2. P e n i n g k a t a n
k e s e h a t a n i b u , a n a k ,
K B , d a n k e s e h a t a n
r e p r o d u k s i
Penurunan Kematian
Ibu dan Bayi
Peningkatan KB dan
Kesehatan Reproduksi
Penurunan Stunting
Pengendalian
Penyakit Menular
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Penguatan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
Pemenuhan dan peningkatan
kompetensi tenaga kesehatan
Pemenuhan dan peningkatan daya
saing sediaan farmasi dan alat
kesehatan
Peningkatan efektivitas pengawasan
obat dan makanan
Penguatan tata kelola, pembiayaan,
penelitian dan pengembangan
kesehatan
P e r c e p a t a n p e r b a i k a n
g i z i m a s y a r a k a t
P e n i n g k a t a n
p e n g e n d a l i a n
p e n y a k i t
P e m b u d a y a a n
G e r a k a n
M a s y a r a k a t H i d u p
S e h a t ( G e r m a s )
P e n g u a t a n
s i s t e m k e s e h a t a n &
p e n g a w a s a n
o b a t d a n m a k a n a n
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan
pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif
dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
Pengembangan
lingkungan sehat
Penguatan
promosi Germas
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024
PELA
YANAN
(HealthDelivery)
PENGUATAN PREVENTIF
& PROMOTIF
3. KOMITMEN PENINGKATAN STATUS GIZI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM RANGKA RPJMN 2020 - 2024
1. Dengan fokus penurunan
stunting menjadi salah satu
proyek prioritas RPJM2020
- 2024
PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
2. Ke dalam salah satu major
projects, di tahun 2020 – 2024,
melalui peningkatan daya saing
SDM dan derajat kesehatan
masyarakat
PERCEPATAN PENURUNAN
KEMATIAN IBU DAN STUNTING
Titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dengan
menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan
balita, kesehatan anak sekolah karena merupakan umur
emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul.
Jangan sampai ada Stunting, kematian bayi, kematian ibu
yang meningkat
4. “Stunting merupakan
permasalahan
multidimensional yang
dalam upaya
penurunannya
diperlukan kontinyuitas
dan sustainabilitas dari
setiap intervensi yang
dilakukan oleh berbagai
pihak” Sumber Gambar:
https://www.google.com/search?q=balita+stunting&sxsrf=ALiCzsYfb-gHEGr8y07yfVojXyKA-
2zdpQ:1665461764786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ14HHqNf6AhWhgtgFHdC4CcsQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1422&bih=632&dpr=1.35#imgrc=HS
AiIuromgJO6M
5. STUNTIN
G
IBU
HAMIL
ANEMIA
IBU
HAMI
L
KEK
BALITA
STUNTIN
G
Remaj
a
GERAKAN BERSAMA
PEMDA - CAMAT –
KADES/LURAH
MONITORING TERPADU OPD
TERKAIT
ZERO NEW
STUNTING
INTERVENSI SPESIFIK INTERVENSI SENSITIF
Strategi Intervensi Dalam Konvergensi
Stunting
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca
persalinan (70%)
Kehamilan yang tidak diinginkan (15,5%)
Cakupan PUS yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan bagian dari
pelayanan pranikah (90%)
rumah tangga yg mendapatkan akses air
minum layak di kab/kota lokasi prioritas
(100%)
rumah tangga yg mendapatkan akses
sanitasi (air limbah domestic) layak di
kab/kota lokus prioritas (90%)
penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan Nasional (112,9 juta)
keluarga berisiko stunting yang
memperoleh pendampingan (90%)
Jumlah keluarga miskin dan rentan dan
memperoleh bantuan tunai bersyarat (10
Juta)
target sasaran yang memiliki pemahaman
yang baik tentang stunting di lokasi prioritas
(70%)
Jumlah keluarga miskin dan rentan dan
memperoleh bantuan tunai Pangan (15,6
Juta)
Desa/kelurahan Stop BABS atau ODF (90%)
6. PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI JAWA BARAT
Rata-rata penurunan stunting dalam 3
tahun terakhir (2020,2021,2022) di Jawa
Barat adalah 2% per tahun.
Tahun 2022, angka stunting di Jawa Barat
sebesar 20,2 %. Angka ini mengalami
penurunan sebesar 4,3% dibandingkan
tahun 2021
Sumber data:
2019 (Survei SSGBI); 2020 (Laporan Prediksi); 2021 (Survei SSGI),2022
(Survei SSGI)
Perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan 1-3,1%
per tahun untuk mencapai target RPJMD 19,2% tahun
2023 dan target RPJMN 14% pada tahun 2024
25.
2
23.
2
21.2 19.
2
26.2
27.
2
25.
5 24.
5
20.
2
17
15
19
21
23
25
29
27
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
Tren Prevalensi Stunting di Provinsi
Jawa Barat
Targe
t
Capaia
n
7. 7
KAWALU 985
TAWANG 429
CIHIDEUNG 392
MANGKUBUMI 446
TAMANSARI 494
CIBEUREUM 737
CIPEDES 547
INDIHIANG 295
BUNGURSARI 510
PURBARATU 215
TOTAL
JUMLAH
STUNTING
DI KOTA
TASIKMALAY
A S/D
SEPTEMBER
TAHUN 2023 :
5050
8. Apa itu Stunting?
Stunting adalah gangguan
pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang, yang ditandai
dengan panjang atau tinggi
badannya di bawah standar
9. Bukan semata-mata stunting-nya
yang menjadi masalah
Yang lebih penting adalah:
proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses
terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan
semua orghan lainnya seperti Otak, Jantung,
Ginjal dan Pankreas
Periode didalam kandungan dan dalam 2 tahun
pertama usia anak: 1000 HPK
10.
11.
12. Apakah Peran
Gen/Keturunan?
• Pengaruh gen kecil tak lebih dari 25
%
• Pengaruh lingkungan (asupan
makanan dan penyakit infeksi) jauh
lebih besar
Sebagian Besar Berawal
13. MENGAPA 1000
HPK?
Bila periode ini tidak dilalui dengan baik, maka
akibatnya terhadap kecerdasan dan kesehatan
bersifat permanen, sulit untuk diperbaiki:
1. Rendahnya Kecerdasan (kemampuan kognitif)
2. Meningkatnya Risiko menderita PTM
3. Stunting pd usia dewasa
dan khusus untuk PTM berpengaruh terhadap dua
generasi berikutnya (TRANS-GENERASI)
14. BAGAIMANA DAPAT MENURUNKAN PREVALENSI
STUNTING?
Pemantauan tumbuh bayi dan anak usia dini
(deteksi dini dan penanganan yang sesuai)
PERAN POSYANDU
15. POSYANDU
KEGIATAN KESEHATAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK
MASYARAKAT yang dibantu oleh petugas kesehatan.
LEMBAGA KEMASYARAKATAN yang mewadahi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dalam
PELAYANAN SOSIAL DASAR yang pelaksanaannya dapat DISINERGIKAN dengan layanan
lainnya sesuai POTENSI daerah (Permendagri No 18/2018)
(POS PELAYANAN TERPADU)
16. KEGIATAN UTAMA
POSYANDU
1. KIA
2. KB
3. IMUNISASI
4. Gizi
5.Penanggulang
an Diare
DILAKSANAKAN MELALUI
5 MEJA/LANGKAH
PADA HARI BUKA POSYANDU
1.PENDAFTARAN
2.PENIMBANGAN
3.PENCATATAN
4.PENYULUHAN
5.PELAYANAN KESEHATAN
17. KEGIATAN
PENGEMBANGAN POSYANDU
(Permendagri 19 Tahun 2011)
1. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
2. Pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan;
3. Perilaku hidup bersih dan sehat;
4. Kesehatan lanjut usia;
5. BKB;
6. Pos PAUD;
7. Percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan; dan
8. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
9. Kesehatan reproduksi remaja; dan
10.Peningkatan ekonomi keluarga.
Hampir seluruh
kegiatan
merupakan
upaya
Pencegahan
Stunting, AKI-
AKB, , Imunisasi,,
PTM dan Eliminasi
Tbc
19. STRATA POSYANDU (revisi)
No Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri
1 Frekwensi penimbangan < 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8
2 Jumlah Kader Posyandu < 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
3 3 dari 4 layanan di Posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran , yaitu:
• Cakupan D/S ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan KIA ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan KB ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan imunisasi ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
4 Kegiatan tambahan - - 1 >1
5
Alat Pertumbuhan dan
Perkembangan
Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki
20. INDIKATOR
Persentase Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan
Posyandu Aktif
Kriteria:
1) Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan
Bupati/walikota
2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali
setahun
3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas
dan kader
4) Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu
21. 1. Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan
Bupati/walikota adalah : memiliki Pokjanal Posyandu yang
keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait tingkat Kabupaten/Kota
yang disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota
2. Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun
adalah : Pokjanal Posyandu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun
minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan
kegiatan.
DEFINISI OPERASIONAL
Indikator Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif
22. 3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan
kader adalah melakukan peningkatan kapasitas
(sosialisasi/lokakarya/refreshing/ orientasi/ pelatihan) bagi petugas
puskesmas dan kader Posyandu baik sebagai penyelenggara ataupun
sebagai peserta minimal 1 kali setahun
4. Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu adalah memiliki dan
menggunakan sistem pelaporan kegiatan posyandu secara offline atau
online.
24. DATA JUMLAH KADER POSYANDU
TAHUN 2022
24
NO KECAMATAN JUMLAH KADER AKTIF JUMLAH KADER TERLATIH
1 BUNGURSARI 514
387
2 CIBEUREUM 527
308
3 CIHIDEUNG 471
129
4 CIPEDES 721
563
5 INDIHIANG 647
251
6 KAWALU 741
362
7 MANGKUBUMI 708
552
8 PURBARATU 385
114
9 TAMANSARI 623
308
10 TAWANG 494
371
25. KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA TAHUN 2023
No. Kegiatan Tujuan Sasaran
Penanggung
jawab
1
Rapat Koordinasi
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
1.Meningkatkan Koordinasi Lintas
Sektor dalam Pengelolaan Posyandu
2.Meningkatkan kapasitas
Kelembagaan pokjanal Posyandu
Perangkat Daerah,
Pokjanal Posyandu di
berbagai tingkatan,
PKK, Puskesmas, PPJ,
Kader Posyandu
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
2
Workshop
Pengelolaan Posyandu
dan Kunjungan Rumah
Bagi Kader
Meningkatkan Kapasitas Kader
Posyandu
Kader Posyandu
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
3
Pembinaan
Pokjanal Posyandu
Kecamatan
1.Meningkatnya Kinerja Pokjanal
Posyandu Kecamatan
2.Meningkatkan strata posyandu
3.Meningkatkan kapasitas
Kelembagaan Pokjanal Posyandu
kecamatan
Pokjanal Posyandu
Kecamatan terpilih
( Tahun 2023 di
Kecamatan
Bungursari)
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
26. KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA
No. Kegiatan Tujuan Sasaran
Penanggung
jawab
4.
Penyerahan Insentif
Kader
1.Sebagai apresiasi/ reward
bagi kader posyandu
2. Motivasi untuk kader
posyandu
Kader Posyandu
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
5
Pembinaan/
Penggerakkan Aktifkan
Posyandu
1. Meningkatnya Strata
Posyandu
2. Meningkatnya kinerja
Posyandu
Pokja Posyandu
Kelurahan
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
6
Up Dating Data
Posyandu
Verifikasi data jumlah posyandu
,strata posyandu ,dan data
kader posyandu
Pendamping Posyandu
Juara (PPJ) Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
27. KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA
No. Kegiatan Tujuan Sasaran
Penanggung
jawab
4.
Pelatihan
implementasi
PHBS bagi KK
binaan P2WKSS
Meningkatkan Cakupan
PHBS
KK Binaan
P2WKSS
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
5
Pelatihan
implementasi
PHBS bagi KK
binaan Kesrak
PKK
Meningkat kan Cakupan
PHBS
KK Binaan Kesrak
PKK
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
28. KONDISI EKSISTING POSYANDU :
Masih ditemukan posyandu yang Tidak Memiliki Sarana
Pendukung dan Kurang Memadai
Kelembagaan POKJANAL dan POKJA POSYANDU BELUM
OPTIMAL
KEMITRAAN dengan dunia usaha/swasta BELUM BERJALAN
BAIK.
Masih terdapat KETERGANTUNGAN DANA yang harus
difasilitasi oleh Pemerintah (APBD dan APBN).
29. FAKTOR-FAKTOR DARI DALAM POSYANDU:
BELUM MAKSIMALNYA ‘KIE” (KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI)
SISTEM INFORMASI POS YANDU BELUM MEMADAI
PERAN SERTA ORANGTUA BALITA BELUM OPTIMAL
JUMLAH KADER POS YANDU TIDAK SEBANDING
DENGAN JUMLAH BALITA DAN BELUM MEMADAI
KETRAMPILAN KADER POSYANDU MASIH KURANG
FASILITAS POSYANDU TIDAK MEMADAI
KURANGNYA PENGHARGAAN BAGI KADER
POSYANDU
IDENTIFIKASI MASALAH POSYANDU
30. STRATEGI dan KEGIATAN
REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI POS YANDU
Peningkatan Sumber Daya (KAPASITAS &
KUANTITAS) Kader Posyandu
Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu
(Insentif KADER Posyandu )
Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk di
dalam nya SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
Memperkuat SISTEM KIE (MODEL BARU)
Peningkatan Strata Pos Yandu
31. PERMASALAHAN POKJANAL posyandu PADA
UMUMNYA
1. Pokjanal yang ada hanya sekedar SK.
2. Tidak jelasnya tugas dan fungsi masing-masing
sektor.
3. Tidak ada Sekretariat Tetap Salah satu kendala:
Instansi Pemberdayaan Masyarakat di daerah yang
beragam/digabung dengan unsur lain.
4. Tidak ada program kerja yang terintegrasi.
5. Kurangnya Koordinasi lintas Sektor/Lembaga dan
antar program pemberdayaan terkait.
6. Masih ada persepsi bahwa Pokjanal Posyandu tugas
teknis dinas kesehatan
7. Kurangnya sosialisasi.
8. Tidak adanya Dukungan Dana Pembinaan termasuk
Dana Operasional Posyandu,dll
32. STRATEGI dan KEGIATAN
REVITALISASI POKJANAL POS YANDU
Pelatihan keterampilan Kader ( Peningkatan
Kapasitas Kader Posyandu)
Meningkatkan Sinergitas Program kerja Pokjanal
Posyandu dengan lintas sektor
Fasilitasi Akses Kemitraan (MoU) dan AKSES
DONATUR.
Adanya Dana Operasional Pokjanal PosyanDU di
Setiap Tingkatan
33. TERIMA
KASIH
Dua tiga kelereng diadu
Jalan miring memakai roda dua
Bawalah anak ke posyandu
terbebas dari stunting, sehat,dan Ceria
Editor's Notes
Pelaksanaan tidak hanya melalui upaya Dinas Kesehatan namun dapat melalui upaya Pokjanal tingkat Kabupaten/Kota
Definisi OperasionalKabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif dengan kriteria:
Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan Bupati/walikota
Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait pengembangan Posyandu tingkat Kabupaten/Kota.
Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun
Mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan.
Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader
Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas puskesmas dan kader yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/Kota.
Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu
Memiliki dan menggunakan sistim dalam melakukan pelaporan kegiatan Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu seperti SIP online dan atau Si Cakep.
Posyandu aktif minimal 50%
Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan posyandu aktif dibagi total kabupaten/kota dikali 100%.
Waktu Pelaksanaan
Pembinaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai penjadwalan yang disepakatiti oleh kabupaten/kota
Pencatatan dan Pelaporan
Pengelola promkes kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan kader sesuai kewenangan masing-masing melalui system pelaporan yang ada di kabupaten/kota
Sumber Data
Pencatatan rutin kader Posyandu, pelaporan rutin Puskesmas dan laporan Pokjanal kabupaten/kota.