Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai pembiayaan pembangunan Kota Surabaya berdasarkan data APBD dari tahun 2007 hingga 2013. Terdapat peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Belanja daerah mengalami fluktuasi dan mencakup belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil ke daerah lain.

1. 26
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
BAB IV
ANALISIS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
4.1 APBD Kota Surabaya Time Series
Proses menganalisa pembiayaan pembangunan suatu kota/daerah diperlukan data keuangan (APBD) beberapa periode tahun anggaran. Hal ini dikarenakan agar dapat melihat perkembangan kemampuan pembiayaan pembangunan suatu kota/daerah. Berikut ini adalah data APBD Kota Surabaya selama Tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2013.
Tabel IV.1
APBD Kota Surabaya 2007 - 2013 URAIAN Jumlah (.000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pendapatan Daerah 1,861,925,179 2,318,763,000 2,675,380,000 3,044,125,000 3,159,063,110 3,700,049,796 5,255,244,153 Pendapatan Asli Daerah
1,861,925,179
729,213,000
809,796,600
908,608,000
1,288,316,279
1,443,395,291
2,657,109,226 Hasil Pajak Daerah 340,834,000 397,990,000 442,852,000 525,403,000 989,127,001 1,118,949,065 2,118,292,666 Hasil Retribusi Daerah
176,786,000
169,558,000
164,248,000
183,312,000
180,396,061
181,771,585
235,196,802 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 38,386,000 42,520,000 43,325,000 63,305,000 75,961,693 82,515,616 111,966,678 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
51,643,000
119,145,000
159,371,000
136,627,000
42,831,578
60,159,025
191,653,080 Dana Perimbangan 1,034,428,094 1,289,212,000 1,448,260,000 1,445,514,000 963,419,947 1,411,313,958 1,567,049,863 Bagi Hasil Pajak
527,147,000
563,353,000
651,459,000
726,560,000
225,590,331
288,656,055
331,088,473 Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber daya Alam 0 4,193,000 2,299,000 6,536,000 8,692,232 7,804,815 7,754,943 Dana Alokasi Umum
639,590,000
713,590,000
765,886,000
625,532,000
697,262,759
1,601,625,528
1,160,025,693,000 Dana Alokasi Khusus 7,409,000 8,075,000 26,617,000 59,886,000 49,874,625 53,227,560 68,180,790,000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
244,013,460
300,338,000
417,325,000
689,963,000
907,326,884
845,340,547
1,031,085,063 Pembiayaan Daerah 663,837,423 838,162,000 1,290,518,000 1,579,082,000 508,139,877 572,420,718 805,419,392 JUMLAH/TOTAL
2,525,762,602
3,156,925,000
3,965,898,000
4,623,207,000
3,667,202,987
4,272,470,514
6,060,663,545 Belanja Daerah Belanja Tidak
607,340,000
793,395,000
1,049,753,000
1,483,722,00
1,446,358,681
1,711,631,684
2,063,247,100

2. 27
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
URAIAN Jumlah (.000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Langsung
0 Belanja Pegawai 659,199,307,498 699,384,000 802,603,000 1,483,722,000 1,116,866,685 1,418,576,600 1,758,471,048 Belanja Bunga
12,490,754,000
6,291,000
6,287,000
3,621,000
2,903,308
5,425,660
1,226,354 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Hibah
0
86,599,000
240,862,000
314,281,000
325,744,077
284,529,421
284,910,615 Belanja Bantuan Sosial 43,575,313,574 0 0 0 687,913 644,213 1,651,000 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./ Kota dan Pemerintahan Desa
1,800,000,000
1,121,000,000
0
0
0
1,200,000
5,088,082 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./ Kota dan Pemerintahan Desa 0 0 0 0 0 1,255,787 1,900,000 Belanja Tak Terduga
30,025,502,165
0
0
0
156,768
0
10,000,000 Belanja Langsung 949,132,000 423,156,000 689,804,000 834,122,000 1,354,535,224 2,266,653,854 3,892,080,447 Belanja Pegawai
256,645,707
60,955,000
73,657,000
130,259,000
206,933,125
174,451,626
450,351,680 Belanja Barang dan Jasa 775,236,540 25,523,000 84,642,000 70,440,000 839.196,227 977,174,061 1,694,372,007 Belanja Modal
727,778,192
336,678,000
531,405,000
642,243,000
308,406,872
1,115,028,167
1,747,356,759 Pembiayaan Daerah 19,011,285 10,961,000 10,961,000 11,000,000 866,309,082 294,184,976 18,982,907 JUMLAH/TOTAL
1,575,483,285
1,227,512,000
1,750,518,000
2,328,844,000
3,667,202,987
4,272,470,514
5,974,310,454
Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kota Surabaya

3. 28
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
4.2 Analisis Pendapatan
Analisis pendapatan Kota Surabaya akan membahas mengenai pendapatan berdasarkan struktur pendapatan. Berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing struktur pada pendapatan daerah Kota Surabaya. Pendapatan daerah Kota Surabaya terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan yang sah. Berdasarkan hasil analisis, jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Berikut ini adalah grafik perkembangan pendapatan asli daerah Kota Surabaya selama 6 tahun anggaran.
Unsur yang menyusun pendapatan asli daerah pada pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Berikut ini adalah perkembangan hasil pajak daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2013.
Rp0
Rp1.000.000.000
Rp2.000.000.000
Rp3.000.000.000
Rp4.000.000.000
Rp5.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp7.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran Belanja
Anggaran Pendapatan
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Gambar 4.2
Grafik Pertumbuhan PAD Kota Surabaya
Tahun 2007-2013 (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Gambar 4.1
Grafik Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun 2007-2013 (.000)

4. 29
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa hasil retribusi dan pajak Kota Surabaya selama tahun 2007-2013 terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan pajak seperti peningkatan pada pajak reklame seperti yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Suhartoyo bahwa Pemkot Kota Surabaya terus meningkatkan pendapatan pajak reklame melalui optimalisasi semua reklame-reklame baik yag berukuran kecil, reklame pada pertokoan dan reklame besar (Antara Jatim). Unsur yang menyusun struktur pendapatan asli daerah setelah pajak dan retribusi adalah hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut adalah pertumbuhan selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2013
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hasil Pajak Daerah
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hasil Retribusi Daerah
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.3
Perkembangan Hasil Pajak Daerah Kota Surabaya (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.4
Perkembangan Hasil Retribusi Daerah Kota Surabaya (.000)

5. 30
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Setelah PAD, unsur lain yang menyusun pendapatan daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, bagi hasil pajak, dan Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber daya Alam. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan dana perimbangan Kota Surabaya selama tahun anggaran 2007-2013.
Unsur terakhir yang menyusun pendapatan daerah adalah lain – lain pendapatan yang sah. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan pendapatan lain yang sah Kota Surabaya selama 7 tahun anggaran;
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hasil Perusahaan Milik Daerah
& Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dana Perimbangan
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.5
Perkembangan Hasil Perusahaan Milik Daerah & Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain lain PAD yang Sah Kota Surabaya (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.6
Perkembangan Dana Perimbangan Kota Surabaya (.000)

6. 31
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
4.3 Analisis Belanja
Pembiayaan belanja Kota Surabaya merupakan pembiayaan belanja di tingkatan daerah yang telah memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Seperti yang telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri. Berdasarkan PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah yang diatur dalam peraturan menteri tersebut meliputi belanja menurut urusan pemerintah, belanja menurut fungsi, dan belanja menurut program dan kegiatan. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berikut adalah penjelasan mengenai anggaran belanja Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga 2013.
4.3.1 Analisis Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya
Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan pada prov/kab/kota dan pemerintahan desa, belanja tak terduga, belanja tidak langsung lainnya. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai yang merupakan salahsatu belanja tidak langsung Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga 2013 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung pegawai sebesar Rp 659.199.308,-. Kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, yaitu meningkat menjadi Rp 699.384.000,- pada tahun 2008 dan Rp 802.603.000,- pada tahun 2009. Tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu menjadi 1.483.722.000,- dan
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Lain-lain Pendapatan
yang Sah
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.7
Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Surabaya Kota Surabaya (.000)

7. 32
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
mengalami penurunan kembali di tahun 2011 menjadi sebesar Rp 1.116.866.685,-. Pada tahun 2012 biaya belanja pegawai meningkat kembali menjadi 1.418.576.6000,- dan tertinggi di tahun 2013 sebesar Rp 1.758.471.048,-.
b. Belanja Bunga
Biaya belanja tidak langsung untuk keperluan belanja bunga Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga tahun 2013 secara umum terus mengalami penurunan kecuali di tahun 2012 sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 biaya belanja bunga yang dikeluarkan Kota Surabaya sebesar Rp 12.490.754,-. Tahun 2008 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi sebesar Rp 6.291.000,-. Kondisi penurunan biaya belanja bunga ini terus berlanjut hingga tahun 2009 yaitu sebesar Rp 6.287.000,-. Biaya belanja bunga kembali mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 3.621.000,- dan mengalami penurunan kembali menjadi Rp 2.903.308,- pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terdapat peningkatan drastis biaya belanja bunga menjadi sebesar Rp 5.425.660,- dan menurun drastis pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1.226.354,-.
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Pegawai
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.8
Grafik Perkembangan Belanja Pegawai Kota Surabaya Tahun 2007- 2013 (.000)

8. 33
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
c. Belanja Subsidi
Biaya belanja subsidi yang dikeluarkan Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga 2013 sebesar Rp 0,-. Hal ini berarti dalam jangka waktu 2007 hingga 2013 tersebut tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk belanja subsidi.
d. Belanja Hibah
Biaya belanja hibah Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga 2013 terus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dimulai dari tahun 2007, dimana pada tahun ini tidak terdapat biaya untuk belanja hibah atau besar biaya yang dikeluarkan sama dengan Rp 0,-. Kemudian pada tahun 2008 biaya yang dikeluarkan untuk belanja hibah ini sebesar Rp 86.599.000,-. Pada tahun berikutnya biaya belanja hibah ini terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 240.862.000,- pada tahun 2009 dan
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bunga
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Subsidi
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.9
Grafik Perkembangan Belanja Bunga Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.10
Grafik Perkembangan Belanja Subsidi Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

9. 34
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
menjadi Rp 314.281.000,- pada tahun 2010. Peningkatan biaya belanja hibah juga terjadi pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 325.744.077,-. Penurunan biaya belanja hibah kembali terjadi pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 284.529.421,- dan sebesar Rp 284.910.615,- pada tahun 2013.
e. Belanja Bantuan Sosial
Biaya belanja bantuan sosial Kota Surabaya pada tahun 2007 sebesar Rp 43.575.314,-. Kemudian pada tiga tahun berikutnya yaitu tahun 2008, 2009 dan 2010 tidak ada biaya yang yang dikeluarkan untuk keperluan. Pada tahun 2011 kembali terdapat biaya yang dikeluarkan unutk keperluan belanja bantuan sosial sebesar Rp 687.913,- dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 terjadi sedikit penurunan untuk biaya belanja bantuan menjadi sebesar Rp 644.213,-. Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan biaya belanja bantuan sosial Kota Surabaya menjadi sebesar Rp 1.651.000,-.
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Hibah
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bantuan Sosial
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.11
Grafik Perkembangan Belanja Hibah Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.12
Grafik Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

10. 35
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa
Biaya belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Kota Surabaya tahun 2007-2013 memiliki fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 biaya belanja bagi hasil ini sebesar Rp 1.800.000,- dan pada tahun 2008 terdapat penurunan biaya belanja menjadi sebesar Rp 1.121.000,-. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun 2009, 2010, dan 2011 biaya untuk keperluan belanja bagi hasil ini justru tidak ada atau sebesar Rp 0,-. Pada tahun 2012, kembali terdapat biaya belanja bagi hasil yang jumlahnya sebesar Rp 1.200.000,- dan terus meningkat drastis pada tahun 2013 mencapai Rp 5.088.082,-.
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa
Biaya belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Pemerintah Desa di Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga 2011 tidak ada atau berjumlah Rp 0,-. Kemudian pada tahun 2012 barulah terdapat biaya yang digunakan untuk keperluan belanja bantuan keuangan ini sebesar Rp 1.255.787 dan mengalami peningkatkan pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1.900.000,-.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kab./Kota dan
Pemerintahan Desa
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.13
Grafik Perkembangan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

11. 36
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
h. Belanja Tak Terduga
Biaya belanja tak terduga di Kota Surabaya sepanjang tahun 2007 hingga 2013 pun mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan biaya belanja tak terduga ini hanya terdapat pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 30.025.503, tahun 2011 sebesar Rp 156.768,- dan meningkat di tahun 2013 menjadi Rp 10.000.o00. Sementara pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2012 tidak terdapat biaya untuk keperluan belanja tak terduga ini atau sebesar Rp 0,-.
i. Belanja Tidak Langsung Lainnya
Biaya belanja tidak langsung lainnya merupaka biaya belanja yang dikeluar selain untuk biaya yang telah dijelaskan sebelumnya. Selama dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2008, biaya belanja tidak langsung lainnya ini terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, untuk biaya belanja tidak
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kab./Kota
dan Pemerintahan
Desa
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Tak
Terduga
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.14
Grafik Perkembangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa Kota Surabaya Tahun 2007-2013
(.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.15
Grafik Perkembangan Belanja Tak Terduga Kota Surabaya Tahun 2007- 2013 (.000)

12. 37
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
langsung lainnya di Kota Surabya ini sebesar Rp 607.340.000,-. Kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 793.395.000,- pada tahun 2008. Terjadi kenaikan biaya belanja yang cukup signifikan pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 1.049.753.000,-. Selanjutnya pada tahun 2010, biaya belanja semakin meningkat menjadi Rp 1.483.722.000,- dan begitu pula di tahun 2011 biaya belanja menjadi Rp 1.446.358.681,-. Tahun 2012 biaya belanja tidak terduga terus meningkat mencapai Rp 1.711.631.684,- dan peningkatan juga terus terjadi hingga ditahun 2013 biaya belanja tak terduga Kota Surabaya mencapai Rp 2.063.247.100,-.
4.3.2 Analisis Belanja Langsung Kota Surabaya
Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
a. Belanja Pegawai
Biaya belanja pegawai Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga 2013 terus mengalami perubahan, baik kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pegawai sebesar Rp 256.645.707,-. Terjadi penurunanan yang cukup drastis untuk biaya belanja pegawai pada tahun 2008 yaitu menjadi sebesar Rp 60.955.000,-. Kemudian pada tahun 2009, biaya belanja pegawai kembali naik menjadi Rp 73.657.000,-. Kenaikan biaya belanja ini terus terjadi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2010 dan 2011, dimana biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pegawai secara berturut-turut adalah Rp 130.259.000,- dan Rp 206.933.125,-. Tahun 2012, biaya belanja mengalami penurunan menjasi sebesar Rp 174.451.626,- dan kembali naik drastis menjadi Rp 450.351.680,- pada tahun 2013.
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Tidak
Langsung lainnya
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.16
Grafik Perkembangan Belanja Tidak Langsung Lainnya Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

13. 38
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
b. Belanja Barang dan Jasa
Biaya belanja barang dan jasa Kota Surabaya sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2013 dapat dikatakan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007, biaya belanja barang dan jasa sebesar Rp 775.236.540,- dan mengalami penurunan yang sangat drastir pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 25.523.000,-. Kemudian pada tahun berikutnya biaya kembali sedikit meningkat menjadi sebesar Rp 84.642.000,- untuk tahun 2009. Pada tahun 2010, terjadi penurunan biaya belanja menjadi sebesar Rp 70.440.000,- dan kembali terjadi kenaikan cukup drastis pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 839.196.227,-. Biaya belanja ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu biaya belanja menjadi Rp 977.174.061,- dan mengalami kenaikan drastis pada tahun 2013 yang mencapai Rp 1.694.372.007,-.
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Pegawai
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Barang dan Jasa
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.17
Grafik Perkembangan Belanja Pegawai Kota Surabaya Tahun 2007- 2013 (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.18
Grafik Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Kota Surabaya Tahun 2007- 2013 (.000)

14. 39
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
c. Belanja Modal
Biaya belanja modal yang dikeluarkan Kota Surabaya dalam jangka waktu tahun 2007 hingga tahun 2013 memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, biaya belanja modal yang dikeluarkan sebesar Rp 727.778.192,-. Kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan sekitar separuh dari biaya tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 336.678.000,-. Biaya belanja modal kembali naik pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 531.405.000,-. Peningkatan biaya belanja modal juga terjadi pada tahun 2010 yang dengan jumlah Rp 642.243.000,-. Namun pada tahun 2011, kembali terdapat penurunan terhadap biaya belanja modal menjadi sebesar Rp 308.406.872,-. Peningkatan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2012 dan 2013, dimana biaya belanja modal meningkat secar berturut-turut menjadi Rp 1.115.028.167,- dan Rp 1.747.356.759,-.
d. Belanja Langsung Lainnya
Secara umum, biaya belanja langsung lainnya di Kota Surabaya terus menaglami peningkatan dalam durasi tahun 2007 hingga 2013. Kecuali pada penurunan biaya yang hanya terjadi di tahun 2008. Pada tahun 2007, biaya yang yang dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung linnya ini adalah sebesar Rp 949.132.000,-. Lalu di tahun 2008 mengalami penurunan biaya belanja langsung menjadi Rp 423.156.000,-. Biaya belanja langsung kembali mengalami peningktan pada tahun 2009 yaitu menjadi sebesar Rp 689.804.000,-. Pada tahun 2010, biaya terus meningkat menjadi sebesar Rp 834.122.000,- dan demikian pula ditahun 2011 dimana biaya belanja langsung lainnya meningkat menjadi Rp 1.354.535.224,-. Peningkatan biaya belanja langsung lainnya ini terus terjadi hingga tahun 2012 dan 2013 yang jumlah cukup drastis yaitu menjadi sebesar Rp 2.266.653.854,- pada tahun 2012 dan Rp 3.892.080.447 pada tahun 2013.
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Modal
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.19
Grafik Perkembangan Belanja Modal Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

15. 40
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
4.3.3 Analisis Belanja Kota Surabaya Tahun 2007-2013
a. Tahun 2007
Kota Surabaya pada tahun 2007 mengeluarkan dana sebesar Rp 4.063.223.318,- untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.354.430.879,- untuk belanja tidak langsung. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung sebesar Rp 2.708.792.439,-. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja langsung lebih besar dengan persentase 67 % dibandingkan dengan biaya belanja tidak langsung yang memiliki persentase 33 %. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung ini cukup signifikan, dimana jumlah biaya belanja langsung mencapai lebih dari setengah dari total biaya belanja Kota Surabaya di tahun 2007.
b. Tahun 2008
Pada tahun 2008, Kota Surabaya mengeluarkan biaya total belanja daerah sebesar Rp 2.433.102.000,-. Terdapat penurunan hampir separuh dari total dana yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja tidak langsung sebesar Rp
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Langsung lainnya
33%
67%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.20
Grafik Perkembangan Belanja Langsung Lainnya Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.21
Grafik Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2007

16. 41
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
1.586.790.000,-. Sedangkan biaya sebesar Rp 846.312.000,- dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung. Berbeda dengan tahun sebelumnya, keperluan belanja tidak langsung di tahun 2008 ini justru lebih besar dengan persentase 65 % dibandingkan dengan biaya belanja langsung yang memiliki persentase 35 %. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2008 ini cukup signifikan, dimana jumlah biaya belanja tidak langsung mencapai lebih dari setengah dari total yang dikeluarkan untuk keperluan biaya belanja Kota Surabaya.
c. Tahun 2009
Pada tahun 2009, Kota Surabaya mengeluarkan dana sebesar Rp 3.479.013.000,- untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun ini terdapat peningkatan dari total dana yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pada tahun sebelumnya.Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 2.099.505.000,- untuk belanja tidak langsung. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung sebesar Rp 1.379.508.000,-. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja tidak langsung lebih besar dengan persentase 60 % dibandingkan dengan biaya belanja langsung yang memiliki persentase 40%. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung ini tidak begitu signifikan, dimana jumlah biaya belanja langsung menurun dan terjadi kenaikan untuk biaya belanja tidak langsung jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
65%
35%
Belanja Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
60%
40%
Belanja Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.23
Grafik Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2009
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.22
Grafik Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2008

17. 42
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
d. Tahun 2010
Pada tahun 2010, Kota Surabaya mengeluarkan dana sebesar Rp 4.962.410.000,- untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun ini terdapat peningkatan dari total dana yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pada tahun sebelumnya.Total biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3.285.346.000,-. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung sebesar Rp 1.677.064.000,-. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja tidak langsung lebih besar dengan persentase 66 % dibandingkan dengan biaya belanja langsung yang memiliki persentase 34%. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung ini cukup signifikan, dimana jumlah biaya belanja tidak langsung mencapai lebih dari setengah dari total yang dikeluarkan untuk keperluan biaya belanja Kota Surabaya.
e. Tahun 2011
Jumlah biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya pada tahun 2011 ini untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp 4.762.592.653,-. Pada tahun ini terdapat penurunan dari total dana yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pada tahun sebelumnya.Total biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2.892.717.432,-. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung sebesar Rp 2709071448,-. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja tidak langsung lebih besar dengan persentase 52 % dibandingkan dengan biaya belanja langsung yang memiliki persentase 48%. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung ini hamper seimbang.
66%
34%
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.24
Grafik Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2010

18. 43
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
f. Tahun 2012
Pada tahun 2012, jumlah biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp 7.956.571.073,-. Pada tahun ini terdapat kenaikan yang hampir dari separuh dari total dana yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pada tahun sebelumnya.Total biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3.423.263.365,-. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung sebesar Rp 4.533.307.708,-. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja tidak langsung lebih kecil dengan persentase hanya 43 % dibandingkan dengan biaya belanja langsung yang memiliki persentase mencapai 53 %. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung ini cukup signifikan, dimana jumlah biaya belanja tidak langsung menurun dan terjadi kenaikan untuk biaya belanja langsung jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. 2013
Pada tahun 2013, jumlah biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp 11.910.655.092,-. Pada tahun ini terdapat kenaikan yang
52%
48%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
43%
57%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.25
Grafik Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2011
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.26
Grafik Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2012

19. 44
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
cukup signifikan dari total dana yang dikeluarkan untuk keperluan belanja pada tahun sebelumnya.Total biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 4.126.494.199,-. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung sebesar Rp 7.784.160.893,-. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui biaya yang dikeluarkan Kota Surabaya untuk keperluan belanja tidak langsung lebih kecil dengan persentase hanya 35 % dibandingkan dengan biaya belanja langsung yang memiliki persentase mencapai 65 %. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung ini cukup signifikan, dimana jumlah biaya belanja tidak langsung menurun dan terjadi kenaikan untuk biaya belanja langsung jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4.3.4 Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Surabaya Tahun 2007 – 2013
Jika dibandingkan antara belanja tidak langsung dan langsung Kota Surabaya, sepanjang tahun 2007 hingga 2013 dapat diketahui bahwa biaya belanja langsung memiliki fluktuasi jumlah biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan biaya belanja langsung. Pada tahun 2007, biaya belanja langsung memiliki jumlah yang lebih dibandingkan dengan biaya belanja tidak langsung. Namun terjadi penurunan yang sangat drastir untuk belanja langsung pada tahun 2008 dan peningkata yang terjadi pada tahun 2009, dan 2010 tidaklah begitu signifikan. Barulah pada tahun 2011 hingga 2013 terjadi peningkatan biaya belanja langsung yang sangat drastis. Hal berbeda terjadi pada biaya belanja tidak langsung Kota Surabaya, dimana pembiayaan belanja ini terus meningkat dengan stabil dan tidak begitu signifikan hingga tahun 2010. Terjadi penurunan pembiayaan belanja tidak langsung pada tahun 2011, namun pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 dan 2013 biaya belanja tidak langsung kembali mengalami peningkatan yang cukup stabil.
35%
65%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.27
Grafik Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2013

20. 45
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
4.4 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Analisis kemampuan keuangan daerah merupakan analisis yang digunakan untuk menilai atau membandingkan kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Kriteria penting untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus kebutuhan daerahnya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan, dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan menghidupkan daerahnya sendiri.
Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Terdapat beberapa teknik analisis/rumus yang dapat digunakan untuk menghitung analisis kemampuan daerah. Dari teknik tersebut maka dapat dicari perbandingan antara PAD dan total belanja daerah, belanja tidak langsung, dan belanja langsung, serta Bagi hasil terhadap total belanja daerah, belanja tidak langsung, dan belanja langsung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
a. Perbandingan PAD terhadap Total Belanja Daerah.
0
1000000000
2000000000
3000000000
4000000000
5000000000
6000000000
7000000000
8000000000
9000000000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.28
Grafik Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

21. 46
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
b. Perbandingan PAD terhadap Total Belanja Langsung.
c. Perbandingan PAD terhadap Total Belanja Tidak Langsung.
d. Perbandingan PAD dan Bagi Hasil terhadap Total Belanja Daerah.
e. Perbandingan PAD dan Bagi Hasil terhadap Total Belanja Langsung.
f. Perbandingan PAD dan Bagi Hasil terhadap Total Belanja Tidak Langsung
Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus di atas maka di dapat persentase perbandingan antara masing – masing sektor untuk dilihat pola hubungan tingkat kemampuan keuangan daerah yang ada.
Tabel IV.2
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Rasio Kemampuan Kuangan Daerah (%) Pola Hubungan 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00
Kurang 20,01-30,00 Cukup 30,01-40,00
Sedang 40,01-50,00 Baik >50,00
Sangat baik
Sumber : Anita Wulandari (2011)
4.4.1 Perbandingan PAD Terhadap Total Belanja Daerah
Analisis ini dapat melihat kemampuan pembiayaan pembangunan Kota Surabaya jika didanai sepenuhnya dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total biaya daerah selama 7 tahun (2007-

22. 47
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
2013). Dapat dilihat rasio perbandingan PAD terhadap total belanja daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 pada tabel VI.3
Tabel IV.3
Data PAD, Total Belanja Daerah Dan Rasio Perbandingan PAD
Terhadap Total Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2013 Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Belanja daerah Rasio 2007 861.925.179 1.575.483.285 54,71% 2008
729.213.000
1.227.512.000
59,41% 2009 809.796.600 1.750.518.000 46,26% 2010
908.608.000
2.328.844.000
39,02% 2011 1.288.316.279 3.667.202.987 35,15% 2012
1.443.395.291
4.272.470.514
33,78% 2013 2.657.109.226 5.974.310.454 44,48%
Sumber : APBD Kota Surabaya, dan Hasil Analisis kelompk 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Berdasarkan tabel IV.3 dapat diketahui nilai rasio perbandingan PAD terhadap total biaya daerah pada tahun 2007 sebesar 54,71%, dimana PAD Kota Surabaya dapat memenuhi total belanja daaerah. Terjadi penurunan secara terus menerus tiap tahunnya dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan belanja daerah lebih kecil dibandingkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya yanng ada. Akan tetapi pada tahun 2013 rasio perbandingan PAD terhadap total belanja daerah mengalami peningkatan hingga sebesar 44,5%. Nilai tersebut menyatakan bahwa pola hubungan tingkat kemampuan keuangan kota Surabaya sudah baik, yaitu mampu memenuhi atau membayar total belanja daerah. Perkembangan PAD dan total biaya daerah dari tahun 2007-2013 trend perkembangan yang naik turun. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik gambar 4.28. dengan peningkatan nilai yang terbesar pada tahun 2013.
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pendapatan Asli Daerah
Total Belanja daerah
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.29
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Total Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

23. 48
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
4.4.2 Perbandingan PAD Terhadap Total Belanja Langsung
Dalam analisis ini dapat melihat kemampuan pembiayaan pembangunan Kota Surabaya jika didanai sepenuhnya dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total belanja langsung daerah yang merupakan belanja daerah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana kelompok belanja langsung daerah kota Surabaya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dapat dilihat rasio perbandingan PAD terhadap total belanja langsung Kota Surabaya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 pada tabel IV.4
Tabel.IV.4
Data PAD, Total Belanja Daerah Dan Rasio Perbandingan PAD
Terhadap Belanja Langsung Kota Surabaya Tahun 2011-2013 Tahun Pendapatan Asli Daerah Belanja Langsung Rasio 2007 1.861.925.179 949.132.000 196,17% 2008
729.213.000
423.156.000
172,33% 2009 809.796.600 689.804.000 117,40% 2010
908.608.000
834.122.000
108,93% 2011 1.288.316.279 1.354.535.224 95,11% 2012
1.443.395.291
2.266.653.854
63,68% 2013 2.657.109.226 3.892.080.447 68,27%
Sumber : APBD Kota Surabaya, dan Hasil Analisis kelompk 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Tabel Vl.4 dapat dilihat bahwa nilai rasio perbandingan PAD terhadap belanja langsung Kota Surabaya pada tahun 2007-2013 lebih baik jika dibandingakan dengan rasio perbandingan PAD dan total belanja daerah. Pada analisis ini perbandingan PAD terhadap total belanja langsung sebesar 196,17% dengan nilai rasio tertinggi yaitu pada tahun 2007. Sama halnya seperti perbandingan PAD terhadap total belanja daerah, pada tahun 2008 hingga 2012 terus menerus mengalami penurunan nilai rasio perbandingan. Nilai penurunan tersebut dengan rasio sekitar 170% - 63%, dan meningkat kembali dengan rasio sebesar 68,3% pada tahun 2013. Penurunan rasio tersebut disebabkan karena besarnya peningkatan nilai belanja langsung daerah yang signifikan, sedangkan peningkatan pendapatan anggaran daerah tidak terlalu besar. Meskipun nilai rasio kedua tahun mengalami penurunan penurunan dari tahun 2011, akan tetapi PAD masih berkontribusi sangat besar terhadap pembelanjaan langsung Kota Surabaya. Perkembangan PAD dan total belanja langsung daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada grafik dibawah ini

24. 49
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
4.4.3 Perbandingan PAD Terhadap Total Belanja Tidak Langsung
Selain total belanja daerah dan belanja langsung, analisis kemampuan keuangan dilakukan dengan perbandingan PAD terhadap total belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana kelompok belanja tidak langsung daerah kota Surabaya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa, dan belanja tak terduga. Dapat dilihat rasio perbandingan PAD terhadap total belanja tidak langsung Kota Surabaya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 pada tabel lV.5
Tabel IV.5
Data PAD, Total Belanja Daerah Dan Rasio Perbandingan PAD
Terhadap Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2011-2013 Tahun Pendapatan Asli Daerah Belanja Tidak Langsung Rasio 2007 1.861.925.179 607.340.000 306,57% 2008
729.213.000
793.395.000
91,91% 2009 809.796.600 1.049.753.000 77,14% 2010
908.608.000
1.483.722.000
61,24% 2011 1.288.316.279 1.446.358.681 89,07% 2012
1.443.395.291
1.711.631.684
84,33% 2013 2.657.109.226 2.063.247.100 128,78%
Sumber : APBD Kota Surabaya, dan Hasil Analisis kelompk 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Pada table lV.5 dapat diketahui bahwa nilai rasio perbandingan PAD terhadap belanja tidak langsung Kota Surabaya pada tahun 2007-2013 mengalami tren perkembangan naik turun, terjadi
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.30
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Total Belanja Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

25. 50
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
penurunan terus menerus dari tahun 2008-2010. Nilai penurunan tersebut dengan rasio sekitar 91% - 63%. Penurunan yang signifikan besar terjadi pada tahun 2008 menjadi 91,91% dari tahun sebelumnya sebesar 306,57% . Penurunan rasio tersebut disebabkan karena besarnya peningkatan nilai belanja tidak langsung daerah yang besar, sedangkan peningkatan pendapatan anggaran daerah tidak terlalu besar.Pada analisis ini perbandingan PAD terhadap total belanja tidak langsung sebesar 306,57% merupakan nilai rasio tertinggi yaitu pada tahun 2007. Perbandingan PAD terhadap total belanja tidak langsung daerah meningkat kembali dengan rasio sebesar 89,07% pada tahun 20011, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 128,78%. Meskipun trend perkembangan mengalami penurunan, akan tetapi PAD masih berkontribusi sangat besar terhadap pembelanjaan langsung Kota Surabaya. Perkembangan PAD dan total belanja langsung daerah Kota Surabaya dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Perkembangan PAD terhadap belanja terhadap belanja tidak langsung daerah dapat dilihat pada grafik....
4.4.4 Perbandingan PAD Dan Bagi Hasil Terhadap Total Belanja Daerah
Analisis kemampuan keuangan daerah selanjutnya adalah analisis dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah yang telah dijumlahkan dengan bagi hasil terhadap total belanja daerah. Berikut ini table rasio perbandingannya.
Tabel IV.6
PAD dan Bagi Hasil, Total Belanja Daerah, dan Rasio
Perbandingan Kota Surabaya Tahun 2007-2013 Tahun PAD Bagi Hasil PAD + Bagi Hasil Pajak Total Belanja Daerah Rasio 2007 1.861.925.179 527.147.000 2.389.072.179 1.575.483.285 151,64% 2008
729.213.000
567.546.000
1.296.759.000
1.227.512.000
105,64%
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Tidak Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.31
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Total Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2007- 2013 (.000)

26. 51
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Tahun PAD Bagi Hasil PAD + Bagi Hasil Pajak Total Belanja Daerah Rasio 2009 8.097.966.000 653.758.000 8.751.724.000 1.750.518.000 499,95% 2010
908.608.000
733.096.000
1.641.704.000
2.328.844.000
70,49% 2011 1.288.316.279 234.282.563 1.522.598.842 3.667.202.987 41,52% 2012
1.443.395.291
296.460.870
1.739.856.161
4.272.470.514
40,72% 2013 2.657.109.226 338.843.416 2.995.952.642 5.974.310.454 50,15%
Sumber : APBD Kota Surabaya, dan Hasil Analisis kelompk 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Dari grafik perbandingan antara PAD dan Bagi Hasil dengan total belanja daerah di Kota Surabaya pada tahun 2007 sampai tahun 2013, dapat dilihat hasil antara PAD dan dana bagi hasil mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dari tahun 2007 ke 2008 mengalami penurunan pendapatan dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Selanjutnya sampai tahun 2011 mengalami penurunan dan pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan.
Sedangkan untuk total belanja daerah pada tahun 2008 mengalami penurunan dari tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2009 sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari grafik diatas, hasil gabungan dari PAD dan bagi hasil pada tahun 2007 sampai 2009 dapat menutupi total belanja daerah, terutama pada tahun 2009 yang jika dirasio mencapai 499,95%. Sedangkan pada sisa tahun lainnya, gabungan dari PAD dan bagi hasil tidak dapat menutupi total belanja daerah.
4.4.5 Perbandingan PAD Dan Bagi Hasil Terhadap Total Belanja Tidak Langsung
Analisis selanjutnya dalam menilai kemampuan keuangan daerah adalah dengan melakukan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah yang dijumlahkan dengan bagi hasil terhadap total
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
10.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD + Bagi Hasil
Total Belanja Daerah
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.32
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah + Bagi Hasil dan Total Belanja Kota Surabaya Tahun 2007- 2013 (.000)

27. 52
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
belanja langsung. Berikut ini adalah table perbandingan jumlah pendapatan asli daerah dengan total belanja langsyng serta rasio perbandingannya.
Tabel IV.7
PAD dan Bagi Hasil, Belanja Tidak Langsung, dan
Rasio Perbandingan Kota Surabaya Tahun 2007-2013 Tahun PAD Bagi Hasil PAD + Bagi Hasil Pajak Belanja Tidak Langsung Rasio 2007 1.861.925.179 527.147.000 2.389.072.179 607.340.000 393,37% 2008
729.213.000
567.546.000
1.296.759.000
793.395.000
163,44% 2009 8.097.966.000 653.758.000 8.751.724.000 1.049.753.000 833,69% 2010
908.608.000
733.096.000
1.641.704.000
1.483.722.000
110,65% 2011 1.288.316.279 234.282.563 1.522.598.842 1.446.358.681 105,27% 2012
1.443.395.291
296.460.870
1.739.856.161
1.711.631.684
101,65% 2013 2.657.109.226 338.843.416 2.995.952.642 2.063.247.100 145,21%
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Dilihat dari grafik di atas, untuk belanja tidak langsung terus mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai tahun 2013 kecuali pada tahun 2011 yang mengalami penurunan. Meskipun demikian, hasil gabungan dari PAD dengan bagi hasil walaupun mengalami fluktuasi, dapat menutupi belanja tidak langsung Kota Surabaya. Bahkan pada tahun 2009 memiliki rasio antara PAD dan bagi hasil dengan belanja tidak langsung sebesar 833,69% yang berarti dapat menutupi pengeluaran untuk belanja tidak langsung.
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
10.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD + Bagi Hasil
Belanja Tidak Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.33
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah + Bagi Hasil dan Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

28. 53
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
4.4.6 Perbandingan PAD Dan Bagi Hasil Terhadap Total Belanja Langsung
Analisis kemampuan keuangan daerah yang terakhir adalah dengan membandingkan antara pendapatan asli dserah yang dijumlahkan dengan bagi hasil dengan total belanja tidak langsung. Berikut adalah tabel perbandingannya.
Tabel IV.8
PAD dan Bagi Hasil, Belanja Langsung, dan
Rasio Perbandingan Kota Surabaya Tahun 2007-2013 Tahun PAD Bagi Hasil PAD + Bagi Hasil Pajak Belanja Langsung Rasio 2007 1.861.925.179 527.147.000 2.389.072.179 949.132.000 251,71% 2008
729.213.000
567.546.000
1.296.759.000
423.156.000
306,45% 2009 8.097.966.000 653.758.000 8.751.724.000 689.804.000 1268,73% 2010
908.608.000
733.096.000
1.641.704.000
834.122.000
196,82% 2011 1.288.316.279 234.282.563 1.522.598.842 1.354.535.224 112,41% 2012
1.443.395.291
296.460.870
1.739.856.161
2.266.653.854
76,76% 2013 2.657.109.226 338.843.416 2.995.952.642 3.892.080.447 76,98%
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Dilihat dari grafik di atas, untuk belanja langsung Kota Surabaya dari tahun ke 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2008 sampai tahun 2013 terus mengalami kenaikan. Meskipun demikian, hasil gabungan dari PAD dengan bagi hasil walaupun mengalami fluktuasi, dapat menutupi belanja langsung Kota Surabaya dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Bahkan pada tahun 2009 memiliki rasio antara PAD dan bagi hasil dengan belanja tidak langsung sebesar 1268,73% yang berarti dapat menutupi pengeluaran untuk belanja tidak langsung. Tetapi pada tahun 2012 dan 2013,
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
10.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD + Bagi Hasil
Belanja Langsung
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Gambar 4.34
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah + Bagi Hasil dan Belanja Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)

29. 54
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
hasil gabungan dari PAD dan bagi hasil tidak dapat menutupi belanja langsung daerah, meskipun gabungan dari PAD dan bagi hasil tahun 2012 dan 2013 lebih besar dari tahun 2011.
4.5 Analisis Pajak/Retribusi Daerah
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar pula PAD yang diterima daerah tersebut. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Analisis pajak/retribusi daerah ini akan dilakukan melalui analisa terhadap efektivitas pajak/retribusi daerah, analisa terhadap efektivitas pajak/retribusi daerah dan analisa terhadap elastisitas pajak/retribusi daerah.
4.5.1 Efisiensi Pajak/Retribusi Daerah
Efisiensi pajak dapat dilihat dari biaya pemungutan pajak dan retribusi di kabupaten Kendal dibanding dengan hasil penerimaan yang diperoleh dalam PAD. Analisis ini dihitung dengan menggunakan rumus, seperti berikut:
Dimana :Semakin kecil ratio persentase menunjukkan semakin efisien pajak atau retribusi suatu daerah terhadap PAD. Biaya pemungutan sama dengan Biaya langsung yang dikeluarkan oleh dinas pemungut pajak/retribusi daerah serta biaya tidak langsung (pengambilan keputusan, dinas/kantor lain yang terkait; penyadaran wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Pajak Daerah Kota Surabaya menetapkan bahwa biaya pemungutan pajak/retribusi adalah sebesar 5% dari total jumlah pajak/retribusi
Tabel IV.9
Efisiensi Pajak Kota Surabaya Tahun Hasil Pajak Daerah (.000) biaya pemungutan pajak (5% dari total Pajak) (.000) Rasio efisiensi (%) 2007 340,834,000 17041700 5 % 2008
397,990,000
19899500
5 % 2009 442,852,000 22142600 5 % 2010
525,403,000
26270150
5 %

30. 55
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Tahun Hasil Pajak Daerah (.000) biaya pemungutan pajak (5% dari total Pajak) (.000) Rasio efisiensi (%) 2011 989,127,001 49456350.05 5 % 2012
1,118,949,065
55947453.25
5 % 2013 2,118,292,666 105914633.3 5 %
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A. Pembiayaan Pembangunan 2014
Dari tabel dapat dilihat bahwa di Kota Surabaya rasio efisiensi pajak dan retribusi sebesar 5%. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pajak dan retribusi daerah Kota Surabaya efisien terhadap PAD karena biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pemungutan lebih kecil dibanding besaran pajak yang diterima.
4.5.2 Efektivitas Pajak/Retribusi
Efektivitas pajak/retribusi daerah menujukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak/retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan.(Halim:2002). Efektivitas juga diukur dengan mempertimbangkan akibat atau hasil yang diharapkan atau tidak diharapkan (Aryanto,2005) maka dari pengertian yang ada didapatkan bahwa efektivitas merupakan indikator keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan. Menurut Gantyowati, dkk (2002) besarnya tingkat efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, seperti:
1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan buruk
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33%-66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan cukup efektif
3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan baik
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dirumuskan bahwa :
Efektifitas pajak/retribusi
Tabel IV.10
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Efektivitas Pajak/Retribusi Persentase Kriteria 0,00% - 10% Sangat kurang 10,00% - 20%
Kurang 20,00% - 30% Sedang 30,00%-40%
Cukup baik 40,00%-50% Baik Diatas 50%
Sangat baik
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
Berikut ini adalah data pajak dan retribusi daerah Kota Surabaya berdasarkan dta target pajak/retribusi dan realisasinya.

31. 56
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Tabel IV.11
Realisasi dan Target Pajak Bumi Bangunan Kota Surabaya Tahun Target Penerimaan PBB Realisasi Persentase Keterangan 2007 210.076.752.000 255.146.332.699 121,45 Sangat Baik 2008
285.465.661.736
271.551.117.895
95,13
Sangat Baik 2009 328.356.194.818 308.143.066.275 93,84 Sangat Baik 2010
421.350.428.259
333.129.116.112
79,06
Sangat Baik 2011 710.000.000.000 494.640.108.488 69,66 Sangat Baik 2012
790.600.000.000
409.400.000.000
51,78
Sangat Baik
Sumber : DPPK Kota Surabaya dan Hasil Analisis Kelompok 10A, Pembiayaan Pembangunan, 2014
Tabel IV.12
Efektivitas Pajak/Retribusi Kota Surabaya Tahun 2013 Tahun Hasil Pajak Daerah (.000) Hasil Retribusi Daerah (.000) Target Pajak (.000) Target Retribusi (.000) Presentase Efektivitas Pajak Presentase Efektivitas Retribusi 2013 2,118,292,666 2,118,292,666 1,922,350,594 1,917,054,863 110.1 110.4
Sumber : DPPK Kota Surabaya dan Hasil Analisis Kelompok 10A, Pembiayaan Pembangunan, 2014
Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak dan retribusi, dapak diketahui bahwa pada tahun 2013 efektivitas pajak dan retribusi Kota Surabaya sangat baik
4.5.3 Elastisitas Pajak/Retribusi
Keterangan :
Semakin kecil nilai maka semakin in-elastis (kurang optimal). Artinya bahwa pertumbuhan PAD tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tabel IV.13
Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2007-2012 Tahun Pendapatan Asli Daerah Perubahan Persentase Perubahan 2007 1,861,925,179 2008
729,213,000
-1,132,712,179
-155.33% 2009 809,796,600 80,583,600 9.95% 2010
908,608,000
98,811,400
10.88% 2011 1,288,316,279 379,708,279 29.47% 2012
1,443,395,291
155,079,012
10.74%
Sumber : DPPK Kota Surabaya dan Hasil Analisis Kelompok 10A, Pembiayaan Pembangunan, 2014

32. 57
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Tabel IV.14
Perubahan PDRB Kota Surabaya
Tahun 2007-2012 Tahun PDRB Perubahan Persentase Perubahan 2007 67675812 2008
71,913,821.000
4,238,009.00
5.89% 2009 82014713 10,100,892.00 12.32% 2010
87828843
5,814,130.00
6.62% 2011 94471049.62 6,642,206.62 7.03% 2012
101671540
7,200,490.38
7.08%
Sumber : DPPK Kota Surabaya dan Hasil Analisis Kelompok 10A, Pembiayaan Pembangunan, 2014
Tabel IV.15
Elastisitas PAD Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2007-2012 Tahun elastisitas 2007 - 2008
-2636% 2009 81% 2010
164% 2012 419% 2012
152%
Sumber : DPPK Kota Surabaya dan Hasil Analisis Kelompok 10A, Pembiayaan Pembangunan, 2014
Berdasrkan hasil analisis elastisitas terhadap pajak Kota Surabaya yang dianalisis melalui perubahan PAD terhadap perubahan PDRB selama tahun anggaran 2007-2012, dapat diketahui bahwa perkembangan PAD Kota Surabaya elastic atau sejalan dengan perumbuhan ekonomi daerah Kota Surabaya.