Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
Similar to 20211213 kebijakan jabatan fungsional unes (20)
More from KutsiyatinMSi
More from KutsiyatinMSi (20)
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
- 1. KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI, KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN FUNGSIONAL KEPENDIDIKAN LAINNYA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN KOMPETENSI SDMAPARATUR DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIAAPARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2021
- 2. PENGANTAR 1
- 3. KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN NEGARA DI INDONESIA POKOK-POKOKKEPEGAWAIAN TNI POLRI PNS Pegawai BUMN Pegawai Non PNS atau dengan nama lain UU No. 8 Tahun 1974 UU No. 43 Tahun 1999 UU No. 34 Tahun 2004 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 2 Tahun 2002 UU No. 19 Tahun 2003 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Republik Indonesia Aparatur Sipil Negara • PNS • PPPK Badan Usaha Milik Negara (UU No. 3 Tahun 2013 jo. UU No. 11 Tahun 2020)
- 4. DASAR HUKUM • JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 70 Tahun 2015 PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 49 Tahun 2018 PP No. 30 Tahun 2019 JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN 17 September 2015 Diundangkan MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 7 April 2017 Diundangkan 15 Januari 2014 Diundangkan MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 28 November 2018 Diundangkan PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 29 April 2019 Diundangkan PP No. 17 Tahun2020 Perpres No. 38 Tahun 2020 JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 28 Februari 2020 Diundangkan 28 Februari 2O2O Diundangkan PermenPANRB 13 Tahun2019 30 Juli 2019 Diundangkan Pasal 85 Pada saat PeraturanMenteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak PeraturanMenteri ini diundangkan. • Kedudukan JF (Pasal 67) • Tugas instansi Pembina (Pasal 99 ayat (3) huruf s) • Uji kompetensi pada pengangkatan pertama (Pasal 75 & Pasal 78) • Penyetaraan Jabatan(Pasal 350A) PermenPANRB 28 Tahun 2019 6 Desember 2019 Diundangkan Pasal 21 ayat (1) Penetapankelas JF yang akandidudki yaitu disetarakandengan kelas JA yangdiduduki sebelumnya sampai ada ketentuanlanjutan. Pasal 21 ayat (2) Jika kelas JF lebih tinggi dari kelas JA, mengikuti aturankelas JF PermenPANRB 8 Tahun 2021 SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 17 Maret 2021 Diundangkan PermenPANRB 17 Tahun 2021 18 Mei 2021 Diundangkan
- 5. PENGATURAN JABATAN FUNGSIONAL ASN JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 11 Tahun 2017 Keppres No. 87 Tahun 1999 PermenPANRB No. 13 Tahun 2019 PermenPANRB No. 14 Tahun 2019 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 7 April 2017 Diundangkan dalam Lembaran Negara RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 30 Juli 1999 15 Januari 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 30 Juli 1999 Diundangkan dalam Lembaran Negara PEMBINAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG MANDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL. 31 Juli 1999 Diundangkan dalam Lembaran Negara
- 6. PEGAWAI DAN JABATAN ASN MADYA KETRAMPILAN PRATAMA PELAKSANA PENGAWAS JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRASI ADMINISTRATOR KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL UTAMA o PENYELIA o MAHIR o TERAMPIL o PEMULA o AHLI UTAMA o AHLI MADYA o AHLI MUDA o AHLI PERTAMA FUNGSI ADMINISTRASI FUNGSI TEKNIS PPPK PPPK PNS
- 7. 7 TABEL BATASAN NILAI DAN KELAS JABATAN Batasan Nilai Kelas Jabatan 190-240 1 245-300 2 305-370 3 375-450 4 455-650 5 655-850 6 855-1100 7 1105-1350 8 1355-1600 9 1605-1850 10 1855-2100 11 2105-2350 12 2355-2750 13 2755-3150 14 3155-3600 15 3605-4050 16 4055-ke atas 17 JF Pertama JF Muda JF Madya JF Utama Pola Dasar Pengawas Administrator JPTP JPTM JPTU Pelaksana JF Keterampilan
- 9. PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI & MUTASI Menggunakan sistem merit Pola karier nasional dan pola karier instansi Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah Pengembangan karier dilakuka melalui mutasi dan promosi Sistem Informasi ASN yang dikelola oleh Kepala BKN Evaluasi Pengembangan Karier Pola Karier PNS secara horizontal, vertikal, diagonal Mutasi paling cepat 2 tahun, paling lama 5 tahun Mutasi PNS antar instansi ditetapkan oleh Kepala BKN Promosi secara vertikal atau diagonal. Tim Penilai Kinerja Instansi Pendidikan dan Pelatihan PNS Evaluasi Pengembangan Kompetensi Sistem Informasi Manajemen Karier 9
- 10. PENGANGKATAN DALAM JABATAN ASN JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
- 11. KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL #1 fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai dari butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.
- 12. KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL #2 Selain kriteria penetapan JF, JF harus mempunyai metodologi, Teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, yang dilaksanakan dalam waktukerja efektif dalam 1 (satu) tahun. WAKTU KERJA EFEKTIF suatu JF ditetapkan paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh)jam kerja. Setiap Pejabat Fungsionalharus menjaminakuntabilitasJabatan. AKUNTABILITASJABATANmeliputi: a. pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki untuk peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambunganbagiJF keahlian; dan b. pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki untuk peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambunganbagiJF keterampilan.
- 13. INFORMASI JABATAN YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMBENTUKAN ATAU REVISI JF Mandat Pembentukan (Langsung/Tidak Langsung-Kebutuhan) Definisi Jabatan (Tugas dan Bidang Tugas) yang Distinctive Purpose (berbeda dengan jabatan yang sudah ada) Kelompok Jabatan (keahlian/keterampilan) dan dapat dijenjangkan Kedudukan Jabatan (di bawah JPTM, JPTP, Adm, Pengawas) Persyaratan Pengangkatan (PNS/PPPK) Memiliki pola karier Sifat Jabatan (terbuka/semi terbuka/tertutup) Persyaratan Jabatan (kualifikasi pendidikan, pelatihan, sertifikasi) Standar Kompetensi Jabatan (jenis & level kompetensi) Pengembangan Kompetensi (Pendidikan, pelatihan, sertifikasi) Kebutuhan Jabatan (Formasi) Kebutuhan Anggaran (Kompensasi) Batas-batas Ketentuan dan Pola yang berlaku (sesuai Konteks) pada Kelas Jabatan … 13
- 14. EKSISTENSI DAN KEBUTUHAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN & KEAHLIAN KUANTITASSESUAI KEBUTUHANDALAM PETA JABATANBERDASARKANHASIL ANALISISJABATANDAN ABK KOMPETENSITEKNIS PEMULA TERAMPIL MAHIR PENYELIA KOMPLEKSITAS RUANG LINGKUPDAMPAK/ RISIKO(STRATEGIS) ASPEK PENENTU (KUMULATIF): EKSISTENSI SESUAI KEBUTUHAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERTAMA MUDA MADYA UTAMA JF KEAHLIAN JF KETERAMPILAN
- 15. RUMAH JABATAN FUNGSIONAL 15 JPT ADMINISTRATOR PENGAWAS ▪ JF AHLI UTAMA ▪ JF AHLI MADYA ▪ JF AHLI MUDA ▪ JF AHLI PERTAMA ▪ JF AHLI MADYA ▪ JF AHLI MUDA ▪ JF AHLI PERTAMA ▪ JF AHLI MUDA ▪ JF AHLI PERTAMA ▪ JF PENYELIA ▪ JF MAHIR ▪ JF TERAMPIL ▪ JF PEMULA ▪ JF PENYELIA ▪ JF MAHIR ▪ JF TERAMPIL ▪ JF PEMULA ▪ JF PENYELIA ▪ JF MAHIR ▪ JF TERAMPIL ▪ JF PEMULA JF KEAHLIAN JF KEAHLIAN JF KEAHLIAN JF KETERAMPILAN JF KETERAMPILAN JF KETERAMPILAN
- 17. No. Jabatan Tugas Ruang Lingkup Peran dalam Struktur Unsur Kompetensi Jenis Kegiatan 1. JPT memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui kepeloporan, pengembangan kerja sama; dan keteladanan Manajerial (Administrasi + Fungsional) Pengambil Kebijakan (Strategic Apex) Penghubung (Middle Line) Intidan Keahlian Administrasi, Teknis dan Kebijakan 2. JA pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan Administrasi Penghubung (Middle Line) –sesuaiposisi dalam organisasi Penunjang (Support staff) Dasar dan Inti (Keahlian- optional sesuai posisidalam organisasi) Administratif (Teknis-opsional sesuaiposisi dalam organisasi) 3. JF pelayanan fungsionalyang berdasarkan keahlian dan keterampilan Fungsional Bantuan Teknis (Techno-Structure) Pelaksana Teknis (Core) Keahlian Teknis PERBEDAAN TUGAS, PERAN, UNSUR KOMPETENSI DAN KEGIATAN ANTARA JPT, JF, DAN JA
- 18. PELUANG MENJADI DAN BERKARIER PADA APARATUR SIPIL NEGARA Jabatan Fungsional disingkat menjadi JF yang juga berarti Jelas Fungsinya, Jabatan Favorit dan Jabatan Final; Arah kebijakan jabatan pada instansi pemerintah di masa yang akan datang yang mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi adalah jabatan fungsional; Peluang untuk menjadi ASN lebih besar (Formasi yang dibuka dalam ASN Sebagian besar adalah formasi untuk JF); Peluang untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan gagasan/ide kreatif lebih luas; Kesempatan untuk mengatur perkembangan karier secara mandiri; Peluang untuk menjadi administrator dan pengawas serta mengikuti seleksi JPT lebih besar dan lebih mudah karena tidak memerlukan persyaratan harus mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan seperti pada pejabat pengawas, administrator dan JPT. Peluang bagi non-PNS untuk menjadi ASN lebih besar. Peluang untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Kesempatan untuk menjadi ASN lebih lama (BUP yang lebih Panjang dari JPT ataupun Pejabat Administrasi) …
- 19. KEUNTUNGAN MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL Bekerja secara mandiri sesuai dengan minat dan bakat; Kenaikan pangkat lebih cepat dibandingkan dengan JPT ataupun Pejabat Administrasi; Kelas jabatan lebih tinggi dari Jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan yang sama; Tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang lebih besar dibanding Pejabat Pelaksana Kesempatan yang lebih luas untuk menjadi pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas dibandingkan Pejabat Administrasi; Kesempatan untuk menjadi ahli di bidang tertentu sesuai minat dan bakat; Terbebas dari segala beban manajerial dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas administrasi; Tuntutan kinerja yang lebih rendah dibandingkan JPT; Memiliki batas usia pensiun yang lebih lama dibandingkan PPT maupun Pejabat Administrasi; Jabatan tidak bersifat hierarki; JF tertentu dapat rangkap jabatan; JF tertentu terbuka untuk dapat diisi Non-PNS; …
- 20. KETENTUAN YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL Anda harus terbiasa bekerja mandiri dan kreatif serta bekerja dalam tim kerja; Anda harus mengumpulkan Angka Kredit dan membuat DUPAK; Anda harus mendokumentasikan seluruh pekerjaan dengan rapi untuk dipergunakan sebagai bahan Angka Kredit; Anda harus mendapatkan approval dari pejabat struktur dalam melaksanakan tugas kedinasan atau melaporkan kegiatan untuk keperluan perhitungan Angka Kredit; Anda harus mengikuti uji kompetensi (portofolio dan/atau asesmen) setiap kenaikan pangkat dan/atau jenjang; Anda harus melaksanakan tugas di luar tugas jabatan fungsional; Anda harus terima tidak memiliki kewenangan administrasi dan pengambilan keputusan manajerial; Anda harus terima tidak memiliki fasilitas dan penghargaan status seperti pejabat Pengawas, Administrator atau JPT; …
- 21. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL 3
- 22. KONSEP KOMPETENSI ASN MENURUT JABATAN TEKNIS SOSIAL KULTURAL MANAJERIAL JPT JA JF HARD COMPETENCY SOFT COMPETENCY
- 23. KOMPETENSI PEJABAT ASN DOMAIN ORGANISASI URAIAN TUGAS SUBSTANSI/CORE(SPESIFIK) MANAJERIAL (GENERIK) PENDUKUNG(GENERIK) ORGANISASI DAN TATA KERJA TUGAS DAN FUNGSI KEGIATAN PRODUK (DOKUMEN) JASA (KEGIATAN) DOMAIN JABATAN (INDIVIDUAL-ORGANISASI) URAIAN JABATAN SUBSTANSI/CORE(SPESIFIK) MANAJERIAL (GENERIK) PENDUKUNG(GENERIK) ANALISIS JABATAN URAIAN JABATAN KEGIATAN PRODUK (DOKUMEN) JASA (KEGIATAN) PERSYARATAN JABATAN PETA JABATAN OUTPUT KOMPETENSI TEKNIS MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL DOKUMEN KEGIATAN
- 24. PERMENPANRB NOMOR 13 TAHUN 2019 #9 (Pasal 1 angka 10) PEMBINAAN JF upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi JF yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas jabatan, dan penilaian kinerja Pejabat Fungsional.
- 25. Pertama • Syarat pendidikan • Uji kompetensi • Nilai prestasi kerja min 1 (satu)tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri • Untukcalon PNS • Hanya untukjenjang Pemula,Terampil,Ahli Pertama,dan Ahli Muda Perpindahan • Syarat pendidikan • Uji kompetensi • Pengalaman min 2 thn • Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhirbaik • Batas Usia Keahlian : 53 untukAhli Pertama dan Ahli Muda,55 JF Ahli Madya,60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT • Batas Usia Keterampilan : 53 tahun • Perpindahandari non JF ke JF, keterampilan ke keahlian,dan antarAhli Utama Penyesuaian • Syarat pendidikan • Pengalaman kerja minimal 2 thn • Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik • Inpassinguntuk: a) Penetapan JFBaru b) Perubahan ruang lingkungtugas JF c) Kebutuhan MendesakPrioritas Strategi Nasional Promosi • Uji Kompetensi • Nilai prestasi kerja min 2 (dua)tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri • Promosi untuk: a) pengangkatanpada JF b) kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. SEMUA PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN PENGANGKATAN DALAM JF
- 26. 1. menyusunpedomanformasiJF; 2. menyusunstandarkompetensiJF; 3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF; 4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaiankualitashasilkerja pejabatfungsional; 5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiahyangbersifat inovatifdi bidangtugasJF; 6. menyelenggarakan ujikompetensiJF; 7. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjukteknisJF; 7. mengembangkansistem informasiJF; 8. memfasilitasi pelaksanaantugaspokok JF; 9. memfasilitasi pembentukanorganisasi profesiJF; 10. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilakuJF; 11. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatantersebut;dan 12. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalamrangka pembinaankarierpejabatfungsional. 13. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL Sebagai Pengelola JF yang bertanggungjawab menjaminterwujudnya standarkualitasdanprofesionalitasjabatan MelaporkansecaraberkalakepadaMenteriPANRB dengantembusanKepalaBKN
- 27. 1. menyusun kurikulum pelatihan JF; 2. menyelenggarakan pelatihan JF; 3. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; 4. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; 5. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN. INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL Sebagai Pengelola JF yang bertanggungjawab menjaminterwujudnya standarkualitasdanprofesionalitasjabatan Melaporkansecaraberkala kepada MenteriPANRB dengantembusanKepala LAN
- 28. Menterimelaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaantugas IP: ▪ pemantauandanevaluasiterhadap pelaksanaanpembinaanJF oleh Instansi Pembina; dan ▪ pemantauandanevaluasiterhadap pelaksanaanJF padaInstansiPemerintah. MemilikiAD/ART; Memilikitujuan dan sasaran; Memilikivisi dan misi, program kerja; Terdapat sumberpendanaanyangjelas; Berdomisilialamat; Pembagian kerja dantugas danwewenang; dan Berbadan hukum. Syarat Organisasi Profesi PengawasanterhadappelaksanaanJF dilaksanakanberdasarkanlaporan berkala, paling sedikit 1 (satu) kalidalam1 (satu) tahun. Dalam halhasil pengawasanpelaksanaan JF, Menteriberwenang mempertimbangkanuntukmencabut dan/ataumembatalkanpenetapanJF. Mekanisme Pengawasan terhadap IP Dalam halsuatu OP sudah terbentuksebelumJF ditetapkan,OP dapat dikukuhkansebagaiOP JF dalam keputusan pimpinan IP JF terkait. Dalam halsuatu OP belum terbentuk,pembentukanOP ditetapkan melaluikeputusanpimpinan IP berdasarkanusulanpengurus/calon pengurus kepadapimpinanIP dan/atauberdasarkanusulandari perkumpulanprofesiJF denganrekomendasi dariIP. Tata Cara Pembentukan a. memberikanfasilitasidalam penyusunandan persetujuan dalampenetapan kode etik dan kode perilakuprofesiJF. b.menjalin kerja sama dengan OP sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasibagiprofesi. c. memberikan dukungan kepada OP sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakankodeetik JF. d.melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas organisasiprofesidalampembinaandan peningkatan profesionalJF. INSTANSI PEMBINA DAN ORGANISASI PROFESI
- 29. TREY researc h Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional saat ini dilakukan dengan 3 skema: • Penetapan AK berdasarkanPenilaian AK per satuan kegiatan/konvensional (155 JF) • Penetapan AK berdasarkanSistem Konversi Angka Kredit (10 JF) • Penetapan AK berdasarkanIntegrasi dengan SKP (77 JF) PenilaianKinerja JabatanFungsional Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkanPenilaiandan Penetapan Angka Kredit 30
- 30. TREY researc h AKSatuan Kegiatan Skema Penilaian Angka Kredit 1 31
- 31. TREY researc h AKSatuanKegiatan Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian per satuan butir kegiatan Angka Kredit Kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit PerTahun dan diakumulasikan sejak menduduki jabatan fungsional (Angka Kredit Dasar) Alur Penilaian 32 *selalu menggunakanbuktifisik Contoh Tabel AK Kumulatif JF ber AK 15 20 20 20 50 50 100 Pejabat Fungsional SKP Disusun berdasarkan PK Organisasi/Unit/Atasan Langsung Dinilai oleh Atasan Langsung DUPAK Disusun sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional Dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit 50 50 100 100 150 150 150 200
- 32. TREY researc h Konversi NilaiSKP Skema Penilaian Angka Kredit 2 33 1. Arsiparis 2. Penerjemah 3. Pelatih Olahraga 4. Asisten Pelatih Olahraga 5. Analis APBN 6. Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI) 7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah 8. Pelelang 9. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir 10.Penyuluh Narkoba
- 33. TREY researc h Konversi NilaiSKP Angkakreditkumulatif untuk kenaikan pangkatdan jabatan ditetapkan berdasarkan hasilpenilaiankinerja Norma Penilaian • NilaiKinerja ≥90% (Sangat Baik), AK adalah150%AK Pertahun. • NilaiKinerja 76-90% (Baik), AK adalah 125% AK Pertahun. • NilaiKinerja 61-75% (Cukup), AK adalah 100% AK Pertahun. • NilaiKinerja 51-60% (Kurang), AK adalah75% AK Pertahun. • NilaiKinerja ≤50% (Sangat Baik), AK adalah 50% AK Pertahun. Alur Penilaian 34 •Menyusun SKP setiap Tahun •Tugas Utama dan Tugas Tambahan Pejabat Fungsional •Menyetujui dan menetapkan SKP Pejabat Fungsional •Menilai SKP dan menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Penilai (Instansi/Instansi Pembina) Atasan langsung Pejabat Fungsional •Melakukan konversi nilai SKP kedalam Angka Kredit •Menetapkan Angka Kredit Kumulatif Tim Penilai *buktifisik jika dibutuhkanuntuk validasipenilaian
- 34. TREY researc h Konversi NilaiSKP Contoh SimulasiPenilaian Untuk kenaikan pangkat dan jenjang dari III/bke III/cmembutuhkan AK Kumulatif 50 AK , AK per tahun12.5 AK Nilai Kinerja tahun2014 adalah 80%, maka AK adalah 125% x 12.5 = 15.6 Nilai Kinerja tahun2015 adalah 91%, maka AK adalah 150% x 12.5 = 18.75 Nilai Kinerja tahun2016 adalah 65%, maka AK adalah 100% x 12.5 = 12.5 Nilai Kinerja tahun2017 adalah 92%, maka AK adalah 150% x 12.5 = 18.75 Maka Jumlah AK Kumulatif untukKP yang diperoleh yaitu 65.6 35 Tabel AK Kumulatif JF ber AK 50 50 100 100 150 150 150 200 Perbandingan dengan Tabel AK Kumulatif JF ber AK Dengan demikian yangbersangkutan sudah memenuhi syaratAK Kumulatifuntuk Kenaikan Pangkat dan jenjangke III/b yaitu 50 Jika dianalogikandengansimulasi penilaianJFber AK, maka ybs perolehanAK sbb: ▪ Pendidikan (unsur Pendidikan awal)= 100 AK ▪ Utama= 40 AK ▪ Penunjang= 10 AK Total150 AK → KJKP
- 35. TREY researc h Integrasi AKdanSKP Skema Penilaian Angka Kredit 3 36
- 36. TREY researc h IntegrasiAKdanSKP Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkatdan jabatan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kualitas hasil pekerjaan 37 •Menyusun SKP setiap Tahun •Tugas Utama dan Tugas Tambahan •Butir Kegiatan dan Satuan Angka Kredit dicantumkan dalam SKP sebagai Target Angka Kredit* Pejabat Fungsional •Menyetujui dan menetapkan SKP Pejabat Fungsional •Menilai tingkat Capaian SKP •menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Penilai •Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk Tim Validasi Internal penilaian kualitas hasil pekerjaan Atasan langsung Pejabat Fungsional •Melakukan penetapan Capaian AK** berdasarkan Capaian SKP yang dipersentasekan dan dikalikan dengan Target AK •Capaian AK selanjutnya diakumulasikan dan ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh Pejabat yang Berwenang untuk KPKJ Tim Penilai * Target AK setiaptahun samadengannorma,yaitu kumulatifdibagi 4tahun **bukti fisikjikadibutuhkan untukvalidasi penilaian ***Capaian AngkaKredit paling tinggi 150%(seratuslima puluh persen) dari target AngkaKredit setiaptahun Perbandingan dengan Tabel AK Kumulatif JF ber AK 50 50 100 100 150 150 150 200 Pada prinsipnya memenuhi kaidah target angka kredit per tahun dan akumulasi untuk KPKJ Penyusunan Target SKP lebih terukur Perlu penyesuaian terhadap format penilaian dan aplikasi penetapan angka kredit
- 38. TREY researc h Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional 2 3 Rincian butir kegiatan dannilai angka kredit, norma penilaian angkakredit per tahun,dan formpenilaiandituangkan dalam juknis Penyesuaianketentuan laindilakukandengan revisi sebagian,misalketentuan tentang penilaian Pendidikan lanjutanyangdiberi angka kredit (masuk dalamtugas tambahan) 39 1 • Kegiatan ditetapkan dalam butir kegiatan • Satuan nilai dan akumulasi dalam bentuk angka kredit PP 11 Tahun 2017 (Pasal 70 huruf e) • Penetapan AK berdasarkanSistem Konversi Angka Kredit(10 JF) • Penetapan AK berdasarkan Integrasi denganSKP (77JF) Penyesuaian dengan PP tentang Penilaian Kinerja Integrasi Angka Kredit dengan SKP dengan penilaian secara sequence antara Atasan langsung dan Tim Penilai Hasil penilaian Atasan langsung dan Tim Penilai digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk KPKJ oleh PyB (PyB dibantu Tim Penilai Kinerja Instansi) Pokok AK Butir Kegiatan Konversi Integrasi Butir Kegiatan dan AK Disusun terpisah dalam DUPAK Tidak disusun Target AK dan Butir Kegiatan ditetapkan dalam SKP Penilaian SKP dan DUPAK dinilai terpisah Konversi hasil penilaian SKP dalam bentuk prosentasi ke dalam AK Kumulatif Penilaian SKP sudah mencakup penilaian terhadap kualitas per butir kegiatan yang telah ditetapkan standar nilai AK Penilai SKP oleh Atasan Langsung DUPAK oleh Tim Penilai SKP dinilai oleh Atasan langsung yang kemudian disampaikan oleh Tim Penilai untuk dikonversi ke dalam AK Kumulatif SKP dinilai oleh Atasan langsung untuk kualitas hasil pekerjaan per kegiatan, kemudian disampaikan oleh Tim Penilai untuk dilakukan validasi penilaian dan penetapan angka kredit dan Angka Kredit Kumulatif PENILAIAN DENGAN INTEGRASI DIATUR DALAM PERMENPAN NO 13 TAHUN 2019, DAN BERLAKU UNTUK SELURUH JABATAN FUNGSIONALMULAI JULI 2022 ?
- 39. Target AK Integrasi SKP dan AK SKP merupakan TARGET KERJA Pejabat Fungsional berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. SKP merupakan TARGET ANGKA KREDIT dan KINERJA TAMBAHAN Penilaian SKP dan Kualitas Hasil Kerja oleh Atasan disebut CAPAIAN SKP Target Kerja dinilai AK nya oleh Tim Penilai menjadi CAPAIAN AK, diusulkan untuk ditetapkan dalam PAK PAK Untuk kenaikan pangkat/jenjang KATE GORI JENJANG TARGET DANCAPAIAN ANGKA KREDIT PER TAHUN AKK NAIK PANGKAT/ JENJANG Norma Formasi Pangkat Puncak Keahlian Ahli Utama 50 - 25 200 Ahli Madya 37,5 30 20* 150 (3) Ahli Muda 25 20 - 100 (2) Ahli Pertama 12,5 10 - 50 (2) Keterampilan Penyelia 25 - 10 100 Mahir 12,5 10 - 50 (2) Terampil 5 4 - 20(3) Pemula 3,75 3 - 15 PENILAIAN KINERJA
- 40. SKP Perilaku Kerja Skema Alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK) Dinilai oleh TIM PENILAI KINERJA PNS Tim Penilai Angka Kredit PyB Memberi Pertimbangan PPK Untuk Penetapan PAK Penilaian Kinerja Untuk Kenaikan Pangkat dan/ atau Jenjang ± 4 tahun untuk Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan Atasan Langsung SETIAP TAHUN
- 41. PERPINDAHAN JABATAN & INPASSING 42 PERPINDAHAN JABATAN PERPINDAHAN REGULER INPASSING (PENYESUAIAN) PEMBENTUKAN JF BARU KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN KEBIJAKAN JF PermenPANRB 42/2018 PermenPANRB 28/2019 Berlaku utk Semua Jabatanke JF tertentu Tidak ada bataswaktu Ketentuanketat Hasil (Naik, Tetap atau Turun) Inisiatif Pegawai Berlaku utk Semua Jabatanke JF tertentu Terdapatbatas waktu Ketentuanlonggar Hasil (Tetap) Bukan inisatif Pegawai PenyamaanPangkat PenyamaanJenjang dan Penghasilan PenyamaanPangkat PenyamaanPangkat
- 42. KENAIKAN PANGKAT - JENJANG Kenaikan Pangkat ❖PAK dan AK kumulatif ❖Nilai Prestasi Kerja ❖AK tabungandalamsatujenjang ❖ Dapat melaksanakankegiatan penunjang yang diberikanAngka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikanpangkat dan diberikanuntuk satukali kenaikan pangkat,meliputi: ❑ menjadi pengajar/pelatihdi bidang tugas JF; ❑ keanggotaandalamTimPenilai; ❑ perolehanpenghargaan/tanda jasa; ❑ melaksanakan tugas lainyang mendukung pelaksanaan tugas JF; atau ❑ perolehangelar/ijazahlain. Kenaikan Jenjang ▪ Formasi ▪ PAK dan AK kumulatif ▪ uji kompetensi kenaikanjenjang ▪ Nilai Prestasi Kerja ▪ Dapat melaksanakankegiatan pengembanganprofesi dan, meliputi: o Perolehanijazah/gelar pendidikan formal; o penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah; o penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah; o penyusunan pedoman/petunjuk teknis; o pelatihan/pengembangan kompetensi;atau o kegiatanlainyang ditetapkan olehInstansi Pembina di bidang JF ❖ Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah, penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah, dikecualikan bagi JF yang tugas jabatannya berkaitan. ❖ Untuk kenaikan ke Penyelia 4 AK, 6 AK ke Ahli Madya, dan 12 AK ke Ahli Utama, wajib melaksanakan pengembangan profesi. ❖ Apabila target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan tidak tercapai, tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.
- 43. ❑ tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF. ❑ tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki. Tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan Usulan Pemberhentian disampaikan oleh: PPK kepada Presiden bagi JF ahli utama. PyB kepada PPK bagi JF selain ahli utama, dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pengunduran diri dan tidak memenuhi persyaratan dilaksanakan pemeriksaandanmendapatkan ijindari Pyb sebelum ditetapkanpemberhentiannya Pejabat Fungsional yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. CTLN; d. Tugas Belajar lebih dari 6 bulan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, Administrator,Pengawas,danPelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratanjabatan. Pengunduran diri dapat dipertimbangkan dalamhal memiliki alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas JF Mengundurkan Diri PEMBERHENTIAN JF
- 44. TEKNIS SOSIAL KULTURAL MANAJERIAL pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan* → diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan** pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan* → diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis** pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi* → diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan** KOMPETENSI 1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional WAJIB diikutsertakan pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. 2. Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional, antara lain dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis bidang tugas JF. c. program pengembangan kompetensi lainnya.
- 45. KETENTUAN LAIN-LAIN Pejabat Fungsionalyang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya 25%angka kredit kumulatif Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagaipimpinan unit kerja bukan pada Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Administrator,dan Jabatan Pelaksana 25%angka kredit kumulatif Penyesuaianperaturansejak peraturanditetapkanpaling lama 3 tahun sejak ditetapkan 1 2 3
- 46. JABATAN, TUGAS TAMBAHAN DAN PENUGASAN DALAM MANAJEMENASN 47 JABATAN TUGAS TAMBAHAN PENUGASAN ▪ Terkait dengan SOTK ▪ Definitif dan bersifat tetap ▪ Dapat dikelompokkan dalam (JPT, JA, JF) ▪ Terdapat dalam peta jabatan ▪ Memiliki dokumen Anjab + ABK ▪ Meiliki Kelas Jabatan dan SKJ ▪ Diberikan Gaji,Tunjangan dan Fasilitas ▪ Terkait dengan entitas tertentu ▪ Definitif dan bersifat sementara ▪ Tidak Terdapat dalam Peta Jabatan ▪ Tidak memiliki dokumen Anjab + ABK ▪ Tidak memiliki Kelas Jabatan dan SKJ ▪ Diangkat oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian ▪ Diberikan Tunjangan (Honor) ▪ Tidak Definitif dan bersifat sementara ▪ Tidak Terdapat dalam Peta Jabatan ▪ Tidak memiliki dokumen Anjab + ABK ▪ Tidak memiliki Kelas Jabatan dan SKJ ▪ Diberikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian ▪ Diberikan Fasilitas
- 47. PAGE 48 PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA HUBUNGAN JPT/JA DENGAN JF KONDISISEBELUM PENGALIHAN KONDISISETELAH PENGALIHAN JPT Madya JPT Pratama Administrator (Eselon III) Pengawas (Eselon IV) Pelaksana (Eselon V) Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator JPT Madya JPT Pratama ▪ Bilamana dibutuhkan, dapat ditunjuk koordinator oleh JPT Pratama melalui rekomendasi dari pimpinan unit kerja berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan serta mempertimbangkanbeban kerja unit. ▪ Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. ▪ Memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu oleh sub- koordinator. ▪ Perlu perubahan mekanisme tata kerja dalam organisasi Jabatan FungsionalAhli Madya sebagai koordinator. ▪ Kesetaraan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan dalam jenjangjabatanyang akan diduduki.
- 48. PAGE 49 PROSES BISNIS ANTARA JPT MADYA, JPT PRATAMA DENGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JPT Pratama Koordinator JF Kelompok Jabatan Fungsional • Memberikanarahandankoordinasi terkait pelaksanaantugas • MenentukanKoordinatordan dapat menunjuk subkoordinator untuk membantu koordinator • Membuat Kelompok Kerja 2 • Menyusun perencanaanuntuk melaksanakantugas danmencapai target kinerja • Memberikanarahandankoordinasi terkaitpencapaiantarget kinerja 1 Pelaksanaan Kerja di dalam Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 5 Mereviuhasil pelaksanaan tugas 6 Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas 7 • Menerima laporan hasil pekerjaan • melakukanreviudan evaluasi pelaksanaankegiatandan capaiankinerja. 8 Menyusun dan merencanakan pembagiantugas 3 JPT Madya Menerima laporan Hasil pekerjaan 9 4
- 49. PAGE 50 PROSES BISNIS ANTARA JPT PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Administator Koordinator JF Kelompok Jabatan Fungsional • Menyusun perencanaan untuk melaksanakantugas danmencapai target kinerja • Memberikanarahandankoordinasi terkait pencapaian target kinerja 1 Pelaksanaan Kerja di dalam Kelompok Kerja Jabatan Fungsional 4 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 5 Mereviuhasil pelaksanaan tugas 6 Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas 7 Menyusun dan merencanakan pembagiantugas 3 JPT Pratama • Memberikanarahandankoordinasi terkait pelaksanaantugas • MenentukanKoordinatordan dapat menunjuk subkoordinator untuk membantu koordinator • Membuat Kelompok Kerja 2 • Menerima laporanhasil pekerjaan • melakukanreviudan evaluasi pelaksanaankegiatandan capaiankinerja. 8 Menerima laporan Hasil pekerjaan 9
- 50. PAGE 51 PROSES BISNIS ANTARA PEJABAT PENGAWAS DENGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pejabat Pengawas Kelompok Jabatan Fungsional • Memberikanarahandankoordinasi terkait pelaksanaantugas • Membuat Kelompok Kerja • Menyusun dan merencanakanpembagiantugas 2 Pelaksanaan Kerja di dalam Kelompok Kerja Jabatan Fungsional 3 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 4 Mereviuhasil pelaksanaan tugas 5 Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas 6 Administator 1 • Menyusun perencanaan untuk melaksanakan tugas danmencapai target kinerja • Memberikanarahandankoordinasi terkait pencapaian target kinerja 1 • Menerima laporanhasil pekerjaan • melakukanreviudan evaluasi pelaksanaankegiatandan capaiankinerja. 7 Menerima laporan Hasil pekerjaan 8
- 51. TEKNIS SOSIAL KULTURAL MANAJERIAL Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilakuyang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan* → Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan** Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilakuyang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan* → Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis** Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilakuyang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi* → Diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan** KOMPETENSI 1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional WAJIB diikutsertakan pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. 2. Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional, antara lain dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis bidang tugas JF. c. program pengembangan kompetensi lainnya.
- 52. PENGEMBANGAN KOMPETENSI 1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional WAJIB diikutsertakan pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. 2. Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional, antara lain dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; b. pelatihan teknis bidang tugas JF; c. program pengembangan kompetensi lainnya, meliputi pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis lain terkait bidang tugas JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- 53. PROFIL JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS ▪ Nomenklatur : ▪ Dasar Hukum : ▪ Penilaian AK : ▪ Kategori : ▪ Tugas Pokok : 54 Arsiparis Permenpan48 Tahun 2014 jo 13 Tahun 2016 Konversi KeterampilandanKeahlian Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahandanpenyajianarsip menjadi informasi. Keterangan: Saat ini sedang berproses untuk revisi, tahap perumusan kegiata
- 54. JABATANFUNGSIONALYANGDIBINAOLEH KEMENDIKBUD Dosen Nomor17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 Guru Nomor16 Tahun 2009 Penilik Nomor14 Tahun 2010 Pamong Belajar Nomor15 Tahun 2010 Pengawas Sekolah Nomor21 Tahun 2010 Pengembangan TeknologiPembelajaran Nomor28 Tahun 2017 Pranata Laboratorium Pendidikan Nomor7 Tahun 2019 Pamong Budaya Nomor7 Tahun 2020 Widyaprada Nomor3 Tahun 2019 Pengembang Kurikulum Nomor57 Tahun 2020 Pengembang Penilaian Pendidikan Nomor58 Tahun 2020
- 55. TERIMA KASIH