SlideShare a Scribd company logo
1 of 77
Download to read offline
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Negosiasi dan Mini Kompetisi
dalam e-Purchasing
Vidi Januardani
Pengelola PBJ Muda
Kementerian Kelautan dan Perikanan
081386024024
Berdasarkan Keputusan
Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022
Mau
Negosiasi atau
Mini Kompetisi
You can simply impress your
audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and
Text. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully
designed. You can simply impress
your audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.
Get a modern PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.
Simple Portfolio
Presentation
Designed
E Purchasing adalah pembelian secara elektronik
melalui Katalog Elektronik.
Pengertian!
e-purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
Perpres 12 Tahun 2021,
dilaksanakan untuk Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya yang sudah tercantum
dalam katalog elektronik atau
Toko Daring.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo
perubahan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021
Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik
Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022
Tentang Percepatan Peningkatan PDN dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam
rangka menyukseskan Gerakan BBI Pada PBJP
LANDASAN HUKUM
KATALOG ELEKTRONIK
You can simply impress your
audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and
Text. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully
designed. You can simply impress
your audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.
Get a modern PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.
Simple Portfolio
Presentation
Designed
Pelaksanaan e-purchasing wajib
dilakukan untuk barang/jasa
yang menyangkut pemenuhan
kebutuhan nasional dan/atau
strategis yang ditetapkan oleh
menteri, kepala lembaga, atau
kepala daerah
Katalog atau Toko Daring
Apakah Wajib
Belanja Melalui
e-Purchasing?
Metode Pemilihan Penyedia
1. Purchasing
2. Pengadaan Langsung
3. Penunjukan Langsung
4. Tender Cepat
5. Tender/ Seleksi
Afirmasi Belanja Produk Dalam
Negeri Dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi
Melalui E-purchasing
SURAT
EDARAN
KEPALA LKPP
NO 3 TAHUN 2023
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah
memperhatikan hal sebagai berikut:
a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan lokal
dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan
kerja/perangkat daerah.
b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog
elektronik maka KPA/PPK/PP/UKPBJ mendorong pelaku Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam
Katalog Elektronik.
c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan
penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode
pemilihan E-purchasing; dan
2) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog
Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain Epurchasing.
d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan
pencapaian target nilai transaksi E-purchasing dan melaporkan secara
berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.
KETENTUAN
UMUM
E-PURCHASING
KATALOG
1. Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan
Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog
Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan
spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu.
2. Produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik
Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik
Lokal dapat dibeli oleh seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali
Barang/Jasa pada fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain
dalam keputusan Penelaahan Produk.
3. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik
merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan
pembelian melalui E-Purchasing
Negosiasi Harga
Mini Kompetisi
Competitive Catalogue
Metode
E-Purchasing
Katalog Elektronik
Sebelum
Memilih Negosiasi atau
Mini Kompetisi
Apa itu Purchasing
Melalui
Negosiasi Harga
Negosiasi Harga ❑ Negosiasi Harga dilakukan terhadap harga satuan produk
dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan,
ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.
❑ PPK/Pejabat Pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga
produk dari sumber informasi yang dlpercaya lainnya sebagai
referensi untuk negosiasi dengan Penyedia.
Tahapan
Purchasing
dengan Negosiasi
1. Persiapan Purchasing
1) Menyusun Spesifikasi
2) Priortitas Produk Dalam Negeri
3) Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi
4) Pengumpulan Referensi Harga
2. Pelaksanaan Purchasing
1. Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang
disusun pada tahap perencanaan pengadaan.
a) Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan
berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk
mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku
usaha dan alternatif barang/jasa sejenis.
b) Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan
ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari
Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil
2. Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut
merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog
Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara
tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut
menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap
kebutuhan atas suatu merek tertentu.
Penyusunan Spesifikasi Teknis
Persiapan E Purchasing Katalog
Negosiasi harga
Butuh Laptop untuk apa dan buat siapa ?
1. identifikasi Kebutuhan
2. Lihat Renja/Renstra KLPD
3. Lihat PKKR/PKS
4. Lihat DIPA/DPA
5. Lihat RUP
Administrasi Perkantoran?
Sub Bidang Pendidikan TIK dan Media
Pendidikan?
Atau butuh laptop khusus?
1. Toko online publik seperti tokopedia,
blibli,bukalapak, Lazada dll
2. Katalog.lkpp.go.id
3. Survey langsung pasar
4. Survey ke asosiasi
Laptop
Administrasi
Perkantoran
o Tipe Prosesor
o Ukuran Layar
o Tipe Grafis
o RAM
o Penyimpanan Internal
o Koneksi
o Audio
o OS
o Asesoris
o Garansi
1
2
3
4
5
Merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan E-
Purchasing Katalog
Tahapan Persiapan:
7
1
Dokumen Spesifikasi Teknis
Dokumen Spesifikasi Teknis
Dokumen Spesifikasi Teknis
DOKUMEN
PERENCANAAN
PENGADAAN
Tahun
2023
Satuan Kerja
Biro Umum
Sekretariat Utama
Badan Sandi dan Siber Nasional
2022
Identifikasi Kebutuhan
Identifikasi Pengadaan
Penetapan Barang/Jasa
Cara Pengadaan
Jadwal Pengadaan
Anggaran
Rencana Umum Pengadaan
Identifikasi Kebutuhan Identifikasi Kebutuhan
SPESIFIKASI
Data/ Informasi Pasar
PANDUAN PENCATATAN
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Surat Pemberitahuan
B.5041/MENKO/MARVES/PE.05.02/X/2022
21 Oktober 2022
I. BELANJA BARANG
1. Industri
2. Produk Hasil Perikanan
3. Produk Hasil Pertanian
4. Produk Hasil Tambang
5. Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Produk Hasil Perkebunan
7. Produk Hasil Hutan
8. Produk Makan dan Minuman (selain
industri) termasuk catering, kuliner dan
kudapan)
9. Jika ada keraguan di poin 1 sd 8
10. Gabungan barang (beberapa Barang)
II. BELANJA JASA
1. Honor dan Jasa profesi
2. Paket Meeting, Incentive dan Convention
dan exhibition (MICE)
3. Perjalanan Dinas Dalam negeri
4. Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Konsultan
6. Jasa Penyelenggara Kegiatan (EO)
7. Sewa
8. Langganan Daya dan Jasa
9. Jasa Lainnya
III. PEKERJAAN KONSTRUKSI
IV. BELANJA GABUNGAN BARANG DAN JASA
NON KONSTRUKSI
V. BELANJA LAHAN
justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan
PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan
alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap
kebutuhan atas suatu merek tertentu.
Persiapan
Pelaksanaan metode E-Purchasing
PPK/PP
yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog
Elektronik dengan urutan/prioritas
1. Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat
produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP
minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam
negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
2. Dalam hal kondisi di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih:
a) produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh
lima persen);
b) produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN; dan
c) produk impor.
3. Dalam hal kondisi diatas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat
menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan
Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri
Persiapan
pengadaan metode negosiasi harga
2
1 Spesifikasi sesuai
kebutuhan
2 Prioritas
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
3 Prioritas
Penggunaan
Produk dari
Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha
Kecil serta
Koperasi
4 Referensi Harga
1
25%
keatas
2
1 Spesifikasi sesuai
kebutuhan
2 Prioritas
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
3 Prioritas
Penggunaan
Produk dari
Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha
Kecil serta
Koperasi
4 Referensi Harga
25%
kebawah
3 4
Labeling
Persiapan
pengadaan metode negosiasi harga
PPK/PP yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa
pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas
1. Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran
sampai dengan 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka,
PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi
untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog
Elektronik
2. Dalam hal tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia
Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil
Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi
Usaha Kecil serta Koperasi
3
1 Spesifikasi sesuai
kebutuhan
2 Prioritas
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
3 Prioritas
Penggunaan
Produk dari
Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha
Kecil serta
Koperasi
4 Referensi Harga
1.Referensi Harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
a. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan
spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
b. Mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD (apabila ada); dan
d. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
Pengumpulan Referensi Harga
Persiapan
Pelaksanaan metode E-Purchasing Katalog
1 Spek
2 PDN
3 UMKM
4 Referensi Harga
PPK/PP
mempersiapkan
referensi harga yang
berfungsi sebagai
referensi untuk
melakukan Negosiasi
Harga
4
2. apabila diperlukan PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis
pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan
Penyedia
1) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
3) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
4) Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta
mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang
seperti mengubah/ menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog
Elektronik
3. Pengumpulan Referensi Harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada
aplikasi Katalog Elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi.
Pengumpulan Referensi Harga
Persiapan
Pelaksanaan metode E-Purchasing Katalog
1 Spek
2 PDN
3 UMKM
4 Referensi Harga
PPK/PP
mempersiapkan
referensi harga yang
berfungsi sebagai
referensi untuk
melakukan Negosiasi
Harga
Pengumpulan Referensi Harga
Seluruh tahapan persiapan E-Purchasing Katalog melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan oleh
PPK/PP.
Kenapa Saya
Pilih Penyedia A?
Saya Pilih
Penyedia yang mana
FORMULIR PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING
Perubahan ke
Tanggal perubahan
Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah
Kementerian ......
Satuan kerja Direktorat Jenderal .....
Program Program .....
Kegiatan Sarana Bidang .....
Output Alat .....
Pejabat Pembuat Komitmen
(nama jabatan, bukan orang)
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat ......
Nama Paket Pengadaan Alat ....
Daftar lampiran Formulir
Identifikasi Kebutuhan.
Alat .....
DAFTAR KUANTITAS
No Item Barang/Jasa Satuan
1 Alat .... .... titik
SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL:
Fungsi: Mengukur ........
1. Spesifikasi Umum: (contoh isian)
a. Material: ......
b. Dimensi: kurang lebih Sekitar .....
c. Berat: Sekitar 1 kg
*Sumber Formulir : Agus Arif Rahman
Pelaksanaan
Purchasing
Melalui
Metode Negosiasi Harga
1.Memeriksa Status Daftar Hitam
Penyedia;
2.Memverifikasi data kualifikasi
Penyedia yang belum
terverifikasi pada aplikasi
SIKaP; dan
3.Melakukan klarifikasi terhadap
spesifikasi teknis/ fungsi/
kinerja/ ketentuan terkait
produk yang tercantum pada
Aplikasi Katalog Elektronik
kepada Penyedia Katalog
Elektronik.
PPK/PP sebelum
pelaksanaan E-
Purchasing Katalog
Pelaksanaan
E-Purchasing Negosiasi
Pelaksanaan
E-Purchasing Negosiasi
1. untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang
melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK
2. untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan
pemesanan/pembuatan paket adalah Pejabat Pengadaan
Membuat Paket
1.Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan referensi
harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada:
a.bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;
b.struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik
c. riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada
aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia); dan/atau
d.kebutuhan layanan teknis pendukung.
2.Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan
kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk
3.Selain Negosiasi Harga, PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi Layanan Teknis Pendukung,
yaitu Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa); Garansi/Layanan Purna Jual;
dan/atau Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta
mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
4.Negosiasi Layanan Teknis Pendukung selain yang dimaksud dalam angka 4) dapat
dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog
Elektronik.
Negosiasi Harga
Lanjutan
E-Purchasing Katalog
6. Negosiasi Layanan Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dicatatkan
pada Aplikasi Katalog Elektronik serta dicantumkan pada Surat Pesanan.
7. Kesepakatan harga satuan pada saat Negosiasi Harga dan Negosiasi Layanan Teknis
Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang
tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
8. Proses Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung yang dilakukan oleh PPK/PP
dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi Katalog Elektronik.
9. Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka PPK/PP melanjutkan tahapan ke
pembuatan dan penandatangan Surat Pesanan dan melanjutkan proses E-Purchasing
Katalog sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila proses pengadaan barang/jasa sudah
dilakukan serah terima barang/jasa, maka PPK/PP menyelesaikan paket E-Purchasing pada
aplikasi Katalog Elektronik.
10.Apabila tidak terjadi kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara
PPK/PP dengan Penyedia, maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi
kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan E-
Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi Harga.
11.Pelaksanaan E-Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi Harga ini tidak diperlukan jika
harga yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik merupakan fixed price atau harga tidak
bisa dinegosiasi. Sehingga proses E-Purchasing dapat langsung dilanjutkan sesuai tahapan
yang diatur dalam tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.
PPK/PP melakukan Negosiasi Harga
Lanjutan
E-Purchasing Katalog
e-purchasing
dengan negosiasi
(PP selaku
Pemesan dan PPK
selaku Pembeli)
PPK PP Penyedia Distributor
Lihat eCatalogue & Buat
Rencana Pengadaan Offilne
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Buat Paket,
Input & Kirim
Permintaan Pembelian
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Negosiasi
Pilih Distributor/Pelaksana
Pekerjaan,
Persetujuan Permintaan
Pembelian
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Download
Surat Perjanjian
Download/Cetak
Surat Pesanan
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Input & Kirim
Status Pengiriman
Input Status Penerimaan
dan Riwayat Pembayaran
tidak
setuju
e-purchasing
dengan negosiasi
(PPK selaku
Pemesan dan
Pembeli)
PPK Penyedia Distributor
Lihat eCatalogue & Buat
Rencana Pengadaan Offilne
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Buat Paket,
Input & Kirim
Permintaan Pembelian
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Negosiasi
Pilih Distributor/Pelaksana
Pekerjaan,
Persetujuan Permintaan
Pembelian
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Download
Surat Perjanjian
Download/Cetak
Surat Pesanan
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Input & Kirim
Status Pengiriman
Input Status Penerimaan
dan Riwayat Pembayaran
tidak
setuju
Login LPSE
Beranda Katalog
Keranjang
Verifikasi Penyedia
Verifikasi Sikap Penyedia
Adendum Kontrak?
Adendum Kontrak
Adendum Kontrak
1
3
Adendum Kontrak
Adendum Kontrak
Adendum Kontrak
Adendum Kontrak
Apaan tuh
Purchasing
Melalui
Mini Kompetisi
dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia yang
memiliki produk yang sama atau produk dengan
spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat
Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga
terbaik.
Metode Mini Kompetisi
❑ Mini Kompetisi Produk
❑ Mini Kompetisi Spesifikasi
Purchasing
Melalui
Metode Mini Kompetisi
Mini
Kompetisi
P
R
O
D
U
K
Principle dan ada resseler
Mini
Kompetisi
P
R
O
D
U
K
Mini
Kompetisi
S
P
E
S
I
F
I
K
A
S
II
A Menyusun Spesifikasi Teknis dengan mencatumkan prioritas Produk Dalam negeri dan Priortitas Penggunaan
Produk dari Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan koperasi
Persiapan Mini Kompetisi
Mini Kompetisi Produk
Menyusun Dokumen Mini Kompetisi
❑ Mini Kompetisi Produk : Dokumen kompetisi
Persiapan Mini Kompetisi
Mini Kompetisi Spesifikasi
❑ Mini Kompetisi Spesifikasi : Dokumen Pendukung
Dokumen Kompetisi/ Dokumen Pendukung
Dokumen Spesifikasi Teknis
Dokumen Spesifikasi Teknis
1. untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang
melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK
2. untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan
pemesanan/pembuatan paket adalah PP
Membuat Paket
E-Purchasing Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih
Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi
sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga
terbaik
Mini Kompetisi
Pelaksanaan
E-Purchasing Katalog
❑ PPK/PP setelah pelaksanaan Mini-Kompetisi
Pelaksanaan
E-Purchasing Katalog
Alur Mini Kompetisi Spesifikasi
1. Buat Paket
2. Mini Kompetisi
3. Penawaran Spesifikasi Kompetisi
4. Papan Peringkat Kompetisi
5. Verifikasi dan Klarifikasi
a) Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
b) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada
aplikasi Sikap; dan
c) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/ketentuan terkait
produk yang tercantum pada aplikasi katalog elketronik kepada Penyedia
Katalog Elektronik
6. Publikasi Kompetisi
7. Purchasing
1) Jika yang memasukan penawaran lebih dari 1 maka langsung proses
purchasing
2) Jika yang memasukan penawaran hanya 1 penyedia maka langsung proses
purchasing.
Mini
Kompetisi
P
R
O
D
U
K
Penawar terendah merupakan peringkat pertama
Mini
Kompetisi
S
P
E
S
I
F
I
K
A
S
I
Penawar terendah belum tentu menjadi peringkat pertama
Urutan Filter Peringkat Mini Kompetisi Spesifikasi
1. Spesifikasi
2. TKDN PDN
3. UMKM
4. Harga
Alur
Purchasing Mini Kompetisi
Alur
Purchasing Mini Kompetisi
Mini Kompetisi
Penyedia Katalog Elektronik, Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang (apabila ada) yang ditunjuk Penyedia Katalog Elektronik,
dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah
termasuk dalam harga satuan produk.
Perpajakan, Bea, Retribusi, dan Pungutan Lainnya
Catatan
E-Purchasing Katalog
Penyedia memberikan respon atas pesanan dalam proses E-Purchasing kepada
Pejabat Pengadaan / PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja, jika tidak respon maka
sistem akan menghentikan proses pesanan;
mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan Barang/Jasa;
Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik
1. apabila Penyedia Katalog Elektronik melanggar kewajiban atas Syarat dan Ketentuan
Katalog Elektronik maka dikenakan surat peringatan pertama;
2. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau
melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas Syarat dan
Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang kedua kali maka dikenakan surat
peringatan kedua dan penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing
selama 6 (enam) bulan;
3. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau
melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban Syarat dan
Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat
peringatan ketiga dan penurunan pencantuman Penyedia Katalog Elektronik dari
Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun;
4. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
tercantum pada huruf E angka 3 akan dikenakan sanksi pencabutan sebagai Penyedia
Katalog Elektronik dan ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
5. apabila Penyedia Katalog Elektronik, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh
Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat Syarat
dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik wajib
mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Sanksi
Catatan
E-Purchasing Katalog
Sudah
Tidak Ragu Lagi
Pilih Negosiasi atau
Mini Komperisi?
TERIMA KASIH
KATALOG
NEGO-EPURCHASING

More Related Content

What's hot

Pengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptxPengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptxNarayanaGita1
 
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxSosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxWedaPurnawan
 
01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptx
01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptx01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptx
01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptxmumuh1
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Oswar Mungkasa
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxPENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxlailifitriana4
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfMohammadRifai28
 
Standar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptx
Standar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptxStandar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptx
Standar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptxHeruArdiansyah13
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Nurul Angreliany
 
Materi 1 ketentuan umum - versi 4
Materi 1   ketentuan umum - versi 4Materi 1   ketentuan umum - versi 4
Materi 1 ketentuan umum - versi 4Nurul Angreliany
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungbh4ja
 
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air LimbahPenyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air LimbahJoy Irman
 
2.9 kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
2.9  kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor2.9  kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
2.9 kegiatan pengadaan peralatan gedung kantorIijalarake
 

What's hot (20)

E katalog
E katalogE katalog
E katalog
 
Pengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptxPengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptx
 
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxSosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptx
01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptx01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptx
01A.Kebijakan Dana BOS 2023.pptx
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxPENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
 
P3DN.pdf
P3DN.pdfP3DN.pdf
P3DN.pdf
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
 
Standar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptx
Standar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptxStandar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptx
Standar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptx
 
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam NegeriKebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
 
Izin keramaian
Izin keramaianIzin keramaian
Izin keramaian
 
Materi 1 ketentuan umum - versi 4
Materi 1   ketentuan umum - versi 4Materi 1   ketentuan umum - versi 4
Materi 1 ketentuan umum - versi 4
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
 
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air LimbahPenyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Air Limbah
 
2.9 kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
2.9  kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor2.9  kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
2.9 kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 

Similar to NEGO-EPURCHASING

Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptxBahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptxBudiRajobujang
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxssuserbf9df1
 
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdfKeputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdfompepen
 
Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...
Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...
Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...Kanaidi ken
 
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdfMateri Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdfTEDDY YULISWAR
 
Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...
Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...
Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...Kanaidi ken
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfRiskiSyandriPratama
 
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdfPresentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdfJhonSutrisnoTurnip
 
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdfContoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdfsisibocil7
 
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdfSK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdfFeryPrihadi2
 
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT" e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT" Kanaidi ken
 
RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...
RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...
RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...Kanaidi ken
 
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Muhammad Iqbal Gaznur
 
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...Kanaidi ken
 
paparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfpaparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfbpbjbuol
 
Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...
Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...
Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...mmarzuki1612
 
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdfUSER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdfssuser6a5966
 
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingPerka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingUlfah Hanum
 

Similar to NEGO-EPURCHASING (20)

Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptxBahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
 
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdfKeputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
 
Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...
Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...
Prosedur Pencantuman Barang & Jasa Pada KATALOG ELEKTRONIK_ Training "E-Purch...
 
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdfMateri Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
 
Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...
Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...
Kajian "Peranan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai Aspek Penentu Pe...
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
 
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdfPresentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
 
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdfContoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
 
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdfSK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
 
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
 
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT" e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
 
RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...
RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...
RENCANA + Link-Link MATERI Training di BALI "Proses PROCUREMENT & Teknik Perh...
 
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
 
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Teknik Perhitungan dan Veri...
 
paparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfpaparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdf
 
Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...
Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...
Informasi seputar E-Katalog (Pengertian, Dasar Hukum dan tata cara pendaftara...
 
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
 
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdfUSER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
 
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingPerka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

NEGO-EPURCHASING

  • 1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com Negosiasi dan Mini Kompetisi dalam e-Purchasing Vidi Januardani Pengelola PBJ Muda Kementerian Kelautan dan Perikanan 081386024024 Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022
  • 3. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Simple Portfolio Presentation Designed E Purchasing adalah pembelian secara elektronik melalui Katalog Elektronik. Pengertian! e-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Perpres 12 Tahun 2021, dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
  • 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo perubahan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan BBI Pada PBJP LANDASAN HUKUM KATALOG ELEKTRONIK
  • 5. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Simple Portfolio Presentation Designed Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah Katalog atau Toko Daring Apakah Wajib Belanja Melalui e-Purchasing? Metode Pemilihan Penyedia 1. Purchasing 2. Pengadaan Langsung 3. Penunjukan Langsung 4. Tender Cepat 5. Tender/ Seleksi
  • 6. Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-purchasing SURAT EDARAN KEPALA LKPP NO 3 TAHUN 2023 Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memperhatikan hal sebagai berikut: a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah. b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka KPA/PPK/PP/UKPBJ mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik. c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut: 1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan E-purchasing; dan 2) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain Epurchasing. d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan. e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi E-purchasing dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.
  • 7. KETENTUAN UMUM E-PURCHASING KATALOG 1. Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu. 2. Produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dapat dibeli oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali Barang/Jasa pada fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan Penelaahan Produk. 3. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui E-Purchasing
  • 8. Negosiasi Harga Mini Kompetisi Competitive Catalogue Metode E-Purchasing Katalog Elektronik
  • 11. Negosiasi Harga ❑ Negosiasi Harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. ❑ PPK/Pejabat Pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dlpercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia. Tahapan Purchasing dengan Negosiasi 1. Persiapan Purchasing 1) Menyusun Spesifikasi 2) Priortitas Produk Dalam Negeri 3) Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi 4) Pengumpulan Referensi Harga 2. Pelaksanaan Purchasing
  • 12. 1. Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. a) Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis. b) Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil 2. Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Penyusunan Spesifikasi Teknis Persiapan E Purchasing Katalog Negosiasi harga Butuh Laptop untuk apa dan buat siapa ? 1. identifikasi Kebutuhan 2. Lihat Renja/Renstra KLPD 3. Lihat PKKR/PKS 4. Lihat DIPA/DPA 5. Lihat RUP Administrasi Perkantoran? Sub Bidang Pendidikan TIK dan Media Pendidikan? Atau butuh laptop khusus? 1. Toko online publik seperti tokopedia, blibli,bukalapak, Lazada dll 2. Katalog.lkpp.go.id 3. Survey langsung pasar 4. Survey ke asosiasi Laptop Administrasi Perkantoran o Tipe Prosesor o Ukuran Layar o Tipe Grafis o RAM o Penyimpanan Internal o Koneksi o Audio o OS o Asesoris o Garansi 1 2 3 4 5 Merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan E- Purchasing Katalog Tahapan Persiapan: 7 1
  • 16. DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN Tahun 2023 Satuan Kerja Biro Umum Sekretariat Utama Badan Sandi dan Siber Nasional 2022 Identifikasi Kebutuhan Identifikasi Pengadaan Penetapan Barang/Jasa Cara Pengadaan Jadwal Pengadaan Anggaran Rencana Umum Pengadaan
  • 20.
  • 21. PANDUAN PENCATATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Surat Pemberitahuan B.5041/MENKO/MARVES/PE.05.02/X/2022 21 Oktober 2022 I. BELANJA BARANG 1. Industri 2. Produk Hasil Perikanan 3. Produk Hasil Pertanian 4. Produk Hasil Tambang 5. Produk Hasil Kelautan dan Perikanan 6. Produk Hasil Perkebunan 7. Produk Hasil Hutan 8. Produk Makan dan Minuman (selain industri) termasuk catering, kuliner dan kudapan) 9. Jika ada keraguan di poin 1 sd 8 10. Gabungan barang (beberapa Barang) II. BELANJA JASA 1. Honor dan Jasa profesi 2. Paket Meeting, Incentive dan Convention dan exhibition (MICE) 3. Perjalanan Dinas Dalam negeri 4. Perjalanan Dinas Luar Negeri 5. Konsultan 6. Jasa Penyelenggara Kegiatan (EO) 7. Sewa 8. Langganan Daya dan Jasa 9. Jasa Lainnya III. PEKERJAAN KONSTRUKSI IV. BELANJA GABUNGAN BARANG DAN JASA NON KONSTRUKSI V. BELANJA LAHAN
  • 22. justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Persiapan Pelaksanaan metode E-Purchasing
  • 23. PPK/PP yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas 1. Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). 2. Dalam hal kondisi di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih: a) produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen); b) produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN; dan c) produk impor. 3. Dalam hal kondisi diatas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundangundangan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri Persiapan pengadaan metode negosiasi harga 2
  • 24. 1 Spesifikasi sesuai kebutuhan 2 Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi 4 Referensi Harga 1 25% keatas
  • 25. 2 1 Spesifikasi sesuai kebutuhan 2 Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi 4 Referensi Harga 25% kebawah 3 4
  • 27. Persiapan pengadaan metode negosiasi harga PPK/PP yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas 1. Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka, PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik 2. Dalam hal tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi 3
  • 28. 1 Spesifikasi sesuai kebutuhan 2 Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi 4 Referensi Harga
  • 29. 1.Referensi Harga disusun dengan sumber data sebagai berikut: a. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi; b. Mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada); c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD (apabila ada); dan d. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada). Pengumpulan Referensi Harga Persiapan Pelaksanaan metode E-Purchasing Katalog 1 Spek 2 PDN 3 UMKM 4 Referensi Harga PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga 4
  • 30. 2. apabila diperlukan PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia 1) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa); 2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa); 3) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau 4) Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa. Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang seperti mengubah/ menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik 3. Pengumpulan Referensi Harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi. Pengumpulan Referensi Harga Persiapan Pelaksanaan metode E-Purchasing Katalog 1 Spek 2 PDN 3 UMKM 4 Referensi Harga PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga
  • 31. Pengumpulan Referensi Harga Seluruh tahapan persiapan E-Purchasing Katalog melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.
  • 32. Kenapa Saya Pilih Penyedia A? Saya Pilih Penyedia yang mana
  • 33. FORMULIR PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING Perubahan ke Tanggal perubahan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Kementerian ...... Satuan kerja Direktorat Jenderal ..... Program Program ..... Kegiatan Sarana Bidang ..... Output Alat ..... Pejabat Pembuat Komitmen (nama jabatan, bukan orang) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat ...... Nama Paket Pengadaan Alat .... Daftar lampiran Formulir Identifikasi Kebutuhan. Alat ..... DAFTAR KUANTITAS No Item Barang/Jasa Satuan 1 Alat .... .... titik SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL: Fungsi: Mengukur ........ 1. Spesifikasi Umum: (contoh isian) a. Material: ...... b. Dimensi: kurang lebih Sekitar ..... c. Berat: Sekitar 1 kg
  • 34. *Sumber Formulir : Agus Arif Rahman
  • 36. 1.Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia; 2.Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan 3.Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/ fungsi/ kinerja/ ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik. PPK/PP sebelum pelaksanaan E- Purchasing Katalog Pelaksanaan E-Purchasing Negosiasi
  • 37. Pelaksanaan E-Purchasing Negosiasi 1. untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK 2. untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah Pejabat Pengadaan Membuat Paket
  • 38. 1.Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan referensi harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada: a.bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik; b.struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik c. riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia); dan/atau d.kebutuhan layanan teknis pendukung. 2.Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk 3.Selain Negosiasi Harga, PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi Layanan Teknis Pendukung, yaitu Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa); Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa); Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa. 4.Negosiasi Layanan Teknis Pendukung selain yang dimaksud dalam angka 4) dapat dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog Elektronik. Negosiasi Harga Lanjutan E-Purchasing Katalog
  • 39. 6. Negosiasi Layanan Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dicatatkan pada Aplikasi Katalog Elektronik serta dicantumkan pada Surat Pesanan. 7. Kesepakatan harga satuan pada saat Negosiasi Harga dan Negosiasi Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik. 8. Proses Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung yang dilakukan oleh PPK/PP dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi Katalog Elektronik. 9. Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka PPK/PP melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatangan Surat Pesanan dan melanjutkan proses E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila proses pengadaan barang/jasa sudah dilakukan serah terima barang/jasa, maka PPK/PP menyelesaikan paket E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik. 10.Apabila tidak terjadi kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia, maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan E- Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi Harga. 11.Pelaksanaan E-Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi Harga ini tidak diperlukan jika harga yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik merupakan fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi. Sehingga proses E-Purchasing dapat langsung dilanjutkan sesuai tahapan yang diatur dalam tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik. PPK/PP melakukan Negosiasi Harga Lanjutan E-Purchasing Katalog
  • 40. e-purchasing dengan negosiasi (PP selaku Pemesan dan PPK selaku Pembeli) PPK PP Penyedia Distributor Lihat eCatalogue & Buat Rencana Pengadaan Offilne Login Pada LPSE dan akses ePurchasing v.3 Buat Paket, Input & Kirim Permintaan Pembelian Lihat Notifikasi email dan Login eCatalogue v.3 Lihat Permintaan Pembelian Negosiasi Pilih Distributor/Pelaksana Pekerjaan, Persetujuan Permintaan Pembelian Persetujuan Permintaan Pembelian Login Pada LPSE dan akses ePurchasing v.3 Persetujuan Permintaan Pembelian Download Surat Perjanjian Download/Cetak Surat Pesanan Lihat Notifikasi email dan Login eCatalogue v.3 Lihat Permintaan Pembelian Input & Kirim Status Pengiriman Input Status Penerimaan dan Riwayat Pembayaran tidak setuju
  • 41. e-purchasing dengan negosiasi (PPK selaku Pemesan dan Pembeli) PPK Penyedia Distributor Lihat eCatalogue & Buat Rencana Pengadaan Offilne Login Pada LPSE dan akses ePurchasing v.3 Buat Paket, Input & Kirim Permintaan Pembelian Lihat Notifikasi email dan Login eCatalogue v.3 Lihat Permintaan Pembelian Negosiasi Pilih Distributor/Pelaksana Pekerjaan, Persetujuan Permintaan Pembelian Persetujuan Permintaan Pembelian Login Pada LPSE dan akses ePurchasing v.3 Persetujuan Permintaan Pembelian Download Surat Perjanjian Download/Cetak Surat Pesanan Lihat Notifikasi email dan Login eCatalogue v.3 Lihat Permintaan Pembelian Input & Kirim Status Pengiriman Input Status Penerimaan dan Riwayat Pembayaran tidak setuju
  • 42.
  • 56. dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Metode Mini Kompetisi
  • 57. ❑ Mini Kompetisi Produk ❑ Mini Kompetisi Spesifikasi Purchasing Melalui Metode Mini Kompetisi
  • 61. A Menyusun Spesifikasi Teknis dengan mencatumkan prioritas Produk Dalam negeri dan Priortitas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan koperasi Persiapan Mini Kompetisi Mini Kompetisi Produk Menyusun Dokumen Mini Kompetisi ❑ Mini Kompetisi Produk : Dokumen kompetisi
  • 62. Persiapan Mini Kompetisi Mini Kompetisi Spesifikasi ❑ Mini Kompetisi Spesifikasi : Dokumen Pendukung
  • 66. 1. untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK 2. untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP Membuat Paket E-Purchasing Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik Mini Kompetisi Pelaksanaan E-Purchasing Katalog ❑ PPK/PP setelah pelaksanaan Mini-Kompetisi
  • 67. Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Alur Mini Kompetisi Spesifikasi 1. Buat Paket 2. Mini Kompetisi 3. Penawaran Spesifikasi Kompetisi 4. Papan Peringkat Kompetisi 5. Verifikasi dan Klarifikasi a) Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia; b) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap; dan c) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi katalog elketronik kepada Penyedia Katalog Elektronik 6. Publikasi Kompetisi 7. Purchasing 1) Jika yang memasukan penawaran lebih dari 1 maka langsung proses purchasing 2) Jika yang memasukan penawaran hanya 1 penyedia maka langsung proses purchasing.
  • 69. Mini Kompetisi S P E S I F I K A S I Penawar terendah belum tentu menjadi peringkat pertama Urutan Filter Peringkat Mini Kompetisi Spesifikasi 1. Spesifikasi 2. TKDN PDN 3. UMKM 4. Harga
  • 73. Penyedia Katalog Elektronik, Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang (apabila ada) yang ditunjuk Penyedia Katalog Elektronik, dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam harga satuan produk. Perpajakan, Bea, Retribusi, dan Pungutan Lainnya Catatan E-Purchasing Katalog Penyedia memberikan respon atas pesanan dalam proses E-Purchasing kepada Pejabat Pengadaan / PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja, jika tidak respon maka sistem akan menghentikan proses pesanan; mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa; Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik
  • 74. 1. apabila Penyedia Katalog Elektronik melanggar kewajiban atas Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik maka dikenakan surat peringatan pertama; 2. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang kedua kali maka dikenakan surat peringatan kedua dan penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing selama 6 (enam) bulan; 3. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat peringatan ketiga dan penurunan pencantuman Penyedia Katalog Elektronik dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun; 4. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum pada huruf E angka 3 akan dikenakan sanksi pencabutan sebagai Penyedia Katalog Elektronik dan ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 5. apabila Penyedia Katalog Elektronik, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sanksi Catatan E-Purchasing Katalog
  • 75. Sudah Tidak Ragu Lagi Pilih Negosiasi atau Mini Komperisi?