Dokumen tersebut membahas tentang keuangan daerah Kota Surabaya dari tahun 2007-2013, meliputi analisis pendapatan daerah, belanja daerah, dan kemampuan keuangan. Pendapatan daerah Surabaya meningkat namun belum mampu mendanai belanja daerah yang juga meningkat.

2. •Pengertian Keuangan Daerah
•Justifikasi Pemilihan Wilayah
•Gambaran Umum Kota Surabaya
•Perekonomian Kota Surabaya
•Analisis Pembangunan Kota Surabaya
Anggota Kelompok

3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005)
Pengertian Keuangan Daerah

4. •Merupakan kota terbesar kedua di Indonesia memiliki aktivitas perekonomian dan pendapatan daerah yang cukup besar
•Menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya
•Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT PAL
Justifikasi Pemilihan Wilayah

5. Gambaran Umum Wilayah

6. Perekonomian

7. Rp0
Rp1.000.000.000
Rp2.000.000.000
Rp3.000.000.000
Rp4.000.000.000
Rp5.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp7.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran Belanja
Anggaran Pendapatan
Grafik Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2013 (.000)
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Analisis Kemampuan Keuangan

8. Analisis Pendapatan
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD
Grafik Pertumbuhan PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2013
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hasil Pajak Daerah
Grafik Pertumbuhan Hasil Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2013
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hasil Retribusi Daerah
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Grafik Pertumbuhan Hasil Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2013
Grafik Pertumbuhan PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2013
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Grafik Pertumbuhan PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2013

9. Analisis Belanja
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Pegawai
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bunga
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bantuan Sosial
Analisis Belanja Tidak langsung
Grafik Perkembangan Belanja Pegawai , Belanja Bunga, dan Belanja Bantuan Sosial Kota Surabaya Tahun 2007-2013
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Subsidi
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Hibah
Grafik Perkembangan Belanja Hibah , dan Belanja SubsidiKota Surabaya Tahun 2007-2013

10. Analisis Belanja
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Tidak Langsung lainnya
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan
Pemerintahan Desa
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota
dan Pemerintahan Desa
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Tak Terduga
Analisis Belanja Tidak langsung
Grafik Perkembangan Belanja Bagi Hasil dan bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa Kota Surabaya Tahun 2007-2013
Grafik Perkembangan Belanja Tak Terduga dan Belanja Tidak Langsung lainnya Kota Surabaya Tahun 2007-2013

11. Analisis Belanja
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Pegawai
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Barang dan Jasa
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Modal
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Langsung lainnya
Analisis Belanja Langsung
Grafik Perkembangan Belanja Pegawai Kota Surabaya tahun 2007-2013
Grafik Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Surabaya tahun 2007-2013
Grafik Perkembangan Belanja Langsung lainnya Kota Surabaya tahun 2007-2013
Grafik Perkembangan Belanja Modal Kota Surabaya tahun 2007-2013

12. Analisis Belanja Kota Surabaya
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
2007
33%
67%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
2008
2009
65%
35%
Belanja Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
60%
40%
Belanja Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
2010
66%
34%
Belanja Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
2011
52%
48%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
2012
43%
57%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung
2013
35%
65%
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Langsung

13. Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
0
1000000000
2000000000
3000000000
4000000000
5000000000
6000000000
7000000000
8000000000
9000000000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Analisis Pembiayaan Pembangunan Kota Surabaya
Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

14. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Pertumbuhan PAD dan Total Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2013)
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pendapatan Asli Daerah
Total Belanja daerah
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Langsung
Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013)
Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013)
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Tidak Langsung

15. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Pertumbuhan PAD+Bagi Hasil dan Total Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2013)
Pertumbuhan PAD+Bagi Hasil terhadap Belanja Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013)
Pertumbuhan PAD+Bagi Hasil terhadap Belanja Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2007-2013)
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD + Bagi Hasil
Total Belanja Daerah
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
10.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD + Bagi Hasil
Belanja Tidak Langsung
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
10.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PAD + Bagi Hasil
Belanja Langsung

16. Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Tahun
Hasil Pajak Daerah (.000)
Biaya pemungutan pajak (5% dari total Pajak) (.000)
Rasio efisiensi (%)
2007
340,834,000
17041700
5 %
2008
397,990,000
19899500
5 %
2009
442,852,000
22142600
5 %
2010
525,403,000
26270150
5 %
2011
989,127,001
49456350.05
5 %
2012
1,118,949,065
55947453.25
5 %
2013
2,118,292,666
105914633.3
5 %
Efisiensi Pajak Kota Surabaya

17. Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Tahun
Target Penerimaan PBB
Realisasi
Persentase
Keterangan
2007
210.076.752.000
255.146.332.699
121,45
Sangat Baik
2008
285.465.661.736
271.551.117.895
95,13
Sangat Baik
2009
328.356.194.818
308.143.066.275
93,84
Sangat Baik
2010
421.350.428.259
333.129.116.112
79,06
Sangat Baik
2011
710.000.000.000
494.640.108.488
69,66
Sangat Baik
2012
790.600.000.000
409.400.000.000
51,78
Sangat Baik
Realisasi dan Target Pajak Bumi Bangunan Kota Surabaya

18. Sumber: Hasil Analisis Kelompok 10A Pembiayaan Pembangunan, 2014
Tahun
elastisitas
2007
-
2008
-2636%
2009
81%
2010
164%
2012
419%
2012
152%
Realisasi dan Target Pajak Bumi Bangunan Kota Surabaya

19. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
•PAD Kota Surabaya mampu menutupi baik total belanja daerah, belanja langsung, maupun belanja tidak langsung meskipun mengalami fluktuasi jumlah pendapatan
•pajak dan retribusi daerah Kota Surabaya efisien terhadap PAD karena biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pemungutan lebih kecil dibanding besaran pajak yang diterima
•efektivitas pajak dan retribusi Kota Surabaya sangat baik.
•Kota Surabaya memiliki elastisitas yang baik pada 4 tahun terakhir.
Rekomendasi
•Meningkatkan pendapatan daerah meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui perluasan basis penerimaan pajak dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial serta meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan.
•Kota Surabaya harus terus meningkatkan intensifikasi pajak agar tidak lagi bergantung dengan Dana Perimbangan, sehingga dapat menunjukkan bahwa Kota Surabaya adalah kota yang mandiri
•Melakukan PPP (Public Private Partnership) dalam beberapa urusan belanja daerah seperti pembangunan infrastruktur publik agar tidak terlalu membebani APBD.
•BUMD atau Perusahaan Daerah di Kota Surabaya harus mampu berperan sebagai pendukung perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi kepada APBD, baik dalam bentuk pajak serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui multiplier effect yang tercipta dari kegiatan bisnis yang efisien seperti bertambahnya lapangan pekerjaan di Kota Surabaya.

20. Terima Kasih
Atas Perhatiannya