Mengoptimalkan Hilirisasi Nikel

KEMENTRIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
Kementrian
Koordinator
Bidang
Kemaritiman
dan
Investasi
Republik
Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Perkembangan Hilirisasi Nikel
COORDINATING MINISTRY FOR
MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
Disampaikan pada Acara FGD Indonesia Nickel
and Battery Summit 2023, Majalah Tambang
Bali, 10 Agustus 2023
Tubagus Nugraha
Asisten Deputi Pertambangan

Hilirisasi Penggerak Transformasi Ekonomi Indonesia

3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
Impian Indonesia 2015-2045 dan Megatren Dunia 2045
Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo
menggagas “Impian Indonesia 2015-2045”, yaitu:
1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia
2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi
nilai-nilai etika
3. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia
4. Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi
5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia
6. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik
7. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia
Hal tersebut digagas dengan memperhatikan beberapa faktor, salah satunya Megatren Dunia 2045
Demografi
Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun
2015.
Urbanisasi Dunia
Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045)
Peranan Emerging Economies
Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output
dunia.
Perdagangan Internasional
Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun.
Teknologi
Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi IT, EBT, Kesehatan,
Otomasi, dan AI.
Keuangan Internasional
Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi currencies.
Kelas Menengah
Pada tahun 2050, jumlah middle dan upper income class diperkirakan lebih dari 84 persen
Persaingan Sumber Daya Alam
Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang
meningkat.
Perubahan Iklim
Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun
perubahan iklim jangka Panjang.
Perubahan Geopolitik
Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan

4
REPUBLIK INDONESIA
Dengan 4 Pilar Visi Indonesia Tahun 2045…..
Pembangunan
Manusia serta
Penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi
Pembangunan
Ekonomi
Berkelanjutan
Pemerataan
Pembangunan
Pemantapan
Ketahanan
Nasional dan
Tata Kelola
Kepemerintahan
• Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara
merata
• Peningkatan peran kebudayaan dalam
pembangunan
• Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam pembangunan
• Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas
hidup rakyat
• Reformasi ketenagakerjaan
• Peningkatan investasi dan perdagangan luar
negeri
• Percepatan industri dan pariwisata
• Pembangunan ekonomi maritim
• Pemantapan ketahanan pangan dan
peningkatan kesejahteraan petani
• Pemantapan ketahanan energi dan air
• Komitmen terhadap lingkungan hidup
• Percepatan pengentasan kemiskinan
• Pemerataan kesempatan usaha dan
pendapatan
• Pemerataan pembangunan wilayah
• Pembangunan infrastruktur yang merata dan
terintegrasi
• Demokrasi substantif
• Reformasi kelembagaan dan birokrasi
• Penguatan sistem hukum nasional dan
antikorupsi
• Politik luar negeri bebas aktif
• Penguatan ketahanan dan keamanan

5
REPUBLIK INDONESIA
Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, determinasi peningkatan
iklim investasi dan kebijakan perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil,
menjadi penting…..
Strategi Perdagangan Luar Negeri
Pangsa Pasar
1,5%
Urutan
16 Dunia
Pangsa Pasar
1,7%
Urutan
13 Dunia
Pangsa Pasar
2,0%
Urutan
10 Dunia
2025
2035
2045
Perubahan Struktur Ekspor dari Komoditas pada
Manufaktur dan Jasa
Barang dan Jasa Berkualitas Dunia dan
Berbasis Inovasi
PENGUATAN PRANATA EKSPOR
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKSPOR
PEMANTAPAN EKSPOR
Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
Percepatan Investasi Pada
Sektor Teknologi Maju dan
Inovasi Tinggi
Investasi yang Berkelanjutan
dan Perlindungan Investasi
EoDB ranking 20
Peranan investasi terhadap PDB
36,4 persen
EoDB ranking 35
34,1 persen
2015
-
2025
2025
–
2035
2035
–
2045
Strategi Peningkatan Iklim Investasi
Penguatan Sektor Padat Karya,
Berorientasi Ekspor, dan Bernilai
Tambah
EoDB ranking 10
38,1 persen

6
REPUBLIK INDONESIA
Dengan suatu harapan, bahwa Indonesia akan menjadi Negara Pendapatan
tinggi tahun 2035, dan Kelas Pendapatan Menengah meningkat sekitar 70%
pada tahun 2045
45
194
85
186
145
151
187
126
223
96
KelasPendapatanMenengah KelasPendapatanLainnya
2045
Kelas Pendapatan Menengah Indonesia (juta orang)
2015 2020 2030 2040
2035 2045
2025
3.377
4.546
6.305
8.804
12.233
16.877
23.199
2036
Keluardari
Middle IncomeTrap
PDB per kapita(USD)
2010 2020 2030 2040

7
REPUBLIK INDONESIA
Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Secara Berkelanjutan, Indonesia Memiliki
Enam Agenda Utama
Menyeimbangkan semua lini untuk
menjadi "adil", menyelesaikan
ketimpangan sosial ekonomi di
Indonesia
Mengembangkan infrastruktur
untuk memungkinkan
interkoneksi orang, barang, dan
informasi
Terus melakukan industrialisasi melalui
hilirisasi untuk pertumbuhan &
ketahanan ekonomi
Dekarbonisasi untuk
mempercepat net-zero, sekaligus
menangkap peluang ekonomi
hijau
Digitalisasi layanan untuk
pemerintahan yang efisien,
transparan, dan inklusif
Distribusi
Ekonomi
Dekarbonisasi Digitalisasi
Industrialisasi
Interkoneksi
Pendidikan
Menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau
dan berkualitas untuk menghasilkan sumber
daya manusia yang terampil

8
REPUBLIK INDONESIA
Indonesia sebagai Negara yang Kaya akan Sumber Daya Mineral, sebagai salah
satu modal dasar untuk melakukan tranformasi ekonomi
• Terdapat 15 jalur mineralisasi logam (metalogeni) dengan total panjang 15.000 km (7.000 km telah dieksplorasi dan
dieksploitasi secara intensif, 8.000 km belum dieksplorasi secara optimal)
• Indonesia memiliki potensi mineral yang signifikan dan menarik untuk disuplai dalam transisi energi
8
1 1 6 6 10
Nickel Bauxite Alumina
(REFINERY)
2 1
Tin
6 5
Gold
1 7
Copper
Indonesia
in the
Global
Ranking
Mine production 2019 (as metal)
Reserves (as metal)

9
REPUBLIK INDONESIA
Arahan Presiden RI untuk Hilirisasi Mineral dan Industrialisasi SDA
Ir. H. Joko Widodo
Presiden RI
“Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam yang melimpah salah
satunya adalah nikel. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman
hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika
dikelola secara bijak dan berkelanjutan.
Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri,
agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional.
Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan.
Hilirisasi nikel misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali
lipat. Tahun 2014, hanya sekitar Rp 16 Triliun, tapi di tahun 2021
meningkat menjadi Rp 306 Triliun. Di akhir tahun 2022 ini, kita
harapkan bisa mencapai Rp 440 Triliun. Itu hanya dari nikel.
Setelah nikel juga akan didorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga,
dan timah. Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri
yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem
ekonomi hijau dunia.”

10
REPUBLIK INDONESIA
Prioritas Kebijakan Tata Kelola Nikel
1. Penambahan Nilai Tambah Dalam Negeri
Hilirisasi Industri Nikel akan memaksimalkan nilai
tambah dari cadangan Nikel Indonesia.
2
3
1
2. Peningkatan Ketahanan Cadangan
Kebijakan Tata Kelola Nikel harus
mempertimbangkan umur cadangan nikel
Indonesia
3. Peningkatan Kontribusi
Pendapatan Negara dan Investasi
Kebijakan hiliriasi nikel berpotensi
meningkatan kontribusi
pendapatan negara baik itu melalui
peningkatan pajak dari nilai tambah
produk ataupun bea keluar. Di sisi
lain, kebijakan Tata Kelola juga
harus mengonsiderasikan tingkat
investasi di Indonesia
Prioritas Kebijakan
Tata Kelola
Nikel

11
REPUBLIK INDONESIA
24.818.778 wmt
24.820.769 wmt
31.278.009 wmt
11 lines
6 lines
17 lines
4 plant
4 plant
6 plant
165.360.133 wmt
80.453.214 wmt
63.245.264 wmt 9.600.000 wmt
210 line
121 line
167 line 3 line
43 smelter
28 smelter
24 smelter 2 smelter
Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Nikel di Indonesia
111
smelters/plants
106
companies
14 plant
34 lines
80.917.556
wmt of ore
97 smelters
501 lines
309.058.611
wmt of ore
PYROMETALLURGY HYDROMETALLURGY
Operation
Construction
Planning
Shutdown
4,149
38,883
18,013
16,841
0,961
0,379
0,414
8,682
2,346
3,442
0,059
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Banten
Jawa Timur
ribu tenaga kerja
Lokal Asing
Shutdown means the construction of the smelter has been completed
but not operated because it is no longer economical (Blast Furnace)
PT Guang Ching Nickel & Stainless Steel
1.000.000
PT Indonesia Tsingshan
Stainless Steel
1.000.000
PT Sulawesi Mining
Investment
1.000.000
PT Obsidian Stainless Steel
3.000.000
PT Indonesia Ruipu Nickel &
Chrome Alloy
700.000
PT Jindal Stainless Indonesia
150.000
PT IMR ARC Steel
60.000
6.910.000
tpa
STAINLESS STEEL

12
REPUBLIK INDONESIA
Total Fasilitas dan Produksi dari Industri Pengolahan dan Pemurnian
Nikel Indonesia sampai dengan tahun 2026
NPI/Feni/Matte MHP NPI/Feni/Matte MHP NPI/Feni/Matte MHP
IMIP Morowali 405,000 85,000 490,000 43,000 43,000 - 533,000
VDNI/OSS Konawe 405,000 405,000 - - 405,000
Gunbuster Nickel North Morowali 162,000 162,000 126,000 126,000 - 288,000
IWIP Central Halmahera 516,000 516,000 392,000 240,000 632,000 240,000 240,000 1,388,000
Harita Obi Island 25,000 60,000 85,000 80,000 80,000 60,000 60,000 120,000 285,000
Zhenshi Morowali - - 120,000 120,000 120,000
BASF/Eramet Central Halmahera - - 73,000 73,000 73,000
Vale/Huayou/Ford Pomalaa - 120,000 120,000 - 120,000
Vale/Sorowako Sorowako 77,000 77,000 - 60,000 60,000 137,000
Vale/Bahadopi Bahadopi - - 60,000 60,000 60,000
Others Various Location 69,000 69,000 - 136,000 136,000 205,000
Antam Buli - - 220,000 115,000 335,000 335,000
Merdeka Morowali - - 360,000 360,000 360,000
1,659,000 145,000 1,804,000 598,000 403,000 1,001,000 896,000 608,000 1,504,000 4,309,000
Planning
Subtotal Total All
Total
Project
Operation
Subtotal
Location
Construction
Subtotal
Ore Requirement Current Construction Planning Total
Saprolit 156,683.33 56,477.78 84,622.22 297,783.33
Limonit 19,544.29 54,319.64 81,951.22 155,815.15
Saprolit HPAL 1,758.99 4,888.77 7,375.61 14,023.36
Total 177,986.61 115,686.19 173,949.05 467,621.84
Ton
Ribu Ton

13
REPUBLIK INDONESIA
… Namun, Perluasan Kapasitas Smelter Nikel Harus Dikendalikan untuk
Menghindari Oversupply di Pasar dan Pengurangan Reserve-Life Ratio
1.804.000
1.001.000
1.504.000
4.309.000
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
In Operation Under Construction Planning Total
Annual Indonesia Nickel Smelting Capacity (Ni Metal)
Est Nickel Ore
Consumption
per annum
150-160
million ton
80-90 million
ton
130-140
million ton
360-390
million ton

14
REPUBLIK INDONESIA
Mengarahkan Pengembangan Investasi Hilirisasi di Indonesia, agar…….
Use Local
Labor Force
Value Added
Industry
Transfer of
Technology
Environmentally
Sustainable
Pada tahap awal, investor
dapat menggunakan
tenaga kerja terampil
asing, namun secara
bertahap dikurangi saat
proyek mulai berproduksi.
Kepatuhan terhadap hukum
lingkungan serta standar
lingkungan regional dan global
adalah suatu keharusan.
Development shall sustainable
Indonesia akan
memprioritaskan investor
yang bersedia bergabung
dalam upaya menambah
nilai bagi sumber daya
mentah/mineral Indonesia
yang kaya.
Transfer teknologi
merupakan faktor krusial
bagi investasi. Bantuan
peningkatan kapasitas
kepada masyarakat sekitar
sangat penting.

15
REPUBLIK INDONESIA
1.493 1.437 2.655 4.868
7.166
13.507
4.826
1.856
4.314
4.733
5.979
13.783
14.341
3.895
629
777
782
764
953
3.764
1.493
311
2.198
859
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 M4 2023 ytd
Ekspor Produk Hilirisasi Nikel
(Juta USD)
FeNi/NPI Iron and Steel Nickel Matte MHP/MSP Cobalt Sulphate
Kinerja Ekspor Turunan Nikel Pada 2022 Tumbuh 43% Dibandingkan Pada 2017.
Fokus Kebijakan Selanjutnya Diarahkan Pada Pengembangan Industri Baterai
dan EV
Sumber: Trademap
Bijih Nikel
MHP, Ni, Co
Sulphate
Komponen Kimia dan Sel
Baterai
Sel, Modul, dan
Baterai
Kendaraan Listrik, Electricity Supply, ESS, dan
Infrastruktur
Daur Ulang
Bijih Nikel Nikel dan Sulfat
Kobalt
Prekursor Baterai Katoda Sel Baterai & Pak ESS Charging Station Daur Ulang Baterai
3,979
6,528
8,169
11,612
22,214
33,810
11,074

16
REPUBLIK INDONESIA
Kinerja PMA Tahun 2022 Mencetak Rekor Tertinggi, Hilirisasi Industri
Mendorong Peningkatan Investasi yang Lebih Merata
32,2
29,3 28,2 28,7
31,1
45,6
12,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ytd
Realisasi PMA ke Indonesia
(US$ Miliar)
Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier Jumlah
Kontribusi sektor sekunder (manufaktur)
terus mengalami peningkatan seiring dengan hilirisasi
Share investasi PMA di luar Jawa
terus mengalami peningkatan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Share PMA Jawa dan Non-Jawa
(Persen)
Non-Jawa Jawa
58%
42%

17
REPUBLIK INDONESIA
Nilai Tambah Dari Ekspor Hilirisasi Nikel Sebagian Besar Dapat Dinikmati Oleh
Entitas Lokal
• Hasil estimasi Verdhana menunjukkan
bahwa entitas lokal dapat menangkap
sekitar 64-90% nilai tambah dari nilai
tambah hilirisasi mineral, khususnya nikel
pig iron, produk antara dari nikel.
• Nilai tambah yang didapatkan oleh lokal
terutama bersumber dari bijih nikel, batu
bara untuk energi, dan tenaga kerja.
• Analisis serupa menunjukkan bahwa
entitas lokal menguasai sekitar 88% dan
64% nilai tambah baja tahan karat dan
MHP (mixed hydroxide precipitate), secara
berturut-turut.
• Ke depan, mengingat kebijakan DHE SDA
yang baru, sangat mungkin bahwa
sebagian besar penerimaan ekspor dari
entitas asing akan tetap berada di
Indonesia.
Sebagian besar dari hasil ekspor hilirisasi mineral tetap berada di negara ini dan dapat digunakan untuk mendanai pertumbuhan
ekonomi di masa depan
Sumber: Verdhana Research
Local ; 90%
Foreign; 10%
Local ; 76%
Foreign; 24%
Local ; 64%
Foreign; 36%
Local / Foreign Capture US$: Nickel Pig Iron, Stainless Steel, and MHP
NPI Stainless Steel MHP

18
REPUBLIK INDONESIA
Hilirisasi: Sebuah Awal dari Proses Transformasi Ekonomi Indonesia
Iron and steel (HS 72) = 0.8% Iron and steel (HS 72) = 6.2%
Hilirisasi Mengubah Struktur Ekonomi Indonesia Menjadi Lebih Tidak Mengandalkan Komoditas Mentah

19
REPUBLIK INDONESIA
A More Complex Economic Structure Closely Related to Long
Term Economic Growth Performance and Income Per Capita
Economic Complexity Index vs Income Per Capita Development of Indonesia's ECI Indicators for ASEAN
Countries
One measure of a country's economic complexity is the Economic Complexity Index (ECI) from Harvard which depends on the variety and
availability of a country's export products. The more diverse and unique the product, the higher the economic complexity

20
REPUBLIK INDONESIA
Matriks Pembahasan Kebijakan Hilirisasi Minerba Indonesia
Memetakan isu-isu dalam hilirisasi minerba, dari hulu hingga hilir, dan mendorong upaya penyelesaiannya
Hulu Hilir [Proses/Smelter/fiscal/trade]
Meningkatkan informasi
sumberdaya dan cadangan
minerba:
▪ Standardisasi perhitungan
sumber daya dan cadangan
(KCMI, JORC)
▪ Konversi sumber daya menjadi
cadangan melalui optimisasi
modifying factors
▪ Peningkatan aktivitas eksplorasi
untuk menambah sisi cadangan
▪ Evaluasi kandungan mineral
ikutan dalam bijih (kobalt,
scandium, monasit, vanadium,
paladium dll)
▪ Peningkatan cadangan melalui
optimisasi cut off grade
Meningkatkan tata Kelola
pengusahaan
pertambangan minerba :
▪ Layanan Perizinan
▪ Monitoring volume
produksi
▪ Optimisasi potensi pajak &
PNBP
▪ Persetujuan dan
compliance RKAB
▪ Penetapan formula HPM
▪ Konservasi bijih
(treatment bukan sebagai
waste)
▪ Meningkatkan kualitas tata
niaga mineral domestic
▪ Indeks Harga Nikel
▪ Digitalisasi - SIMBARA
Mendorong upaya hilirisasi lebih
jauh :
▪ Pemutakhiran dan monitoring data
investasi dan operasi smelter (jenis
produk, kapasitas)
▪ Pembatasan smelter pirometalurgi,
dan pengembangan pabrik
hidrometalurgi (nickel context)
▪ Penjaminan kontinuitas pasokan
bijih untuk feedstock smelter
▪ Peningkatan value chain pohon
industri
▪ Optimasi potensi pajak & PNBP
▪ Penanganan slag/tailling
▪ Penyerapan tenaga kerja
▪ Pengelolaan dampak hilirisasi
▪ Implementasi ESG
▪ Peningkatan kapasitas nasional
Penerapan
kebijakan yang
tepat untuk
mendorong
hilirisasi:
▪ Pengendalian
insentif fiskal (Tax
Holiday, Tax
Allowance)
▪ Penerapan bea
keluar untuk
produk
pengolahan dan
pemurnian
▪ Penerapan Nilai
Ekonomi Karbon
(NEK) pada
industri smelter
Mengembangkan
kebijakan perdagangan
produk hilirisasi untuk
mendapat nilai manfaat
yang besar bagi
Indonesia :
▪ Kebijakan perdagangan
domestik atau ekspor
(restriksi, disinsentif,
dll)
▪ Refleksi Sengketa DS-
592 di WTO
▪ Trade remedies (CVD,
anti dumping, safe
guard) produk turunan
mineral

Hilirisasi Lebih Lanjut untuk Mendukung Ekosistem Industri
Indonesia yang Lebih Kompleks

22
REPUBLIK INDONESIA
Masih Banyak Potensi Hilirisasi di Komoditas Lainnya dan Produk Turunan dari
Hilirisasi Produk yang Sudah Ada
Al
13
26.981
Cu
29
63.546
Sn
50
118.711
Bauksit
(2023)
Tembaga
(2023)
Timah
(2023)
Ekspor Bijih, Juta USD
264
467
555
628 623
2018 2019 2020 2021 2022
4.187
1.280
2.412
5.386
9.244
2018 2019 2020 2021 2022
1.524
1.255 1.115
2.427 2.371
2018 2019 2020 2021 2022
Catatan: data yang disajikan untuk timah adalah timah mentah
(HS 8001), bukan bijih timah
Potensi Produk Turunan Besi dan Baja
Flat rolled products
of stainless steel
of a width >600 mm
7219 HS4
RCA = 12.2
Stainless steel
in ingots
7218 HS4
Plastic floor coverings
3918 HS4
Fork-lift trucks
8427 HS4
Flat-rolled products of
stainless steels
7220 HS4
Nickel tubes &
pipes
2918 HS4
Machines
8479 HS4
Gaskets & similar joins
8484 HS4
X-rays machines
9022 HS4
Instrument for physical/
chemical analysis
9027 HS4
Transparent
Paper
4806 HS4
Self adhesive plastic sheet
3919 HS4
Cellulose
3912 HS4
Petroleum resins
3911 HS4
Silicon in primary form
3901 HS4
Diagnostic lab reagents
3822 HS4
Prepared culture media
for organisms
3821 HS4
Phenols, phenol-alcohols
2907 HS4
Transmission shafts
8483 HS4
Flat-rolled products of
other alloy steel
7227 HS4
Paper & paperboards
coated w/ kaolin
4810 HS4
Titanium ore
2614 HS4
Lubricants
3403 HS4
Acrylic polymers
3906 HS4
Ion-exchanger
3914 HS4

23
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Investasi dan Insentif Didorong Untuk Menciptakan Ekosistem
Industri yang Komprehensif dan Berdaya Saing Tinggi
Raw
Materials
Nickel Mines
RKEF Refinery
Project 1
HPAL Project
RKEF Refinery
Project 2
Recycling
Battery
Material
Battery Plant
Materials
~3 Mwmt per year Limonite + ~7 Mwmt per year Saprolite = ~10
Mtpa nickel ore for 20 Years
Battery Grade
Li Ni Co
Chemicals
High Grade FeNI High Grade FeNI
~50 ktpa MHP Nickel
6 ktpa MHP Cobalt
Hydro Power
Industrial Park
Geothermal
Power
Refinery
EV Battery
Battery Plant Supply Chain
Aluminum, Cathode
Anode Electrolyte Copper
Foil…
22 ktpa Battery
Scrap
Green
Energy
Potential
Nickel Matte
Potential
Nickel Matte
Battery Grade Ni
Co Chemicals
Battery Materials
Green
Energy
Facility Facility
Pabrik Mobil Listrik di Indonesia
Kebijakan Insentif Untuk Investasi dan Mendorong
Demand EV Dalam Negeri:
a. Fasilitas investasi (fiskal dan non fiskal)
b. Stimulus untuk mendorong penggunaan EV di
dalam negeri

24
REPUBLIK INDONESIA
Indonesia Menuju Lebih Hilir Melalui Ekosistem Baterai Lithium
Upstream Midstream High-Tech Downstream
Mining Metallurgy Refinery Precursor Cathode Battery
Resource
Nickel ✓
Cobalt ✓
Manganese ✓
Lithium ✕
Copper ✓
Aluminum ✓
Materials
Nickel Ore ✓
Limestone ✓
Power & Fuel
Green
Electricity
✓
Natural Gas ✓
Thermal Coal ✓
Materials
MHP ✓
NPI/FeNi ✓
Sulfuric Acid ✓
Sodium
Carbonate
✕
Hydrochloric
Acid
✕
Extraction
Agent
✕
Power & Fuel
Green
Electricity
✓
Thermal Coal ✓
Materials
Sodium
Hydroxide
✕
Ammonia ✓
Power & Fuel
Green
Electricity
✓
Thermal Coal ✓
Materials
Lithium
Hydroxide
uc
Other Material ✕
Power & Fuel
Green
Electricity
✓
Thermal Coal ✓
Materials
Lithium
Hydroxide
uc
Anode
Materials
uc
Separator ✕
Electrolyte ✕
Copper Foil uc
Alum. Foil ✕
✓ available in Indonesia
✕ not available in Indonesia
uc under construction
Source: CMMAI Study

25
REPUBLIK INDONESIA
Source: Brief on EV Investment Opportunities in Indonesia by BKPM
Indonesia is open for participation by global players to develop a domestic EV value chain
Value
Chain
Upstream to Cathode Battery Manufacturing EV Production New Energy Infrastructure Recycling
Product
Active
players
Smelting /
Refining
Mining
Produce
Precursor
Produce
Cathode
Manufacture
battery cell
Assemble cell to
battery pack
Manufacture EV
Deploy EV
chargers
Design ESS
solutions
Recovering
valuable battery
materials
Battery Cell Battery Pack Electric Vehicle
EV charging
station
Design ESS
solutions Reused battery
Nickel &
Cobalt
Sulfate
Nickel Ore
Battery
Precursor Cathode
Upstream Downstream
Indonesia Sedang Mengembangkan Rantai Nilai EV End-to-end dengan
Pemain Global di Berbagai Segmen

26
REPUBLIK INDONESIA
Secara Global, Transisi Kendaraan Konvensional ke EV Bergerak Semakin Cepat
dan Indonesia Akan Mengikuti dengan Tren Konsumen yang Mendukung
Adopsi EV di Pasar Global Semakin Cepat
Sumber: BNEF, IEA, Fitch Solutions
1 1
1
2 2
5
6
10
14
2022
2015 2019
2016 2018 2021
2017 2020 2023E
Penjualan Mobil Listrik (jutaan)
+50%
CAGR
0,7% 0,9% 1,4% 2,8% 2,6% 4,2% 8,7% 14,0% 18,0%
Paris
Agreement
Pangsa pasar
dari total
penjualan
mobil
Peningkatan Kesadaran Keberlanjutan
Peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan
akan mendorong minat konsumen terhadap EV
Tren global
Adopsi global, popularitas, dan ketersediaan
model EV yang sesuai untuk pasar Indonesia
akan mendukung ekosistem EV
Penghematan Biaya
Biaya operasional EV yang lebih rendah
dibandingkan kendaraan konvensional (cth:
penghematan biaya bahan bakar, pajak daerah,
dan perawatan)
Pasar otomotif Indonesia akan mengikuti transisi
kendaraan listrik, dengan tren konsumen yang
mendukung

27
REPUBLIK INDONESIA
Meski Pengembangan EV Menghadapi Tantangan Besar, Namun Saat Ini Adalah
Momentum yang Tepat Untuk Mendorong Industri EV di Indonesia
Tantangan suplai
Tantangan permintaan (demand)
Kapasitas EV domestik | Masih rendah dengan kapasitas
produksi 29.000 mobil, 2.480 bus dan 1,42 juta sepeda motor
per tahun
Keterjangkauan harga | EV lebih mahal dari alternatif
kendaraan ICE yang setara
Pilihan | Saat ini, pilihan yang ada tidak mencukupi. Belum
ada model EV untuk mayoritas konsumen Indonesia
(mis., mobil EV low to mid 7-seater MPV)
Investasi | Investor memerlukan dukungan pasar (berupa
kerangka hukum dan insentif) untuk mendorong investasi Membangun industri EV Indonesia membutuhkan
kerja keras dan kebijakan yang tepat untuk
mendorong pengembangan pasar dan industri
serta menarik investasi
Indonesia berpacu dengan waktu untuk dapat
memimpin persaingan investasi dengan negara
tetangga, dan menjaga kelangsungan industri
otomotif di era transisi energi
Jika gagal mengembangkan industri EV dan
menarik investasi, Indonesia hanya akan menjadi
importir dan berisiko kehilangan jutaan lapangan
pekerjaan
Sekarang adalah saatnya untuk mendorong industri EV di
Indonesia.
Untuk membangun industri EV di Indonesia dibutuhkan
investasi yang besar dan penerimaan masyarakat dalam
mengadopsi EV.

28
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan yang Kompetitif Diperlukan untuk Indonesia Memenangkan
Persaingan Pengembangan Industri EV dengan Negara Tetangga
Gap signifikan antara kapasitas
produksi dan peta jalan
• Belum ada produsen yang
mencapai target TKDN 2024
sebesar 60%
• Kapasitas produksi masih
jauh dari target1 2025
- Mobil 29 rb vs 400 rb
- Motor 1,4 jt vs 6 jt
• Negara tetangga menawarkan
paket insentif1 yang menarik
• Kapasitas Thailand akan
terbangun di 2024 dan memiliki
0% bea masuk ke Indonesia
• Indonesia berisiko hanya
menjadi pasar impor jika tidak
berhasil menarik investasi EV
Insentif perlu disesuaikan guna
menaikkan daya tarik investasi
• Pilihan EV (model dan kelas harga)
belum komprehensif untuk pasar
Indonesia – hanya ditawarkan oleh
Hyundai dan Wuling
• Belum terdapat produsen lokal
dengan fokus EV end-to-end
(mayoritas produksi masih ICE)
Belum tersedia opsi dan industri
kendaraan EV yang memadai

29
REPUBLIK INDONESIA
Kesiapan Regulasi dan Fasilitas : Dari Raw Material menuju Industri EV
Kontribusi Pajak hingga $ 1 B p.a.
1x 30-40x 90-160x 470-780x
Regulasi
Fasilitas
Mining Industry Smelting & Refining Industry EV Industry
Larangan Ekspor Bijih Nikel
kadar <1,7%
(Permen ESDM No.11/2019)
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan
(Perpres no.55/2019)
Harga Patokan Mineral Logam & BB
(Permen ESDM No.11/2020)
Program pembangunan smelter nikel
sebagai PSN (Perpres No.109/2020)
Ketentuan PNT Mineral Logam
(UU No.3/2020 P. 102-104))
- Tax Holiday
- Tax Allowance
- Insentif Proyek Strategis Nasional
Kewajiban untuk mengolah & memurnikan bijih nikel di dalam negeri
(UU No.3/2020)
Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk KBL : untuk Roda 2 & Roda 3 > 80% mulai 2026, untuk Roda >=4 >80% mulai
2030) (Perpres no.55/2019 Pasal 8)
Road Map Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Nasional
(Lampiran Permenperin No.27/2020)
Industri KBL CKD & IKD wajib melakukan manufaktur di dalam negeri
(Permenperin No.28/2020 Pasal 9)
Insentif Bea Masuk atas importasi
KBL/Komponen berbasis baterai
Insentif Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
Insentif Pembebasan/Pengurangan
Pajak pusat & Daerah
Insentif Bea Masuk dalam rangka penanaman modal
Penangguhan Bea Masuk
dalam rangka ekspor
Insentif BM DTP
Insentif Pembuatan SPKLU
Insentif Pembiayaan ekspor
Insentif fiskal utk kegiatan
litbang, inovasi teknologi & vokasi
Dukungan Pembiayaan
Pengembangan SPKLU
Sertifikasi Kompetensi, Produk,
dan atau standard teknis
Produk &
Nilai
tambah
Benefit
3.600 – 7.200 lapangan kerja 4.200 – 8.400 lapangan kerja 800 – 1.000 lapangan kerja
Bijih Nikel Nikel & Kobalt Sulfat
MHP Precursor Katoda Cell – Modul - Packed Electric Vehicle
EV Battery Industry
Harga Penjualan Khusus
Bijih Limonit sebagai
bahan baku baterai
~0.0
3
Harga Perton
(USD ‘000) ~ 5 ~ 4 (Ni), 8 (Co) ~ 15 ~ 23
~ 90
~ 110
~ 130
~ 70-141
Kontribusi
PDB
Direct. : $ 0.5-1.5B
Indirect : $ 0.3-0.5B
Hulu Setengah Jadi Hilir
Direct. : $ 1-2.5B
Indirect : $ 1.5-3.5B
Direct. : $ 0.5B
Indirect : $ 4B
LiB: ~ $97/kwh
Tesla Model S 2021:
Fasilitas Tax Holiday & Tax Allowance
(PMK 130/2020) & (PP No.78/2020)
Penurunan Royalti utk Bijih
Limonit sebagai bahan baku
baterai dari 10% menjadi 2%
Penyederhanaan Regulasi Tumpang Tindih Agar Lebih Produktif dan Efisien Melalui Omnibus Law

Mengawal Implementasi Environment Social Governance (ESG)

31
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Pemerintah, Standar ESG, dan Penilaian ESG
✓ Law No.32 of 2009: Environmental Protection
and Management
✓ Law No.3 of 2020: Mining of Mineral and
Coal
✓ PP Number 27 of 2012 as a substitute for PP
Number 27 of 1999 concerning Amdal,
regulates two instruments of environmental
protection and management
✓ Regulation Number 26 of 2018 concerning
the Implementation of Good Mining Rules
and Supervision of Mineral and Coal Mining
✓ Regulation No. 46 of 2016 concerning
Handling Conflicts of Interest in the Ministry
of Energy and Mineral Resources
✓ Decree of the Minister of Energy and Mineral
Resources Number
129.K/HK.02/MEM.S/2021 concerning
Management of Information Services and
Public Complaints within the Ministry of
Energy and Mineral Resources
✓ Ministry of Environment and Forestry
Regulation No.1 of 2021 concerning
Corporate Performance Rating Assessment
Program in Environmental Management
Government Regulation International Standard
✓ Global Report Initiative (GRI). Goals:
Establishing transparency on corporate’s
capability in contributing to sustainable
development. GRI standards is used to report
information regarding to economic impacts,
environment, and social.
✓ Sustainability Accounting Standards Board
(SASB). Goals: : The SASB Standards are
designed to enable communication about
company performance on industry level
sustainability issues within the framework of
cost-effectiveness and beneficence using
existing disclosure and reporting
mechanisms.
✓ International Council on Mining and Metal
(ICMM). Goal: To enable mining companies
to contribute to the Sustainable Development
Goals (SDGs)
✓ Initiative for Responsible Mining Assurance
(IRMA). Goal: Protect the community and the
environment directly affected by mining
activities. IRMA does this by creating financial
value for mines that are independently
verified to achieve best practices, and sharing
this value with the businesses that purchase
materials from these mines.
Upaya Pemerintah Menjamin Implementasi ESG
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Peserta PROPER 2020-2021 sebanyak 2.593 perusahaan yang terdiri dari 299 jenis
industri (meningkat 555 dari tahun 2020).
• Pada Penghargaan PROPER 2021, peraih EMAS sebanyak 47 perusahaan, HIJAU sebanyak
186 perusahaan, BIRU sebanyak 1.670 perusahaan, MERAH sebanyak 645 perusahaan
dan HITAM sebanyak 0 perusahaan.
• 45 perusahaan tidak termasuk dalam pemeringkatan karena tidak beroperasi.
• Persentase pemenuhan PROPER 2021 mencapai 75% dan melahirkan 697 inovasi,
terbanyak di bidang efisiensi energi.
• Pelaksanaan PROPER 2021 mencatat pencapaian penghematan biaya hingga Rp. 102,49
triliun melalui upaya efisiensi air & energi, pengurangan beban emisi dan polusi, serta
pengurangan limbah (B3 dan non-B3).
Laporan Keuangan Berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan
Sesuai dengan peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang “Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, para pelaku usaha yang termasuk dalam POJK 51 secara bertahap wajib
menyampaikan Laporan Keberlanjutan tahun 2019- 2025”.
Penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian
Meningkatkan daya saing industri nasional melalui penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep ekonomi hijau, menuju ekonomi rendah karbon
dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang berupaya
meningkatkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan
kelangkaan ekologis, menjadi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial.

32
REPUBLIK INDONESIA
Penerapan ESG Membutuhkan Komitmen Kuat
Sumber: Mandiri Institute, 2022, diolah; Wastebits, April 2023
Tantangan
Penerapan ESG
dalam Praktek
Bisnis
Menetapkan standar dan pedoman yang disepakati
secara universal bisa menjadi sulit karena pemangku kepentingan
yang berbeda memiliki prioritas dan interpretasi yang berbeda
tentang apa yang merupakan praktik ESG yang baik.
Menerapkan ESG membutuhkan investasi yang
signifikan seperti: waktu, uang, dan SDM. Bagi
perusahaan dengan sumber daya terbatas hal ini menjadi
kendala.
Menyelaraskan tujuan ESG dengan beragam ekspektasi
investor, beberapa perusahaan lebih memprioritaskan
kinerja keuangan daripada keberlanjutan. Perusahaan
seringkali memprioritaskan keuntungan finansial
jangka pendek daripada keberlanjutan jangka
panjang, sehingga sulit untuk fokus pada tujuan ESG yang
membutuhkan komitmen dan investasi jangka panjang.

33
REPUBLIK INDONESIA
Pemerintah Sedang Melakukan Evaluasi Kepatuhan Industri Terhadap Lingkungan,
Ketenagakerjaan Dan Kesehatan, Memastikan Mereka Mematuhi PROPER, Dan
Mendorong Mereka Untuk Memiliki Standar ESG Global
Environment
Labor
Health
Audit Proper
ESG
Standard

34
REPUBLIK INDONESIA
Pemerintah Telah Melakukan Tinjauan terhadap 6 Kawasan Industri Strategis
untuk Nikel, dan Pelanggaran Apapun Akan Ditangani Sesuai dengan
Kerangka Regulasi
1 3 5
4
2
Government Coercion Administrative Fines Freezing of Business Licenses Revocation of Business License
Kekuasaan pemerintah dapat diberlakukan tanpa
peringatan tertulis sebelumnya jika:
a. Pelanggaran yang dilakukan mengancam
sangat serius terhadap manusia dan
lingkungan;
b. Dampaknya akan lebih besar dan lebih luas
jika polusi tidak dihentikan segera;
c. Kerugian lebih besar jika polusi tidak
dihentikan segera.
Contoh bentuk kekuasaan pemerintah:
Pemberhentian sementara kegiatan produksi;
penutupan saluran pembuangan atau emisi;
pembongkaran dan penyitaan alat-alat yang
berpotensi menyebabkan pelanggaran.
Diterapkan secara bersamaan
dengan kekuasaan pemerintah.
a. Ringan: Rp. 1 juta - 5 juta;
b. Sedang: Rp. 10 juta - 15 juta;
c. Berat: Rp. 20 juta - 25 juta.
Dihitung secara akumulatif dari
setiap pelanggaran dan maksimum
Rp. 3 miliar.
Diterapkan terhadap orang yang
bertanggung jawab atas usaha
dan/atau kegiatan yang:
a. Tidak melaksanakan kekuasaan
pemerintah;
b. Tidak membayar denda
administratif; dan/atau
c. Tidak membayar denda atas
keterlambatan melaksanakan
kekuasaan pemerintah.
Diterapkan kepada mereka yang
bertanggung jawab atas usaha
dan/atau kegiatan yang:
a. Tidak melaksanakan kewajiban di
bawah kekuasaan pemerintah;
b. Tidak membayar denda
administratif;
c. Tidak membayar denda atas
keterlambatan pelaksanaan
kekuasaan pemerintah;
d. Tidak melaksanakan kewajiban
dalam pembekuan izin usaha atau
persetujuan pemerintah; dan/atau
e. Melakukan polusi dan/atau
kerusakan lingkungan yang tidak
dapat diatasi atau sulit pulih.
Sanksi Pidana atas Pelanggaran Pengelolaan Lingkungan
1. Pelanggaran kualitasi kebisingan suara Diadili dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah.
2. Secara sengaja melanggar standar baku mutu air Diadili dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah *
3. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan provisi Akan dihukum dengan penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun serta denda minimal 1 miliar dan maksimal 3
miliar rupiah *
4. Pembuangan limbah ke lingkungan tanpa izin Diadili dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah *

Pengawasan Pergerakan Komoditas Mineral dan Batubara melalui
Digitalisasi (Integrasi Sistem di K/L) melalui SIMBARA, untuk Tata
Kelola yang lebih baik, dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara

36
REPUBLIK INDONESIA
Kondisi Awal Tata Kelola Komoditas Mineral dan Batubara
Pelayanan komoditas mineral batubara masih
terpisah dan sistem KL berdiri sendiri dari hulu
hingga hilir. Kegiatan tata kelola tersebut antara
lain: penerbitan bukti pembayaran royalty,
persetujuan ekspor, laporan surveyor, dan surat
persetujuan berlayar. Selain itu masih terdapatnya
proses pelayanan dan cek dokumen yang masih
bersifat manual. Kondisi ini berdampak pada
ketelusuran data dan dokumen tidak selaras dan
berpotensi pada kerugian negara.
Modus pelanggaran yang terjadi:
A. Menghindari PNBP: penambangan dan
penjualan secara illegal; pembelian dari
penambang illegal; menurunkan kadar kalori
batubara; blending untuk menyamarkan asal-
usul batubara; dan penyalahgunaan ET.
Kondisi Sebelum Program SIMBARA
B. Menghindari Pajak:
✓ Aspek Produksi & Penjualan: peredaran usaha tidak dilaporkan; bagi hasil
jasa pertambangan; penjualan ke trader LN dalam satu pengendalian; dan
penyalahgunaan rekomendasi ET.
✓ Aspek Biaya: memperbesar HPP dengan membebankan biaya atas
penghasilan; tidak mencatat persediaan akhir barang tambang.
✓ Aspek Jasa Pengangkutan: fasilitas pembebasan PPN yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
SIMBARA di launching pada 8 Maret 2022
memiliki goal awal mengintegrasikan Ekspor
Batubara dari hulu ke hilir.
Launching SIMBARA

37
REPUBLIK INDONESIA
Proses Penataan Tata Kelola Komoditas Mineral Batubara Melalui
Digitalisasi
SIMBARA Tahap I ini sudah
dapat digunakan untuk alat
bantu monev dan hasil
evaluasinya terkait dengan
penggunaan NTPN oleh Badan
Usaha:
a. NTPN INVALID;
b. NTPN Dipakai Berulang;
dan
c. Jangka Waktu Penggunaan
NTPN Tidak Wajar, dan
d. NTPN Lokal Digunakan
Untuk Ekspor.
Gambaran Sistem SIMBARA Tahap I

38
REPUBLIK INDONESIA
Pengembangan Implementasi SIMBARA dan Progress Kepatuhan
Paska Penerapan SIMBARA
Milestone SIMBARA
Tahap
1
Februari 2022 - 100%
o Implementasi SIMBARA khusus ekspor
Batubara
o Pembangunan Dashboard & Data Analitik
o Evaluasi & Pemanfaatan
Tahap
2
31 Oktober 2022 - 100%
• Implementasi SIMBARA batubara dan
timah pada Pelabuhan INAPORTNET.
Tahap
3
2023
o Seluruh Pelabuhan bongkar muat minerba
terimplementasi ke INAPORTNET
o Perluasan untuk Mineral lainnya (Nikel, Timah)
o 1 Oktober 2023 Implementasi Cek Kuota NTPN pada
setiap transaksi penjualan komoditas batubara.
Progres Peningkatan Kepatuhan
Sebelum Sesudah
✓ Bisnis proses masih bersifat sektoral dan
belum terelasi dari hulu ke hilir
Data transaksi Minerba mulai terelasi dari hulu ke
hilir yang memungkinkan adanya:
✓ Batubara yang diekspor belum dapat
dipastikan terpenuhinya kewajiban PNBP
✓ Monitor pergerakan komoditas;
✓ Adanya perbedaan data ekspor antar
Kementerian
✓ Verifikasi komoditas atas kewajiban
pembayaran PNBP
✓ Referensi data bersama antar
Kementerian Lembaga terkait informasi
komoditas Minerba
Catatan:
1. Belum optimalnya validasi NTPN khususnya pada kegiatan ekspor batubara karena masih
terdapat NTPN Berulang.
2. Belum optimalnya pengawasan pergerakan komoditas Minerba domestik karena LHV Belum
terintegrasi secara real-time.
Perkembangan Implementasi SIMBARA Tahap I
Sumber: DJA, diolah
Menuju Penyempurnaan

39
REPUBLIK INDONESIA
Tata Kelola Mineral Batubara Dengan SIMBARA sebagai Single Entry
System

41
REPUBLIK INDONESIA
1. Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia mengalami transformasi. Pasca pandemi ekonomi Indonesia
tumbuh kuat, didukung salah satunya oleh hilirisasi sumber daya alam. Implementasi kebijakan hilirisasi selama
ini terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan meningkatkan
nilai ekspor, memberikan kontribusi terhadap PDB, memperbaiki neraca perdagangan, mengembangkan pusat-
pusat pertumbuhan baru di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan dan sebagainya. Mendukung pencapaian
Indonesia Emas 2045.
2. Kedepan, peran hilirisasi SDA akan semakin penting dan menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan. Shifting demand yang merespon urgensi kebutuhan dunia dalam mengatasi
pemanasan global, menjadikan produk hilirisasi SDA menjadi The New Oil Comodity dan menjadikan Indonesia
sebagai Negara yang paling diuntungkan jika mampu memanfaatkan peluang ini.
3. Upaya transformasi digital yang dilakukan dengan pengintegrasian antar sistem melalui SIMBARA, merupakan
salah satu Langkah untuk Tata Kelola Komoditas Mineral Batubara lebih baik.
4. Kapasitas Smelter Nikel perlu dikontrol untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan cadangan nikel, dan
iklim bisnis, serta menjaga harga komoditas dampak dari oversupply komoditas.
5. Pemerintah akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan praktik keberlanjutan di
industri, khususnya melalui penerapan ESG.
Penutup

KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
Terima Kasih
COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
Thank You
Bunga mawar bunga selasih,
Warnanya cerah tiada duanya.
Cukup sekian dan terima kasih,
Semoga tidak ada yang bertanya.

Mengoptimalkan Hilirisasi Nikel

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Mengoptimalkan Hilirisasi Nikel

Similar to Mengoptimalkan Hilirisasi Nikel (20)

Mengoptimalkan Hilirisasi Nikel