Ini adalah presentasi

1. UJI KOMPETENSI
FR.IA.04. PENJELASAN SINGKAT PROYEK TERKAIT /
KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA
Skema Sertifikasi : Ahli Muda K3 Konstruksi
Jenjang : 7 (Tujuh)
Nama Asesi : Muhammad Ilham S, ST
NIK Asesi : 7301101405950001
Tgl. Asesmen : 19 Oktober 2023
TUK : Astekindo
Nama Asesor : 1. Andi Herman Baharuddin, ST
2. Ir. Anwar
photo

2. Secara umum K3 konstruksi merupakan suatu himbauan atau regulasi yang dipakai
untuk memberikan informasi kepada para karyawan yang berkaitan dengan
keamanan, keselamatan, dan kesehatan dilingkunagn kerja.
Definis K3 Konstruksi
Penerapan K3 Konstruksi
Secara umum, penerapan K3 yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi terbagi
menjadi 5 tahap, yaitu:
1. Melakukan Identifikasi
2. Melakukan Evaluasi
3. Melakukan Pengembangan Strategi
4. Melakukan Penerapan
5. Melakukan Monitoring

3. 1. Peraturan Perundang-undangan terkait K3 Konstruksi
⦁ A. Undang-Undang
1 UUD 1945 Pasal 27 ayat 2:
Tiap‐tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
2 Undang-undang No.1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
4 Undang-undang No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
5 Undang-undang No.11 Tahun 2020 Cipta Kerja

4. B. Peraturan Pemerintah
1 Peraturan Presiden No.21 Tahun 2010 Pengawasan ketenagakerjaan
2 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja
3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian
4 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2019 Penyakit Akibat Kerja
5 Peraturan Pemerintah No. 14/2021 Tentang Aturan
Pelaksanaan UU No. 02/2017
Jasa Konstruksi

5. ⦁ C. Peraturan Menteri
1 PermenPUPR No. 09 Tahun 2008 penyelenggaraan SMK3 konstruksi
bidang PU
2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Lingkungan Kerja
3 PermenPUPR No. 02 Tahun 2018
perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.05/PRT/M/2014
Penerapan SMK3 konstruksi bidang PU
4 PermenPUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan
PermenPUPR No. 21/2019
Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi

6. Struktur Organisasi SMK3

7. Ahli K3 Konstruksi melakukan koordinasi terhadap Supervisor K3 dan Petugas
Lapangan menyangkut penerapan SMK3 diantaranya :
• Mengidentifikasi Potensi Bahaya
• Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
• Melakukan pelatihan K3 Konstruksi
• Melakukan Simulasi Tanggap Darurat
• Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
• Mengontrol Tindakan dan Kondisi tidak aman
• Melaporkan setiap kecelakaan kerja
• Mengukur Pencapaian pelaksanaan RK3K

8. 3. Mengidentifikasi Potensi Bahaya
PERALATAN
3. Potensi bahaya terhadap
MATERIAL
4. Potensi bahaya terhadap
LINGKUNGAN / PUBLIK
• Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 (pada
tabel IBPRP), potensi bahaya terbagi menjadi 3 bagian
yaitu :
1. Potensi bahaya terhadap
PEKERJA
2. Potensi bahaya terhadap
• MENGHAMBAT
PEKERJAAN / PEKERJAAN
TERHENTI

9. Identifikasi Potensi Bahaya
PEKERJA
Pekerja terluka akibat, tergores, tertusuk,
terjepit, tertimpa benda / material
Pekerja terluka akibat alat kerja
Pekerja iritasi akibat cairan kimia, debu
material
Pekerja terjatuh dari ketinggian
Pekerja Tersetrum Aliran Listrik Dsb....
PERALATAN
Peralatan menjadi rusak / tidak dapat
digunakan
Dsb....
MATERIAL
Material menjadi rusak / tidak dapat
digunakan
Material Berhamburan
Dsb....
LINGKUNGAN
Lingkungan Menjadi tercemar (Air
dan Udara)
Dsb....

10. • APD (Helm, Sepatu, Masker, Sarung tangan, Kacamata
Pengaman, Rompi, Safety Belt dll) tersedia dengan
cukup dan kondisi baik sesuai jenis pekerjaan.
• Perlengkapan K3 (Bendera K3, spanduk, papan info K3,
rambu, apar, jas hujan, lampu malam hari dll) tersedia
dengan cukup dan sesuai dengan jenis pekerjaan.
• Alat Bantu Kerja (alat berat) dalam keadaan aman dan
siap pakai.
• Peralatan Kerja (Mesin, Perkakas) dalam keadaan baik
dan aman.
• Mobilisasi Alat Berat, pastikan sesuai ketentuan dan
aman bagi lingkungan
Komponen K3 Dan Peralatan Yang Perlu Diperhatikan Diproyek
Pelindung Kepala Pelindung Kaki
Pelindung Tangan Rompi Nyala
Jas Hujan
Pelindung Pernafasan
Pelindung Mata dan Muka Sabuk Keselamatan

11. 4. Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
SASARAN DAN PROGRAM KE KONSTRUKSI TERBAGI MENJADI 5 BAGIAN :
1. PROGRAM ELIMINATION
bahaya dihilangkan sama sekali dari tempat kerja atau area kerja
2. PROGRAM SUBTITUSI
melakukan penggantian suatu proses atau tindakan yang berbahaya dengan sesuatu yang memiliki bahaya lebih
rendah atau bahkan tidak berbahaya sama sekali
3. PROGRAM REKAYASA TEKNIK
Reorganisasi dari pekerjaan menjadi suatu tahapan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan secara kolektif
4. PROGRAM ADMINISTRASI
pengendalian resiko dan bahaya dengan pengaturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dibuat atau
dicanangkan sebelumnya
5. PROGRAM APD (ALAT PENGAMAN DIRI)
perlengkapan yang memiliki kemampuan untuk melindungi diri yang fungsinya digunakan dalam mengisolasi sebagian
atau keseluruhan tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

12. ⦁ Memberikan pelatihan tanggap darurat yang telah direncanakan;
⦁ Menguji dan melatih kemampuan tanggap darurat yang direncanakan secara berkala;
⦁ Mengomunikasikan informasi yang terkait kepada semua pekerja tentang tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing;
5. Melakukan Pelatihan K3 dan Simulasi Tanggap Darurat

13. Kesiapan terhadap kondisi tanggap darurat meliputi :
⦁ Menetapkan rencana untuk menanggapi keadaan darurat, yang sekurang-kurangnya mencakup;
1. Penyediaan tim tanggap darurat yang memadai, kompeten, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, dan
selalu siaga;
2. Penyediaan sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan;
3. Penyediaan ruang pusat kendali darurat yang dilengkapi dengan peta, papan tulis, jam, daftar nama dan nomor kontak
anggota tim, nomor pihak lain yang terkait, serta peralatan komunikasi dua arah;
4. Penyediaan akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat;
5. Penyelidikan kejadian keadaan darurat termasuk perkiraan kerugian dan pelaporan;
6. Pemulihan pasca penanganan keadaan darurat yang sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tim pemulihan,
pembersihan lokasi, operasi pemulihan, dan laporan pemulihan pasca penanganan keadaan darurat;
⦁ Penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Penyediaan petugas P3K yang kompeten;
2. Penyediaan peralatan P3K yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. ⦁ Pelaporan kejadian kondisi darurat / Kecelakaan kerja meliputi:
• 1) Pelaporan awal;
• 2) Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian;
• 3) Pembentukan tim penyelidik
• 4) Melakukan penyelidikan yang terdiri atas:
• a) Pengumpulan data dan informasi;
• b) Evaluasi dan analisis;
• c) Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
• 5) Tindak lanjut hasil penyelidikan;
• 6) Pelaporan dan dokumentasi hasil penyelidikan;
• 7) Komunikasi hasil penyelidikan

15. ⦁ Pemantauan dan Inspeksi meliputi :
1. Tingkat kepatuhan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
peraturan lain;
2. Penanganan terkait dengan bahaya, risiko, dan peluang yang teridentifikasi;
3. Pencapaian tujuan keselamatan konstruksi; dan
4. Tingkat hasil guna pengendalian dan pelaksanaan.
Inspeksi K3 Konstruksi

16. ⦁ Evaluasi kepatuhan dilakukan dengan cara:
◦ Menentukan frekuensi dan metode evaluasi kepatuhan;
◦ Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan;
◦ Menjaga pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya; dan
◦ Menyimpan informasi terdokumentasi hasil evaluasi kepatuhan.
EVALUASI PENCAPAIAN PELAKSANAAN K3
KONSTRUKSI
TARGET PENCAPAIAN AKHIR
ZERO ACCIDENT

17.  Kecelakaan timbul karena ada sebab
(Perbuatan x Kondisi tidak aman)
 Perbuatan x kondisi tidak aman = Kesalahan Manusia
 Kesalahan manusia dipengaruhi oleh beberapa factor:
1. Tingkat keterampilan / skill
2. Prosedur & Metode Kerja
3. Lingkungan Kerja
4. Peralatan Kerja
5. Adat Kebiasaan
6. Ketaatan pada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku
Kecelakaan Kerja

18. PERMEN PUPR NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK
Penerapan SMKK harus memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Penerapan K3 dalam Kegiatan Proyek

19. Penerapan K3 dalam Kegiatan Proyek
Tahap perencanaan : RK3, Identifikasi Risiko,
Bahaya, penyusunan program K3
Tahap pelaksanaan konstruksi : Penggunaan APD
sesuai kondisi lapangan; penggunanaan rambu

20. Kendala Penerapan K3 dalam Kegiatan Proyek
Kurangnya kesadaran tentang Keselamatan Kerja
Mengabaikan APD

21. Mengatasi Kendala Penerapan K3 dalam Kegiatan Proyek
Pentingnya pelatihan K3 untuk meningkatkan kesadaran tentang Keselamatan Kerja
Komunikasi tentang K3 ,
briefing K3 konsisten dan
terjadwal
Simulasi tanggap darurat
Inspeksi K3 konstruksi
Monitoring pencapaian
pelaksanaan K3