Surat ini berisi rekomendasi dari para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kepada Presiden terkait penanganan pandemi COVID-19. Rekomendasi tersebut meliputi gerakan semesta tenaga kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 sesuai kompetensinya, serta dukungan penuh pemerintah bagi tenaga kesehatan, termasuk pemenuhan APD, vaksinasi, insentif, dan fasilitas lainnya.
1. 1
Jakarta, 12 Juli 2021
Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. Joko Widodo
di tempat
REKOMENDASI PARA GURU BESAR FKUI
GERAKAN SEMESTA TENAGA KESEHATAN INDONESIA PADA MASA
DARURAT COVID-19
Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sangat prihatin
dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kami menghimbau
seluruh dokter, dokter spesialis, konsultan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya untuk
bersama-sama pihakpemerintahpusat,pemerintahdaerah,pihakswasta,danmasyarakatuntuk
melaksanakan Gerakan Semesta Tenaga Kesehatan Indonesia pada masa darurat COVID-19.
Selain itu, sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang telah bekerja keras selama
pandemi COVID-19 ini, kami juga menghimbau pemerintah untuk memberikan dukungan
penuh kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19.
A. Gerakan semesta seluruh tenaga kesehatan lintas profesi untuk turut membantu
program pelayanan COVID-19 sesuai dengan kompetensi masing-masing yang
dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 pusat maupun daerah, adapun peran serta
dari masing-masing tenaga kesehatan lintas profesi disampaikan pada poin-poin
berikut:
1) Dokter
1. Layanan telekonsultasi COVID-19 oleh seluruh dokter, baik dokter umum, dokter
spesialis, dokter subspesialis, maupun konsultan yang mengacu pada panduan
tatalaksana COVID-19 terkini dari Kementerian Kesehatan maupun Organisasi
Profesi terkait dan konsultasi nonCOVID-19 sesuai dengan bidang kompetensi
masing-masing.
2. Layanan telemonitoring pasien isolasi mandiri dengan dokter umum dan dokter
spesialis praktik mandiri, yang dikoordinasikan oleh IDI cabang bekerja sama
dengan Satgas COVID 19 Puskesmas daerah setempat sesuai dengan domisili
dokter tersebut tinggal.
3. Layanan telekonsultasi dan telemonitoring tercatat dan terintegrasi dengan sistem
telemonitoring yang sudah ada, berbasis Puskesmas,RS, atau bekerja sama dengan
platform telemedisin swasta yang telah teregistrasi di Kemenkes RI.
4. Penempatan dokter internsip di fasyankes rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia
dari tingkat layanan primer hingga tersier selama masa pandemi, termasuk di
fasilitas-fasilitas isolasi mandiri yang telah disiapkan pemerintah pusat/daerah,
yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas COVID-19
sesuai dengan jumlah dan kebutuhan tenaga untuk jangka waktu minimal 6 bulan
dan dapat diperpanjang.
5. Program penempatan lulusan dokter umum di fasyankes rujukan COVID-19 di
seluruh Indonesia dari tingkat layanan primer hingga tersier selama masa pandemi,
2. 2
yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas COVID-19
sesuai dengan jumlah dan kebutuhan tenaga untuk jangka waktu minimal 6 bulan
dan dapat diperpanjang.
6. Penempatan Dokter Spesialis dalam Program Pendayagunaan Dokter Spesialis
(PDGS) di RS rujukan COVID-19 di daerah terpencil atau sangat terpencil.
7. Penempatan dokterTNIdiRS rujukan atau RSdaruratCOVID-19 didaerah-daerah
yang masih membutuhkan.
8. Penempatan dokter spesialis lintas bidang di RS untuk turut merawat pasien
COVID-19 di ruang rawat nonHCU/ICU di RS rujukan COVID-19, dengan
mengacu pada Pedoman Penanganan COVID-19 atau PPK COVID-19 dari
organisasi lintas profesi atau Kemenkes.
9. Penugasan peserta pendidikan dokterspesialis(PPDS) lintasbidanguntuk merawat
pasien COVID-19 di RS pendidikan masing-masing.
10. Organisasi profesi, meliputi perhimpunan dokter spesialis, dokter umum dan
keseminatan bertanggung jawab sebagai koordinator lapangan pelayanan pasien
COVID-19 terkait dengan bidang masing-masing.
11. Koordinator lapangan bertugas:
a. memastikan pelayanan COVID-19 dan kondisi medis penyerta sesuai
dengan panduan terkini (sesuai organisasi profesi masing-masing atau
kolaborasi antar organisasi profesi).
b. mengkoordinasi distribusi anggotanya di RS setempat sesuai kebutuhan.
c. melakukan mitigasi anggota dan keluarganya yang terkonfirmasi positif
COVID-19 bekerja sama dengan satgas COVID-19
d. melakukan pencatatan dan pemutakhiran data terpadu yang berhubungan
dengan pelayanan COVID-19 dan mitigasi anggota.
e. memastikan seluruh anggota mendapatkan vaksinasi lengkap, dan
memastikan seluruh anggota mendapatkan penghargaan/ insentif sesuai
dengan haknya.
12. Organisasi profesi memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki
kompetensi untuk menangani pasien COVID-19.
13. Dokter pembimbing peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) harus
memastikan peserta PIDI mendapatkan APD dan insentif yang sesuai haknya.
2) Perawat
1. Seluruh tenaga perawat dihimbau untuk turut membantu pelayanan perawatan
COVID-19 di fasyankes tingkat primer hingga tersier, termasuk di RS darurat
COVID 19 dan fasilitas isolasi mandiri yang dikelola Pemerintah, yang
pendistribusiannya dikoordinasikan oleh PPNI dan satgas COVID-19 setempat.
2. Peserta pendidikan akademi keperawatan dihimbau untuk turut membantu
pelayanan COVID-19 di fasyankestempat pendidikan dengan supervisi.
3. Perawat dihimbau untuk membantu pelayanankunjungan rumahpasien COVID-19
isolasi mandiri maupun nonCOVID-19 yang terkendala ke RS terintegrasi dengan
program kunjungan rumah Puskesmas maupun RS.
4. Pembentukan program penempatan tenaga perawat di fasyankes rujukan COVID-
19 di seluruh Indonesia dari tingkat layanan primer hingga tersier selama masa
pandemi, yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas
3. 3
COVID-19 sesuai dengan jumlah dan kebutuhan tenaga untuk jangka waktu
minimal 6 bulan dan dapat diperpanjang.
3) Mahasiswa profesi kedokteran dan keperawatan
1. Para mahasiswa fakultas kedokteran di Indonesia dapat membantu pemantauan
isolasi mandiri pasien-pasien terinfeksi COVID-19 secara daring. Hal ini dapat
dimasukkan dalam modulpendidikan profesi untuk melatih kemampuan anamnesis
serta pencatatan perkembangan kondisi pasien. Di sisi lain, pendekatan secara
daringini melindungipara mahasiswa profesidaripaparanpasien COVID-19untuk
sementara waktu.
2. Mahasiswa tahap akhir profesi pendidikan dokter dan keperawatan dihimbau untuk
ikut serta dalam usaha percepatan vaksinasi COVID-19.
4) Tenaga kesehatan lain
3. Tenaga farmasi dan apoteker turun membantu Puskesmas untuk mendistribusikan
obat-obat yang diperlukan untuk pasien isolasi mandiri di rumah, maupun sebagai
tenaga bantuan di RS rujukan COVID-19.
4. Program penempatan tenaga bidan, farmasi, fisioterapis, laboran atau tenaga
kesehatan lain di fasyankes rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia dari tingkat
layanan primer hingga tersier selama masa pandemi, yang dikoordinasikan oleh
Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas COVID-19 sesuai dengan jumlah dan
kebutuhan tenaga untuk jangka waktu minimal 6 bulan dan dapat diperpanjang
5. Mendayagunakan tenaga dokter,bidan,perawatdan nakeslain dalam mempercepat
program vaksinasi COVID-19 nasional.
6. Tim khusus pelacakan kontak (contact tracing) perlu dibentuk di setiap fasyankes
agar siap dan fokus bekerja dengan cepat dan agresif, sehingga kasus ditemukan
sedini mungkin dan menghindari penularan lebih jauh. Kecepatan penting untuk
menghentikan pergerakan individu kontak erat yang mungkin masih bersosialisasi
tanpa mematuhi prinsip 6M di kesehariannya.Tim tersebut penting dibentuk agar
tenaga kesehatan lainnya juga dapat fokus dalam bidang masing-masing, seperti
pelayanan kesehatan di dalam gedung, vaksinasi COVID-19, dan imunisasi anak.
Agresivitas pelacakan kontak tidak boleh hanya sebataspenghuni serumah,seperti
yang sudah tercantum dalam Buku Saku Pelacakan Kontak (Contact Tracing)
Kasus COVID-19 terbitan Kemenkes RI tahun 2021. Metode penelusuran agresif
yang dapat digunakan adalah dengan menganjurkan pasien terkonfirmasi untuk
melihat kembali galeri foto, media sosial, serta histori atau riwayat pergerakan dan
perjalanan yang tersimpan dalam Google Maps di masing-masing ponsel selama
masa infeksius pasien.
B. Dukungan penuh pemerintah kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam
pelayanan COVID-19.
1. Penyediaan APD sesuai standar dan fasilitas antar jemput atau akomodasi sesuai
kebutuhan, termasuk untuk peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Yang
dimaksud dengan APDsesuaistandaradalah APDlevel3 untuk pelayanan COVID-19,
pelayanan triase dan UGD baik untuk COVID-19 maupun nonCOVID-19.
4. 4
2. Penyuntikan vaksinasi menyeluruh untuk tenaga kesehatan, termasuk dosis vaksinasi
ke-3.
3. Dukungan pemeriksaan PCR gratis dengan hasil 1-2 x 24 jam untuk skrining, maupun
penelusuran kontak,fasilitas isolasi mandiri maupun perawatan sesuai derajat penyakit
untuk nakes dan anggota keluarganya yang terkonfirmasi COVID-19
4. Dukungan obat-obatan dan alat kesehatan yang menunjang perawatan.
5. Memastikan pembagian jam kerja yang rasional dengan mempertimbangkan beban
kerja dan kesehatan fisik/ mental tenaga kesehatan.
6. Memastikan dukungan dan fasilitas konsultasi psikologis bagi setiap tenaga kesehatan
bila diperlukan.
7. Memastikan ketersediaan dan monitoring penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan
terkait pelayanan COVID-19 di seluruh tingkat fasyankes di Indonesia agar setiap
pasien COVID-19 dapat mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan derajat
penyakitnya.
8. Memberikan sertifikat penghargaan kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam
pelayanan COVID-19 sebagai bukti pengabdian masyarakat.
9. Menyediakan, memperbaiki dan mempermudah sistem pembayaran insentif untuk
fasyankes, tenaga kesehatan dan sumber daya manusia pendukungnya termasuk para
relawan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan (PPK 1 hingga PPK 3) sehingga
fasyankes, tenaga kesehatan dan SDM pendukungnya mendapatkan hak yang sesuai
dan tepat waktu.
10. Dukungan aparat keamanan untuk memberikan perlindungan penuh kepada para nakes
yang sedang bertugas dan mempermudah akses nakes untuk perjalanan pulang ke
rumah atau menuju ke tempat tugas pada masa PPKM darurat.
11. Pejabat negara dihimbau untuk menahan diri untuk tidak memberikan keterangan
medis dan ilmiah yang bukan kompetensinya. Hal ini dapat menjadi informasi yang
kurang tepat bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.
C. Dukungan penuh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerahsebagaibagian
dari support system penanganan pandemi, dengan berkoordinasi dengan para tokoh
elemen masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan program 6M, 3T dan
vaksinasi COVID-19. Para tenaga kesehatan tidak mampu bekerja sendiri dalam
menyukseskan program-programtersebut.Tenaga kesehatanadalahgarda terakhir
penanganan COVID-19, sedangkan garda terdepannya ialah masyarakat. 6M yang
dimaksud ialah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari
makan bersama.
Jakarta, 12 Juli 2021
Para Guru Besar FKUI
1. Prof.Dr.dr.AchmadFauziKamal,SpOT(K)
2. Prof.dr.AgnesKurniawan,PhD,SpPar(K)
3. Prof.Dr.dr. AgusPurwadianto,SH,SpF(K)
4. Prof.dr.AgusSjahrurachman,PhD,SpMK
5. Prof.Dr.dr.AkmalTaher,SpU(K)
6. Prof.Dr. dr. Aman BhaktiPulungan,SpA(K)