Dokumen tersebut membahas kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia, termasuk regulasi, target, dan upaya yang dilakukan untuk memperluas sertifikasi TKDN khususnya untuk industri kecil.

1. Disampaikan pada acara:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
28 Februari 2023
KEBIJAKAN PROGRAM
PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI

2. ARAHANPRESIDENTERKAITPRODUKDALAMNEGERI
2
2

3. 3
2
POTENSI BELANJAPRODUK DALAM NEGERIAPBN
2023
Belanja Pegawai
Rp442.5 T
(21,9%)
Belanja
Barang
Rp376.9 T
(17,5%)
Belanja Modal
Rp209.1 T
(10,2%)
Bantuan
Sosial
Rp148.5 T
(7,6%)
Pembayaran Bunga
Utang
Rp441.4 T
(20,9%)
Subsidi
Rp298.4 T
(10,6%)
Belanja Hibah
Rp10.1 T
(0,2%)
Belanja
lain-lain
Rp329.3 T
(15%)
PORSI
APBN
2023
Belanja Barang dan Belanja
Modal sebesar Rp586T
dari total Rp2.246,4T
dapat dioptimalkan sebagai
peluang pasar bagi
Produk Dalam Negeri

4. MULTIPLIEREFFECTBELANJAPRODUKDALAMNEGERI
4
Dengan simulasi model CGE, belanja
produk dalam negeri tahun 2021
sebesar Rp72,6 Triliun (data LKPP)
memberikan dampak sebesar 0,94%
terhadap PDB Nasional, atau setara
Rp159,52 Triliun (ADHB)
Belanja PDN
Rp1 menghasilkan Rp2,2
terhadap perekonomian nasional
Kajian Peneliti Ekonomi dari Indef,
September 2022
Hasil simulasi “full substitusi”
menunjukkan dampak output sebesar
Rp627,58 Triliun. Di sisi lain, dampak
NTB ADHB sebesar Rp307,65 Triliun
dan NTB ADHK sebesar Rp190,13
Triliun.
Hasil Simulasi BPS,
18 Februari 2022
Subtitusi Impor Rp400 T
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 1,71%

5. REGULASI PROGRAM P3DN

6. DASARHUKUMKEWAJIBANPENGGUNAANPRODUKDALAMNEGERI
6

7. INPRES2/2022
PERCEPATANP3DNDANUMK-KOP
7

8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANGPEMBERDAYAAN INDUSTRI
8

9. DEFINISIPRODUKDALAMNEGERI(PDN)
9
1
2
3
4

10. URUTAN PEMBELIAN PRODUK DALAM NEGERI
10
PRODUK
DALAM
NEGERI
TKDN ≥40%
Nilai TKDN atau TKDN+BMP minimal 40%
TKDN <25%
Memiliki nilai TKDN di bawah 25%
PRODUK IMPOR
TKDN 25 - <40%
Memiliki nilai TKDN di bawah 40%
PDN NON-TKDN
PDN yang belum teridentifikasi nilai TKDN
Jika barang dimaksud
adalah barang wajib, maka
yang boleh dibeli adalah
PDN yang memiliki nilai
TKDN minimal 25%
Impor adalah pilihan
terakhir jika benar-benar
tidak ada PDN sejenis
BELUM
WAJIB
WAJIB
Jika barang dimaksud
adalah belum wajib, maka
diutamakan PDN yang
memiliki nilai TKDN,
sebelum PDN non-TKDN

11. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
11

12. ILUSTRASI IMPLEMENTASIAUDITTEKNOLOGI
12
KEBUTUHAN: LAPTOP
RENCANA PENGADAAN:
LAPTOP SPEK GAMING
HASIL AUDIT:
LAPTOP SPEK KERJA
FUNGSI:
ADMINISTRASI
LAPORAN
PRESENTASI
DILAKUKAN
AUDIT TEKNOLOGI
APA IYA BUTUH LAPTOP
DENGAN SPEK SANGAT
TINGGI?
Kartu Grafis: GeForce RTX™ 3080
Prosesor: 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H
Layar: 17.3” FHD (1920 x 1080) 16:9
Storage: 2TB PCIe® 4.0 NVMe™
Memory: 32GB DDR5-4800
Nilai TKDN+BMP: -
Kartu Grafis: intel Iris Xe Graphics
Prosesor: 11th Gen intel® Core™ i7-1195G7
Layar: 14” FHD IPS (1920 x 1080) 16:9
Storage: 512 GB SSD NVMe™
Memory: 8 GB DDR4
Nilai TKDN+BMP: 50,70%

13. PREFERENSI HARGA
SESUAI PPNO 29TAHUN 2018 DAN PERPRES NO 12TAHUN 2021
13

14. PENGHITUNGANHARGAEVALUASIAKHIR(HEA)
14

15. PRIORITAS PENGGUNAAN PDN PADAPROSES E-
PURCHASING
15
Apabila terdapat PDN dengan nilai
TKDN + BMP minimal 40% PPK/PP
pilih PDN dengan nilai TKDN ≥ 25%
Pilih PDN dengan
nilai TKDN <25%
Pilih PDN tanpa
TKDN
Pilih produk impor
Jika tidak
dapat dipenuhi
Keputusan Kepala LKPP No 122/2022
tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Katalog Elektronik

16. PENGAWASAN DAN SANKSI
16

17. SERTIFIKASI DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TKDN

18. UPAYAPERCEPATAN SERTIFIKASITKDN
18
Sebagai upaya dalam mempercepat, mempermudah dan memperbanyak sertifikasi TKDN,
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan:
PERMENPERIN LVI
Memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi K/L dan Badan Usaha lainnya untuk terlibat
dalam proses sertifikasi TKDN
PERMENPERIN TKDN IK
Menggratiskan dan mempermudah proses
sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil agar bisa ikut
serta dalam PBJP dan menjadi prioritas untuk
dibeli

19. REKAPCAPAIAN NILAITKDN MASIH BERLAKU
Sudah terdapat
35.739
Produk Dalam Negeri
ber-TKDN
22.424
Produk Dalam Negeri dengan
nilai TKDN di atas 40%
(Barang Wajib)
Data tanggal:
27 Februari 2023, 23.00 WIB
sumber data: tkdn.kemenperin.go.id ---- unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk
1 Bahan Penunjang Pertanian 976 1.161 50 127 1.172
2 Mesin dan Peralatan Pertanian 530 763 32 250 403
3 Mesin dan Peralatan Pertambangan 18 48 9 15 16
4 Mesin dan Peralatan Migas 920 1.896 332 676 555
5 Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 58 114 13 35 20
6 Mesin dan Peralatan Pabrik 80 178 8 44 41
7 Bahan Bangunan/Konstruksi 2.198 2.936 105 266 3.067
8 Logam dan Barang Logam 1.746 2.815 175 429 2.051
9 Bahan Kimia dan Barang Kimia 2.091 3.701 566 851 1.328
10 Peralatan Elektronika 1.148 1.406 315 786 725
11 Peralatan Kelistrikan 2.262 4.82 383 798 3.066
12 Peralatan Telekomunikasi 770 1.657 46 772 106
13 Alat Transport 175 304 9 108 77
14 Bahan dan Peralatan Kesehatan 3.213 4.126 286 3.746 2.732
15 Peralatan Laboratrorium 4 8 0 3 1
16 Komputer dan Peralatan Kantor 397 561 43 192 642
17 Pakaian dan Perlengkapan Kerja 667 868 9 96 640
18 Peralatan Olahraga dan Pendidikan 352 464 14 192 294
19 Sarana Pertahanan 46 146 4 5 132
20 Barang Lainnya 5.324 6.338 234 1.291 5.356
22.975 34.31 2.633 10.682 22.424
No.
Jumlah
Jumlah Sertifikat
(Seluruhnya)
Jumlah Sertifikat
(Masih Berlaku)
Produk dengan
TKDN < 25%
Produk dengan
TKDN 25% - 40%
Produk dengan
TKDN > 40%
Kelompok Barang

20. 20
DAFTAR INVENTARISASI BARANG
unduh rekapitulasi:
http://tkdn.kemenperin.go.i
d/export_excel.php
MELIHAT
DATA TKDN IK
DI SINI
E-Lapor adalah
portal pengaduan
bagi produsen PDN
yang dirugikan dalam
proses pengadaan
barang/jasa
pemerintah/badan
usaha.

21. CONTOHPENCARIAN“NOTEBOOK”
Tanggal
terbit
21

22. REFERENSI PRODUK DALAM NEGERI
22

23. KETENTUAN DAN TATACARAPENGHTIUNGANTKDN
23

24. UPAYAPERCEPATAN SERTIFIKASITKDN
24
Sebagai upaya dalam mempercepat, mempermudah dan memperbanyak sertifikasi TKDN,
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan:
PERMENPERIN LVI
Memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi K/L dan Badan Usaha lainnya untuk terlibat
dalam proses sertifikasi TKDN
PERMENPERIN TKDN IK
Menggratiskan dan mempermudah proses
sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil agar bisa ikut
serta dalam PBJP dan menjadi prioritas untuk
dibeli

25. PROSESSERTIFIKASITKDNDANBMP
25

26. PROSES SERTIFIKASITKDN UNTUK INDUSTRI KECIL
26
DAFTAR/REGISTRASI
AKUN SIINAS
https://siinas.kemenperin.go.id
Perusahaan harus sudah
memiliki NIB/IUI
1. Mengisi data umum
2. Mengisi alamat kantor pusat
3. Mengisi alamat pabrik
4. Bidang Usaha
5. Perizinan (NPWP, IUI, dll)
INPUT DATA PERUSAHAAN SELF ASSESMENT
VERIFIKASI
a. bahan/material utama (bobot 24%)
b. tenaga kerja (bobot 10%)
c. factory overhead (bobot 4%)
d. Pengembangan (bobot 2%)
SERTIFIKAT TERBIT
Kelompok Kerja Verifikasi
Cetak sertifikat secara mandiri
Kelompok Kerja Verifikasi
ditetapkan oleh Menteri
5 (lima) hari kerja
1
2
Agar dapat dihitung nilai
TKDN menggunakan
Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan TKDN untuk
Industri Kecil, produk Alkes
dan Farmasi harus memiliki
Sertifikat Izin Edar terlebih
dahulu

27. CONTOH TANDASAH CAPAIANTKDN BARANG
27

28. TANDASAH BOBOTMANFAAT PERUSAHAAN (BMP)
28

29. 29
Catatan :
• Sertifikat TKDN IK
ditandasahkan oleh Pusat P3DN
Kementerian Perindustrian.
• Sertifikat TKDN dicetak secara
mandiri oleh Perusahaan.
• Jenis produk yang dapat ditanda
sahkan sesuai dengan KBLI.
• Sertifikat TKDN IK berlaku selama
3 (tiga) Tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk 2
(dua) Tahun.
CONTOH SERTIFIKATTKDN INDUSTRI KECIL