SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
PEMBERDAYAAN	&	
PENGEMBANGAN	BUMN
Tahun	2020-2024
Bogor						13	November	2019	
Rakornas	Kementerian	Dalam	Negeri
2
3
Sumber : Oxford Economics, Maret 2019
Risiko	
Ekonomi	
Global	5	
Tahun	
Kedepan
Pertumbuhan	
Ekonomi	
Indonesia
(melambat	dan	cenderung	
stagnan)
4
UU	19/2003	tentang	BUMN
PerPres	41/2015	tentang	KBUMN
BUMN	memegang	peranan	krusial	dalam	pembangunan	nasional	dimana	Kementerian	BUMN
5
Kontribusi	pendapatan	BUMN	pada	perekonomian	nasional
6
Daya	saing	BUMN	menjadi	katalis	peningkatan	daya	saing	global	bagi	
Indonesia
7
Ekosistem	BUMN	sebagai	Enabler	Pencapaian	Visi	Presiden	RI
8
Industri	Berbasis	Infrastruktur
Agen	
Pembangunan
Managing	Existing	BUMN:
Managing	Development	BUMN
Transformasi	BUMN
1. BUMN telah membangun infrastruktur konektivitas darat, laut dan udara untuk membuka
akses pemerataan industri.
2. BUMN telah mengembangkan konektivitas telekomunikasi yg melayani 458 Kota/Kabupaten.
3. Infrastruktur kelistrikan telah dibangun sehingga rasio elektrifikasi di tahun 2015 sebesar
86,2% dapat meningkat menjadi 97,2% di 2019.
4. BBM 1 harga di 123 lokasi .
5. BUMN mendukung ekonomi kerakyatan melalui program KUR, Mekaar, dan Rumah Kreatif
BUMN.
Mendorong	Industri	dari	infrastruktur	yang	sudah	dibangun	oleh	BUMN	itu	
sendiri
1. Rightsizing
Righsizing dapat mengendalikan span of control Kementerian BUMN terhadap BUMN dan
membuat BUMN dapat meningkatkan produktivitas dan kecepatan bergerak organisasi.
2. Sinergi
Merealisasikan potensi perekenomian BUMN melalui sinergi
3. Aset BUMN sebagai basis ekonomi nasional
Optimasi pengembangan dan produktivitas aset BUMN melalui leveraging harus dilakukan
sebelum bonus demografi berakhir
Pilar	Roadmap	BUMN	“Konsolidasi	Ekosistem	Bisnis	BUMN”
1. BUMN harus dapat menghadapi disrupsi lingkungan seperti Industry 4.0, internet of things
dan kebijakan perdagangan regional
2. SDM handal dan basis iptek
BUMN berperan membantu visi Indonesia untuk membangun SDM unggul sebagai investasi untuk
menuju Indonesia emas
3. Optimasi Sumber daya dan kapasitas lingkungan hidup
Sumber Daya Alam dikelola seoptimal mungkin, supaya kedepannya kapasitas lingkungan hidup
masih dapat berlangsung
1. Rightsizing - Restrukturisasi
2. Sinergi
3. Aset	BUMN	sebagai	basis	ekonomi	
1. Dinamika	Pasar	dan	Teknologi	Global
2. SDM	handal	dan	basis	iptek
3. Optimasi	Sumber	daya	dan	kapasitas	
lingkungan	hidup
9
Rencana	Strategis	BUMN	Disusun	Per	Tema	Industri	BUMN	
sesuai	dengan	Fokus	Pemerintah
10
Aset	BUMN	sebagai	Basis	Ekonomi	Nasional
Bonus	Demografi	Indonesia	berakhir	Tahun	2030,	optimasi	pengembangan	dan	produktivitas	aset	BUMN	melalui	
leveraging sebelum	bonus	demografi	berakhir
11
Pengembangan	BUMN
Disrupsi	lingkungan	strategis	yang	mempengaruhi	BUMN:	politik,	ekonomi,	sosial,	teknologi,	hukum,	dan	
lingkungan	hidup
12
Ekosistem	Infrastruktur	
BUMN	Infrastruktur	akan	memperluas	perannya	dalam	value	chain	industri	melalui	fungsi	region	infrastructure	
developer
13
Ekosistem	Transformasi	Ekonomi
“Jasa	Keuangan”
Perkembangan	teknologi	informasi	melaju	sangat	pesat	dan	digitalisasi	di	
seluruh	aspek	sedang	terjadi,	termasuk	bidang	ekonomi	dan	hal	ini	telah	
mengubah	perilaku	konsumen	dan	juga	cara	berbisnis.	
Seluruh	BUMN	harus	melakukan	adaptasi	terhadap	penggunaan	teknologi	
informasi	dalam	setiap	operasi	produk	dan	jasanya,	termasuk	BUMN	Jasa	
Keuangan.
Kedepannya,	metode	pembayaran	akan	menggunakan	non	tunai/	cashless	
(ATM	Transfer,	Kartu	Kredit,	Payment	Gateway,	m-banking,	e-banking,	e-
money,	EDC	Mobile,	QR	code).
Perkembangan	fintech	dan perubahan	tren	permintaan	pasar	dan	regulasi	
membuat	perbankan	dan	lembaga	keuangan	harus	beradaptasi	untuk	
menerapkan	teknologi	pintar	yang	berbasis	digital.
14
Ekosistem	Logistik
Value	Chain	Logistik	Nasional
Ekosistem	Kesehatan
15
16
Ekosistem	Energi	dan	Pertambangan
HILIRISASI	untuk	mengisi	rantai	industri	yang	“hilang”
17
Ekosistem	Energi	dan	Pertambangan
HILIRISASI	untuk	mengisi	rantai	industri	yang	“hilang”
18
Ekosistem	Perkebunan	dan	Kehutanan
“Perhutanan	Sosial” “Semangat	perhutanan	sosial	akan	menjadikan	lahan	hutan	sebagai	bagian	dari	sumber	
alam	Indonesia	yang	dapat	diakses	rakyat	dan	menghadirkan	keadilan	ekonomi	dan	
kesejahteraan	bagi	rakyat”	(Jokowi)
19
Ekosistem	Perkebunan	dan	Kehutanan
“Refocusing	Usaha	Perikanan”
Terima	Kasih

More Related Content

Similar to Panel vi rakornas 2019 - wamen bumn

Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxDimasDimas25774
 
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptxRakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptxFeryHaidir2
 
FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...
FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...
FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...KhairulFajri17
 
Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...
Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...
Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Bahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptx
Bahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptxBahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptx
Bahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptxFSPSPSEndraKusuma
 
Outlook energi-indonesia-2019
Outlook energi-indonesia-2019Outlook energi-indonesia-2019
Outlook energi-indonesia-2019EdwarenMajolelo
 
Sandingan visi 2030 dan roadmap nasional KIN
Sandingan visi 2030 dan roadmap nasional KINSandingan visi 2030 dan roadmap nasional KIN
Sandingan visi 2030 dan roadmap nasional KINpnsbeneran
 
09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptx
09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptx09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptx
09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptxMohamadsaefudin8
 
Progres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi NikelProgres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi NikelFeriKurniawan44
 
TEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptx
TEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptxTEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptx
TEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptx014661
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___EroikaSariWidiyatni
 
Tax Flash January 2023
Tax Flash  January 2023Tax Flash  January 2023
Tax Flash January 2023kib-consulting
 
Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019Sabar Artiyono
 
Perpres Nomor 55 Tahun 2019
Perpres Nomor 55 Tahun 2019Perpres Nomor 55 Tahun 2019
Perpres Nomor 55 Tahun 2019Sabar Artiyono
 
Daya Saing Indonesia naik 11 peringkat
Daya Saing Indonesia naik 11 peringkatDaya Saing Indonesia naik 11 peringkat
Daya Saing Indonesia naik 11 peringkatLestari Moerdijat
 
Perpres no 38 tahun 2015
Perpres no 38 tahun  2015Perpres no 38 tahun  2015
Perpres no 38 tahun 2015Irman Gapur
 

Similar to Panel vi rakornas 2019 - wamen bumn (20)

Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
 
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptxRakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
 
FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...
FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...
FGD Potensi Optimalisasi K awasan Industri Terhadap Pengembangan Wilayah Prov...
 
Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...
Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...
Rencana Pembangunan Nasional, Sektor Energi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2...
 
Bahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptx
Bahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptxBahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptx
Bahan Kuliah Umum 231120 ttg Kebijakan Industri Nasional.pptx
 
Outlook energi-indonesia-2019
Outlook energi-indonesia-2019Outlook energi-indonesia-2019
Outlook energi-indonesia-2019
 
Sandingan visi 2030 dan roadmap nasional KIN
Sandingan visi 2030 dan roadmap nasional KINSandingan visi 2030 dan roadmap nasional KIN
Sandingan visi 2030 dan roadmap nasional KIN
 
09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptx
09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptx09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptx
09. TIM DAERAH TKDV TVET.pptx
 
Progres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi NikelProgres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi Nikel
 
TEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptx
TEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptxTEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptx
TEMPLATE ORIENTASI KSSR RBT 2019 - SALAM PENGENALAN.pptx
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
Tax Flash January 2023
Tax Flash  January 2023Tax Flash  January 2023
Tax Flash January 2023
 
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019
 
Profil & program detiknas broadband
Profil & program detiknas broadbandProfil & program detiknas broadband
Profil & program detiknas broadband
 
Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019
 
Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019
 
Perpres Nomor 55 Tahun 2019
Perpres Nomor 55 Tahun 2019Perpres Nomor 55 Tahun 2019
Perpres Nomor 55 Tahun 2019
 
Daya Saing Indonesia naik 11 peringkat
Daya Saing Indonesia naik 11 peringkatDaya Saing Indonesia naik 11 peringkat
Daya Saing Indonesia naik 11 peringkat
 
Perpres no 38 tahun 2015
Perpres no 38 tahun  2015Perpres no 38 tahun  2015
Perpres no 38 tahun 2015
 
Perpres no 38_2015
Perpres no 38_2015Perpres no 38_2015
Perpres no 38_2015
 

More from Joseph Sitepu

Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikJoseph Sitepu
 
Kompensasi 140105002608-phpapp02
Kompensasi 140105002608-phpapp02Kompensasi 140105002608-phpapp02
Kompensasi 140105002608-phpapp02Joseph Sitepu
 
Penentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovin
Penentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovinPenentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovin
Penentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovinJoseph Sitepu
 
Draft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturan
Draft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturanDraft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturan
Draft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturanJoseph Sitepu
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Joseph Sitepu
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
Skoring penilaian kesejahteraan manusia
Skoring penilaian kesejahteraan manusiaSkoring penilaian kesejahteraan manusia
Skoring penilaian kesejahteraan manusiaJoseph Sitepu
 
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagriPanel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagriJoseph Sitepu
 
Panel viii rakornas 2019 - menteri lhk
Panel viii  rakornas 2019 - menteri lhkPanel viii  rakornas 2019 - menteri lhk
Panel viii rakornas 2019 - menteri lhkJoseph Sitepu
 
Panel viii rakornas 2019 - esdm
Panel viii  rakornas 2019 - esdmPanel viii  rakornas 2019 - esdm
Panel viii rakornas 2019 - esdmJoseph Sitepu
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkpJoseph Sitepu
 
Panel vi rakornas 2019 - menteri perindustrian
Panel vi   rakornas 2019 - menteri perindustrianPanel vi   rakornas 2019 - menteri perindustrian
Panel vi rakornas 2019 - menteri perindustrianJoseph Sitepu
 
Panel vi rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukm
Panel vi   rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukmPanel vi   rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukm
Panel vi rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukmJoseph Sitepu
 
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rbJoseph Sitepu
 
Panel v rakornas 2019 - menteri kumham
Panel v     rakornas 2019 - menteri kumhamPanel v     rakornas 2019 - menteri kumham
Panel v rakornas 2019 - menteri kumhamJoseph Sitepu
 
Panel v rakornas 2019 - kepala bkpm
Panel v     rakornas 2019 - kepala bkpmPanel v     rakornas 2019 - kepala bkpm
Panel v rakornas 2019 - kepala bkpmJoseph Sitepu
 
Panel iv rakornas 2019 - menteri desa dan pdtt
Panel iv    rakornas 2019 - menteri desa dan pdttPanel iv    rakornas 2019 - menteri desa dan pdtt
Panel iv rakornas 2019 - menteri desa dan pdttJoseph Sitepu
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprJoseph Sitepu
 
Panel ii rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasi
Panel ii     rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasiPanel ii     rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasi
Panel ii rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasiJoseph Sitepu
 

More from Joseph Sitepu (20)

Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademik
 
Kompensasi 140105002608-phpapp02
Kompensasi 140105002608-phpapp02Kompensasi 140105002608-phpapp02
Kompensasi 140105002608-phpapp02
 
Penentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovin
Penentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovinPenentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovin
Penentuan ukuran sampel_memakai_rumus_slovin
 
Draft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturan
Draft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturanDraft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturan
Draft policy paper 13juli menilai naskah akademik penyusunan aturan
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 
Skoring penilaian kesejahteraan manusia
Skoring penilaian kesejahteraan manusiaSkoring penilaian kesejahteraan manusia
Skoring penilaian kesejahteraan manusia
 
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagriPanel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
 
Panel viii rakornas 2019 - menteri lhk
Panel viii  rakornas 2019 - menteri lhkPanel viii  rakornas 2019 - menteri lhk
Panel viii rakornas 2019 - menteri lhk
 
Panel viii rakornas 2019 - esdm
Panel viii  rakornas 2019 - esdmPanel viii  rakornas 2019 - esdm
Panel viii rakornas 2019 - esdm
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
 
Panel vi rakornas 2019 - menteri perindustrian
Panel vi   rakornas 2019 - menteri perindustrianPanel vi   rakornas 2019 - menteri perindustrian
Panel vi rakornas 2019 - menteri perindustrian
 
Panel vi rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukm
Panel vi   rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukmPanel vi   rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukm
Panel vi rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukm
 
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
 
Panel v rakornas 2019 - menteri kumham
Panel v     rakornas 2019 - menteri kumhamPanel v     rakornas 2019 - menteri kumham
Panel v rakornas 2019 - menteri kumham
 
Panel v rakornas 2019 - kepala bkpm
Panel v     rakornas 2019 - kepala bkpmPanel v     rakornas 2019 - kepala bkpm
Panel v rakornas 2019 - kepala bkpm
 
Panel iv rakornas 2019 - menteri desa dan pdtt
Panel iv    rakornas 2019 - menteri desa dan pdttPanel iv    rakornas 2019 - menteri desa dan pdtt
Panel iv rakornas 2019 - menteri desa dan pdtt
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
 
Panel ii rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasi
Panel ii     rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasiPanel ii     rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasi
Panel ii rakornas 2019 - menko kemaritiman & investasi
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Panel vi rakornas 2019 - wamen bumn