timdaerah

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PERAN DAERAH DALAM
PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI SESUAI
DENGAN PERPRES NOMOR 68
TAHUN 2022

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PENGANTAR
a. Pasal 31 dan pasal 27 UUD 1945 mengamanatkan negara harus hadir
untuk memberikan layanan bidang pendidikan, dan negara juga harus
hadir untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, pada tiap-tiap warga negara.
b. Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu menyedia-kan
Tenaga Kerja / Sumberdaya manusia terampil yang dapat : (1). Berusaha
secara mandiri dengan membuka usaha mandiri, (2) bekerja pada dunia
industri dan atau pada dunia usaha, dan (3).Meneruskan pendidikan ke
jenjang pendidikan tinggi.
c. Percepatan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi perlu
memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik beserta
potensi daerah dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
LANDASAN HUKUM
UUD 1945 Pasal 31 terkait Pendidikan, pasal 27 Ayat (2) terkait hak pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pada PASAL 18
pengelolaan Pendidikan Menengah, Pasal 34 terkait WAJIB BELAJAR, pasal 61 terkait Sertifikasi
Kompetensi
* Undang-Undang Noomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
* Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
Perpres No 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pada
tanggal 25 September 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dimuktahirkan
dengan KepMendagri 050-5889 Tahun 2021

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO URAIAN SMKNEGERI SMKSWASTA JUMLAHTOTAL
1. Jumlah Sekolah SMK (Unit) 3.663 10.535 14.198
2. Jumlah Guru SMK (Orang) 157.916 175.229 333.145
3. Jumlah Murid SMK (orang) 2.548.799 2.844.139 5.392.938
4. Jumlah Lulusan SMK Tahun 2018/2019 (orang) 629.873 842.130 1.472.003
5. Jumlah Lulusan SMK Tahun 2019/2020 (orang) 717.286 867.572 1.584.858
6. Jumlah Lulusan SMK Tahun 2020/2021 (orang) 702.517 929.755 1.632.272
KONDISI SMK NEGERI DAN SMK SWASTA TAHUN 2022
Sumber : Kemendikbudristek, 2022, dan data boks, 2022

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI
1. Pendidikan Vokasi menjadi tugas dan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pendidikan Vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja sektor
masing- masing dapat diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait
KEJURUAN VOKASI PENDIDIKAN VOKASI
Pendidikan Vokasi untuk pendidikan kejuruan
dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan Vokasi untuk pendidikan tinggi
dilaksanakan setelah mendapatkan penugasan
dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PRINSIP DASAR
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN VOKASI
Dijabarkan
dalam Strategi
Nasional
Pendidikan
Vokasi dan
Pelatihan Vokasi
PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN VOKASI

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI
1. Pelatihan Vokasi menjadi tugas dan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
2. Pelatihan Vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja sektor masing-
masing menjadi tugas kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
setelah berkoordinasi dengan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELATIHAN KERJA KURSUS KETRAMPILAN
TUJUAN :
1. pembekalan Kompetensi Kerja;
2. alih Kompetensi Kerja; dan
3. peningkatan Kompetensi Kerja
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan berwirausaha berdasarkan Standar
Kompetensi Kerja.

10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PENYELARASAN PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI:
1. Penyusunan dan penyesuaian kurikulum;
2. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja;
3. Penyelenggaraan akses pemagangan dan praktik kerja
industri;
4. Pengakuan sertifikat kompetensi/profesi lulusan Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
5. Rekrutmen kerja bagi lulusan yang memenuhi kualifikasi
sesuai dengan kebutuhan;
6. Pendirian lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia
kerja;
7. Penempatan praktisi atau tenaga ahli industri yang
berpengalaman dan purna tugas sebagai pendidik dan
instruktur; dan
8. Kegiatan penelitian dan hilirisasi bersama lembaga
pendidikan.
PENYELARASAN PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
Menjadi Tanggung Jawabnya
Menristekdikti dan Menteri
Ketenagakerjaan
Penyelarasan Dilaksanakan
Bersama K/L terkait dan KADIN
Dalam Penyelarasan Dapat
Mengikutsertakan Asosiasi
Pengusaha, Asosiasi Industri,
Asosiasi Profesi

11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
INPRES NO 9
TAHUN 2016
PERPRES NO 68
TAHUN 2022
DAERAH PERLU
MENINDAKLANJUTI
a. Menyusun regulasi daerah terkait revitalisasi
SMK,
b. Revitalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMK,
c. Revitalisasi Kurikulum SMK
d. Menyusun guiden kerjasama antara SMK dengan
pihak ketiga,
e. Revitalisasi Sarana Prasarana SMK,
f. Revitalisasi Sertifikasi Profesi Peserta Didik SMK,
g. Melakukan Penataan Kelembagaan dalam
Revitalisasi SMK,
h. Pembiayaan Pelaksanaan Revitalisasi SMK,
i. Revitalisasi Digitalisasi SMK,
j. Integrasi Roadmap Revitalisasi SMK dalam
dokumen perencanaan,
k. Kolaborasi pengembangan SMK dengan multi
pihak,
l. Kolaborasi pendanaan revitalisasi SMK,
m. Melakukan tracer study dan pemetaan lulusan
SMK

12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Pelaksanaan pengembangan revitalisasi SMK di
Daerah Provinsi perlu memperhatikan berbagai aspek
tentang:
1. Potensi Wilayah yang akan dikembangkan;
2. Insfrastruktur dan sarana prasarana yang tersedia
dan diadakan;
3. pendidik dan tenaga kependidikan;
4. kurikulum; guru kunjung dari professional;
5. Pihak ketiga penerima lulusan SMK; dan
6. faktor lainnnya. Dengan adanya revitalisasi SMK,
harapannya lulusan SMK dapat terserap di DUDI;
dapat membuka usaha mandiri; dan melanjutkan
pendidikan ke Perguruan Tinggi.
KERJA SAMA
KOLABORATIF
PENTAHELIK

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Bab VII
Peran
Pemerintah
Daerah
Pasal 22 :
Gubernur dan
bupati /walikota
sesuai
kewenangannya
dalam
Pendidikan
Vokasi dan
Pelatihan Vokasi
mempunyai
tugas:
a. Menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan
pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja di daerah masing-masing;
a. b. Menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah
masing- masing yang mengacu pada kebija}can kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
c. Melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
d. Menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;
e. Menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
f. Melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi di daerah yang menjadi kewenangannya kepada Tim Koordinasi
Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
PERAN PEMDA

14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
• Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi di Daerah Provinsi
• Menyusun Laporan Hasil Pantauan dan Evaluasi
Setahun Sekali
TIM KOORDINASI NASIONAL
REVITALISASI PENDIDIKAN
VOKASI & PELATIHAN
VOKASI
• Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah
Kab/Kota
• Menyusun laporan Hasil Pantauan dan Evaluasi 6 bulan
sekali
TIM KOORDINASI PROVINSI
REVITALISASI PENDIDIKAN
VOKASI & PELATIHAN
VOKASI
• Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada satuan
penyelenggara
• Menyusun hasil pantauan dan evaluasi 6 bulan sekali
TIM KOORDINASI
KABUPATEN/KOTA
REVITALISASI PENDIDIKAN
VOKASI & PELATIHAN VOKASI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 25 Perpres No 68 Tahun 2022
LAPORAN
LAPORAN
PRESIDEN
MONEV
MONEV

15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
BAB VIII
Pasal 24
TUJUAN
Pemantauan
Evaluasi dan
Pelaporan
a. memastikan efektivitas pelaksanaan
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi;
b. mengetahui capaian keberhasilan
pelaksanaan revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
c. memberikan umpan balik bagi
kemajuan pelaksanaan revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
MONEV & PELAPORAN

16. @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENDANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA / APBN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH / APBD
SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi bersumber dari:
Disesuaikan Dengan
Kondisi Keuangan
Negara dan Keuangan
Daerah

17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
PERAN KEMENDAGRI PASAL 23 PERPRES NO 68 TAHUN 2022
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan
revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah.
Permendagri No
90 Tahun 2019
Tentang
Kodefikasi,
Klasifikasi, dan
Nomeklatur,
Perencanaan
Pembangunan
dan Keuangan
Daerah
Pedoman
Penyusunan
RKPD/APBD
Penerapan
SPM

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Menyelenggarakan
perumusan dan
pelaksanaan kebijakan
di bidang urusan
pemerintahan dan
pembinaan
pembangunan daerah
sesuai dengan
ketentuan peraturan
peundang-undangan
TUGAS Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi
dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan system
informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan
pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan
daerah, fasilitasi pengelolaan system informasi pembangunan daerah,
dan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan
pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan
daerah, dan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
FUNGSI
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal urusan
pemerintahan
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,
pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
Pemberian bimibingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,
pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
1
2
3
5
4
6
7
8
Perpres 11 Tahun 2015
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BANGDA

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
TERIMA KASIH