan akan muncul kepermukaan. Tantangan masa depan
bagi sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut bagaimana
meningkatkkan pendidikan secara internal, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesesuaian
pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain.
Tuntutan yang paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang bermutu
dan relevan ialah meningkatkan kamampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Para
analis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik-
teknik penelitian dan pengembangan, tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu
pendidikan yang relevan, baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan
dalam kaitannya secara lintas sektoral. Isu-isu pendidikan secara internal akan meliputi
sistem pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti isu “pemerataan
dan perluasan akses pendidikan, isu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
pendidikan, serta isu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraaan publik”.

Tiga isu di atas, menjadi isu utama sistem pendidikan dewasa ini dalam strategi
pengembangan sistem pendidikan 2005-2009.(Diknas, 2006: 9)
Isu pendidikan secara eksternal juga penting untuk terus dikaji oleh para analis kebijakan,
menyangkut keterkaitan yang intergral antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat
sebagai stakeholders pendidikan, dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial
budaya, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Penguasaan terhadap isu-isu pendidikan,
baik secara internal maupun eksternal, perlu dibentuk oleh suatu keolompok analis
kebijakan pendiidkan yang memiliki latar belakang pendidikan secara interdisipliner.
Penguasaan teknologi dalam penelitian dan pengembangan serta isu-isu kebijakan
pendidikan tersebut harus senantiasa merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan.
Hal itu dilakukan agar mampu melahirkan berbagai gagasan yang berguna dalam upaya
menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun system pendidikan yang efisien,
bermutu, dan relevan dengan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
1. Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan
dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae (1976) analisis kebijakan adalah
sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan
menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam
rangka upaya memecahkan masalah publik (Suryadi, dan Tilaar,1994: 40). Lebih lanjut
Suryadi, dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau
prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap sesuatu dan untuk
pemecahan masalah kebijakan.
Definisi kerja analisis kebijakan menurut Dunn ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang
menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan
mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan
keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan (Suryadi, dan
Tilaar (1994: 42). Berdasakan definisi di atas ada empat hal yang terkandung dalam definisi
tersebut:
1. Sebagai ilmu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari suatu misi ilmu pengetahuan
yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu-ilmu sosial.
2. Menghasilkan dan mendayagunakan informasi, ialah suatu bagian dari kegiatan analisis
kebijakan yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pendayagunaan data agar menjadi masukan
yang berguna bagi para pembuat keputusan.
3. Menggunakan “metode inquiri” dan argumentasi berganda, ialah penggunaan jenis-
jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan seperti metode yang sifatnya deskriftif,
metode yang sifatnya preskriftif, metode yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat

kualitatif. Penggunaan metode tersebut sangat tergantung pada sifat isu kebijakan yang
sedang disoroti.
4. pengambilan keputusan yang bersifat politis, ialah suatu proses pendayagunaan
informasi didalam proses pembuatan kebijakan publik.
Sementara itu menurut Penelaahan Sektor Pendidikan (PSP: 1986) analisis kebijakan adalah
suatu proses yang dapat menghasilkan informasi teknis sebagai salah satu masukan bagi
perumusan beberapa alternatif kebijakan yang didukung oleh informasi teknis. Informasi
teknis itu merupakan suatu satuan pernyataan kebenaran induktif yang didukung oleh
kebenaran secara empiris sebagai hasil dari rangkaian analisis data.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan
adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data
sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam
pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah
kependidikan.
Analisis kebijakan tidak semata-mata melakakan analisis terhadap data dan informasi, akan
tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan,
mulai dari analisis terhadap masalahanya, pengumpulan iniformasi, analisis, penentuan
alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para
pembuat keputusan. Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis
kebijakan ini tidak dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan.
Jika rumusan kebijakan ini sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternatif, maka
alternatif kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi prosedur yang
dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional. Sedangkan terjadinya
kebijakan itu sendiri merupakan proses politik.
Pemisahan proses yang rasional dengan proses politik dalam pengambilan kebijakan kurang
menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam kenyataan, banyak
dijumpai bahwa proses yang rasional dalam analisis kebijakan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses politik itu sendiri. Proses yang rasional empiris dalam analisis
kebijakan tersebut sering digunakan sebagai alasan dasar dalam suatu perjuangan politik
dari salah satu kepentingan. Mungkin juga sebaliknya, proses politik merupakan salah satu
bentuk proses rasional karena politik berbicara mengenai kepentingan masyarakat banyak.
2. Pendidikan Tinggi
Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU. SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk
mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU. No. 2 tahun 1989, pasal 16,
ayat (1)
Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan
menegah di jalur pendidikan sekolah (PP. No. 30 Tahun 1990, pasal 1 Ayat 1)

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat
imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau
perbuatan mendidik.
Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan.
Dari pengertian di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan
pendapatnya, meliputi sebagai berikut:
1. Pengertian pendidikan menurut Prof. Dr. John Dewey
pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan,
pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses
pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan
kecakapan di dalam perkembangan seseorang.
2. Pengertian pendidikan menurut Prof. H. Mahmud Yunus
pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu
anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap
dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup
bahagia, serta seluruh apa yang dilakukanya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan
masyarakat.
3. Pengertian pendidikan menurut Prof. Herman H. Horn
Pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah
berkembang secara fisk dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti
termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manusia.
4. Pengertian pendidikan menurut M.J. Langeveld
Pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah setiap pergaulan yang terjadi antara
orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana
pekerjaan mendidik itu berlangsung.
B. Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan
Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya
meliputi dua bagian besar, yaitu pedekatan deskriptif dan pendekatan normatif ( Suryadi,
dan Tilaar, 1994: 46). Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang
digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun
terapan).
Selanjutnya Suryadi dan Tilaar, mengutip pendapat Cohn bahwa pendekatan deskriptif ialah
pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan yang
menyajikan suatu State of the Art atau keadaan apa adanya yang sedang diteliti dan perlu
diketahui oleh pemakai. Tujuan pendekatan deskriptif ialah mengemukakan penafsiran
yang benar secara ilmiah mengenai gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan
umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti. Dunn menambahkan satu
pendekatan lagi sejalan dengan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan evaluatif, yaitu

menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan
atau program.
Perbedaan kedua pendekatan tersebut, adalah terletak pada penggunaan kriteria.
Pendekatan deskriptif menekankan atau pendekatan positif dimaksudkan untuk
menerangkan suatu gejala dalam keadaan tiada kriterinya, sebaliknya pendekatan evaluatif
dimaksudkan untuk menerapkan kriteria atas terjadinya gejala tesebut. Contoh,
meningkatnya mutu pendidikan ialah suatu gejala yang dipersepsikan setelah diadakan
pengukuran, dalam kaitannya dengan riteria mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian pendekatan evaluatif menekankan pada pengukuran sedangkan
pendekatan deskriptif lebih menekankan pada penafisiran terjadinya gejala bersangkutan.
Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan perspektif merupakan upaya
dalam ilmu pemgetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat
digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini ialah
membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih
salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani
atau memecahkan masalah.
Analisis kebijakan pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial terapan juga
menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif
dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan. Tujuan
dari pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan pendidikan agar para pengambil
keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan.
Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mebantu para pemgambil keputusan dalam
bentuk pemikiran-pemikiran mengenai cara atau prosedur yang paling efisien dalam
memecahkan suatu masalah kebijakan publik.
Dalam analisis kebijakan, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk meyajikan informasi
yang diperlukan oleh para pemakai informasi, khususnya para pengambil keputusan,
sebagai bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan, baik berbentuk indikator
kualitatif atau indikator kualitatif agar para pengambil keputusan dapat membuat
kesimpulan sendiri tampa bantuan dari analisis kebijakan. Dari pemahaman itu diharapkan
para pengambil keputusan dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan keadaan dan
masalahnya itu sendiri. Bahkan dalam keadaan mendesak, biasanya para pemgambil
keputusan lebih tertarik dengan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari satuan-satuan
informasi daripada satuan informasinya itu sendiri.namun para analis kebijakan
menyediakan kedua-duanya, baik dalam bentuk sajian satuan-satuan informasi maupun
kesimpulannya.
Pendekatan normatif dalam analisis kebijakan dimaksudkan untuk membantu para
pengambil keputusan dalam meberikan gagasan hasil pemikirang agar para pengambil
keputusan tersebut dapat memecahkan suatu kebijakan. Informasi yang normative atau
preskritif ini biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data.
Informasi jenis ini dihasilkan dari metodologi yang sepenuhnya bersifat rasional yang sesuai,
baik dengan argumentasi teoritis maupun data dan informasi. Informasi yang bersifat
normatif ini oleh Penelaah Sektor Pedidikan dapat diperoleh dari Balitbang diknas, yang

disebut “informasi teknis” karena analisis data berdasarkan informasi yang berkaitan
derngfan suatu isu kebijakan yang sedang atau sedang disoroti. (Soetjipto, 1997: 22).
Pendekatan deskriptif dan normatif ini hanyalah merupakan sebagian dari proses analisis
kebijakan dalam dimensi rasional. Para ahli seperti Patton, dan Sawacki, 1986; Stokey dan
Zekhouser, 1985 menyatakan bahwa bahwa analisis kebijakan hanya meliputi dimensi
rasional. Dunn (1981) berpendapat bahwa analisis kebijakan meliputi seluruh dimensi
rasional maupun politik (Suryadi, dan Tilaar, 1994: 48). Namun, sepanjang analisis kebijakan
juga menggunakan pendekatan normatif maka keseluruhan aspek yang berkaitan dengan
pengambilan keputusan merupakan subyek yang perlu dipelajari dalam analisis kebijakan.
Sesuatu masalah kebijakan publik, seperti pendidikan dapat dipandang secara multi
disipliner, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu, proses
politik dari analisis kebijakan merupakan proses yang diteliti di dalam analisis kebijakan
pendidikan.
C. Paradigma Metodologis Analisis Kebijakan
Secara metodologis analisis kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tipologi yaitu
metodologi kualitatif dan kuantitatif. Menurut Suryadi, dan Tilaar (1994: 48) bahwa hampir
dapat dipastikan pendekatan dalam analisis kebijakan seluruhnya bersifat kualitatif, karena
analisis kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses pemahaman terhadap masalah
kebijakan sehingga dapat melahirkan suatu gagasan dan pemikiran mengenai cara-cara
pemecahannya. Masalah kebijakan itu bersifat kualitatif karena proses pemahaman analisis
kebijakan itu penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif.
Perbedaan wawasan diantara para analisis kebijakan tidak semata-mata tidak disebabkan
oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, tetapi cenderung lebih banyak diakibatkan oleh cara
pandang yang berlainan, atau sering disebut filsafat pemikiran berlainan (Suryadi, 1994).
Dengan demikian, perbedaan istilah kualitatif dan kuantitatif tidak hanya sekedar dalam hal
pendekatan dan teknik analisi, tetapi lebih dari itu, menyangkut perbedaan dalam filsafat
pemikiran atau ideologi pemikiran. Misalnya, perbedaannya terletak pada paradigma
empirisme yang menggunakan metodologi kuantitatif dengan cara-cara berpikir
konvesional dalam ilmu-ilmu sosial. Sebagai salah satu bentuk
dari analycentrism, paradigma empirisme mencoba melakukan koreksi terhadap cara-cara
berpikir konvesional dari ilmu-ilmu sosial yang bersifat kualitatif subyektif.
Metodologi kuantitatif pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari
paradigma empirisme, yang sering juga disebut “kuantitatif-empiris”. Pada dasarnya
metodologi kuantitif lebih tertarik pada pengukuran terhadap masalah kebijakan. Untuk
dapat melakukan pengukuran secara obyektif, terlebih dahulu dijabarkan beberapa
komponen masalah, indikator, dan variabel-variabelnya. Selanjutnya, setiap variabel
diberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda terhadap variabel yang sedang diukur.
Dengan simbol-simbol angka ini, teknik-teknik perhitungan secara kuantitatif-matematik
dapat dilakukan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum sebagai
parameter (Basuki, 2006) Tujuan utama metodologi kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu
masalah, tetapi menghasilkan suatu generaliasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan
kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah (kebijakan) yang
diperkirakan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu (Sugiono, 2005), yang

berkaitan dengan analisis kebijakan. Untuk dapat menghasilkan suatu generaliasi, analis
kebijakan tidak perlu melakukan pengukuran terhadap keadaan yang sebenarnya atau
populasi. Generaliasi dapat dihasilkan melalui metode perkiraan atau estimasi yang umum
berlaku dalam statistik induktif. Metode estimasi sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran
terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas yang disebut “sample” dalam penelitian
kuantitatif. Jadi yang diukur dalam penelitian sebenarnya adalah bagian kecil dari populasi
yang biasa disebut “data”. Data inilah sebagai contoh nyata dari kenyataan yang dapat
diprediksikan dengan menggunakan metodologi kuantitaif tertentu. Walaupun terdapat
perbedaan antara metodologi kuantitaif dengan kualitatif dalam analisis kebijakan
pendidikan, namun dalam kenyataannya kedua metodologi analisis kebijakan tersebut
sering digunakan. Memang pada awal perkembangannya, kedua metodologi tersebut
dibentuk secara terpisah oleh ideologi pemikiran yang berlainan, tetapi dalam
perkembangan selanjutnya pihak-pihak yang berpikir secara pragmatis cenderung tidak
menaruh perhatian terhadap perbedaan aliran pemikiran antara metodologi kualitatif dan
kuantitatif. Tetapi yang lebih penting, ialah tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai
suatu pemahaman terhadap masalah-masalah kebijakan publik.
Oleh karena itu perbedaan dalam metodologi kualitaif dan kuantitaif telah terjadi hanya
dalam teknik penelitian atau analisis dalam analisis kebijakan. Artinya beberapa masalah
kebijakan pendidikan mungkin dapat dipahami metodologi kuantitatif, khususnya masalah-
masalah yang bersifat makro dan umum. Akan tetapi, beberapa masalah kebijakan publik
mungkin tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan metodologi kuantitatif karena
sifatnya terlalu khusus dan unik. Dalam keadaan demikian, metodologi kualitatif mungkin
dapat dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan kebijakan publik secara kasus
perkasus karena permasalahan itu memerlukan pemecahan yang dilakukan secara kasus
perkasus pula.
D. Prosedur Analisis Kebijakan
Pembahasan tentang metodologi dalam analisis kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan
pembahasan mengenai subtansi pendidikan itu sendiri. Prosedur kerja atau metodologis
analisis kebijakan pendidikan dapat dikelompokan ke dalam tiga kategori besar.
Pertama,fungsi alokasi, yang menekankan fungsi analisis kebijakan dalam penentuan
agenda analisis kebijakan (agenda setting mechanism). Kedua, fungsi inquiri yang
menekankan pada fungsi analisis kebiajakan dalam dimensi rasional dalam rangka
menghasilkan informasi teknis yang berguna sebagai bahan masukan bagi proses
pembuatan keputusan pendidikan. Ketiga, fungsi komunikasi, yang menekankan cara-cara
atau prosedur yang efisien dalam rangka memasarkan hasil-hasil kebijakan sehingga
memiliki dampak yang berarti bagi proses pembuatan keputusan (Suryadi, dan Tilaar, 1994:
55). Ketiga fungsi tersebut merupakan suatu perangkat yang lengkap sehingga analisis
kebijakan tidak akan dapat mencapai sasaran jika salah satu fungsi atau lebih tidak
dilakukan.
a) Fungsi Alokasi
Salah satu fungsi penting yang perlu dimainkan oleh kegiatan analisis kebijakan ialah
mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri yang
didasarkan pada kajian terhadap isu-isu kebijakan pendidikan dalam tingkatan yang lebih
makro dan strategis. Untuk melaksanakan fungsi penting ini analisis kebijakan harus

mampu melibatkan dari dalam, atau paling tidak mempelajari tentang system dan proses
pembuatan kebiajakn negara, baik dalam tingkatan suprastruktur (politis) maupun dalam
tingkat sektoral (teknis).
Kajian makro tidak akan terlepas dari sistem-sistem lain yang menyangkut sistem ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankamnas. Kajian makro merupakan analisis hubungan
timbal balik antara sistem pendidikan dengan sistem yang lebih besar. Agar pendidikan
memiliki kesesuaian dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat, maka perlu diciptakan
suatu keadaan agar sistem pendidikan dapat berkembang secara seimbang dengan
perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar sistem lingkungannya.
Dari perkembangan-perkembangan tersebut, kajian interdisipliner perlu dilakukan dengan
jalan memetakan isu-isu kebijakan pendidikan berdasarkan tuntutan dari berbagai bidang
kehidupan diluar sistem pendidikan. Langka selanjutnya adalah, dialog kebijakan (policy
dialog) mengenai isu-isu yang benar-benar telah teruji secara rasional empiris tersebut
antara analisis kebijakan dengan pihak pembuat kebijakan. Dialog tersebut dimaksudkan
agar diperoleh maksud mengenai urutan prioritas itu sendiri berdasarkan pandangan para
pembuat keputusan. Maksudnya adalah untuk mempertemukan antar hasil penelitian
dengan pandangan dengan para pembuat keputusan mengenai isu kebijakan yang sedang
atau diperkirakan akan dihadapi. Dalam menentukan agenda penelitian yang tepat guna dan
waktu, analisis kebijakan harus mampu memilih berbagai isu kebijakan pendidikan dalam
beberapa tingkatan. Menurut Dunn, bahwa dalam melakukan isu kebijakan dikelompokan
ke dalam dua kategori besar, yaitu kebijakan stategis (strategis decision) dan kebijakan
taktis operasional (operasional tactical).
Dalam proses pembuatan keputusan di Indonesia, isu-isu pendidikan dapat dikelempokan
dalam tiga kategori, yaitu “isu strategis-politis, isu teknis, dan isu operasional”. (Suryadi, dan
Tilaar, 1994: 59). Isu “strategis-politis” bersifat sangat mendasar sehingga memiliki
pengaruh makro dan jangka panjang. (seperti RUU tentang sistem pendidikan). Ruang
lingkup isu-isu strategis-politis bersifat nasional dan lebih dirasakan oleh para pimpinan dan
para politikus. “Isu teknis” masih bersifat makro, tetapi lebih berkaitan dengan bentuk-
bentuk penerapannya dalam perencanaan dan pengelolaan suatu kebijakan yang telah
ditetapkan secara sektoral. Sedangkan “Isu operasional” berkaitan dengan masalah-masalah
yang dihadapi oleh para perencana, pengelola, dan para pengelola program pendidikan
sehari-hari dalam implementasi suatu kebijakan.
b) Fungsi Inquiri
Fungsi inquiri dapat dilakukan jika seluruh atau sebagian agenda penelitian dan
pengembangan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai hasil-hasilnya. Dalam fungsi inquiri
setiap topik penelitian yang ada merupakan komponen-komponen integral dari suatu isu
kebijakan yang strategis-politis sehingga hasil-hasil penelitian dan pengembangan juga akan
tersusun secara terorganisasi sesuai dengan isu-isu kebijakan strategis yang sedang disoroti.
1. Kajian Metodologi dan Substansi
Dalam melaksanakan fungsi inquiri, kegiatan analisis kebijakan melaksanakan kajian yang
bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Kajian tersebut

bisa berbentuk kajian metodologi dan bisa berbentuk kajian subtansi (Suryadi, dan Tilaar:
1994: 60).
a. “Kajian metodologi” dimaksudkan untuk memberi umpan balik bagi para peneliti agar
dicapai penyempurnaan metodologi dikemudian hari.
b. “Kajian substansi” dimaksudkan untuk memperoleh sintesis dari berbagai kelompok jenis
penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh usulan kebijakan
yang lebih realistis berkaitan dengan isu-isu kebijakan yang sudah diidentifikasikan
sebelumnya.
2. Argumentasi Kebijakan
Kajian substansi dimaksudkan untuk menguji apakah suatu gagasan cukup realistis. Untuk
memperoleh usulan kebijakan yang diuji kemungkinan penerapannya berdasarkan analisis
ekonomi, politik, sosiologis, dan administratif sehingga setiap gagasan pembaharuan benar-
benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi objektif yang ada.
1. Analisis ekonomi dimaksudkan untuk melihat apakah suatu gagasan kebijakan benar-
benar dapat diterapkan terutama jika dihubungkan dengan dukungan anggaran yang
tersedia dan kemungkinan kenaikan anggaran pendapatan negara masa depan.
2. Analisis politis, dimaksudkan untuk menguji suatu gagasan kebijakan apakah memiliki
dukungan secara politis (seperti RUU tentang sistem pendidikan nasional).
3. Analisis sosiokultural, dimaksudkan untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan
suatu kebijakan diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan
bermasyarakat.
4. Analisis administratif, merupakan suatu cara untuk menguji usulan gagasan kebijakan
berdasarkan pertimbangan apakah pertimbangan gagasan tersebut benar-benar dapat
dijabarkan menjadi kegiatan yang lebih operasional.
c) Fungsi Komunikasi
Fungsi komunikasi dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan telah menghasilkan berbagai
gagasan atau usulan kebijakan yang benar-benar realistis. Tugas analis kebijakan dalam hal
ini ialah menyampaikan alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua fihak yang
berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik megenai keabsahan gagasan-gagasan yang
diusulkan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pembuat keputusan, para perencana, para
pengelola, para peneliti dan pemikir, para pelaksana, serta masyarakat luas.
1. Komunikasi dengan para pembuat keputusan. Para pembuat keputusan adalah para
pimpinan atau eksekutif dalam satu organisasi (Salusu: 2004: 44). Hal ini bertujuan untuk
menyampaikan usul alternatif kebijakan kepada para pembuat keputusan sekaligus
meyakinkan mereka bahwa alternatif kebijakan tersebut cukup realistis.
2. Komunikasi dengan para perencana. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan mereka
bahwa alternatif kebijakan ini sudah diuji apakah realistis atau tidak.
3. Komunikasi dengan para pelaksana kebijakan agar pihak-pihak yang melaksanakan
setiap satuan kegiatan di lapangan, mengetahui tujuan utama dari yang mereka lakukan.

4. Komunikasi dengan masyarakat luas, dengan dasar pemikiran bahwa para pemimpin
bangsa sekaligus para pembuat keputusan adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat
luas.
E. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Tinggi
Program pembangunan pendidikan tinggi bertujuan, pertama meningkatkann pemerataan
dan perluasan akses bagi semua warga Negara melalui program-program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor, kedua meningkatknan mutu relevansi dan
daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja serta
pengembangan iptek untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, ketiga meningkatkan kinerja perguruan
tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom melalui Badan Hukum Perguruan
Tinggi (BHPT).
a. Pemerataan Dan Perluasan Akses
1. Pemberian bantuan pembiayaan untuk kelompok masyarakat miskin tetapi potensial
agar dapat belajar di perguruan tinggi.
2. Membangun kemitraan antara LPTK dengan sekolah, untuk memeperluas kapasitas
dalam menghasilkan guru yang dapat mencukupi.
3. Pengembangan pembelajaran jarak jauh (distance learning) di perguruan tinggi,
dengan proyek percontohan pada empat perguruan tinggi hingga tahun 2009 sekarang,
yaitu UI, UNRI, UNDANA, UNHAS. Deseminasi proyek ini akan dikembangkan pada UNLAM,
UNM, UNHALU, UNCEN.
4. Pemerataan perluasan akses pendidikan tinggi mentargetkan pencapaian jumlah
mahasiswa sebesar 4,5 juta tahun 2009, APK diharapkan dapat ditingkatkan dari 14.62%
pada tahun 2004 menjadi 18,00% pada tahun 2009 (Diknas, 2006).
b. Peningkatan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing
1. Peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat,
sesuai tridarma perguruan tinggi.
2. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran efektif dalam kelompok mata kuliah,
iman dan takwa serta akhlak mulia, iptek, estetka, serta kepribadian.
3. Pengembangan community college, model pendidikan kejuruan/vokasi yang fleksibel.
Penyediaan tenaga terampil untuk kebutuhan industri local, nasional dan multinasional,
serta pngembangan kewirausahaan.
4. Target-target ayang ingin dicapai dalam pelaksanaan program peningkatana mutu,
relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan jumlah program stusi di perguruan tinggi yang diakreditasi A dan B dari
1000 proGram studi pada tahun 2005 menjadi 3000 program studi pada tahun 2009. akan
dikembangkan pula program studi yang bertarap internasional.
2. Penignkatan efektifitas waktu studi sehinga kelulusan tepat waktu
3. Mengupayakan untuk mencapai ratio keluaran terhadap jumlah mahasiswa
(enrollment) secara keseluruhan menjadi 20%.
4. Lama waktu menunggu setelah lulus pada keahlian tertentu dapat dipersingkat 6
bulan, mencapai 40%.
5. Peningkatan kualitas daya saing di tingakt asia 4 perguruan tingi masuk 100 besar dan
500 besar perguruan tinggi dunia.

6. Peningkatan status perguruan tinggi negeri menjadi 50% yang berbadan humum tahun
2009, dan 40% pergruan tinggi swasta.
7. Penataan proporsi bidang ilmu IPA : IPS/Hunaniora yang pada tahun 2004 berbanding
sebagai 30 : 70, dupayakan untuk tahun 2009 menjadi (50 : 50). Untuk PTN dan (35:65)
untuk PTS.
8. Peningkatan kualifikasi dosen berpendidikan S2/S3 yang baru mencapai 54,55% untuk
PTN dan 34,50%, untuk PTS pada tahun 2004, menjadi 85% untuk PTN dan 55% untuk PTS
pada tahun 2009. Disamping itu jumlah guru besar yang baru mencapai 3% pada tahun
2004, diupayalan dapat mencapai 10% dari jumlah dosen yang ada pada PTN pada tahun
2009.
9. Pelatihan tenaga teknis di perguruan tingi pada jangka waktu 5 tahun kedepan
diupayakan mencpai 100 jenis pelatrihan fungsional, yang menjangkau 7.500 personil
pendidikan tinggi dengan rincian 70% dari PTN dan 30%dari PTS.
10. Pelaksanaan penelitian untuk 5 tahun kedepan mencapai 10% dari seluruh anggaran
ditjen Dikti.
11. ICT literacy (kemampuan akses, memanfaatkan dan menggunakan radio, televise,
computer dan internet) 80% untuk kalangan mahasiswa dan dosen.
12. Pembangunan dAn penambahaRUAN infrastruktuR pendidikan tinggi sehingga tercapai
pemenuhan criteria rastio tung kuliah 2m2 permahasiswa, ratio ruang laboratorium 9
m2 permahasiswa, ruang dosen 9 m2 per dosen.
13. Peningkatan kapasiatas dan efektifitas layanan perpustakaan mencapai 80% dari mata
kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi, dan layanan kepustakaan mencapai 40 jam per
minggu. (Diknas: 2006).
c. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan public
Program peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public akan dilaksanakan
melalui penyusunan perangkat hukum operasional dalam pengembangan perguruan tinggi
untuk mencapai status BHPT, sebagai perguruan tinggi otonom dan akuntabel, serta
bersifat nirlaba. Ditargetkan sebanyak 50% PTN dan 40% PTS akan berstatus BHPT pada
tahun 2009. penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu mengembangkan vitalisasi internal
audit. Salah satu manfaat yang akan diperoleh dengan model BHPT adalah terbangunnya
kelembagaan yang lebih kondusif untuk menciptakan keterbukaan pengelolaan, sehingga
manjadi lebih transparan dan akuntabel. Kondisi ini akan mendorong peningkatan partisiasi
melalui pembiyaan, control dan pengelolaan. Peningakatan kapasitas satuan perguruan
tinggi dilakukan melalui berbagai program hibah kompetisi, program kemitraan, hibah
penelitian, P3AI. Peningkatan kapasitas pengelolaan akan ditunjang dengan penerapan ICT.
Berdasarkan kebijakan pokok pembangunan pendidikan di atas maka dapat dikatakan
bahwa perguruan tingi ke depan memiliki tantangan yang semakin berat. Terutama dalam
peningkatan kualitas serta relevansi dengan kebutuhan lapangan kerja. Pembangunan
bidang pendidikan tinggi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang
standarisasi nasional pendidikan memiliki sejumlah indicator yang harus dipenuhi jika tidak
ingin perguruan tinggi tersebut itu ditinggalkan. Standar tersebut meliputi, standard isi,
standar proses, standar keompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana, standar pengelolaan, serta standar penilaian pendidikan Pendidikan tinggi
perlu melakukan reformasi manejmen agar dapat bersaing dengan perguruan tingi lain yang
lebih maju. STAIN Kendari sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam perlu

melakukan reformasi manajemen untuk meningkatkan mutu dan kulaitas kelembagaan agar
berdaya saing global. Peningkatan status menjadi Institut/Universitas merupakan satu
alternative tersebut, jika tidak akan mengalami ketinggalan, bahkan likuidasi atau marjer
dengan perguruan tinggi lain.
Beberapa contoh analisis kebijakan dalam bidang pendidikan nasional yang telah
dirumuskan dalan rencana strategis pembangunan bidang pendidikan nasional tahun 2005-
2009. dan tahun 2010-2025. Kebijakan strategis pengembangan bidang pendidikan nasional
2005-2009 dengan tema “Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi”. Tema ini melahirkan
tiga kebijakan utama dalam pengembangan pendidikan nasional yaitu. (1) Pemerataan dan
perluasan akses pendidikan, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) serta
penguatan pengelolaan, akuntabilitas dan pencitraan publik (Depdiknas, 2006: 9).
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha menghasilkan
dan mendayagunakan informasi dengan metode tertentu, sesuai kebijakan yang disoroti,
dan berhubungan dengan pengambilan keputusan politik dalam proses pembuatan
keputusan publik.
2. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada
pendidikan menegah di jalur pendidikan sekolah
3. Metodologi analisis kebijakan pendidikan terdiri atas dua bagian, yaitu metodologi
kualitatif dan kuantitatif.
4. Prosedur analisis kebijakan dikelompokan ketiga kategori besar, yaitu fungsi lokasi,
fungsi inquiri, fungsi komunikasi. Ketiga fungsi tersebut merupakan perangkat yang tidak
dapat terpisahkan guna mencapai sasaran yang diinginkan.
5. Kebijakan strategis dalam pengembangan pendidikan nasional kaitannya dengan
analisis kebijakan pendidikan saat ini terfokus pada tiga persoalan pokok, yaitu (1)
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya
saing, (3) penguatan pengelolaan, akuntabilitas, dan pencitraan public.
B. Saran
Undang -Undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan tentunya
menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya menjadi
indikator bahwa masyarakat saat ini cenderung lebih dinamis karena lebih terbuka

menerima perbedaan. Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pendidikan
banyak mengalami problematika yang harus di cari jawabannya secara proporsional
sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah baru.
DAFTAR PUSAKA
Basuki, Sulistiyo, 2006, Metode Penelitian, Jakarta, Wedatama Widya Sastra.
Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Ringkasan Eksekutif Renstra, Menuju
Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 20025, Versi Revisi, Jakarta. Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Rencanan Strategis Pendidikan Nasional tahun
2005-2009, Jakarta, Depdiknas
Salusu, 2004, Pengambilan Keputusan Stratejik, Untuk Organisasi Publik dan
Nonprofit, Jakart: Gramedia.
Sekretarian Jenderal, Departemen Agama RI, 2007, Teknik Penyusunan Perencanaan Kinerja
Di Lingkungan Depag, Jakarta.
_______, 2007, Teknik Pengukuran Kinerja di Lingkungan Deparetemen Agama, Depag,
Jakarta.
_______, 2007, Akuntabilitas dan Good Governance, Depag, Jakarta,
_______, 2007, Teknik Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen
Agama, Depag, Jakarta.
Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, 1994, Analisis Kebijakan Pendidikan , Sebuah
Pengantar, Bandung: Rosdakarya.
Sulistiyo- Basuki, 2006, Metode Penelitian, Jakarta, Wedatama Widya Sastra.
Sugiono, 2005, Metododlogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B, Jakarta, Al Fabeta.
Soetjipto, 1997, Analisis Kebijakan Pendidikan Pendidikan, Suatu Pengantar, Jakarta:
Depdikbud.
Tilaar, 1998, Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan, Bandung:
Remaja Rosdakarya.

CONTOH KASUS
Kasus pendidikan
1. 1. Berita Miris di Hari Pendidikan Nasional Oleh: Suharli Macazzart Beberapa hari ini kita
dikejutkan dengan berbagai berita yang menimpa anak-anak di negeri kita, Indonesia. Di tempat
buah hati kita dititpkan dan dididik yaitu sekolah. Terungkapnya kasus asusila anak di sebuah TK
internasional di Jakarta telah menyita perhatian publik. Bahkan tidak kurang dari 3 negara
Australia, Amerika dan Inggris membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Sampai Aris
Meredeka Sirait selaku ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dengan miris
menyataan bahwa tahun 2013-2014 sebagai tahun kritis buat anak. Tidak jauh dari TK
Internasional di Jakarta, ada berita mencengangkan lainnya. Seorang anak kelas 5 SD meninggal
setelah dianiaya oleh kakak kelasnya yang baru duduk di kelas 6 SD. Penyebabnyapun hal yang
sepele, yakni karena si korban menyenggol pelaku sehingga jajanan pelaku jatuh. Walau si
korban sudah meminta maaf, pelaku dengan tega memukul korban di beberapa bagian tubuh
hingga menyebabkan korban luka dalam dan menghembuskan nafas terakhirnya beberapa hari
kemudian. Dua kasus diatas mewarnai jagad berita negeri kita, terutama di bidang pendidikan
melihat tempat terjadinya adalah di sekolah. Sekolah yang diharapkan menjadi tempat yang
aman bagi anak berubah menjadi tempat yang berbahaya dan tidak aman lagi. Kedua kasus ini
menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pendidikan baik swasta maupun pemerintah.
Hal ini memunculkan pertanyaan, apa yang salah dalam sistem pendidikan serta lembaga
pendidikan di Indonesia? Mungkin kedua kasus diatas hanya mewakili carut marutnya
pendidikan di negeri ini. Belum lagi permasalahan UN (Ujian Nasional) yang sampai sekarang ini
masih menimbulkan polemik tersendiri, seperti perihal jual-beli lembar jawaban serta
pelaksanaannya. Analisa sederhana penulis dari dua kasus diatas menempatkan kebebasan
informasi berada di urutan pertama penyebab terjadinya hal seperti itu. Keseringan menonton
video porno, merupakan salah satu alasan kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah
yang bahkan juga terjadi di sekolah. Dengan mudah serta seringnya mengakses gambar bahkan

Sistem Informasi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (8)

Similar to Sistem Informasi

Similar to Sistem Informasi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Sistem Informasi