3. Gambaran
umum
• Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah pantai utara Pulau
• Jawa dengan luas wilayah 1.753,27 Km persegi atau 175.327 ha, dengan
• skala perbandingan dengan luas Propinsi Jawa Barat 3,73 % serta memiliki
• laut seluas 4 mil x 57 Km. Letak geografis Kabupaten Karawang berada di
• bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara
• 107o02’ - 107o40’ BT dan 5o562’ - 6o34’ LS.
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
S
U
T
B
Laut jawa
Kab. Subang
Kab. Bogor
Kab. Bekasi
4. GAMBARAN UMUM
• JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KARAWANG PADA TAHUN 2010 :
2.125.234 JIWA,
• 1.095,202 JIWA PENDUDUK LAKI - LAKI DAN 1.030.O32 JIWA PENDUDUK
PEREMPUAN.
• RATA-RATA KEPADATAN PENDUDUK (DENSITY RATE) 1.212 JIWA /KM2.
• LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PERTAHUN SELAMA SATU DASAWARSA
TERAHIR SEBESAR 1,76%.
• BERDASARKAN KOMPOSISI PERSEBARAN, KECAMATAN KLARI
MERUPAKAN WILAYAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
YAITU 7,6% DARI POPULASI KABUPATEN.
• SEDANGKAN KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR MERUPAKN WILAYAH
DENGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERTINGGI YAITU DEBESAR
5,48%.
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
5. KABUPATEN KARAWANG
VISI
“Karawang Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”
MISI
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa
Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Berdaya-saing
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
6. VISI Mandiri, berarti : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan
sederajat dengan daerah dan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju, berarti : Sumber daya manusia Karawang telah mencapai
kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi
disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang
mantap.
Adil, berarti : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk
apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah
Makmur, berarti : Seluruh kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten
Karawang telah terpenuhi, sehingga dapat memberikan makna dan
arti penting bagi daerah-daerah lain.
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
7. Dinas Pemberdayan Masyarakat dan
Desa
Tugas Pokok
• Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
Fungsi
• Penyusunan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa
• Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
8. STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DPMD KAB. KARAWANG
SEKSI SARANA
DAN
PRASARANA
SEKSI SUMBER
DAYA ALAM
DAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
BIDANG
PENGEMBANGA
N DESA
SEKSI BINA
ADMININSTRASI
, ASET DAN
KEKAYAAN
DESA
SEKSI BINA
PERANGKAT
DESA
SEKSI TATA
PEMERINTAHA
N DESA
BIDANG
PEMERINTAHA
N DESA
KEL. JAPUNG
SUBAG
KEUANGAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
DESA
BIDANG
KELEMBAGAA
N
SEKSI
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DESA
SEKSI
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA
SEKSI
PEMBERDAYAAN
PENGELOLAAN USAHA
EKONOMI
MASYARAKAT DESA
BIDANG
PEMBERDAYAAN
USAHA EKONOMI
MASYARAKAT
DESA
SUBAG UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
SUBAG
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SEKRETARIAT
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
9. Dinas PMD kab. karawang
VISI
MISI
Meningkatkan partisifasi masyarakat dalam membangun desa
dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Meningkatkan tata pemerintahan Desa
Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
Mengembangkan kelembagaan masyarakat desa
Mengembangkan sumber daya desa
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA MENUJU DESA MANDIRI.”
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
10. Dasar Hukum L K D
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
11. Pengertian
• Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
12. Pengertian
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
13. Pengertian
Pembangunan Desa
• upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa
Peraturan Desa
• peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pasal 1 ayat 12 UU Desa menyatakan
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa..
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
15. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
UPAYA PEMBERDYAAN MASYARAKAT DI ARAHKAN PADA
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
DALAM WADAH ORGANISASI KEMASYARAKATAAN
UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBANGUNAN DAERAH.
DI TINGKAT DESA JUGA DI BENTUK LEMBAGA
KEMASYARAKSATAN YANG BERPUNGSI SEBAGAI WADAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA.
D I N A S P M D K A B . K A R A W A N G
16. Lembaga
Kemasyarakatan Desa
• Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat
Desa.
17. UU Nomor 6 tentang Desa (Pasal 94)
• Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa
yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa
• Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat
Desa sebagai mitra Pemerintah Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa
18. UU Nomor 6 tentang Desa (lanjutan)
• Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan
dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat Desa
• Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah
wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga
kemasyarakatan yang sudah ada di Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa
19. Tujuan
Mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah
Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
Mendayagunakan LKD dalam proses
pembangunan Desa;
Menjamin kelancaran pelayanan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Pembentukan dan Penetapan
• berasaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• berkedudukan di Desa setempat;
• keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
• memiliki kepengurusan yang tetap;
• memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
• tidak berafiliasi kepada partai politik.
LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan
masyarakat.
Pembentukan LKD memenuhi persyaratan antara lain :
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD diatur dengan
Peraturan Desa.
21. Tugas
LKD Bertugas :
• Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
• Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;
• Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
• Mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah
Desa
22. Fungsi
LKD memiliki fungsi :
• Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
• Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat;
• Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa;
• Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan,
dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
• Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
• Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
24. Jenis LKD
(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat
membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Desa.
26. Ketentuan Lain
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
• Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan.
• Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.
• Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada
LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu
partai politik.
27. Pembinaan dan
Pengawasan
• Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pembentukan, pemberdayaan dan
pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah
Desa di wilayahnya
• Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD
dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun
berdasarkan prinsip-prinsip:
a. kebutuhan prioritas;
b. keadilan;
c. kewenangan Desa;
d. fokus;
e. Partisipatif;
f. swakelola; dan
g. berbasis sumber daya Desa
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
29. Prioritas penggunaan Dana
Desa
Pasal 5
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Pasal 14
Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan
mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang
perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan
dokumen RKP Desa.
30. Pasal 18
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan
prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan
berdasarkan kewenangan Desa. Kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
b. kewenangan lokal berskala Desa.
Pasal 19
Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati
melalui Musyawarah.
31. Perbup Karawang 61/2019
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
Kabupaten Karawang
Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala
desa paling sedikit terdiri atas:
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat
Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.
32. Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa hasil
identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
A. Bidang Pemerintahan Desa
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pelayanan Dasar Desa
d. Pengelelolaan sanitasi lingkungan
2. Sarana dan Prasarana Desa
g. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi
lembaga kemasyarakatan
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat
12. peningkatan kapasitas masyarakat
33. LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana Desa
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana
kesehatan, antara lain:
1) air bersih berskala Desa;
2) jambanisasi;
3) mandi, cuci, kakus (MCK);
Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan-kegiatan Fasilitasi, pelatihan kelompok masyarakat dan pendampingan
kelompok masyarakat
34. Air Bersih
54 Unit
Saluran
Irigasi
38.229
m
Drainase
152.176 m
Bendung
4
Polindes
12 Unit
Jembata
n
962Unit
PAUD
40 Unit
Posyandu
2852 Unit
Bangunan
lainnya
10
Tembok
Penahan Tanah
127.145 m
Bangunan
Irigasi
6 Unit
Pasar Desa
1
Jalan Titian
Tambatan
Perahu
BUMDES
242 Unit
Sarana Olah
Raga Desa
10
Jalan
919.009 m
Jembatan
Gantung
MCK - AB
37
Jalan Aspal
Hotmix
Rekap Kegiatan Pembangunan Dana Desa TA. 2015-
2018 Kab. Karawang
35. Air Bersih
6 Unit
Saluran
Irigasi
3.405 m
Drainase
9.564 m
Embung
Polindes
3 Unit
Jembata
n
6 Unit
PAUD
40 Unit
Posyandu
82 Unit
Sumur
Tembok
Penahan Tanah
19.714 m
Bangunan
Irigasi
2 Unit
Pasar Desa
Jalan Titian
Tambatan
Perahu
BUMDES
242 Unit
Sarana Olah
Raga Desa
Jalan
51.716 m
Jembatan
Gantung
MCK - AB
Jalan Aspal
Hotmix
Kegiatan Pembangunan Dana Desa TA. 2015
Kab. Karawang
36. Air Bersih
19 Unit
Saluran
Irigasi
10.176 m
Drainase
56.760 m
Embung
Polindes
4 Unit
Jembata
n
51 Unit
PAUD
45 Unit
Posyandu
70 Unit
Sumur
Tembok
Penahan Tanah
58.969 m
Bangunan
Irigasi
7 Unit
Pasar Desa
Jalan Titian
Tambatan
Perahu
BUMDES
242 Unit
Sarana Olah
Raga Desa
Jalan
277.567 m
Jembatan
Gantung
MCK - AB
17 Unit
Jalan Aspal
Hotmix
Kegiatan Pembangunan Dana Desa TA. 2016
Kab. Karawang
37. Air Bersih
29 Unit
Saluran
Irigasi
12.835 m
Drainase
44.712 m
Bendung
4 Unit
Polindes
4 Unit
Jembata
n
78 Unit
PAUD
86 Unit
Posyandu
118 Unit
Sumur
Tembok
Penahan Tanah
48.459 m
Bangunan
Irigasi
4 Unit
Bangunan
Lainnya
10 Unit
Jalan Titian Tambatan
Perahu
BUMDES
7 Unit
Raga Desa
15 Unit
Jalan
347.688 m
Jembatan
Gantung
MCK - AB
20 Unit
Rumah
Sehat
16 Unit
Kegiatan Pembangunan Dana Desa TA. 2017
Kab. Karawang
38. Air Bersih
Saluran
Irigasi
12.835 m
Drainase
41.050 m
Bendung
Polindes
1 Unit
Jembata
n
627 m
PAUD
5 Unit
Posyandu
15 Unit
Sumur
Tembok
Penahan Tanah
3 Unit
Bangunan
Irigasi
1 Unit
Pasar Desa
1 Unit
Jalan Titian
Tambatan
Perahu
BUMDES
6 Unit
Sarana
Olahraga
Desa
Jalan
237.038 m
Jembatan
Gantung
MCK - AB
Rumah
Sehat
Kegiatan Pembangunan Dana Desa TA. 2018
Kab. Karawang
