materi kebijakan publik: masalah dan solusi

1. WELCOME!
La Ode Muh. Elwan
“ P R O B L E M - S O L V I N G ”
H A K 2 W A R G A N E G A R A
D A L A M K E B I J A K A N P U B L I K
Thank you for coming today!
twitter.com muh.elwan@uho.ac.id +62 853 9736 4343
muh.elwan

3. La Ode Muh. Elwan | pusdayamediagroup.co.id 3
• Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-
mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan
martabatnya sebagai manusia (Jack Donnely dalam Rhona K.M Smith, dkk, 2008: 11).
• Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

4. La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 4
1
2
3
4
Hak personal (personal rights)
HAK Hidup; Hak untuk menikah dan membentuk
keluarga; Hak untuk mempunyai hak milik;
Hak Legal
perlindungan jaminan hukum + (Identitas Kependudukan);
Hak subsistensi
jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan
(memanfaatkan SDA) & Terlibat dlm Pembangunan
Hak EKOSOSBUD
Asuransi Kesehatan; Tenaga Kerja (upah sama);
Kekesahatan; Pendidikan; Hak bebas
berkumpul/berserikat, berfikir, menyatakan pendapat,
berkesadaran dan beragama.
H a k A s a s i M a n u s i a
Universal Declaration of Human Rights (DUHAM; Pasal 3-21),
diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada 10 Desember 1948
(Dede Rosyada dkk, 2005: 215-216)

5. K A J I A N R E G U L A S I
La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 5
HAK HIDUP
• UUD 45 pasal 27 ayat (2), tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
• U U 3 9 / 1 9 9 9 : H A M + U U 1 3 / 2 0 0 6 :
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
• UU 23/2004: Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
• UU 35/2014: Perlindungan Anak +
UU11/2012: Pengadilan Anak (KPAI)
• UU. No. 32 Tahun 2009: PPLH Pasal 65
ayat (1) menegaskan bahwa lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan
bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
HAK POLITIK
• UUD 1945 Pasal 28, kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang.
• UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
• UU No. 7 Thn 2017 tentang PEMILU
• Undang-undang (UU) No.6/2020 tentang
Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1
Tahun 2015 tentang PERPPU No.1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota
• UU nomor 9 tahun 1998 terkait unjuk rasa
demi terjaga nya hak-hak dari masyarakat
lain dalam artian agar setiap aksi unjuk rasa
dilakukan sesuai dengan prosedur dan
tertib sesuai dengan amanat dan peraturan
perundang-undangan
HAK PELAYANAN PUBLIK
• Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.
• UUD 45, psl 28 H ayat (1) bahwa “setiap
orang berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”.
• UU. No. 36 Tahun 2009, (Hak Hidup Sehat)
• UUD 45 psl 28C (1): Hak pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya jo.UUNo. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

6. La Ode Muh. Elwan | pusdayamediagroup.co.id 6
"Public policy is whatever governments
choose to do or not to do"
Thomas R. Dye

7. La Ode Muh. Elwan | pusdayamediagroup.co.id 7
"Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau
lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”
(Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi,
Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah)

8. La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 8
PENYUSUNAN
AGENDA
Pejabat yang dipilih
atau diangkat
menempatkan masalah
pada agenda publik
FORMULASI
KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
ADOPSI
KEBIJAKAN
PENILAIAN
KEBIJAKAN
Para pembuat
kebijakan membahas
masalah
dan merumuskan
alternatif pemecahannya. Pelaksanaan kebijakan
dengan dukungan
sumberdaya.
alternatif kebijakan
diadopsi atau
disahkan dengan
dukungan dari mayoritas
legislative
Penilaian/evaluasi
sejauhmana kebijakan
itu menyelesaikan
masalah
T A H A P A N K E B I J A K A N
William Dunn (1998)

9. La Ode Muh.elwan | pusdayamediagorup.co.id 9
KATEGORISASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
Substantive &
procedural
policies
Liberal &
conservative
Collective
goods &
private goods.
Distributif &
Regulatif
Material &
Simbolik
Redistributif
& Self-
regulatory
• Liberal: kebijakan untuk mengadakan perubahan sosial yang diarahkan
untuk memperbesar hak-hak persamaan. Contoh: kebijakan Bantuan Sosial
• Konservatif: Kebijakan untuk tidak mengadakan perubahan sosial atau
memperlambat perubahan sosial. (Otonomi Khusus/ Petisi / Referendum)
• Collective goods: kebijakan tentang
penyediaan barangbarang dan pelayanan-
pelayanan keperluan orang banyak. Contoh:
Kebijakan tentang pengadaan sembilan barang
kebutuhan pokok
• Private goods: kebijakan tentang penyediaan
barang & pelayanan hanya bagi kepentingan
perseorangan. Contoh: kebijakan tentang
pembangunan hotel dan restoran.
• Material: kebijakan tentang pengalokasian atau
penyediaan sumber-sumber material yang
nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para
penerimanya atau mengenakan beban-beban
(kerugiankerugian) bagi yang harus
mengalokasikannya. (UMR)
• Simbolik adalah kebijakan yang bersifat tidak
memaksa, karena kebijakan itu akan
memberikan keutungan atau kerugian yang
dampaknya kecil bagi masyarakat. Contoh:
kebijakan iuran televisi.
• Subtantif: kebijakan tentang bidang tertentu,
contoh, kebijakan
pendidikan/Kesehatan/Mitigasi Bencana Alam
• Prosedural: kebijakan tentang pihak yg terlibat
dalam perumusan kebijakan serta cara
perumusan kebijakan itu dilaksanakan. Contoh:
prosedur penetapan UU, Perda tentang Pajak
& Restribusi + UU CIPTA KERJA
• Distributif: kebijakan tentang pemberian
pelayanan atau keuntungan bagi sejumlah
khusus penduduk. Contoh: kebijakan pemberian
beasiswa bagi siswa berprestasi. & Regulatif:
kebijakan tentang pengenaan pembatasan atau
larangan bagi seseorang atau sekelompok.
PPKM + Refokusing Dana Covid-19
Redistributif: kebijakan untuk memindahkan
pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh:
kebijakan landreform
• Self-regulatory (Kebijakan harga BBM)
J E N I S K E B I J A K A N
P U B L I K + H A K W A R G A
( A n d e r s o n d l m I r f a n I s l a m y ; 1 9 9 2 )
1
2
3
4
5
6

10. HAK HIDUP
UUD 45 pasal 27 ayat (2), tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

11. HAK POLITIK
U U D 1 9 4 5 P a s a l 2 A y a t ( 1 )
menyatakan bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat
“Partisipasi politik merupakan inti
dari demokrasi” Demokratis
tidaknya suatu sistem politik,
ditentukan oleh ada-tidaknya atau
t i n g g i - r e n d a h n y a t i n g k a t
partisipasi politik warganya.

12. T A H A P A N P E M I L U : ( d e s a i n p e m i l u 2 0 2 4 )
La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 12
P e n e t a p a n
DPT
M a s a
kampanye
P e n e t a p a n
p e s e r t a
pemilu
Pencalonan
(DPD-DPR-
DPRD)
P e n e t a p a n
jumlah kursi
dan DAPIL
Pemungutan,
Perhitungan
& Penetapan
17 thn keatas
belum + Sudah +
Double + fiktif
Kampanye
Hitam
PARPOL sesuai
ambang batas
nasional (4%)
Perlu Sekolah
Kader
Rasio Jumlah
DPT di DAPIL
Verifikasi +
Validitas Data

13. P r o b l e m K P - P e n d i d i k a n
La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 13
• PAUD/TK - SD - SMP - SMA - PT
• Kurangnya Pemerataan Kesempatan pendidikan (APM)
• Disparitas SARPRAS Pendidikan (BOS + BOPTN)
BIAYA PENDIDIKAN& SARPRAS
• pilihan Akreditasi Nasional + Internasional
• Kualitas Guru dan Dosen masih Rendah - butuh SUPPORT
IPTEK dan SKILL
• Relevansi Pendidikan dgn Kebutuhan Kerja (Pengangguran)
AKREDITASI + KUALITAS GURU
• Sekularisme Sebagai Paradigma Pendidikan (DEPAG
+DIKBUD).
• Kurikulum berubah-ubah
• Rasio Guru/Dosen tdk seimbang dgn Jumlah Murid/Mahasiswa
• Rendahnya kualitas Prestasi Siswa/Mhs
KURIKULUM + RASIO PENDIDIK

14. P r o b l e m K P - K e s e h a t a n
La Ode Muh.Elwan| pusdayamediagroup.co.id 14
• tidak ada Standarisasi biaya kesehatan (beragam)
• jaminan kesehatan (asuransi) mahal
• kesulitan Aksessibilitas T4 berobat
BIAYA SEHAT
• Disparitas Tenaga medis (distribusi tdk seimbang)
• Kurangnya Fasilitas penjunjang kesehatan (RS + Puskesmas)
• Balita prevalensi DisStunting (tinggi)
Dukungan sumberdaya
• Etika Medis (dokter + Perawat + petugas kesehatan)
Budaya kerja

15. P r o b l e m K P - I n f r a s t r u k t u r
La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 15
• Disparitas Pembangunan di beberapa wilayah
• APBN (dana rutin), APBD (terbatas) dan dana Shareing tdk
seimbang
APBN + APBD + Shareing
• Kurang terbuka (kegiatan tertentu)
• Prinsip akuntabilitas sebagian terabaikan
“e-Government adalah SOLUSI”
Transparansi + Akuntabilitas
• Conflic of Interest (COI) antar aktor dan lembaga
• budaya korupsi tinggi
• Hukum dapat dibeli
KKN

16. P r o b l e m K P - E k o S o s B u d
La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 16

17. 1
2
3
17
Terdakwa
Korupsi Suap
Terbesar thn 2021
“Kebocoran Anggaran Negara adalah sumber
masalah belum terwujudnya Hak2 Warga Negara
dalam pelayanan publik”
BUMN - Direktur GIA- Hadinoto (70 M)
Sek. Mahkama Agung- Nurhadi (49.4 M)
MenSos - Juliari B. (34.4 M) + MenKKP - Edhy.P
(25.5 M)
Sumber: ICW - 22 Mei Tahun 2022

18. P o t e n s i P r o b l e m K e b i j a k a n P u b l i k
La Ode Muh.Elwan | pusdayamediagroup.co.id 18
Konstitusional/Inkonstitusional + COI
Regulasi (politis)
2
PASSION ( + / - )
Pemimpin (visi - Misi)
3
SDM + DANA + Infrastruktur
Sumberdaya
4
Input - Proses - Output - Impact
Birokrasi (patologi)
5
G2G + G2C + G2B + G2E (sebaliknya)
Good (Govert + Governance
6
Budaya Kerja + SKP + LAKIP
BUDAYA (karakter)
1

19. La Ode Muh.Elwan| pusdayamediagroup.co.id 19
REVISI REGULASI (amandemen + hapus)
Konsistensi domain POLITIS + BIROKRASI
(Pemisahan ruang kewenangan)
Support Resource (dukungan sumberdaya)
REVOLUSI MENTAL (Etika, karakter & budaya
bangsa)
4 REKOMENDASI
Problem Solving (solusi) pemenuhan Hak-Hak
Warga Negara dalam Kebijakan Publik

20. Kegelapan tidak dapat merubah kegelapan, Pencerahanlah
yang dapat merubah kegelapan tersebut.
Kebencian tidak dapat merubah kebencian, tetapi kasih
sayanglah yang dapat melakukannya.
Marthin Luther King
Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk
memperjuangkan kebebasan rakyatnya
1
5
J
a
n
u
a
r
y
1
9
2
9
RI - 1

21. “Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mencintai
apa yang anda lakukan. Jika anda belum menemukannya, teruslah
mencari. Jangan pernah berpuas diri”
Steve Jobs
“the most precious thing
that we all have with us
is time”
1955-2011

22. L - OnE
“butuh keyakinan untuk melakukan hal yang berbeda”
T H A N K Y O U !

23. R E F E R E N S I
Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2002).
Charles E. Lindblom, Proses Penetapan Kebijaksanaan, terjemahan, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986).
Irfan Islami, M., Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Bumi Aksara, Jakarta, 1992).
Jack Donnely dalam Rhona K.M Smith, dkk, 2008: 11
Dede Rosyada dkk, 2005: 215-216, Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada
10 Desember 1948
Riant Nugroho, Public Policy, (Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008)
Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007).
Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, terjemahan, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2005).
William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000).
UUD 45 pasal 27 ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
PERMENPAN Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di
Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
UU39/1999: HAM + UU 13/2006: Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) & UU 23/2004: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU 35/2014: Perlindungan Anak + UU11/2012: Pengadilan Anak (KPAI)
UU. No. 32 Tahun 2009: PPLH Pasal 65 ayat (1)
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/6-terdakwa-korupsi-suap-terbesar-mayoritas-anggota-parpol