2. Determinasi
Teknologi
Infokom
Globalisasi
Borderless
Open society

3. Media
Cetak
Media
Penyiaran
New
Media
K o n f e r g e n s i m e d i a

4. Televisi
Internet
(survey APJII)
Koran
Radio
(survey Gallup)
• 55 juta houshold
• 85-90% populasi
• 63 juta (2012) 24,5% Populasi
• 82 juta (prediksi 2013)
• 107 juta (prediksi 2014)
• 139 juta (prediksi 2015=50% Populasi
• Menurun
• Beralih versi online
• 15% (data SPS 2011)
• Menurun
• 31% (2011)
• 24% (2012)

5. Sampai Maret 2013

6. We are what……
we read
We hear
We see
(from mass media..)

8. • UU dan peraturan
• Keberpihakan Regulator (KPI dan pemerintah)
Regulasi •Regulasi yang adil dan tegak
• Kesadaran sosial (social responsiblity)
• Implementasi ‘sensor mandiri’
• Profesionalitas sdm penyiaran
•Komitmen insan media mengimplementasikan P3SPS Produksi
• Selera publik (pemirsa) yg baik dan benar
• Sikap aktif pemirsa di depan media
• Pemirsa menjadi pemegang otoritas ruang publik pro toleransi Konsumsi
• Perangkat siaran
• Sertifikasi
• Ineterverensi
•Migrasi ke digital Teknologi

9. Penyiaran Rakyat
• Frekuensi milik publik
• Kekayaan di udara
Dari
Oleh • Sebesar-besarnya
• Pengelola media
berasaldari publik
• Publik sebagai subjek,
bukan hanya obyek
kesejahteraan rakyat
• Kepentingan masyarakat
• Kemaslahatan rakyat
banyak
Untuk

10. • Kegiatan penyiaran 1 menggunakan spektrum frekuensi.
2 • Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas milik publik yang
dikelola oleh negara dan dipinjamkan kepada pengelola/pemilik stasiun.
3 sebesarnya bagi kepentingan publik, bukan semata pemilik.
•Penyiaran merupakan ranah publik dan seharusnya dimanfaatkan
4 dan provit (bisnis)
• Praktek kegiatan penyiaran perlu keseimbangan antara orientasi sosial

11. UU Penyiaran
(Pasal 3 UU No.32/2002 tentang Penyiaran)
Penyiaran diselenggarakan
berdasarkan......asas manfaat, adil dan
merata, kepastian hukum, keamanan,
keberagaman, kemitraan, etika,
kemandirian, kebebasan, dan
tanggung jawab.

12. media
informasi
kontrol
dan
perekat
sosial.

13. Otoriter
(Pra 1998)
Demokratis
(Pasca 1998)

14. Politik
Demokrasi
Pemilu
Parpol
Politisi
Arah Negara
Peran Media dan Masyarakat Sipil
(Kalangan Gereja)

15. Mendorong praktek
demokrasi yang tidak makin
berkulitas semata
prosedural
Menisbatkan diri sebagai
‘agen utama’ perubahan
sosial dan konsolidasi
kebangsaan
Mengingatkan ‘kaum elit’
agar terus bekerja untuk
rakyat
Membangun kesadaran dan
partisipasi publik akan arti
penting demokrasi
Media

16. Pers/Media
Demokrasi
Yudikatif
Eksekutif
Legislatif
+Komunitas
Gereja

17. Lembaga negara KPI
bersifat independen
Wakil publik di
bidang penyiaran
Mengatur hal-hal
mengenai penyiaran
Menjamin
pemanfaatan
frekuensi untuk
kepentingan publik
KPI

18. We;w enang KPI
menetap
kan
standar
program
siaran
(SPS)
menyusun
peraturan
dan
menetapkan
pedoman
perilaku
penyiaran
(P3);
mengawasi
pelaksanaan
peraturan
dan
pedoman
perilaku
penyiaran
serta standar
program
siaran;
memberikan
sanksi
terhadap
pelanggaran
peraturan
dan
pedoman
perilaku
penyiaran
serta standar
program
siaran
melakukan
koordinasi
dan/atau
kerjasama
dengan
Peme-rintah,
lembaga
penyiaran,
dan
masyarakat.

19. menjamin masyarakat untuk
memperoleh informasi yang
layak dan benar sesuai
dengan hak asasi manusia;
ikut membantu pengaturan
infrastruktur bidang
penyiaran;
ikut membangun iklim
persaingan yang sehat
antarlembaga penyiaran dan
industri terkait;
memelihara tatanan
informasi nasional yang adil,
merata, dan seimbang;
menampung, meneliti, dan
menindaklanjuti aduan,
sang-gahan, serta kritik dan
apresiasi masyarakat
terhadap penye-lenggaraan
penyiaran; dan
menyusun perencanaan
pengembangan sumber daya
manusia yang menjamin
profesionalitas di bidang
penyiaran.

20. • Ketentuan-ketentuan bagi lembaga
penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi
Penyiaran Indonesia sebaga panduan
tentang batasan perilaku
penyelenggaraan penyiaran dan
pengawasan penyiaran nasional
P3
• Standar isi siaran yang berisi tentang
batasan-batasan, pelarangan,
kewajiban, dan pengaturan
penyiaran, serta sanksi berdasarkan
Pedoman Perilaku Penyiaran yang
ditetapkanoleh KPI.
SPS

21. Tujuan
• a. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri
bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri,
demokratis, adil dan sejahtera;
• b. mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya
bagi masyarakat; dan
• c. mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Fungsi
• Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat
menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan,
hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

22. • a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
• b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
• c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa
yang multikultural
• d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan
perundang-undangan;
• e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
• f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
• g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
• h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
• i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat
tertentu; dan
• j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

24. Ideology level
Outside
media level
Organisational
media level
Media routines
level
Individual
level

25. Konten dan
Impact
Negatif
Konten dan
Impact
Positif

26. Input
Proses
Output
Outcome
Baik Buruk

27. Analog
• Inefesiensi
frekuensi
• Out of date
teknologi
Digital
• Efisiensi
• Optimalisasi
• Up date
teknologi
M i g r a s i