SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
RAPAT KOORDINASI
POKJANAL POSYANDU
TINGKAT KOTA TASIKMALAYA
SURYANINGSIH, S.Sos.,MM.,M.KM
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
P e n i n g k a t a n
k e s e h a t a n i b u , a n a k ,
K B , d a n k e s e h a t a n
r e p r o d u k s i
Penurunan Kematian
Ibu dan Bayi
Peningkatan KB dan
Kesehatan Reproduksi
Penurunan Stunting
Pengendalian
Penyakit Menular
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Penguatan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
Pemenuhan dan peningkatan
kompetensi tenaga kesehatan
Pemenuhan dan peningkatan daya
saing sediaan farmasi dan alat
kesehatan
Peningkatan efektivitas pengawasan
obat dan makanan
Penguatan tata kelola, pembiayaan,
penelitian dan pengembangan
kesehatan
P e r c e p a t a n p e r b a i k a n
g i z i m a s y a r a k a t
P e n i n g k a t a n
p e n g e n d a l i a n
p e n y a k i t
P e m b u d a y a a n
G e r a k a n
M a s y a r a k a t H i d u p
S e h a t ( G e r m a s )
P e n g u a t a n
s i s t e m k e s e h a t a n &
p e n g a w a s a n
o b a t d a n m a k a n a n
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan
pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif
dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
Pengembangan
lingkungan sehat
Penguatan
promosi Germas
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024
PELA
YANAN
(HealthDelivery)
PENGUATAN PREVENTIF
& PROMOTIF
KOMITMEN PENINGKATAN STATUS GIZI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM RANGKA RPJMN 2020 - 2024
1. Dengan fokus penurunan
stunting menjadi salah satu
proyek prioritas RPJM2020
- 2024
PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
2. Ke dalam salah satu major
projects, di tahun 2020 – 2024,
melalui peningkatan daya saing
SDM dan derajat kesehatan
masyarakat
PERCEPATAN PENURUNAN
KEMATIAN IBU DAN STUNTING
Titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dengan
menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan
balita, kesehatan anak sekolah karena merupakan umur
emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul.
Jangan sampai ada Stunting, kematian bayi, kematian ibu
yang meningkat
“Stunting merupakan
permasalahan
multidimensional yang
dalam upaya
penurunannya
diperlukan kontinyuitas
dan sustainabilitas dari
setiap intervensi yang
dilakukan oleh berbagai
pihak” Sumber Gambar:
https://www.google.com/search?q=balita+stunting&sxsrf=ALiCzsYfb-gHEGr8y07yfVojXyKA-
2zdpQ:1665461764786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ14HHqNf6AhWhgtgFHdC4CcsQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1422&bih=632&dpr=1.35#imgrc=HS
AiIuromgJO6M
STUNTIN
G
IBU
HAMIL
ANEMIA
IBU
HAMI
L
KEK
BALITA
STUNTIN
G
Remaj
a
GERAKAN BERSAMA
PEMDA - CAMAT –
KADES/LURAH
MONITORING TERPADU OPD
TERKAIT
ZERO NEW
STUNTING
INTERVENSI SPESIFIK INTERVENSI SENSITIF
Strategi Intervensi Dalam Konvergensi
Stunting
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca
persalinan (70%)
Kehamilan yang tidak diinginkan (15,5%)
Cakupan PUS yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan bagian dari
pelayanan pranikah (90%)
rumah tangga yg mendapatkan akses air
minum layak di kab/kota lokasi prioritas
(100%)
rumah tangga yg mendapatkan akses
sanitasi (air limbah domestic) layak di
kab/kota lokus prioritas (90%)
penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan Nasional (112,9 juta)
keluarga berisiko stunting yang
memperoleh pendampingan (90%)
Jumlah keluarga miskin dan rentan dan
memperoleh bantuan tunai bersyarat (10
Juta)
target sasaran yang memiliki pemahaman
yang baik tentang stunting di lokasi prioritas
(70%)
Jumlah keluarga miskin dan rentan dan
memperoleh bantuan tunai Pangan (15,6
Juta)
Desa/kelurahan Stop BABS atau ODF (90%)
PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI JAWA BARAT
Rata-rata penurunan stunting dalam 3
tahun terakhir (2020,2021,2022) di Jawa
Barat adalah 2% per tahun.
Tahun 2022, angka stunting di Jawa Barat
sebesar 20,2 %. Angka ini mengalami
penurunan sebesar 4,3% dibandingkan
tahun 2021
Sumber data:
2019 (Survei SSGBI); 2020 (Laporan Prediksi); 2021 (Survei SSGI),2022
(Survei SSGI)
Perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan 1-3,1%
per tahun untuk mencapai target RPJMD 19,2% tahun
2023 dan target RPJMN 14% pada tahun 2024
25.
2
23.
2
21.2 19.
2
26.2
27.
2
25.
5 24.
5
20.
2
17
15
19
21
23
25
29
27
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
Tren Prevalensi Stunting di Provinsi
Jawa Barat
Targe
t
Capaia
n
7
KAWALU 985
TAWANG 429
CIHIDEUNG 392
MANGKUBUMI 446
TAMANSARI 494
CIBEUREUM 737
CIPEDES 547
INDIHIANG 295
BUNGURSARI 510
PURBARATU 215
TOTAL
JUMLAH
STUNTING
DI KOTA
TASIKMALAY
A S/D
SEPTEMBER
TAHUN 2023 :
5050
Apa itu Stunting?
Stunting adalah gangguan
pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang, yang ditandai
dengan panjang atau tinggi
badannya di bawah standar
Bukan semata-mata stunting-nya
yang menjadi masalah
Yang lebih penting adalah:
proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses
terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan
semua orghan lainnya seperti Otak, Jantung,
Ginjal dan Pankreas
 Periode didalam kandungan dan dalam 2 tahun
pertama usia anak: 1000 HPK
Apakah Peran
Gen/Keturunan?
• Pengaruh gen kecil  tak lebih dari 25
%
• Pengaruh lingkungan (asupan
makanan dan penyakit infeksi) jauh
lebih besar
Sebagian Besar Berawal
MENGAPA 1000
HPK?
Bila periode ini tidak dilalui dengan baik, maka
akibatnya terhadap kecerdasan dan kesehatan
bersifat permanen, sulit untuk diperbaiki:
1. Rendahnya Kecerdasan (kemampuan kognitif)
2. Meningkatnya Risiko menderita PTM
3. Stunting pd usia dewasa
dan khusus untuk PTM berpengaruh terhadap dua
generasi berikutnya (TRANS-GENERASI)
BAGAIMANA DAPAT MENURUNKAN PREVALENSI
STUNTING?
Pemantauan tumbuh bayi dan anak usia dini
(deteksi dini dan penanganan yang sesuai)
PERAN POSYANDU
POSYANDU
KEGIATAN KESEHATAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK
MASYARAKAT yang dibantu oleh petugas kesehatan.
LEMBAGA KEMASYARAKATAN yang mewadahi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dalam
PELAYANAN SOSIAL DASAR yang pelaksanaannya dapat DISINERGIKAN dengan layanan
lainnya sesuai POTENSI daerah (Permendagri No 18/2018)
(POS PELAYANAN TERPADU)
KEGIATAN UTAMA
POSYANDU
1. KIA
2. KB
3. IMUNISASI
4. Gizi
5.Penanggulang
an Diare
DILAKSANAKAN MELALUI
5 MEJA/LANGKAH
PADA HARI BUKA POSYANDU
1.PENDAFTARAN
2.PENIMBANGAN
3.PENCATATAN
4.PENYULUHAN
5.PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN
PENGEMBANGAN POSYANDU
(Permendagri 19 Tahun 2011)
1. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
2. Pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan;
3. Perilaku hidup bersih dan sehat;
4. Kesehatan lanjut usia;
5. BKB;
6. Pos PAUD;
7. Percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan; dan
8. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
9. Kesehatan reproduksi remaja; dan
10.Peningkatan ekonomi keluarga.
Hampir seluruh
kegiatan
merupakan
upaya
Pencegahan
Stunting, AKI-
AKB, , Imunisasi,,
PTM dan Eliminasi
Tbc
STRATA POSYANDU
STRATA
POSYANDU
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
RPJMN
2020-2024
POSYANDU AKTIF
STRATA POSYANDU (revisi)
No Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri
1 Frekwensi penimbangan < 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8
2 Jumlah Kader Posyandu < 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
3 3 dari 4 layanan di Posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran , yaitu:
• Cakupan D/S ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan KIA ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan KB ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
• Cakupan imunisasi ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8
4 Kegiatan tambahan - - 1 >1
5
Alat Pertumbuhan dan
Perkembangan
Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki
INDIKATOR
Persentase Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan
Posyandu Aktif
Kriteria:
1) Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan
Bupati/walikota
2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali
setahun
3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas
dan kader
4) Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu
1. Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan
Bupati/walikota adalah : memiliki Pokjanal Posyandu yang
keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait tingkat Kabupaten/Kota
yang disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota
2. Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun
adalah : Pokjanal Posyandu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun
minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan
kegiatan.
DEFINISI OPERASIONAL
Indikator Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan
kader adalah melakukan peningkatan kapasitas
(sosialisasi/lokakarya/refreshing/ orientasi/ pelatihan) bagi petugas
puskesmas dan kader Posyandu baik sebagai penyelenggara ataupun
sebagai peserta minimal 1 kali setahun
4. Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu adalah memiliki dan
menggunakan sistem pelaporan kegiatan posyandu secara offline atau
online.
STRATA POSYANDU TAHUN 2022
NO KECAMATAN
STRATA POSYANDU POSYANDU
AKTIF
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
TOTAL
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %
1 KAWALU 0 0 29 22,31 71 54,62 30 23,08 130 101 77,69
2 TAWANG 0 0 2 2,7 19 26,39 51 57,22 72 70 97,22
3 TAMANSARI 0 0 22 21,15 36 34,61 37 35,57 104 73 70,19
4 CIBEUREUM 0 0 40 42,1 30 31,57 25 26,31 95 55 57,89
5 CIPEDES 0 0 7 7,77 66 73,33 17 18,88 90 83 92,22
6 PURBARATU 0 0 10 17,54 32 56,14 15 26,32 57 47 82,46
7 CIHIDEUNG 0 0 0 0,00 17 22,67 58 77,33 75 75 100,00
8 MANGKUBUMI 0 0 31 26,95 35 30,70 49 42,98 115 84 73,04
9 INDIHIANG 0 0 13 17,33 33 44 29 32,67 75 52 82,67
10 BUNGURSARI 0 0 16 20,69 42 42,53 30 33,33 88 72 81,81
KOTA TASIKMALAYA 0 0 185 20,53 382 42,40 334 37,07 901 716 79,47
23
DATA JUMLAH KADER POSYANDU
TAHUN 2022
24
NO KECAMATAN JUMLAH KADER AKTIF JUMLAH KADER TERLATIH
1 BUNGURSARI 514
387
2 CIBEUREUM 527
308
3 CIHIDEUNG 471
129
4 CIPEDES 721
563
5 INDIHIANG 647
251
6 KAWALU 741
362
7 MANGKUBUMI 708
552
8 PURBARATU 385
114
9 TAMANSARI 623
308
10 TAWANG 494
371
KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA TAHUN 2023
No. Kegiatan Tujuan Sasaran
Penanggung
jawab
1
Rapat Koordinasi
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
1.Meningkatkan Koordinasi Lintas
Sektor dalam Pengelolaan Posyandu
2.Meningkatkan kapasitas
Kelembagaan pokjanal Posyandu
Perangkat Daerah,
Pokjanal Posyandu di
berbagai tingkatan,
PKK, Puskesmas, PPJ,
Kader Posyandu
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
2
Workshop
Pengelolaan Posyandu
dan Kunjungan Rumah
Bagi Kader
Meningkatkan Kapasitas Kader
Posyandu
Kader Posyandu
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
3
Pembinaan
Pokjanal Posyandu
Kecamatan
1.Meningkatnya Kinerja Pokjanal
Posyandu Kecamatan
2.Meningkatkan strata posyandu
3.Meningkatkan kapasitas
Kelembagaan Pokjanal Posyandu
kecamatan
Pokjanal Posyandu
Kecamatan terpilih
( Tahun 2023 di
Kecamatan
Bungursari)
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA
No. Kegiatan Tujuan Sasaran
Penanggung
jawab
4.
Penyerahan Insentif
Kader
1.Sebagai apresiasi/ reward
bagi kader posyandu
2. Motivasi untuk kader
posyandu
Kader Posyandu
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
5
Pembinaan/
Penggerakkan Aktifkan
Posyandu
1. Meningkatnya Strata
Posyandu
2. Meningkatnya kinerja
Posyandu
Pokja Posyandu
Kelurahan
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
6
Up Dating Data
Posyandu
Verifikasi data jumlah posyandu
,strata posyandu ,dan data
kader posyandu
Pendamping Posyandu
Juara (PPJ) Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA
No. Kegiatan Tujuan Sasaran
Penanggung
jawab
4.
Pelatihan
implementasi
PHBS bagi KK
binaan P2WKSS
Meningkatkan Cakupan
PHBS
KK Binaan
P2WKSS
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
5
Pelatihan
implementasi
PHBS bagi KK
binaan Kesrak
PKK
Meningkat kan Cakupan
PHBS
KK Binaan Kesrak
PKK
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kota
KONDISI EKSISTING POSYANDU :
Masih ditemukan posyandu yang Tidak Memiliki Sarana
Pendukung dan Kurang Memadai
Kelembagaan POKJANAL dan POKJA POSYANDU BELUM
OPTIMAL
KEMITRAAN dengan dunia usaha/swasta BELUM BERJALAN
BAIK.
Masih terdapat KETERGANTUNGAN DANA yang harus
difasilitasi oleh Pemerintah (APBD dan APBN).
FAKTOR-FAKTOR DARI DALAM POSYANDU:
BELUM MAKSIMALNYA ‘KIE” (KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI)
SISTEM INFORMASI POS YANDU BELUM MEMADAI
PERAN SERTA ORANGTUA BALITA BELUM OPTIMAL
JUMLAH KADER POS YANDU TIDAK SEBANDING
DENGAN JUMLAH BALITA DAN BELUM MEMADAI
KETRAMPILAN KADER POSYANDU MASIH KURANG
FASILITAS POSYANDU TIDAK MEMADAI
KURANGNYA PENGHARGAAN BAGI KADER
POSYANDU
IDENTIFIKASI MASALAH POSYANDU
STRATEGI dan KEGIATAN
REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI POS YANDU
Peningkatan Sumber Daya (KAPASITAS &
KUANTITAS) Kader Posyandu
Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu
(Insentif KADER Posyandu )
Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk di
dalam nya SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
Memperkuat SISTEM KIE (MODEL BARU)
Peningkatan Strata Pos Yandu
PERMASALAHAN POKJANAL posyandu PADA
UMUMNYA
1. Pokjanal yang ada hanya sekedar SK.
2. Tidak jelasnya tugas dan fungsi masing-masing
sektor.
3. Tidak ada Sekretariat Tetap  Salah satu kendala:
Instansi Pemberdayaan Masyarakat di daerah yang
beragam/digabung dengan unsur lain.
4. Tidak ada program kerja yang terintegrasi.
5. Kurangnya Koordinasi lintas Sektor/Lembaga dan
antar program pemberdayaan terkait.
6. Masih ada persepsi bahwa Pokjanal Posyandu tugas
teknis dinas kesehatan
7. Kurangnya sosialisasi.
8. Tidak adanya Dukungan Dana Pembinaan termasuk
Dana Operasional Posyandu,dll
STRATEGI dan KEGIATAN
REVITALISASI POKJANAL POS YANDU
Pelatihan keterampilan Kader ( Peningkatan
Kapasitas Kader Posyandu)
Meningkatkan Sinergitas Program kerja Pokjanal
Posyandu dengan lintas sektor
Fasilitasi Akses Kemitraan (MoU) dan AKSES
DONATUR.
Adanya Dana Operasional Pokjanal PosyanDU di
Setiap Tingkatan
TERIMA
KASIH
Dua tiga kelereng diadu
Jalan miring memakai roda dua
Bawalah anak ke posyandu
terbebas dari stunting, sehat,dan Ceria

More Related Content

Similar to 1. Paparan Rakor Pokjanal Posyandu 9-10 Oktober 2023.pptx

kebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdf
kebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdfkebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdf
kebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdfRudyArisPurwanto
 
Bappenas_Penyelenggaraan KKS.pptx
Bappenas_Penyelenggaraan KKS.pptxBappenas_Penyelenggaraan KKS.pptx
Bappenas_Penyelenggaraan KKS.pptxErnaYanti21
 
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.ppt
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.pptMATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.ppt
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.pptmila306254
 
2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptx
2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptx2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptx
2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptxsadi2373
 
Kebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.ppt
Kebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.pptKebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.ppt
Kebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.pptDextraAryffin1
 
Germas Sumut-Bappenas.pdf
Germas Sumut-Bappenas.pdfGermas Sumut-Bappenas.pdf
Germas Sumut-Bappenas.pdfmangarahon
 
KEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptx
KEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptxKEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptx
KEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptxRHarumingPutri
 
PERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptx
PERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptxPERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptx
PERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptxIsyalLikhsandy2
 
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANGPENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANGerisRisty
 
PEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptx
PEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptxPEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptx
PEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptxrdsuryanto
 
Rapat PKP 2022.ppt
Rapat PKP 2022.pptRapat PKP 2022.ppt
Rapat PKP 2022.pptErnaSukma1
 
progker stunting 080.pptx
progker stunting 080.pptxprogker stunting 080.pptx
progker stunting 080.pptxSitiKhusnul102
 
Presentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptx
Presentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptxPresentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptx
Presentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptxArsad Rahim Ali
 
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatanKebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatanArifKhoiri
 
V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....
V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....
V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....MuhammadBambangUswat
 
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhanEdit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhanBidangTFBBPKCiloto
 
Kebijakan dan Startegi AKI AKB.pptx
Kebijakan dan Startegi AKI AKB.pptxKebijakan dan Startegi AKI AKB.pptx
Kebijakan dan Startegi AKI AKB.pptxIrine Polani
 

Similar to 1. Paparan Rakor Pokjanal Posyandu 9-10 Oktober 2023.pptx (20)

kebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdf
kebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdfkebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdf
kebijakanstuntingkab-221226133601-29e61774.pdf
 
Strategi penanggulangan kemiskinan daerah
Strategi penanggulangan kemiskinan daerahStrategi penanggulangan kemiskinan daerah
Strategi penanggulangan kemiskinan daerah
 
DRAFF PAPARAN LINSEK.ppt
DRAFF PAPARAN LINSEK.pptDRAFF PAPARAN LINSEK.ppt
DRAFF PAPARAN LINSEK.ppt
 
Bappenas_Penyelenggaraan KKS.pptx
Bappenas_Penyelenggaraan KKS.pptxBappenas_Penyelenggaraan KKS.pptx
Bappenas_Penyelenggaraan KKS.pptx
 
DOCS20191114090026.pptx
DOCS20191114090026.pptxDOCS20191114090026.pptx
DOCS20191114090026.pptx
 
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.ppt
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.pptMATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.ppt
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.ppt
 
2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptx
2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptx2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptx
2 Mei_Penyelenggaraan Puskesmas.pptx
 
Kebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.ppt
Kebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.pptKebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.ppt
Kebijakan-Proses-Asuhan-Gizi-di-Puskesmas.ppt
 
Germas Sumut-Bappenas.pdf
Germas Sumut-Bappenas.pdfGermas Sumut-Bappenas.pdf
Germas Sumut-Bappenas.pdf
 
KEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptx
KEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptxKEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptx
KEBIJAKAN PIS-PK JATIM DianIslami.pptx
 
PERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptx
PERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptxPERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptx
PERAN PKK SELAKU TPPS - INDAH SUSANTY.pptx
 
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANGPENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
 
PEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptx
PEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptxPEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptx
PEMETAAN KEBUTUHAN PROMOTOR KESEHATAN.pptx
 
Rapat PKP 2022.ppt
Rapat PKP 2022.pptRapat PKP 2022.ppt
Rapat PKP 2022.ppt
 
progker stunting 080.pptx
progker stunting 080.pptxprogker stunting 080.pptx
progker stunting 080.pptx
 
Presentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptx
Presentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptxPresentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptx
Presentase Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab Polewali Mandar (Bidang.pptx
 
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatanKebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
Kebijakan PIS PK dalam implementasi kesehatan
 
V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....
V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....
V1 Penguatan intervensi spesifik dan sensitif di bidang kesehatan tahun 2023....
 
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhanEdit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhan
 
Kebijakan dan Startegi AKI AKB.pptx
Kebijakan dan Startegi AKI AKB.pptxKebijakan dan Startegi AKI AKB.pptx
Kebijakan dan Startegi AKI AKB.pptx
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

1. Paparan Rakor Pokjanal Posyandu 9-10 Oktober 2023.pptx

  • 1. RAPAT KOORDINASI POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA TASIKMALAYA SURYANINGSIH, S.Sos.,MM.,M.KM SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
  • 2. P e n i n g k a t a n k e s e h a t a n i b u , a n a k , K B , d a n k e s e h a t a n r e p r o d u k s i Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi Penurunan Stunting Pengendalian Penyakit Menular Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan P e r c e p a t a n p e r b a i k a n g i z i m a s y a r a k a t P e n i n g k a t a n p e n g e n d a l i a n p e n y a k i t P e m b u d a y a a n G e r a k a n M a s y a r a k a t H i d u p S e h a t ( G e r m a s ) P e n g u a t a n s i s t e m k e s e h a t a n & p e n g a w a s a n o b a t d a n m a k a n a n Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi Pengembangan lingkungan sehat Penguatan promosi Germas ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024 PELA YANAN (HealthDelivery) PENGUATAN PREVENTIF & PROMOTIF
  • 3. KOMITMEN PENINGKATAN STATUS GIZI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM RANGKA RPJMN 2020 - 2024 1. Dengan fokus penurunan stunting menjadi salah satu proyek prioritas RPJM2020 - 2024 PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 2. Ke dalam salah satu major projects, di tahun 2020 – 2024, melalui peningkatan daya saing SDM dan derajat kesehatan masyarakat PERCEPATAN PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN STUNTING Titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai ada Stunting, kematian bayi, kematian ibu yang meningkat
  • 4. “Stunting merupakan permasalahan multidimensional yang dalam upaya penurunannya diperlukan kontinyuitas dan sustainabilitas dari setiap intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak” Sumber Gambar: https://www.google.com/search?q=balita+stunting&sxsrf=ALiCzsYfb-gHEGr8y07yfVojXyKA- 2zdpQ:1665461764786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ14HHqNf6AhWhgtgFHdC4CcsQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1422&bih=632&dpr=1.35#imgrc=HS AiIuromgJO6M
  • 5. STUNTIN G IBU HAMIL ANEMIA IBU HAMI L KEK BALITA STUNTIN G Remaj a GERAKAN BERSAMA PEMDA - CAMAT – KADES/LURAH MONITORING TERPADU OPD TERKAIT ZERO NEW STUNTING INTERVENSI SPESIFIK INTERVENSI SENSITIF Strategi Intervensi Dalam Konvergensi Stunting Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan (70%) Kehamilan yang tidak diinginkan (15,5%) Cakupan PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan bagian dari pelayanan pranikah (90%) rumah tangga yg mendapatkan akses air minum layak di kab/kota lokasi prioritas (100%) rumah tangga yg mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestic) layak di kab/kota lokus prioritas (90%) penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (112,9 juta) keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan (90%) Jumlah keluarga miskin dan rentan dan memperoleh bantuan tunai bersyarat (10 Juta) target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas (70%) Jumlah keluarga miskin dan rentan dan memperoleh bantuan tunai Pangan (15,6 Juta) Desa/kelurahan Stop BABS atau ODF (90%)
  • 6. PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI JAWA BARAT Rata-rata penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir (2020,2021,2022) di Jawa Barat adalah 2% per tahun. Tahun 2022, angka stunting di Jawa Barat sebesar 20,2 %. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2021 Sumber data: 2019 (Survei SSGBI); 2020 (Laporan Prediksi); 2021 (Survei SSGI),2022 (Survei SSGI) Perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan 1-3,1% per tahun untuk mencapai target RPJMD 19,2% tahun 2023 dan target RPJMN 14% pada tahun 2024 25. 2 23. 2 21.2 19. 2 26.2 27. 2 25. 5 24. 5 20. 2 17 15 19 21 23 25 29 27 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 Tren Prevalensi Stunting di Provinsi Jawa Barat Targe t Capaia n
  • 7. 7 KAWALU 985 TAWANG 429 CIHIDEUNG 392 MANGKUBUMI 446 TAMANSARI 494 CIBEUREUM 737 CIPEDES 547 INDIHIANG 295 BUNGURSARI 510 PURBARATU 215 TOTAL JUMLAH STUNTING DI KOTA TASIKMALAY A S/D SEPTEMBER TAHUN 2023 : 5050
  • 8. Apa itu Stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar
  • 9. Bukan semata-mata stunting-nya yang menjadi masalah Yang lebih penting adalah: proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan semua orghan lainnya seperti Otak, Jantung, Ginjal dan Pankreas  Periode didalam kandungan dan dalam 2 tahun pertama usia anak: 1000 HPK
  • 10.
  • 11.
  • 12. Apakah Peran Gen/Keturunan? • Pengaruh gen kecil  tak lebih dari 25 % • Pengaruh lingkungan (asupan makanan dan penyakit infeksi) jauh lebih besar Sebagian Besar Berawal
  • 13. MENGAPA 1000 HPK? Bila periode ini tidak dilalui dengan baik, maka akibatnya terhadap kecerdasan dan kesehatan bersifat permanen, sulit untuk diperbaiki: 1. Rendahnya Kecerdasan (kemampuan kognitif) 2. Meningkatnya Risiko menderita PTM 3. Stunting pd usia dewasa dan khusus untuk PTM berpengaruh terhadap dua generasi berikutnya (TRANS-GENERASI)
  • 14. BAGAIMANA DAPAT MENURUNKAN PREVALENSI STUNTING? Pemantauan tumbuh bayi dan anak usia dini (deteksi dini dan penanganan yang sesuai) PERAN POSYANDU
  • 15. POSYANDU KEGIATAN KESEHATAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT yang dibantu oleh petugas kesehatan. LEMBAGA KEMASYARAKATAN yang mewadahi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dalam PELAYANAN SOSIAL DASAR yang pelaksanaannya dapat DISINERGIKAN dengan layanan lainnya sesuai POTENSI daerah (Permendagri No 18/2018) (POS PELAYANAN TERPADU)
  • 16. KEGIATAN UTAMA POSYANDU 1. KIA 2. KB 3. IMUNISASI 4. Gizi 5.Penanggulang an Diare DILAKSANAKAN MELALUI 5 MEJA/LANGKAH PADA HARI BUKA POSYANDU 1.PENDAFTARAN 2.PENIMBANGAN 3.PENCATATAN 4.PENYULUHAN 5.PELAYANAN KESEHATAN
  • 17. KEGIATAN PENGEMBANGAN POSYANDU (Permendagri 19 Tahun 2011) 1. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 2. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 3. Perilaku hidup bersih dan sehat; 4. Kesehatan lanjut usia; 5. BKB; 6. Pos PAUD; 7. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan 8. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 9. Kesehatan reproduksi remaja; dan 10.Peningkatan ekonomi keluarga. Hampir seluruh kegiatan merupakan upaya Pencegahan Stunting, AKI- AKB, , Imunisasi,, PTM dan Eliminasi Tbc
  • 18. STRATA POSYANDU STRATA POSYANDU PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI RPJMN 2020-2024 POSYANDU AKTIF
  • 19. STRATA POSYANDU (revisi) No Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri 1 Frekwensi penimbangan < 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 2 Jumlah Kader Posyandu < 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 3 3 dari 4 layanan di Posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran , yaitu: • Cakupan D/S ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8 • Cakupan KIA ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8 • Cakupan KB ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8 • Cakupan imunisasi ≤ 6 7 ≥ 8 ≥ 8 4 Kegiatan tambahan - - 1 >1 5 Alat Pertumbuhan dan Perkembangan Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki
  • 20. INDIKATOR Persentase Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif Kriteria: 1) Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan Bupati/walikota 2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun 3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader 4) Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu
  • 21. 1. Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan melalui keputusan Bupati/walikota adalah : memiliki Pokjanal Posyandu yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait tingkat Kabupaten/Kota yang disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota 2. Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun adalah : Pokjanal Posyandu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan. DEFINISI OPERASIONAL Indikator Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif
  • 22. 3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader adalah melakukan peningkatan kapasitas (sosialisasi/lokakarya/refreshing/ orientasi/ pelatihan) bagi petugas puskesmas dan kader Posyandu baik sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta minimal 1 kali setahun 4. Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu adalah memiliki dan menggunakan sistem pelaporan kegiatan posyandu secara offline atau online.
  • 23. STRATA POSYANDU TAHUN 2022 NO KECAMATAN STRATA POSYANDU POSYANDU AKTIF PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI TOTAL ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 1 KAWALU 0 0 29 22,31 71 54,62 30 23,08 130 101 77,69 2 TAWANG 0 0 2 2,7 19 26,39 51 57,22 72 70 97,22 3 TAMANSARI 0 0 22 21,15 36 34,61 37 35,57 104 73 70,19 4 CIBEUREUM 0 0 40 42,1 30 31,57 25 26,31 95 55 57,89 5 CIPEDES 0 0 7 7,77 66 73,33 17 18,88 90 83 92,22 6 PURBARATU 0 0 10 17,54 32 56,14 15 26,32 57 47 82,46 7 CIHIDEUNG 0 0 0 0,00 17 22,67 58 77,33 75 75 100,00 8 MANGKUBUMI 0 0 31 26,95 35 30,70 49 42,98 115 84 73,04 9 INDIHIANG 0 0 13 17,33 33 44 29 32,67 75 52 82,67 10 BUNGURSARI 0 0 16 20,69 42 42,53 30 33,33 88 72 81,81 KOTA TASIKMALAYA 0 0 185 20,53 382 42,40 334 37,07 901 716 79,47 23
  • 24. DATA JUMLAH KADER POSYANDU TAHUN 2022 24 NO KECAMATAN JUMLAH KADER AKTIF JUMLAH KADER TERLATIH 1 BUNGURSARI 514 387 2 CIBEUREUM 527 308 3 CIHIDEUNG 471 129 4 CIPEDES 721 563 5 INDIHIANG 647 251 6 KAWALU 741 362 7 MANGKUBUMI 708 552 8 PURBARATU 385 114 9 TAMANSARI 623 308 10 TAWANG 494 371
  • 25. KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA TAHUN 2023 No. Kegiatan Tujuan Sasaran Penanggung jawab 1 Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kota 1.Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Posyandu 2.Meningkatkan kapasitas Kelembagaan pokjanal Posyandu Perangkat Daerah, Pokjanal Posyandu di berbagai tingkatan, PKK, Puskesmas, PPJ, Kader Posyandu Pokjanal Posyandu Tingkat Kota 2 Workshop Pengelolaan Posyandu dan Kunjungan Rumah Bagi Kader Meningkatkan Kapasitas Kader Posyandu Kader Posyandu Pokjanal Posyandu Tingkat Kota 3 Pembinaan Pokjanal Posyandu Kecamatan 1.Meningkatnya Kinerja Pokjanal Posyandu Kecamatan 2.Meningkatkan strata posyandu 3.Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu kecamatan Pokjanal Posyandu Kecamatan terpilih ( Tahun 2023 di Kecamatan Bungursari) Pokjanal Posyandu Tingkat Kota
  • 26. KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA No. Kegiatan Tujuan Sasaran Penanggung jawab 4. Penyerahan Insentif Kader 1.Sebagai apresiasi/ reward bagi kader posyandu 2. Motivasi untuk kader posyandu Kader Posyandu Pokjanal Posyandu Tingkat Kota 5 Pembinaan/ Penggerakkan Aktifkan Posyandu 1. Meningkatnya Strata Posyandu 2. Meningkatnya kinerja Posyandu Pokja Posyandu Kelurahan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota 6 Up Dating Data Posyandu Verifikasi data jumlah posyandu ,strata posyandu ,dan data kader posyandu Pendamping Posyandu Juara (PPJ) Pokjanal Posyandu Tingkat Kota
  • 27. KEGIATAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KOTA No. Kegiatan Tujuan Sasaran Penanggung jawab 4. Pelatihan implementasi PHBS bagi KK binaan P2WKSS Meningkatkan Cakupan PHBS KK Binaan P2WKSS Pokjanal Posyandu Tingkat Kota 5 Pelatihan implementasi PHBS bagi KK binaan Kesrak PKK Meningkat kan Cakupan PHBS KK Binaan Kesrak PKK Pokjanal Posyandu Tingkat Kota
  • 28. KONDISI EKSISTING POSYANDU : Masih ditemukan posyandu yang Tidak Memiliki Sarana Pendukung dan Kurang Memadai Kelembagaan POKJANAL dan POKJA POSYANDU BELUM OPTIMAL KEMITRAAN dengan dunia usaha/swasta BELUM BERJALAN BAIK. Masih terdapat KETERGANTUNGAN DANA yang harus difasilitasi oleh Pemerintah (APBD dan APBN).
  • 29. FAKTOR-FAKTOR DARI DALAM POSYANDU: BELUM MAKSIMALNYA ‘KIE” (KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI) SISTEM INFORMASI POS YANDU BELUM MEMADAI PERAN SERTA ORANGTUA BALITA BELUM OPTIMAL JUMLAH KADER POS YANDU TIDAK SEBANDING DENGAN JUMLAH BALITA DAN BELUM MEMADAI KETRAMPILAN KADER POSYANDU MASIH KURANG FASILITAS POSYANDU TIDAK MEMADAI KURANGNYA PENGHARGAAN BAGI KADER POSYANDU IDENTIFIKASI MASALAH POSYANDU
  • 30. STRATEGI dan KEGIATAN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI POS YANDU Peningkatan Sumber Daya (KAPASITAS & KUANTITAS) Kader Posyandu Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu (Insentif KADER Posyandu ) Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk di dalam nya SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) Memperkuat SISTEM KIE (MODEL BARU) Peningkatan Strata Pos Yandu
  • 31. PERMASALAHAN POKJANAL posyandu PADA UMUMNYA 1. Pokjanal yang ada hanya sekedar SK. 2. Tidak jelasnya tugas dan fungsi masing-masing sektor. 3. Tidak ada Sekretariat Tetap  Salah satu kendala: Instansi Pemberdayaan Masyarakat di daerah yang beragam/digabung dengan unsur lain. 4. Tidak ada program kerja yang terintegrasi. 5. Kurangnya Koordinasi lintas Sektor/Lembaga dan antar program pemberdayaan terkait. 6. Masih ada persepsi bahwa Pokjanal Posyandu tugas teknis dinas kesehatan 7. Kurangnya sosialisasi. 8. Tidak adanya Dukungan Dana Pembinaan termasuk Dana Operasional Posyandu,dll
  • 32. STRATEGI dan KEGIATAN REVITALISASI POKJANAL POS YANDU Pelatihan keterampilan Kader ( Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu) Meningkatkan Sinergitas Program kerja Pokjanal Posyandu dengan lintas sektor Fasilitasi Akses Kemitraan (MoU) dan AKSES DONATUR. Adanya Dana Operasional Pokjanal PosyanDU di Setiap Tingkatan
  • 33. TERIMA KASIH Dua tiga kelereng diadu Jalan miring memakai roda dua Bawalah anak ke posyandu terbebas dari stunting, sehat,dan Ceria

Editor's Notes

  1. Pelaksanaan tidak hanya melalui upaya Dinas Kesehatan namun dapat melalui upaya Pokjanal tingkat Kabupaten/Kota Definisi Operasional Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif dengan kriteria: Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan Bupati/walikota Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait pengembangan Posyandu tingkat Kabupaten/Kota. Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun Mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan. Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas puskesmas dan kader yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/Kota. Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu Memiliki dan menggunakan sistim dalam melakukan pelaporan kegiatan Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu seperti SIP online dan atau Si Cakep. Posyandu aktif minimal 50% Rumus Perhitungan Indikator Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan posyandu aktif dibagi total kabupaten/kota dikali 100%. Waktu Pelaksanaan Pembinaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai penjadwalan yang disepakatiti oleh kabupaten/kota Pencatatan dan Pelaporan Pengelola promkes kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan kader sesuai kewenangan masing-masing melalui system pelaporan yang ada di kabupaten/kota Sumber Data Pencatatan rutin kader Posyandu, pelaporan rutin Puskesmas dan laporan Pokjanal kabupaten/kota.