Kebijakan Vaksinasi COVID-19 31 Agustus 2021-converted.pptx
1. UPDATE KEBIJAKAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
dr. Prima Yosephine, MKM
Plt. Direktur Surveilans & Karantina
Kesehatan Ditjen P2P - Kemenkes RI
Disampaikan Dalam Webinar Update Sistem Informasi Satu Data
Vaksinasi COVID-19 1-3 September 2021
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2. TREN HARIAN 31 AGUSTUS2021
KPCPEN 31 Agustus 2021 , Pukul 17.30 WIB–
TOTAL
6. ASPEK LEGAL PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Perpres No.14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Perpres No.99 Tahun 2020 Serta Perpres 50 Tahun 2021 Tentang perubahan
atas Perpres no14 tahun 2021
Permenkes No.84
Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam
Rangka
Penanggulangan
Pandemi COVID-19
Permenkes No.10
Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam
Rangka
Penanggulangan
Pandemi COVID-19
Permenkes No.18
Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 10
Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19
Permenkes No.23
Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 10
Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka
Penanggulangan
Pandemi COVID-19
PERATURAN-PERATURAN INI MENJADI DASAR HUKUM DAN ACUAN
STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
9. VAKSINASI COVID-19
Permenkes No. 10, No 18, No 23 Tahun 2021
VAKSINASI PROGRAM:
Vaksinasi kepada masyarakat
yang pendanaannya ditanggung
atau dibebankan pada pemerintah
VAKSINASI GOTONG ROYONG:
pelaksanaan vaksinasi COVID-19
kepada karyawan/karyawati, keluarga
atau individu lain terkait dalam keluarga
yang pendanaannya ditanggung atau
dibebankan pada badan hukum/badan
usaha
Distribusi vaksin
mengacu pada Cara
Distribusi Obat
yang Baik (CDOB)
Penyelenggaraan
pelayanan
Vaksinasi Program
dan Vaksinasi
Gotong Royong
mengacu pada
standar pelayanan,
dan standar
prosedur
operasional pada
petunjuk teknis
pelaksanaan
Vaksinasi
Perencanaan
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
10. PENDATAAN SASARAN
Mekanism
e Top-
Down
Mekanisme
Bottom-Up
• Dilakukan secara kolektif oleh instansi/badan usaha/lembaga/organisasi
maupun oleh perangkat daerah, puskesmas atau fasilitas pelayanan
kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19, dan dikoordinasikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi.
• Data yang telah dikumpulkan kemudian disampaikankepada Kementerian
Kesehatan melalui Sistem InformasiSatu Data Vaksinasi
• Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari
Kementerian/Lembaga/Badan Usaha/Instansi terkait atau sumber lainnya
• Data sasaran meliputi Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, instansi dan jenis
pekerjaan, nomor kontak (HP) dan alamat tempat tinggal sasaran
• Untuk WNA lanjut usia, pendidik dan tenaga kependidikan, data paling sedikit meliputi nomor register, izin tinggal,
Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan nomor paspor, nama, tanggal lahir, dan alamat (by name and by
address)
UNTUK PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), DAPAT
SEGERA MENGURUS NIK SEBELUM DILAKUKAN PENDATAAN SEBAGAI SASARAN PENERIMA
VAKSINASI PROGRAM
11. PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-
19 BAGI YANG
BELUM MEMILIKI
NIK
Surat Edaran Sekjen Kemenkes Nomor 15242/2021
tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi
Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya Yang
Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan
Dinas Kesehatan setempat berkoordinasi dengan Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil untuk
melakukanPengurusan NIK sebelum Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 atau dapat melakukan Layanan
Vaksinasi Covid– 19 secara bersama –sama dalam satu
tempat layanan sehingga Layanan Vaksinasi dapat
dilaksanakan dan Pengurusan NIK sebagai wujud dari
Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan
11
12. PENETAPAN SASARAN
1. Data yang telah divalidasi dimasukkan
ke dalam Sistem Informasi Satu Data
Vaksinasi COVID-19 untuk dibuat e-ticket
vaksinasi
2. Penetapan status sasaran vaksinasi
dapat dilihat pada
https://pedulilindungi.id
DALAM HAL SASARAN INDIVIDU BELUM TERDAFTAR
OLEH INSTANSI/BADAN USAHA/LEMBAGA/ORGANISASI
MAUPUN OLEH PERANGKAT DAERAH, PUSKESMAS ATAU
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PELAKSANA
VAKSINASI COVID-19, DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA MAUPUN DINAS KESEHATAN PROVINSI,
MAKA DAPAT DILAKUKAN PENDATAAN MELALUI APLIKASI
PCARE VAKSINASI DENGAN VERIFIKASI NIK DAN BUKTI
PENDUKUNG LAINNYA
13. SURAT EDARAN : VAKSINASI TAHAP 3 DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
BAGI ANAK USIA 12 – 17 TAHUN
Melaksanakan upaya percepatan vaksinasi COVID-19 tahap 3 bagi
seluruh masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya berusia 18
tahun ke atas mulai 1 Juli 2021.
Melaksanakan pemberian vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun
dengan memperhatikan:
1. Pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau di sekolah/madrasah/pesantren berkoordinasi
dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag setempat
untuk mempermudah pendataan dan monitoring pelaksanaan;
2. Mekanisme skrining, pelaksanaan dan observasi sama seperti
vaksinasi pada usia >18 tahun;
3. Peserta vaksinasi harus membawa kartu keluarga atau dokumen lain
yang mencantumkan NIK anak;
4. Pencatatan dalam aplikasi PCare vaksinasi dimasukkan dalam
kelompok remaja;
5. Menggunakan vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 ml sebanyak dua kali
pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari.
6. Melakukan identifikasi dan percepatan vaksinasi bagi sasaran tahap 1
dan 2 yang belum mendapatkan 2 dosis vaksinasi.
7. Memperkuat upaya komunikasi dan sosialisasi dalam rangka
percepatan vaksinasi bagi lansia serta mengidentifikasi dan
mengimplementasikan strategi khusus yang sesuai dengan situasi
daerah masing-masing dalam meningkatkan jangkauan bagi lansia.
15. 15
Kebijakan
Pelaksanaan
Vaksinasi Dosis
Ketiga (Booster)
bagi SDMK
Vaksinasi dosis ketiga diberikan kepada tenaga
kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan
tenaga penunjang yang memberikan pelayanan
di fasilitas pelayanan kesehatan berusia ≥18
tahun yang telah mendapatkan dua dosis
vaksinasi COVID-19 lengkap
Vaksinasi dosis ketiga dapat menggunakan
vaksin dengan platform yang sama atau
platform yang berbeda, dengan interval
minimal pemberian vaksinasi dosis ketiga
adalah 3 bulan setelah dosis kedua diberikan
Dapat menggunakan
Sinovac (Platform Inaktif)
atau Moderna (Platform
mRNA)
SURAT EDARAN DIRJEN
P2P NOMOR 1919 TAHUN
2021 TENTANG
PEMBERIAN DOSIS
KETIGA BAGI SDM
KESEHATAN
20. 20
PANDUAN PELAKSANAAN VAKSINASI
COVID-19 PADA MASA
PEMBERLAKUKAN PPKM DARURAT
Penjadwalan
vaksinasi
• secara manual maupun
menggunakan sistem
aplikasi, terutama pada
pelayanan vaksinasi
dengan target peserta
harian di atas 500 orang
• harus diatur dengan
baik untuk mencegah
kerumunan karena
penumpukan peserta
pada jam-jam tertentu
21. 21
PANDUAN PELAKSANAAN VAKSINASI
COVID-19 PADA MASA
PEMBERLAKUKAN PPKM DARURAT
Pelaksanaan
vaksinasi
• Pelaksanaan vaksinasi harus memperhatikan protokol kesehatan.
• Alur pelayanan vaksinasi mengikuti alur pelayanan 2 meja yang
tertuang dalam KMK No HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi COVID-1g.
• Rantai dingin vaksin harus dijaga sesuai prosedur untuk
memastikan kualitas vaksin.
• Pemerintah daerah dan TNI/POLRI dapat bekerjasama dengan
berbagai pihak seperti komunitas keagamaan/masyarakat serta
pihak swasta dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi guna
memperluas akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang pentingnya vaksinasi.
• Dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah daerah dapat
memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa
memandang domisili atau tempat tinggal pada Kartu Tanda
Penduduk (KTP).
22. 02
Ruangan, antara lain terdiri
atas ruang tunggu, ruang
pelayanan vaksinasi
COVID-19, dan ruang
observasi
03
Perlengkapan/sarana untuk
menjaga rantai dingin
vaksin COVID-19 sesuai
dengan standar
04
Fasilitas mencuci tangan
pakai sabun dan air
mengalir atau hand
sanitizer
01
Kit anafilaktik, untuk
penanganan pertama
terhadap kejadian ikutan
pasca vaksinsi berupa
reaksi anafilatik saat proses
observasi
Sarana dan prasarana yang harus disiapkan
Bila terjadi KIPI pada penerima vaksinasi, praktik mandiri bidan harus melakukan penanganan
pertama dan selanjutnya melakukan rujukan ke Puskesmas atau fasilitas
23. ALUR PELAYANAN VAKSINASI
Meja 1
Screening - Vaksinasi
Meja 2
Pencatatan & Observasi
Ruang Tunggu - Petugas Mobile
Penerima Sasaran yang Datang
• Melakukan pengecekan
sasaran melalui
pedulilindungi.id
(terdaftar/ belum)
• Membagikan kertas
kendali untuk diisi oleh
sasaran.
• Terdiri
minimal 2 orang
dari petugas kesehatan
(petugas
screnning dan vaksinator)
• Melakukan screening terhadap
sasaran. Screening meliputi: tanda
vital dan pertanyaan screening
sesuai Juknis
• Peserta yang sudah lolos skrining
dapat langsung diberikan vaksin di
meja tersebut juga.
• Petugas mengisi hasil screening
dan vaksinasi pada kertas kendali.
• Melakukan entry data
dari kertas kendali ke
dalam Pcare.
• Waktu observasi 15
menit
• Kartu vaksinasi yang
sudah dicetak lebih
dahulu diisi dengan
ditulis tangan
24. Dosis dan
Interval waktu
Vaksinasi
COVID-19
Platform Pengembang Vaksin
Jumlah
Dosis
Interval
Minimal
Pemberi
an Antar
Dosis
Cara Pemberian
Inactivated virus Sinovac Research and
Development Co., Ltd
2 (0,5 ml
per dosis)
28 hari Intramuskular
Inactivated virus Sinopharm + Beijing Institute of
Biological Products
2 (0,5 ml
per dosis)
21 hari Intramuskular
Viral vector (Non-
replicating)
AstraZeneca + University of
Oxford
2 (0,5 ml
per dosis)
12
minggu
Intramuskular
Protein subunit Novavax 2 (0,5 ml
per dosis)
21 hari Intramuskular
RNA-based vaccine Moderna + National Institute of
Allergy and Infectious Diseases
(NIAID)
2 (0,5 ml
per dosis)
28 hari Intramuskular
RNA-based vaccine Pfizer Inc. + BioNTech 2 (0,3 ml
per dosis)
21-28
hari
Intramuskular
Viral vector (Non-
replicating)
Cansino Biological Inc./Beijing
Institute of Biotechnology
1 (0,5 ml
per dosis)
- Intramuskular
Viral vector (Non-
replicating)
The Gamaleya National Center
of Epidemiology and
Microbiology
2 (0,5 ml
per dosis)
21 hari Intramuskular
25. 25
SEMUA KELUHAN ATAU REAKSI PASCA VAKSINASI
ATAU KIPI, BAIK VAKSINASI PROGRAM MAUPUN
GOTONG ROYONG, HARUS DILAPORKAN KE
PETUGAS, PETUGAS AKAN MEMANTAU DAN
MEMERIKSA LEBIH LANJUT SERTA MELAPORKAN
SECARA BERJENJANG KE KEMENTERIAN
KESEHATAN DAN KOMNAS PP KIPI
0
1
/
0
9
/
2
0
2
1
26. PELAPORAN DAN KAJIAN KIPI
(KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI)
Pengobatan dan perawatan KIPI:
• Peserta JKN aktif, ditanggung melalui mekanisme
Jaminan Kesehatan Nasional
• Peserta JKN nonaktif dan selain peserta JKN
didanai melalui pendanaan yg bersumber pd
anggaran kemenkes, diberikan setara dengan
pelayanan kesehatan kelas III program JKN
28. Strategi Percepatan Vaksinasi
Intensifikasi pelayanan vaksinasi
COVID-19 di fasilitas pelayanan
kesehatan, dengan menambah
jumlah hari pelayanan, jumlah
sesi pelayanan per hari, waktu
pelayanan masing-masing sesi
serta kuota sasaran yang
dilayani per sesi nya
Menambah jumlah
fasilitas pelayanan
kesehatan dan
tenaga kesehatan
yang melaksanakan
pelayanan vaksinasi
COVID-19
Membuka pos
pelayanan
vaksinasi
COVID-19
(dapat dilakukan
massal, dengan
menerapkan
protokol
kesehatan)
Mobilisasi sasaran dengan
dikoordinasi oleh fasilitas
pelayanan kesehatan, dinas
kesehatan atau
kementerian/lembaga/badan
usaha/instansi dan dapat
melibatkan masyarakat
Indoor:
vaksinasi COVID-19 yang
diselenggarakan
kementerian/lembaga/badan
usaha/instansi, bandara/
stasiun/terminal, gedung-
gedung, tempat keramaian
(pasar, pusat perbelanjaan),
stadion, dan tempat ibadah
Outdoor:
pos pelayanan vaksinasi yang
dilaksanakan di lapangan,
drive thru (layanan tanpa
turun), pelaksanaan vaksinasi
mobile dengan memanfaatkan
mobil puskesmas keliling atau
pelayanan kesehatan bergerak
lainnya
Institusi/organisasi masyarakat
dapat bekerja sama dengan
dinas kesehatan
kabupaten/kota, dinas
kesehatan provinsi,
Kementerian Kesehatan untuk
membuka pos pelayanan
vaksinasi COVID-19
29. Mekanisme Pembukaan Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19
oleh Institusi atau Organisasi Masyarakat
Mengajukan permohonan
membuka pos pelayanan
vaksinasi kepada dinas
kesehatan kabupaten/kota atau
dinas kesehatan provinsi
setempat
Permohonan harus disertai
dengan data sasaran yang
akan divaksin sesuai dengan
tahapan penerima vaksin untuk
kemudian dimasukkan ke
dalam Sistem Informasi Satu
Data Vaksinasi Covid melalui
aplikasi Smart Checking
Menyediakan
link/sistem/platform pendaftaran
dan penjadwalan yang bisa
memberikan feedback/balasan
informasi tanggal dan waktu
pelaksanaan pada sasaran
yang mendaftar
Data sasaran yang
dikumpulkan harus terjamin
kerahasiaan/confidentiality
melalui suatu dokumen pakta
integritas dari
institusi/organisasi masyarakat
penyelenggara
Pelaksanaan vaksinasi dapat
dilakukan setelah semua data
sasaran tersebut diinput dalam
Sistem Informasi Satu Data
Vaksinasi COVID-19 melalui
aplikasi Smart Checking oleh
dinas kesehatan
kabupaten/kota
Jumlah sasaran yang dilayani
adalah minimal 450 - 500
sasaran/hari
32. INOVASI BUJUK, DAFTAR DAN ANTAR lansia DIVAKSINASI
PEMERINTAH DAERAH DAN KOMUNITAS SUDAH MEMBUAT STRATEGI YANG KREATIF DALAM PELAKSANAKAN
VAKSINASI LANSIA
• Penjemputan lansia menggunakan becak dan
odong-odong untuk mempermudah mobilisasi
peserta vaksinasi seperti di Kediri dan Surabaya.
• Mendekatkan akses vaksinasi lansia melalui
vaksinasi door to door ke pemukiman warga seperti
di DKI Jakarta dan Surabaya.
• Penggunaan gedung sekolah dan balai desa untuk
pelaksanaan vaksinasi lansia.
33. KESIMPULAN
1. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan peraturan, petunjuk
teknis, administrasi, vaksin dan logistik, jaringan fasyankes dan
sistem monev untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19
2. Pelaksanaan dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur
yang ditetapkan, vaksin diberikan secara aman dan kualitas
vaksin pun dijaga agar tetap tinggi
3. Pencatatan dan pelaporan dilakukan untuk memastikan adanya
transparansi data, memudahkan upaya pemantauan dan
menjadi dasar pengambilan keputusan
4. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 memerlukan kerjasama semua
pihak termasuk melalui peran masyarakat
KESIMPULAN
