2. Dalam OHSAS 18001:2007 klausul
4.4.3.1. Communication, dimana pada klausul
tersebut menyatakan bahwa Organisasi harus
membangun, menerapkan dan memelihara prosedur
untuk :
1. Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan
fungsi dalam Organisasi.
2. Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung
lain di tempat kerja.
3. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi
komunikasi terkait dari pihak luar.
www.themegallery.com
3. TUJUAN
Tujuan utama komunikasi K3 adalah :
Guna menjamin penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Nb : Komunikasi dapat melalui beragam media, cara
dan teknologi yang secara efektif dapat menyampaikan
pesan kepada semua pihak yang perlu mendapat
informasi berkaitan dengan Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
www.themegallery.com
4. Tata Cara Pelaksanakan
Komunikasi K3
1. Mendapatkan Informasi / Masukan terkait
masalah K3 dari berbagai bagian dan juga
pekerja misal :
a. Dengan kotak laporan bahaya.
b. Pengisian HAZOB/PEKA
c. Laporan temuan Inspeksi
d. Laporan investigasi kecelakaan
Yang nantinya digunakan sebagai bahan
rapat pembahasan masalah K3.
www.themegallery.com
5. 2. Pembahasan dan Rencana tindak
lanjut
Contohnya :
1. Rapat Tim K3
2. Rapat Manajemen
3. Intervensi langsung
www.themegallery.com
Tata Cara Pelaksanakan
Komunikasi K3
6. 3Model Komunikasi
3. Penyebaran Informasi / model komunikasi :
Komunikasi langsung :
Rapat K3 seperti Safety Induction, toolbox meeting,
rapat tim HSE dan ikut dalam pembahasan rapat
managemen keseluruhan.
Komunikasi tidak langsung melalui :
a. laporan temuan K3, laporan kegiatan harian,
mingguan dan bulanan K3.
b. Safety Campaign ( Pemasangan rambu, spanduk)
www.themegallery.com
Tata Cara Pelaksanakan
Komunikasi K3
9. Kecelakaan
Suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan
tidak diduga semula yang dapat menimbulkan
korban manusia dan atau harta benda
Pasal 1 ayat (1) dan (2) Permenaker No. 3/MEN/1998
suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali
kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah
Kejadian Berbahaya Lainnya
10. Kecelakaan
Kerja
Pasal 1 ayat (4) Permenaker No. Per .04/MEN/1993
Berhubungan dengan hub.
Kerja (termasuk PAK)
Perjalanan berangkat dari
rumah ke tempat kerja
Perjalanan pulang ke rumah
melalui jalan yang biasa atau
wajar dilalui
12. Teori Frank Bird & Germain, 1986
SEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
INSIDEN
(Kontak)
LEMAHNYA
KONTROL
oPROGRAM
STANDAR
TAK SESUAI
oKEPATUHAN
PELAKSANAAN
oFAKTOR
PERORANGAN
oFAKTOR
KERJA
oPERBUATAN
TAK AMAN
&
oKONDISI
TAK AMAN
<KEJADIAN>
oKONTAK
DENGAN
ENERGI
ATAU
oBAHAN/ ZAT
KERUGIAN
oKECELAKAAN
ATAU
oKERUSAKAN
YANG TAK
DIHARAPKAN
15. HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3
☻ ELIMINASI
Menghilangkan suatu bahan/tahapan proses berbahaya
☻ SUBSTITUSI
Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta
Proses menyapu diganti dengan vakum
Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen
Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan
☻ ReKAyASA TeKNIK
Pemasangan alat pelindung mesin (mechine guarding)
Pemasangan general dan local ventilation
Pemasangan alat sensor otomatis
16. ☻ PeNGeNDALIAN ADMINISTRATIF
Pemisahan lokasi
Pergantian shift kerja
Pembentukan sistem kerja
Pelatihan karyawan
☻ ALAT PeLINDUNG DIRI
Helmet
Safety Shoes
Ear plug/muff
Safety goggles
dll
HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3
25. LATIHAN ANALISA KECELAKAN DENGAN TEORI
DOMINO BIRD & LOFTUS
www.themegallery.com
Loss/Injury ( Kerugian yag timbul ) :
Accident ( Kronologi Kecelakaan ) :
Immediate cause (Penyebab Langsung) :
Tindakan tidak aman :
........................................................
Kondisi Tidak aman :
.........................................................
26. Basic cause (Penyebab Dasar) :
Kondisi Orang : ............................
Pekerjaan : .....................
Lack of Control (Pengawasan) :
Saran Perbaikan :
28. Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian
yang tidak normal
- Terjadi tiba-tiba
- Mengganggu kegiatan/organisasi/kumunitas
- Perlu segera ditanggulangi
Keadaan darurat dapat berubah menjadi
bencana (disaster) yang mengakibatkan
banyak korban atau kerusakan
29. Natural hazard (Bencana Alamiah)
- Banjir
- Kekeringan
- Angin topan
- Gempa Bumi
- Tsunami, Tanah Longsor, dll
Technological Hazard (Kegagalan Teknis)
- Pemadaman listrik
- Bendungan bobol
- Kebocoran nuklir
- Peristiwa Kebakaran/ledakan
- Kecelakaan kerja/lalulintas
Huru hara
- Perang
- Kerusuhan
30. SKEMA PEMBUATAN
PROSEDUR TANGGAP DARURAT
BENTUK
TIM
TUJUAN
LINGKUP
IDENTIFIKASI
POTENSI BAHAYA
RISK ASSESMENT
UPAYA MEMINIMALISASI
RESIKO
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
SARANA / ALAT & SDM
ORG. TANGGAP DARURAT
TUGAS & TANGGUNG JAWAB
SUSUN PROSEDUR
TANGGAP DARURAT
SOSIALISASI PROSEDUR
TANGGAP DARURAT
EMERGENCY DRILL
EVALUASI
31. Tahapan Kegiatan Persiapan
Penanganan Keadaan Darurat
1. Identifikasi awal terhadap :
- potensi jenis keadaan darurat
- kondisi tempat kerja
- fasilitas dan peralatan darurat
2. Penyusunan rencana penanganan keadaan darurat
3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan simulasi rencana
penanganan darurat
4. Review dan tindakan perbaikan
32. Komponen Rencana
Penanganan Keadaan Darurat
• Struktur organisasi tanggap darurat
• Tugas & tanggung jawab personil terkait
• Program-program pelatihan darurat
• Sistem/prosedur komunikasi darurat (internal &
eksternal)
• Prosedur-prosedur tanggap darurat
• Prosedur pemulihan dan penyelidikan
• Dokumen terkait seperti : diagram alir, peta evakuasi,
form-form, daftar nomor-nomor darurat,dll
33. Komponen Rencana Keadaan Darurat
Struktur Organisasi Tanggap Darurat
• Disesuaikan dengan kondisi tempat kerja
• Beberapa fungsi yang ada dalam organisasi darurat
a.l;
– Manajemen
– Koordinator lapangan
– Regu pemadaman
– Regu pengaman
– Regu penyelamat/medis
– Regu penanganan tumpahan,dll
34. Struktur Organisasi Tanggap Darurat (Contoh)
Ketua
Ketua Koord. Lapangan
Project Manajer
Safety Koordinator
Tim Fire
Tim
Rescue
Tim
Security
Tim
Spill
Control
Supervisor
Unit
Humas
Kondisi Darurat di Lapangan Evakuasi
HRD Mgr.
35. Komponen Rencana Keadaan Darurat
Program Pelatihan Tanggap Darurat
Penanganan Darurat
Fire Risk Assessment
P3K
Penanganan B3
Pemadaman Api
Penggunaan APAR
Simulasi Darurat
Manajemen
Ketua
Regu
Tim
Darurat
Karyawan
36. Komponen Program Keadaan Darurat
Sistem/prosedur komunikasi darurat
• Perusahaan perlu menyiapkan fasiltas untuk
komunikasi dalam keadaan darurat a.l:
– Line telepon beserta nomor darurat
– Sirine (untuk evakuasi, dll)
– Alarm
– Rambu-rambu darurat
• Perusahaan perlu menetapkan komunikasi
dengan komunitas sekitar tempat kerja
(masyarakat/industri lain).
37. Komponen Program Keadaan Darurat
Perusahaan harus menetapkan prosedur yang diperlukan
untuk menangani keadaan darurat. Jenis prosedur yang
dibutuhkan disesuaikan dengan potensi keadaan darurat di
tempat kerja.
Beberapa prosedur tersebut antara lain:
• Prosedur pelaporan & penginformasian keadaan darurat
• Prosedur penanganan keadaan darurat
• Prosedur penanganan tumpahan/bocoran
• Prosedur penanganan korban/P3K
• Prosedur shutdown kegiatan operasional
• Prosedur penyelidikan kecelakaan/keadaan darurat
38. Contoh Prosedur Penanganan Darurat-1
Kondisi
Darurat
Pihak
Eksternal
Orang
Pertama
Dapat
Ditanggula
ngi ?
Laporan
Penyelidikan
Alarm/Lapor
Ketua Tim
Darurat
Tim Darurat
Manajemen
Karyawan
Y
T
39. Contoh Prosedur Penanganan Tumpahan B3
Orang
Pertama
Melaporkan
kepada Koord.
Tim Darurat
Periksa dan
Evaluasi Kondisi
Tumpahan
Ada
Korban
?
Tim Spill Control
mengatasi
tumpahan
Tim Medis
segera
menolong
korban
Membuat
laporan kejadian
Karyawan dapat
bekerja kembali
40. Komponen Rencana Keadaan Darurat
Dokumentasi
Beberapa dokumen terkait kegiatan penanganan
keadaan darurat yg harus disimpan dan dipelihara
perusahaan antara lain :
• Manual/Prosedur keadaan darurat
• Instruksi penanganan keadaan darurat
• Form laporan dan analisa kejadian darurat
• Daftar nomor-nomor darurat
• Struktur organisasi, diagram alir tanggap darurat
• Laporan evaluasi simulasi darurat, dll
41. Komponen Rencana Keadaan Darurat
Pelatihan dan Simulasi
• Perusahaan harus melaksanakan pelatihan darurat
baik terhadap tim darurat dan pekerja lainnya agar
memahami tugas dan tanggung jawabnya saat terjadi
keadaan darurat.
• Simulasi darurat harus dilakukan untuk mengetahui
keefektifan prosedur darurat yang ada dan respon dari tim
dan pekerja saat darurat terjadi.
• Perusahaan harus menetapkan program pelatihan dan
simulasi yang terjadual.
• Pertimbangkan pula pelatihan bagi tamu/pengunjung
42. Komponen Rencana Keadaan Darurat
Review dan Perbaikan
Setelah dilakukan simulasi keadaan darurat
maka selanjutnya dilakukan review terhadap
pelaksanaan simulasi untuk melihat
kesesuaian rencana darurat yang telah
disusun.
43. Ref Statement
SMK3 6.7 Kesiapan untuk menghadapi
tanggap darurat
ISO 14001:2004 4.4.7 Emergency preparadness
and response
OHSAS 18001 4.4.7 Emergency preparadness
and response
Referensi – Emergency
Preparadness
ISO 14001 : 2015 8.2 Emergency preparedness and
response
44. PP.50 Tahun 2012 – SMK3
Elemen 6 Keamanan Bekerja
Berdasarkan SMK3
Peraturan terkait
6.7 Kesiapan Untuk Menangani
Keadaan
Darurat
6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di
dalam
dan/atau di luar tempat kerja telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat
telah didokumentasikan dan diinformasikan
agar diketahui oleh seluruh orang yang
ada di
tempat kerja.
45. 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan
Darurat
6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur
keadaan darurat berdasarkan hasil
identifikasi dan diuji serta ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.
6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan
pelatihan mengenai prosedur keadaan
darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat
ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus
serta diinformasikan kepada seluruh orang
yang ada di tempat kerja.
6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan
hubungan keadaan darurat diperlihatkan
secara jelas dan menyolok serta diketahui
oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.
46. 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan
Darurat
6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya
keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan
dipelihara secara berkala sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis yang relevan.
6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan
kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan
darurat telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau standar dan dinilai
oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.