Dokumen tersebut membahas tentang pengertian administrasi negara dan administrasi niaga menurut Nandang Alamsah D, kepentingan catur tertib pertanahan, dan perlunya koordinasi antara Kantor Wilayah BPN dengan BPN Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keorganisasian Bidang Pertanahan.

1. Yth. Bapak Mohamad Rizki, SH., MH dan rekan-rekan
Izin Saya Indra Sofian, NIM 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampakan pendapat terkait:
1. Menurut Nandang Alamsah D dalam Buku Materi Pokok Administrasi Pertanahan Modul
1 hal. 1.11 s/d 1.12. Penggolongan Ilmu Administrasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua)
golongan besar yaitu1
:
a. Administrasi Negara (Public Administration): kegiatan-kegiatan/proses/usaha
dibidang kenegaraan
b. Administrasi Niaga (Privat/Business Administration):
kegiatan/kegiatan/proses/usaha yang dilakukan di bidang swasta/niaga. Pada
pengertian lain, administrasi niaga adalah kegiatan dari organisasi niaga dalam
usahanya mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan profit.
2. Catur tertib pertanahan sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pembangunan
yang ditangani oleh Pemerintah ataupun swasta, yaitu2
:
a. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah
b. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat
c. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Menurut Nandang Alamsah D dalam Buku Materi Pokok Administrasi Pertanahan Modul
1 hal. 1.21 s/d 1.22. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Catur Tertib Pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan,
tertib penggunaaan tanah, dan tertib pememliharaan tanah lingkungan hidup. Keeempat
tertib tersebut m erupakan pedomana bagi penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan
dan pengembangan administrasi pertanahan uang sekaligus merupakan gambaran
tentang kondisi atau sasaran antara yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang
pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap3
.
3. Sangat diperlukan koordinasi mengenai Keorganisasian Bidang Pertanahan dari BPN
Wilayah ke BPN Pusat adalah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keorganisasian Bidang Pertanahan disebutkan
bahwa4
:
1
Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, Cetakan Pertama, 2019. hal. 1.11 s/d 1.12.
2
Ibid. hal. 1.21.
3
Ibid. hal. 1.21 s/d hal. 1.22.
4
Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keorganisasian Bidang
Pertanahan

2. (3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor
Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Menurut Nandang Alamsah dalam Buku Materi Pokok Administrasi Pertanahan Modul 2
hal. 2.77 s/d 2.78. Kantor Wilayah BPN Merupakan instansi vertical dari BPN Pusat yang
berada langsung di bawah Kepala BPN RI dan bertangguungjawab kepada Kepala BPN
RI. Kantor Wilayah BPN yang terdapat di wilayah Provinsi mempunyai tugas untuk
memlaksanakan sebagain tugas dan fungsi dari BPN Pusat dalam wilayah Provinsi5
.
Menurut Nandang Alamsah D dalam Buku Materi Pokok Administrasi Pertanahan Modul
2 hal. 2.16. Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang
timbul yaitu6
:
a. Masalah pertanahan yang bersifat administratif (tumpeng tindih kepemilikan hak
karena kekeliruan administrasi)
b. Masalah yang bersifat yuridis perdata (Gugatan terhadap suatu dasar hak peralihan
yang dijadikan dasar pemberian hak atas tanah, pencatatan balik nama, tanah yang
dijual 2 kali)
c. Masalah yang bersifat yuridis administratif (penunjukan batas yang tidak benar)
Dengan adanya koordinasi mengenai Keorganisasian Bidang Pertanahan dari Kanwil
BPN kepada BPN Pusat maka dapat mewujudkan rencana yang telah ditentukan dalam
penyediaan dan penggunaan tanah melalui penentuan tugas yang harus dikerjakan,
siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokakan, siapa
melapor ke siapa, dan pada tingkat mana keputusan harus diambil.
SUMBER REFERENSI:
1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keorganisasian Bidang Pertanahan
2. Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, Cetakan Pertama, 2019. hal. 1.11 s/d 1.12
3. Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, Cetakan Pertama, 2019. hal. 1.21 s/d 1.22.
4. Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, Cetakan Pertama, 2019. hal. 2.77 s/d 2.78.
5. Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, Cetakan Pertama, 2019. hal. 2.16
5
Deliarnoor, hal. 2.77 s/d 2.78.
6
Ibid, hal. 2.16.