8. DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN
Profil Belanja Pengadaan
Menurut Pencadangan UKM, Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PPDN), dan Pengadaan Langsung
(Dalam Triliun Rupiah)
Data Pertanggal
4 Januari 2021
Pemda
1 Belanja Pengadaan 1027,05 606,55 9,12
2 Belanja Pengadaan yang diumumkan di SIRUP 863,42 450,39 7,64
a. Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP sebelum tahun
anggaran
75,72 26,91 0,64
b. Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP pada tahun
anggaran berjalan
787,70 423,49 7,00
3
Pencadangan Usaha Kecil yang Diumumkan di SIRUP (nilai RUP ≤2,5
M)
188,12 141,60 1,78
4
Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang Diumumkan Berdasarkan
Tagging PDN di SIRUP
510,42 246,84 3,78
5 Paket Pengadaan Langsung yang Diumumkan di SIRUP 92,68 76,65 0,92
6
Realisasi Transaksi (e-Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan
Langsung/Penunjukkan Langsung/e-Purchasing/Keadaan
Darurat/Dikecualikan/Swakelola)
391,58 177,82 2,43
9.
10. A 10 Profil Belanja Pemda terbesar
1 Provinsi DKI Jakarta 44,94 3,20 7,12%
2 Provinsi Jawa Timur 11,91 3,50 29,39%
3 Provinsi Jawa Barat 11,82 4,34 36,72%
4 Provinsi Aceh 9,72 4,58 47,12%
5 Provinsi Jawa Tengah 9,12 2,43 26,64%
6 Kota Surabaya 7,67 1,16 15,12%
7 Provinsi Papua 5,48 2,12 38,69%
8 Provinsi Sumatera Utara 5,47 1,50 27,42%
9 Provinsi Kalimantan Timur 5,14 1,21 23,54%
10 Provinsi Banten 4,99 2,22 44,49%
Sub Total I 116,24 26,25 22,58%
Persentase Belanja 10 PemdaTerbesar 19,16%
B Profil Belanja Pemda Lainnya
Sub Total II 490,31 171,45 34,97%
Persentase Belanja Pemda Lainnya 80,84%
Total 606,55 177,82 29,32%
DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN
Profil Belanja Pengadaan Pemda
(Dalam Triliun Rupiah)
Data Pertanggal
4 Januari 2021
15. Partisipasi Pelaku Usaha Kecil dalam Pengadaan Pemerintah Secara
Elektronik Tahun 2020
165.692
(41%)
235.786 (59%)
Total Pelaku Usaha dalam Sistem Pengadaan B/J Pemerintah Secara
Elektronik (SPSE) 401.478 Pelaku Usaha
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil
41%
15
Sumber data : inaproc.id per tanggal 4 Januari 2021
16.
17. PROPORSI POTENSI NILAI PAKET PENGADAAN PEMERINTAH BAGI
PELAKU USAHA KECIL TAHUN 2020
17
Rp 315 T
(37%)
Rp 312 T
(36%)
Rp 236 T
(27%)
Total Nilai Rencana Paket Pengadaan Pemerintah Tahun 2020
Rp 863 Triliun
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil Swakelola
Sumber data : inaproc.id per tanggal 4 Januari 2021
37%
18.
19. TOTAL NILAI TRANSAKSI PENGADAAN & PROPORSI REALISASI TRANSAKSI PAKET
PENGADAAN PEMERINTAH YANG DIMENANGKAN PELAKU USAHA KECIL TAHUN 2020
19
Rp 94 T
(25%)
Rp 284 T
(75%)
Proporsi Nilai Transaksi Paket Pengadaan Pemerintah yang dimenangkan
Pelaku Usaha Kecill Tahun 2020
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil
Rp 378 T
(44%)
Rp 485 T
(56%)
Total Nilai Transaksi Pengadaan Pemerintah Tahun2020
Rp 378 Triliun dari potensi Rp 863 Triliun
Realisasi Transaksi Belum transaksi
Sumber data : inaproc.id per tanggal 4 Januari 2021
20.
21. SURAT EDARAN KEPALA LKPP
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMUMAN RENCANA
UMUM PENGADAAN MELALUI APLIKASI SIRUP
SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2021 BERJALAN
DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN
Maksud dan Tujuan
1. Menginformasikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah agar segera mengumumkan RUP melalui aplikasi
SiRUP;
2. Memperluas peran serta usaha mikro dan usaha kecil dengan
menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan
sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
3. Meningkatkan penggunaan produk barang/jasa hasil produksi dalam
negeri; dan
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
Pelaksanaan RUP
Pengumuman RUP melalui Aplikasi SiRUP dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewajiban mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen)
produk/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil
produksi dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah; dan
2. Memastikan PPK Menyusun paket-paket pengadaan barang/jasa
yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan
memanfaatkan aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik
(PLSE) untuk pengadaan yang bernilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan aplikasi Belanja
Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan) untuk pengadaan yang
bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Tanggal ditetapkan
4 November 2020
30. .23 1.55
19.71
87.30
77.16
63.83
41.55
38.14
11.36
8.62 9.62
7.84
18.43
32.87
14.38
.00 .61
23.17
71.43
87.62
72.10
45.12
38.34
19.74
22.06 21.47
33.96
49.19
26.61
12.41
.34
2.76
23.78
84.27
68.17
42.95
24.44
14.72
20.80
18.91
15.77
20.58
38.57
46.52
27.54
.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Oktober (Y-
1)
November
(Y-1)
Desember
(Y-1)
January February Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tren Pengumuman RUP untuk APBD 2020
2018 2019 2020
34. Partisipasi Pelaku Usaha Kecil dalam Pengadaan Pemerintah Secara
Elektronik Tahun 2020
13.826
(48%)
14.864 (52%)
Total Pelaku Usaha di Provinsi Jawa Tengah dalam Sistem Pengadaan
B/J Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) 28.690 Pelaku Usaha
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil
48%
34
Sumber data : inaproc.id per tanggal 4 Januari 2021
35. PROPORSI POTENSI NILAI PAKET PENGADAAN PEMERINTAH BAGI
PELAKU USAHA KECIL TAHUN 2020
35
Rp 3,76 T
(49%)
Rp 0,02 T
(0%)
Rp 3,87 T
(51%)
Total Nilai Rencana Paket Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Rp 7,64 Triliun
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil Swakelola
Sumber data : inaproc.id per tanggal 4 Januari 2021
49%
36. TOTAL NILAI TRANSAKSI PENGADAAN & PROPORSI REALISASI TRANSAKSI PAKET
PENGADAAN PEMERINTAH YANG DIMENANGKAN PELAKU USAHA KECIL TAHUN 2020
36
Rp 0,44 T
(18%)
Rp 2,00 T
(82%)
Proporsi Nilai Transaksi Paket Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang dimenangkan Pelaku Usaha Kecill Tahun 2020
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil
Rp 2,44 T
(32%)
Rp 5,20 T
(68%)
Total Nilai Transaksi Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun2020
Rp 2,44 Triliun dari potensi Rp 7,64 Triliun
Realisasi Transaksi Belum transaksi
Sumber data : inaproc.id per tanggal 4 Januari 2021
37. Partisipasi Pelaku Usaha Kecil dalam Pengadaan Pemerintah Secara
Elektronik Tahun 2021
13.944
(48%)
15.172 (52%)
Total Pelaku Usaha di Provinsi Jawa Tengah dalam Sistem Pengadaan
B/J Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) 29.116 Pelaku Usaha
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil
48%
37
Sumber data : inaproc.id per tanggal 8 Februari 2021
38. PROPORSI POTENSI NILAI PAKET PENGADAAN PEMERINTAH BAGI
PELAKU USAHA KECIL TAHUN 2021
38
Rp 1,49 T
(11%)
Rp 2,56 T
(19%)
Rp 9,50 T
(70%)
Total Nilai Rencana Paket Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Rp 13,55 Triliun
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil Swakelola
Sumber data : inaproc.id per tanggal 8 Februari 2021
11%
39. TOTAL NILAI TRANSAKSI PENGADAAN & PROPORSI REALISASI TRANSAKSI PAKET
PENGADAAN PEMERINTAH YANG DIMENANGKAN PELAKU USAHA KECIL TAHUN 2021
39
Rp 0,13 T
(39%)
Rp 0,20 T
(61%)
Proporsi Nilai Transaksi Paket Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang dimenangkan Pelaku Usaha Kecill Tahun 2021
Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Non Kecil
Rp 0,33 T
(2%)
Rp 13,22 T
(98%)
Total Nilai Transaksi Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun2021
Rp 0,33 Triliun dari potensi Rp 13,55 Triliun
Realisasi Transaksi Belum transaksi
Sumber data : inaproc.id per tanggal 8 Februari 2021
41. .23 1.55
19.71
87.30
77.16
63.83
41.55
38.14
11.36
8.62 9.62
7.84
18.43
32.87
14.38
.00 .61
23.17
71.43
87.62
72.10
45.12
38.34
19.74
22.06 21.47
33.96
49.19
26.61
12.41
.00 .00 .64 1.42 .21 .48 .76 .41 1.72
.10 .04 .55 1.18 .11 .02
.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Oktober (Y-
1)
November
(Y-1)
Desember
(Y-1)
January February Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tren Pengumuman RUP untuk APBD
Provinsi Jawa Tengah TA 2020
2018 2019 2020
*dalam Triliun Rupiah
*Data 2020 = Data APBD Provinsi Jawa Tengah
42. 0% 0%
4%
19%
33%
44%
51%
58% 60% 62% 63% 65%
68%
74%
76%
0% 0%
4%
15%
29%
41%
48%
54%
57%
61%
64%
70%
78%
82% 84%
0% 0%
7%
23%
25%
30%
38%
43%
62% 63% 63%
69%
82% 84% 84%
56%
134%
146% 149%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Oktober (Y-
1)
November
(Y-1)
Desember
(Y-1)
January February Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Agregat Kumulatif APBD
2018 2019 2020 2021
* Belanja Pengadaan 2021 diasumsikan sama dengan 2020
*Data 2020 & 2021 = Data APBD Provinsi Jawa Tengah
43. .23 1.55
19.71
87.30
77.16
63.83
41.55
38.14
11.36
8.62 9.62
7.84
18.43
32.87
14.38
.00 .61
23.17
71.43
87.62
72.10
45.12
38.34
19.74
22.06 21.47
33.96
49.19
26.61
12.41
.00 .00 .64 1.42 .21 .48 .76 .41 1.72
.10 .04 .55 1.18 .11 .02
0
5.11
7.10
1.14 .20
.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Oktober (Y-
1)
November
(Y-1)
Desember
(Y-1)
January February Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tren Pengumuman RUP untuk APBD
2018 2019 2020 2021
*dalam Triliun Rupiah
*Data 2020 & 2021 = Data APBD Provinsi Jawa Tengah
47. Kontrak Manajemen
Aplikasi berbasis web untuk
melaporkan,memonitoring
Kontrak, sinkronisasi
Langsung/lokal
SPSE
Aplikasi Berbasis Web untuk
melakukan pemilihan
Tendering/e-pengadaan
Langsung, dll.
Sinkornisasi langsung/lokal
Aplikasi Keuangan
Daerah/Pusat
Aplikasi berbasis web/desktop untuk
pelaporan realisasi anggaran,
sinkronisasi via
webservice/lokal/langsung
SiRUP
Aplikasi Berbasis Web
untuk mengumumkan
Paket RUP,
Sinkronisasi via Web
Service
Sumber Data AMEL
E-Katalog
Aplikasi Berbasis Web untuk
melakukan transaksi e-
Purchasing,
Sinkronisasi via Web Service
Aplikasi
Lokal/Pusat
Aplikasi berbasis web/desktop
untuk pelaporan realisasi
anggaran, sinkronisasi via
webservice/lokal/langsung
48.
49. Tim Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan - LKPP
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
Tel: (021) 299 12 450, Fax: (021) 299 12 451
Editor's Notes
Usaha Kecil : menggunakan tagging UKM
Realisasi transaksi exclude swakelola dan pengadaan khusus