2. Latar Belakang
Dalam rangka simplikasi dan pengamanan dokumen pelaksanaan anggaran.
Tujuan Penerapan Elektronifikasi
Dalam rangka penerapan pembayaran APBN secara transaksi elektronik, tanda tangan manual tersebut
digantikan dengan tanda tangan elektronik.
Pemenuhan aspek legal transaksi pembayaran APBN secara elektronik
Sesuai penjelasan pasal 11 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
bahwa Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan
suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual
pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Bentuk
DS pada dokumen SPP, SPM dan dokumen pendukung (pdf) yang disimpan pada repository ->
Dokumentasi/audit
Definisi DS (Tanda Tangan Elektronik)
Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat
Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi SAKTI
3. KL Piloting Tanda Tangan Elektronik pada Des
2022
KEMENKEU KEMENPAN-RB BSSN BPOM MK PPATK BKN JUMLAH
254 2 1 83 1 2 16 359
Satker pada K/L tertentu lingkup:
1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
3. Badan Siber dan Sandi Negara;
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Mahkamah Konstitusi RI;
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
7. Badan Kepegawaian Negara.
4. 4
Unit TIK K/L
Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik
Penerbitan TTE
Satker
Mengajukan kelengkapan
dokumen administrasi
yang diperlukan
Melakukan validasi
dokumen, dan melakukan
pemrosesan data secara
sistem atau Mekanisme
Internal K/L
Penyelenggara melakukan validasi
atas kelengkapan data dan
dokumen yang dipersyaratkan.
Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik menerbitkan tanda
tangan elektronik pejabat
yang bersangkutan
Satker
Satuan kerja menerima
notifikasi atas penerbitan
tanda tangan elektronik.
Proses Bisnis Registrasi Awal
Tanda Tangan Elektronik
Tersertifikasi
8. Kementerian /
Lembaga
f
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
1
Kementerian PAN dan RB 5
Badan Siber dan Sandi Negara 6
Mahkamah Konstitusi RI 8
Badan Kepegawaian Negara 41
Badan Pengawas Obat dan
Makanan
132
Kementerian Keuangan 544
Total 737
Identitas Responden
Piloting TTE Tersertifikasi
9. Skor Indikator Survei (Satker Kemenkeu)
No Indikator Skor Rata-rata
1. Kualitas Dukungan / Pelayanan Registration Authority (RA) / Unit IT masing-masing
K/L (selaku UIC TTE/ Digital Signature) pada Pendaftaran/ Penatausahaan TTE Terser
tifikasi
4,88
(sangat tinggi)
2. Kualitas Fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada SAKTI 4,83
(sangat tinggi)
3. Kualitas Dukungan/ Layanan Tim Direktorat SITP saat Masa Piloting Penerapan TTE
pada SAKTI 4,86
(sangat tinggi)
Atas hasil akhir perhitungan skor rata-rata untuk masing-masing indikator survei, secara umum dapat
disimpulkan, bahwa implementasi piloting penerapan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi pada SAKTI
tahap 1 untuk satker-satker Kemenkeu, telah berjalan dengan baik.
10. Tahap
II
34 K/L - 1.105
Satker
Kriteria:
Satker Kemenkeu, K/L dg satker
<100, sudah PKS dengan BSSN
Implementasi TTE
Tersertifikasi pada SAKTI
Tahap III
11 K/L – 3.595
Satker
Kriteria:
K/L dg satker banyak, sudah PKS
dengan BSSN
Tahap IV
33 K/L – 13.908
Satker
Kriteria:
K/L dg satker sangat banyak, belum
PKS dengan BSSN, Dekon TP
11. Roadmap Implementasi Perluasan DS SAKTI
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Evaluasi Piloting 1
Koordinasi Hasil Evaluasi
Piloting 1
Persiapan Pelaksanaan
Piloting 2
Koordinasi dengan KL
Peserta Piloting 2
FGD dan Survei Readiness
Pendaftaran DS BSSN
Implementasi DS Sakti utk KL
Piloting 2
Koordinasi dengan KL
Peserta Piloting 3
FGD dan Survei Readiness
Pendaftaran DS BSSN
Implementasi DS Sakti utk KL
Piloting 3
Koordinasi dengan KL
Peserta Piloting 4
FGD dan Survei Readiness
Pendaftaran DS BSSN
Implementasi DS Sakti utk KL
Piloting 4
Evaluasi Piloting 2
Evaluasi Piloting 3
Evaluasi Piloting 4
34 KL/
1.105 satker
11 KL/
3.595 satker
33 KL/
13.908 satker
Program
Kerja
Implementasi
Perluasan
DS
SAKTI
Evaluasi
Piloting
1
Evaluasi
Piloting
2
Evaluasi
Piloting
3
Evaluasi
Piloting
4
13. • Memberikan multiplier effect: menciptakan lapangan
pekerjaan, menggerakkan sektor ekonomi lain, menumbuhkan
industri kecil menengah
• Memastikan keamanan dan kualitas dari suatu produk 🡪
dengan meminimalkan risiko dari tidak teridentifikasinya
keaslian dari suatu produk
• Meningkatkan nilai tambah dari suatu produk Indonesia
dengan bersumber dari bahan baku lokal 🡪 meningkatkan
peran Indonesia dalam rantai suplai global
• Meningkatkan utilisasi/penggunaan Produk Dalam Negeri dan
menumbuhkan kemandirian bangsa
MANFAAT STRATEGIS P3DN
14. 1. Berdasarkan PMK No. 171/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
2. Surat Menko Marves selaku Ketua Tim Gernas BBI dan Ketua P3DN Nomor: B-
5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
3. Nota Dinas Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-1053/PB.2/2022 tanggal 2 November 2022 terkait
pencatatan Informasi TKDN pada SAKTI oleh seluruh Kementerian Lembaga pada belanja pemerintah
pusat TA 2022.
4. Penggunaan referensi TKDN pada website http://tkdn.kemenperin.go.id/.
5. Penyediaan Informasi TKDN pada Dashboard TKDN yang dibangun bersama PT TELKOM dengan
menyajikan data bersama mulai dari tahapan perencanaan (SIRUP), pelaksanaan (SPSE, Toko
Daring, e-Katalog, PADi UMKM), dan pembayaran (SAKTI [KL], SIKD [PEMDA], PADi UMKM
[BUMN]). Dashboard TKDN dapat diakses melalui MonSAKTI oleh K/L.
Mengapa SAKTI Digunakan dalam Program P3DN
15. 15
BAST Penerbitan SPP
Penerbitan SPM
Komitmen
1. Kontrak/Perjanjian
2. Surat Keputusan
Serah Terima Pekerjaan
atau Progres Pekerjaan
PPK melakukan pengujian
terhadap tagihan yang
disampaikan penerima hak dan jika
telah sesuai menerbitkan SPP.
PPSPM melakukan pengujian
terhadap SPP yang
disampaikan PPK. Apabila
telah sesuai, PPSPM
menerbitkan SPM.
Penerbitan SP2D
KPPN melakukan pengujian
terhadap SPM yang
disampaikan PPSPM.
Apabila telah sesuai, KPPN
menerbitkan SP2D.
Pencairan Dana
Berdasarkan SP2D
dilakukan transfer dana
dari Kas Negara ke
rekening penerima
pembayaran
Proses bisnis
Penyelesaian
Tagihan
Pencatatan Informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI, tidak
mempengaruhi proses bisnis pelaksanaan anggaran.
Pencatatan Informasi TKDN
BAST / Dok.
Tagihan
SAKTI
EXISTING
16. 16
BAST / Dok.
Tagihan Penerbitan SPP
Penerbitan SPM
Komitmen
1. Kontrak/Perjanjian
2. Surat Keputusan
Serah Terima Pekerjaan
atau Progres Pekerjaan
PPK melakukan pengujian
terhadap tagihan yang
disampaikan penerima hak dan jika
telah sesuai menerbitkan SPP.
PPSPM melakukan pengujian
terhadap SPP yang
disampaikan PPK. Apabila
telah sesuai, PPSPM
menerbitkan SPM.
Penerbitan SP2D
KPPN melakukan pengujian
terhadap SPM yang
disampaikan PPSPM.
Apabila telah sesuai, KPPN
menerbitkan SP2D.
Pencairan Dana
Berdasarkan SP2D
dilakukan transfer dana
dari Kas Negara ke
rekening penerima
pembayaran
Proses bisnis
Penyelesaian
Tagihan
Pencatatan Informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI,
mandatory dalam proses bisnis pelaksanaan
anggaran.
Pencatatan Informasi TKDN
SAKTI TO BE
17. PENCATATAN TKDN PADA APLIKASI SAKTI
Data Dokumen
Sumber
SPP LS Non BAST
(Non Barang)
SPBy Non BAST
(Non Barang)
BAST Non Kontraktual
BAST Kontraktual
Pencatatan Informasi
TKDN
Monitoring Data
Realisasi TKDN
BAST LS Non Kontrak
BAST UP Tunai
BAST UP KKP
BAST UP Valas
BAST Hibah Kas
Kode KBKI
(Klasifikasi Baku
Komoditas Indonesia)
% TKDN
Cluster TKDN
- TKDN
- PDN
- Impor
Monsakti
18. TKDN, PDN, atau Impor PDN atau Impor PDN Impor
Barang Industri Produk hasil pertanian Konstruksi dalam negeri dengan nilai <= 15M Perjadin LN Lumsum
Belanja Gabungan Barang Produk hasil peternakan Perjalanan dinas DN selain Tiket
Pekerjaan Konstruksi Produk hasil Pertambangan
Belanja Paket Gabungan Barang dan
Jasa Nonkonstruksi
Produk hasil kelautan
dan perikanan
Transaksi Jasa Lainnya Produk hasil perkebunan
Produk hasil hutan
Produk makanan dan minuman
Pengadaan lahan
Paket MICE
(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)
Perjalanan dinas DN, LN
Konsultan/sewa/Honor/EO
Cluster TKDN per kelompok barang/jasa Sesuai Juknis Kemenko Marves
19. JENIS BELANJA YANG MENJADI OBJEK TKDN PADA APLIKASI SAKTI
BAST Barang/Jasa
Akun
52
Akun
53
Akun Jenis
Belanja
Lainnya
dengan
Kode BMN
Wajib Rekam TKDN
SPBy Non BAST
dan
SPP LS Non BAST
Akun Jenis Belanja
Lainnya Tanpa Kode
BMN
Contoh1: akun 58 dengan jenis Jasa tidak
perlu rekam TKDN, data tidak
dimunculkan pada grid daftar dokumen
Contoh2: akun 51 tidak perlu rekam
TKDN,data tidak dimunculkan pada grid
daftar dokumen
Contoh: akun 58 dengan
jenis Barang wajib rekam
TKDN. Data muncul pada
form grid daftar dokumen
5211 Belanja Barang Operasional
5212 Belanja Barang Non Operasional
5215 Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC
5217 Belanja Kontribusi dan Kompensasi
5218 Belanja Barang Persediaan
5221 Belanja Jasa
5231 Belanja Pemeliharaan
5241 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5242 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5251 Belanja Barang BLU
5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
5262
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5263
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat/Pemda
5271
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden
dan/atau Mantan Wakil Presiden
5311 Belanja Modal Tanah
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5361 Belanja Modal Lainnya
5371 Belanja Modal BLU
20. MONITORING P3DN PADA MONSAKTI
Data Perencanaan merupakan data Paket
Perencanaan Pengadaan yang diambil dari SIRUP,
dengan kategori Penyedia, maupun Swakelola dengan
status terumumkan dan aktif.
Data Pelaksanaan bersumber dari:
SPSE (baik tender maupun non tender) yang sedang
berjalan, dan non-kontraktual (swakelola, pencatatan,
dan dana darurat).
Toko Daring data pembelian yang tercatat pada
platform Toko Daring.
e-Katalog data pembelian yang tercatat pada platform
eKatalog.
PaDi UMKM data PO belanja BUMN yang dilakukan
pada platform PADI UMKM.
Data Realisasi bersumber dari
SAKTI data realisasi K/L pada tahap penerbitan SP2D
SPSE data realisasi PD pada tahap penerbitan BAP
PADi UMKM data realisasi BUMN yang status invoice telah dibayarkan.
