Dikirim ke Admin, sebagai kontribusi untuk mengimbangi,download free, yang telah banyak saya lakukan via Slideshare Terima Kasih

1. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto SH
1
Informasi AgrariaInformasi Agraria
Abah Haji Dedeng Danu

2. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto SH
2
Undang-undang Pokok AgrariaUndang-undang Pokok Agraria
Dalam Praktek
Upaya pembekalan pengetahuan hukum Agraria
(pertanahan)
Bagi petugas lapangan yang melaksanakan :
Persiapan Proses Pembebasan tanah,
Perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah,
Rencana Pemanfaatan lahan,
Pengembangan lahan,
Pengusahaan business property lainnya
Dedeng Danu,
NIK.: 520039,
Jabatan Sebelum Pensiun.: Building&Facilities Manager R&D Center (Band.: III.1.1),
Alamat Sekarang,:
Jl.Pendidikan Nomor.: 11 Mataram NTB,
Jl.Teratai Raya Nomor.: 11 BRK,
Telp.: 022-7798854,
Bandung -40 394

3. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
3
Fungsi dan TugasFungsi dan Tugas Keagrarian R.IKeagrarian R.I
Negara Republik Indonesia, menjalankan fungsi dan
tugas keagrariaan, merupakan akibat logis daripada
proklamasi dan adanya Undang-Undang Dasar 1945,
Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang
Dasar 1945 merupakan sumber hukum dan dasar
hukum dari segala hukum yang berlaku di wilayah R.I,
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945:
Bumi, dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

4. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
4
PENGERTIANPENGERTIAN
“Dikuasai oleh Negara”“Dikuasai oleh Negara”
 Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada
pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang
ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945
tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya,
bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara
bertindak sebagai pemilik tanah.
 Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai
organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat
bertindak selaku Badan Penguasa

5. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
5
 Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas, perkataan “Dikuasai”
bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi
wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa
Indonesia untuk pada tingkatan yang tertinggi:
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa,
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa,
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan
hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

6. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
6
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara,
digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka,
berdaulat, adil dan makmur,
Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah,
Untuk mencapai tujuan tersebut Negara perlu melakukan
beraneka ragam kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang
memerlukan berbagai keakhlian dan keterampilan. Oleh karena
itu dibentuk organ-organ pelaksanaannya.

7. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
7
Presiden sebagai Kepala Negara telah membentuk dan
menetapkan:
1. yang harus dicapai adalah kondisi tertentu sebagai
tujuan parsial Departemen-departemen sebagai
organisasi,
2. Tujuan, yang merupakan unsur/komponen untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat,
3. Kegiatan yang harus dilakukan, yang menjadi porsi
Departemen yang harus dicapai dan melihat fungsi dan
tugas organisasi tersebut, misalnya, Kehutanan,
Perikanan, Departemen Dalam Negeri dan sebagainya,
4. Dengan mempergunakan sumber daya alam sebagai
unsur dominan, misalnya Kehutanan/tumbuhan,
Perairan/ikan dan tanah/permukaan bumi.

8. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
8
Disini kita melihat lagi adanya organisasi, tujuan
organisasi,
kegiatan dan penggunaan sumber daya dalam bentuk
yang lebih
kecil dari pada negara.
a. Tujuan-ditetapkan dalam TAP MPR dan Undang-
Undang yang bersangkutan
b. Organisasi-organisasi oleh Presiden
c. Kegiatan- diatur oleh Menteri (Pimpinan Organisasi)
d. Sumber Daya; sebagian dari bumi, air, ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

9. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
9
Fungsi Dan TugasFungsi Dan Tugas KeagrariaanKeagrariaan
Departemen Dalam NegeriDepartemen Dalam Negeri
Keputusan Presiden R.I. No. 63 tahun 1966, tugas dan fungsi
keagrariaan dikembalikan ke Departemen Dalam Negeri, dan
dengan Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974 jo kep.
Pres. No. 47/1985 tugas keagrariaan/ pertanahan ditetapkan
sebagai salah satu tugas pokok Departemen Dalam Negeri dan
Direktorat Jenderal Agraria sebagai komponen pelaksana.

10. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
10
Fungsi, tugas dan tata kerjanya diatur dalam keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 72 tahun 1981 yang meliputi
fungsi tata Guna tanah (Land Use). Landreform,
Pengurusan hak hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
serta Administrasi, kesemuanya ini merupakan suatu
kebulatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu
dengan yang lain, walaupun dapat dibeda-bedakan.
Kesatuan dan kebulatan fungsi maupun tugas ini adalah
sesuai dengan ketentuan dan tujuan daripada pasal 33
UUD 1945 yaitu sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.
Pada azasnya tugas keagrariaan merupakan tugas-tugas
Pemerintah Pusat, azas ini adalah didasarkan pada
ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian
dijabarkan dan diperjelas dalam pasal 2 Undang-Undang
Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960).

11. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
11
Dalam penjelasan pasal 2 UUPA ditegaskan bahwa urusan
Agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan
tugas Pemerintah Pusat (Pasal 33 ayat 3 UUD ’45). Dengan
demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan
hak dan penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah
merupakan medebewind.
Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut
keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh
bertentangan dengan Kepentingan Nasional.
dalam pelaksanaan penguasaan dan kewenangan yang
bersumber pada hak penguasaan tertinggi tersebut dapat
dikuasakan pada Daerah-daerah Swatantra atau
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan Kepentingan Nasional.

12. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
12
Sementara sistem Medebewind tersebut karena kondisi dan situasi
daerah dewasa ini belum mengijinkan maka perwujudan pelimpahan
wewenang Pemerintah Pusat di bidang keagrariaan kepada
Gubernur Kepala Daerah dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
Sepanjang mengenai bidang pemberian hak-hak tanah telah
dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun
1972 yaitu Pelimpahan wewenang secara tegas-tegas pada para
Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala daerah sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri,
memberikan, memperpanjang atau membatalkan suatu hak atas
tanah, memberikan/menolak permohonan ijin balik nama. Jadi tidak
diserahkan pada daerah dalam rangka otonomi daerah. Dalam
pelaksanaan sehari-hari tugas/wewenang tersebut diselenggarakan
oleh Aparat Agraria di Daerah sebagai Aparat Dekonsentrasi dengan
tidak mengurangi tanggung jawabnya masing-masing kepada
Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala daerah setempat.

13. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
13
Berhubung dengan pelimpahan wewenang dalam rangka
Dekosentrasi tersebut, Menteri Dalam Negeri tetap
bertanggung jawab atas pelaksanaan,
pengawasan/pengendalian dan pembinaan, tugas-tugas
teknis administratif di daerah sesuai dengan TAP-TAP
MPR maupun Repelita-Repelita, yang ditetapkan.
Karenanya Menteri Dalam Negeri wajib memberikan
petunjuk-petunjuk dan menetapkan garis-garis
kebijaksanaan umum untuk pelaksanaan tugas-tugas
teknis di daerah dan mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan.
Sedangkan para Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah diserahi tanggung jawab taktis operasional atas
pelaksanaan tugas keagrariaan tersebut di daerahnya
masing-masing.

14. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
14
Sebagai pelaksana daripada azas dekonsentrasi tersebut
maka di daerah-daerah baik di daerah Tingkat Propinsi
maupun di Tingkat Kabupaten/ Kotamadya dibentuk
Aparat Agraria, yang dilakukan dengan keputusan
Menteri Dalam Negeri no. 133 tahun 1978 jo Keputusan
menteri Dalam Negeri no. 88 tahun 1972.
Di tiap-tiap Daerah Tingkat Propinsi di bentuk
Direktorat Agraria Propinsi yang dipimpin oleh seorang
Kepala Direktorat Agraria dan di tiap Kabupaten/
kotamadya dibentuk kantor Agraria kabupaten/
kotamadya yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
Agraria kabupaten/ kotamadya, masing-masing sebagai
pembantu Gubernur/ Bupati/ Walikotamadya selaku
Kepala Wilayah di bidang Agraria.

15. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
15
Tujuan TugasTujuan Tugas KeagrariaanKeagrariaan
Tujuan di bidang Agraria yang menjadi tugas dan fungsi
Departemen Dalam Negeri dapat dilihat dalam TAP
MPR, UUPA sepanjang yang mengenai tanah (pasal 4)/
kulit bumi, antara lain pasal-pasal 2, 4, 6, 7, 10, 11, ayat
(1), 12, 13, ayat (1) dan (4), 14, 15, 17 ayat (1), 18 ayat
(1) dan 19.

16. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
16
Pasal-pasal UUPA dapat dibedakan/diperinci tujuan-tujuan (partiil) yang
menjadi porsi dan harus dicapai yaitu :
1) Memanfaatkan/menggunakan tanah secara optimal untuk berbagai
keperluan lahir/bathin yang dapat memenuhi kebutuhan bangsa
sepanjang masa (Awet) dikenal dengan tujuan Tata Guna Tanah
pasal 2 ayat 2 huruf a, pasal 13, 14, dan 15
2) Pemerataan dalam pemanfaatan dan memperoleh kenikmatan/hasil
produksi tanah, dikenal dengan tujuan landreform vide pasal 2 ayat
2 huruf b, c, dan pasal 7, 10, 13 dan 17.
3) Memberikan hak dan kewenangan-kewenangan secara pasti dan
jelas bagi seorang/badan hukum dalam memperoleh manfaat dan
kenikmatan atas tanah (menggunakan, mengerjakan,
mengusahakan dengan jaminan kepastian dan perlindungan
hukum) vide pasal 2 ayat 2 huruf b, c, dan pasal 4, 13 dan 16.
Tujuan ini dikenal dengan tujuan hak-hak tanah.
4) Memberikan jaminan kepastian hak-hak atas tanah dan kepastian
hukum dikenal dengan tujuan Pendaftaran Tanah, vide pasal 2 ayat
2, pasal 19 UUPA.

17. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
17
Dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan dalam
Pelita IV tersebut Presiden memandang bahwa organisasi
yang ada sudah cukup untuk mencapai tujuan bidang
Agraria/tanah, oleh karena itu tidak perlu ada perobahan
organisasi.
Tujuan yang harus dicapai di bidang Agraria ini juga telah
dimuat dalam TAP MPR. NO II/MPR/83 yang tidak jauh
berbeda dengan TAP MPR NO. IV/MPR/1978.
Oleh karena itu Keputusan Presiden No. 7/1979
sementara belum ada perobahan masih berlaku sebagai
tujuan tugas keagrariaan dalam Pelita IV yaitu Catur Tertib
bidang Pertanahan, serta Sukses ketujuh dari Delapan
Sukses Pembangunan dan tujuan-tujuan dasar yang
sudah tercantum dalam UUPA dan peraturan-peraturan
pelaksanaanya.

18. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
18
Tujuan dasar fungsi dan tugas keagrariaan (tanah) antara lain dapat
dilihat dalam pasal 1 s/d 15, 17, 19, 49 dan diktum II (ketentuan-
ketentuan konversi) UUPA
Tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dapat
dikatakan bersifat dasar, karena pada hakekatnya merupakan
penjelmaan dari pada Pancasila di bidang keagrariaan, yang juga
menjadi tujuan daripada Departemen-Departemen lain, yang
mempunyai misi di bidang sumber daya alam. Tujuan tersebut juga
merupakan landasan bagi terwujudnya tujuan (kesejahteraan) oleh
karena itu pasal tersebut sekaligus juga merupakan/ memuat azas-azas
hukum.
Catatan : mengingat sifat pasal-pasal tersebut dan kedudukannya dalam rangkaian kegiatan untuk pencapaian
tujuan, maka dalam rangka penerapan management audit diperlukan perhatian khusus atas pelaksanaan pasal-
pasal tersebut
Dengan mempertimbangkan tujuan tersebut, maka oleh Menteri Dalam
Negeri diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi
dan tatakerja baik di tingkat Direktorat Jendreal maupun Direktorat
Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

19. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
19
Pengertian HukumPengertian Hukum AgrariaAgraria
Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 berisi pernyataan kehendak dari
Bangsa Indonesia dalam cita-cita hidup bernegara yaitu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun
kemerdekaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasrkan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, persatuan
Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

20. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
20
Pernyataan kehendak tersebut memperjelas bahwa
pembentukan Negara Republik Indonesia bermaksud
antara lain :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan bangsa.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
5. Membentuk masyarakat yang adil makmur
berdasarkan Pancasila

21. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
21
Undang-Undang Dasar merupakan dasar dan sumber
hukum maka semua hukum yang berlaku di Indonesia
harus menjabarkan cita-cita hidup bernegara sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya. Dalam pengertian demikian,
hukum tidak semata-mata hanya bertujuan mewujudkan
tata tertib dan keadilan semata, melainkan harus
merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum
atau keadilan sosial, oleh karena itu hukum harus berfungsi
sebagai motor penggerak masyarakat dalam usaha
mewujudkan cita-cita bangsa. Tujuan ini juga dinyatakan
dengan jelas dalam pasal 33 UUD 1945.
Undang-Undang Pokok Agraria sebagai pelaksanaan pasal
33 ayat (3) UUD 1945 dengan sendirinya juga harus
mengandung tujuan hukum yang sama yang berarti bahwa
hukum Agraria di samping mewujudkan tata, tertib

22. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
22
Hak – Hak Atas TanahHak – Hak Atas Tanah
Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA adalah :
1. Hak Milik (HM),
2. Hak Guna Usaha (HGU),
3. Hak Guna Bangunan (HGB),
4. Hak Pakai (HP),
5. Hak Sewa,
6. Hak Membuka Tanah,
7. Hak Memungut Hasil Hutan,
8. Hak-Hak Lain yang tidak termasuk dalam Hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai
yang disebut dalam pasal 53 UUPA (Otorita BATAM)
9.

23. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
23
Hak MilikHak Milik
– Hak terpenuh, terkuat, bersifat turun-temurun, dapat beralih dan
dialihkan atau dipindah tangankan, dapat diwakafkan dan dapat
dijadikan jaminan hutang dengan ikatanb hipotik atau kredit verban
(pasal 20, pasal 24 dan pasal 49 UUPA),
– Hanya warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang
ditetapkan Pemerintah dapat menjadi pemegang Hak Milik (misalnya
badan hukum keagamaan untuk keperluan-keperluan yang langsung
berhubungan dengan keagamaan (pasal 21 UUPA),
– Mempunyai fungsi sosial,
– Penggunaan tanah milik oleh orang yang bukan pemiliknya dibatasi
dan diatur dengan Peraturan Perundangan (pasal 24 UUPA)

24. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
24
Terjadinya Hak MilikTerjadinya Hak Milik
a. Terjadinya Hak Milik menurut hukum Adat,
diatur dengan Peraturan Pemerintah,
b. Karena penetapan Pemerintah menurut cara
dan syarat yang ditetapkan Pemerintah )pasal
22 UUPA),
c. Karena ketentuan Undang-Undang (diktum
KEDUA UUPA, ketentuan-ketentuan konversi
dan peraturan-peraturan pelaksanaannya)

25. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
25
Peralihan Hak MilikPeralihan Hak Milik
a. Peralihan hak milik (jual-beli, penghibahan, pemberian dengan
wasiat, pemberian menurut Adat dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik), serta pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 23 UUPA),
b. Setiap peralihan hak milik atau perbuatan yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang
asing atau badan hukum yang tidak ditetapkan sebagai badan
hukum yang boleh mempunyai hak milik, adalah batal dengan
sendirinya menurut hukum, tanahnya jatuh pada Negara,
pembayaran tidak dapat dituntut kembali, hak fihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung (pasal 26)

26. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
26
Hapusnya Hak MilikHapusnya Hak Milik
Menurut Ketentuan pasal 27 UUPA Hak
Milik hapus karena :
a. Tanahnya jatuh pada Negara,
1) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (untuk
kepentingan umum),
2) Karena Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya,
3) Karena diterlantarkan,
4) Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2),
b. Tanahnya musnah

27. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
27
Pendaftaran Hak MilikPendaftaran Hak Milik
Hak Milik, peralihan Hak Milik dan pembebanannya dengan
Hak-Hak lain, harus didaftarkan (Pada kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya, menurut ketentuan-ketentuan yang
dimuat di dalam pasal 19 UUPA,
Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai hapusnya, peralihan dan pembebanan Hak Milik
(pasal 23 UUPA),
Ketentuan pendaftaran hak semacam ini berlaku juga untuk
Hak Guna Usaha (pasal 32 UUPA), dan Hak Guna Bangunan
(pasal 38 UUPA),

28. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
28
Hak Guna UsahaHak Guna Usaha
 Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan tanah Negara
untuk :
– Keperluan perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan (pasal 28
ayat (1) UUPA),
– Jangka waktu 25 atau 35 tahun, dapat diperpanjang dengan waktu 25
tahun (pasal 23 UUPA),
– Luas minimum 5 Ha, jika luasnya lebih dari 25 Ha, harus
mempergunakan teknik perusahaan yang baik, modal yang layak (pasal
28 UUPA),
– Dapat beralih / dialihkan (pasal 28 ayat (3) UUPA),
– Dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Hak-Hak Tanggungan
(pasal 33)

29. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
29
Terjadinya Hak Guna UsahaTerjadinya Hak Guna Usaha
 Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan
Pemerintah (pasal 31 UUPA),
 Yang dapat menjadi Subyek Hak Guna Usaha :
– Warga Negara Indonesia,
– Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (pasal 30
UUPA),

30. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
30
Hapusnya Hak Guna UsahaHapusnya Hak Guna Usaha
 Hak Guna Usaha Hapus karena:
– Jangka waktu berakhir,
– Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir,
– Dilepaskan oleh pemegang haknya,
– Dicabut untuk kepentingan umum,
– Diterlantarkan,
– Tanahnya musnah,
– Pemegang Hak tidak memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan
dan tidak melepaskan haknya kepada subyek hukum yang
memenuhi syarat dalam jangka waktu 1 tahun (pasal 34 UUPA)

31. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
31
Hak Guna BangunanHak Guna Bangunan
 Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya
sendiri (tanah Negara atau tanah milik orang lain),
 Jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat
diperpanjang 20 tahun lagi (pasal 25 ayat 1 dan ayat 2
UUPA),
 Dapat beralih / dialihkan (pasal 35 ayat 3 UUPA),
 Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak
Tanggungan (pasal 39 UUPA)

32. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
32
Terjadinya Hak Guna BangunanTerjadinya Hak Guna Bangunan
 Di atas tanah Negara karena penetapan
Pemerintah (dalam hal ini berdasarkan
PERMENDAGRI No.6 tahun 1972 jo. No.5
tahun 1973),
 Diatas tanah milik orang lain, karena perjanjian
yang berbentuk otentik antara pemilik tanah dan
orang yang memperoleh Hak Guna Bangunan
(pasal 37 UUPA)

33. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
33
Yang dapat mempunyai Hak GunaYang dapat mempunyai Hak Guna
BangunanBangunan
Warga Negara Indonesia,
Badan Hukum yang didirikan menyrut
hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia

34. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
34
Pendaftaran Hak Guna BangunanPendaftaran Hak Guna Bangunan
Pendaftaran Hak Guna Bangunan sama
dengan Hak Guna Usaha (pasal 40 UUPA)

35. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
35
Hak PakaiHak Pakai
 Pengertiannya :
Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yanmg langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam Keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah,
– Hak Pakai dapat terjadi karena Penetapan/diberikan oleh Pemerintah
atau diberikan oleh pemilik tanah (perseorangan dan Badan Hukum
dengan suatu perjanjian (pasal 41 UUPA),

36. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
36
Subyeknya:Subyeknya:
Yang boleh mempunyai Hak Pakai adalah :
– Warga Negara Indonesia.
– Orang Asing asal ia berkedudukan di Indonesia,
– Badan-badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia,
– Badan-badan Hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia,
– Instansi/Badan Pemerintah,

37. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
37
Jangka waktunya:Jangka waktunya:
Hak Pakai dapat diberikan selama jangka
waktu tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu,

38. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
38
Peralihan/Pemindahan danPeralihan/Pemindahan dan
Pendaftaran Hak Pakai:Pendaftaran Hak Pakai:
Hak Pakai yang diberikan atas tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, Haknya
dapat dipindahkan kepada pihak lain
dengan izizn pejabat yang berwenang,
akan tetapi Hak Pakai atas tanah milik
hanya dapat dialihkan kepada pihak lain
jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian
yang bersangkutan (pasal 43 UUPA),

39. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
39
Hapusnya Hak Pakai,Hapusnya Hak Pakai,
Hak Pakai Hapus karena:
1. Jangka waktunya berakhir,, tanahnya
musnah,
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya
berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi

40. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
40
Hak PengelolaanHak Pengelolaan
 Pengertiannya:
– Hak Pengelolaan adalah hak untuk menguasai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk :
 Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan,
 Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
 Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau dengan Hak Pakau, sedangkan pemberian
hak atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan itu tetap dilakukan oleh pejabat yang berwenang,
 Menerima/memungut uang pemasukan
 Subyeknya :
– Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada :
– Departemen-Departemen dan Jawatan-Jawatan Pemerintah,
– Badan-Badan Hukum yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah/Pemerintah Daerah,
 Terjadinya Hak Pengelolaan :
– Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut di pergunakan untuk keperluan usahanya,
 Pemindahan dan Pendaftaran Hak Pengelolaan.
– Hak Pengelolaan dapat dipindahkan hanya dengan izin Pemerintah dan wajib didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku,
 Hapusnya Hak Pengelolaan :
– Karena dilepaskan oleh pemegang Hak nya,
– Dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai dengan pemberian Hak nya,
– Dibatalkan untuk kepentingan umum,
– Tanahnya musnah

41. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
41
Hak Membuka Tanah danHak Membuka Tanah dan
Memungut Hasil HutanMemungut Hasil Hutan
Hak membuka tanah dan memungut hasil
hutan, hanya dapat dipunyai oleh Warga
Negara Indonesia dan diatur dengan
Peraturan Pemerintah,
Hak memungut hasil hutan secara syah
tidak dengan sendirinya menyebabkan
diperoleh hak milik atas tanah itu (pasal 46
UUPA)

42. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
42
Hak Guna Air, Pemeliharaan DanHak Guna Air, Pemeliharaan Dan
Penangkapan IkanPenangkapan Ikan
Hak Guna Air ialah:
– Hak untuk memperoleh air guna keperluan
tertentu,
– Mengalirkan air diatas tanah orang lain,
Hak Guna Air, pemeliharaan/penangkapan
diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal
47 UUPA)

43. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
43
Hak Guna Ruang AngkasaHak Guna Ruang Angkasa
 Hak Guna Ruang Angkasa memberi wewenang
untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur
dalam ruang angkasa guna usaha-usaha
memelihara dan memperkembangkan kesuburan
bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dan hal-hal lainnya yang
bersangkutan dengan itu,
 Hak Guna Ruang Angkasa diatur dengan
Peraturan Pemerintah (pasal 48 UUPA)

44. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
44
Hak Tanah Untuk Keperluan SuciHak Tanah Untuk Keperluan Suci
Dan SosialDan Sosial
 Hak Milik Tanah badan-badan keagamaan dan sosial
sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang
keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi Badan-
Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah
yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang
keagamaan dan sosial,
 Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya
sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai,
 Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan
Peraturan Pemerintah (pasal 49 UUPA)

45. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
45
Ketentuan lainKetentuan lain
 Ketentuan tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Guna Usaha dan Hak Pakai diatur dengan Peraturan
Pemerintah,
 Selama Undang-Undang tentang Hak Milik belum
terbentuk, yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan
Hukum Adat dan peraturan-peraturan lain yang memberi
wewenang mirip dengan materi hak yang diatur dalam
pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
Undang-Undang Pokok Agraria (pasal 50 UUPA)

46. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
46
Hak TanggunganHak Tanggungan
Hak Tanggungan yang dapat dibebankan
pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak
Guna Bangunan diatur dengan Undang-
Undang (pasal 51 UUPA). Selama
Undang-Undang tersebut belum ada yang
berlaku adalah ketentuan-ketentuan
tentang hipotik dan credit verban

47. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
47
Ketentuan PeralihanKetentuan Peralihan
 Hak-Hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf
h, ialah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah
Pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-
Undang Pokok Agraria ini dan Hak-Hak Tersebut diusahakan hapusnya di dalam
waktu yang singkat (pasal 55 UUPA),
 Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang berasal dari konversi Hak Erfpacht,
Jak Eigendom dan Hak Opstal berlaku untuk selama sisa waktu Hak-Hak tersebut,
dengan jangka waktu paling lama 20 tahun (pasal 55 UUPA),
 Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada badan hukum yang
bermodal asing, jika hal itu diperlukan untuk keperluan/kepentingan Pembangunan
Nasional,
 Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraraia ini belum
terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan Hak-
Hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini,
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan
dalam Undang-Undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu,

48. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
48
Status Tanah-Tanah SwaprajaStatus Tanah-Tanah Swapraja
 Hak-Hak dan wewenang-wewenang atas bumi
dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang
masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-
Undang ini hapus dan beralih kepada Negara,
 Hal-Hal yang bersangkutan dengan ketentuan
diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah

49. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
49
Konversi Hak-Hak atas Tanah menurutKonversi Hak-Hak atas Tanah menurut
Hukum Adat menjadi Hak-Hak atas TanahHukum Adat menjadi Hak-Hak atas Tanah
menurut UUPAmenurut UUPA
 Hak Milik Adat, Tanah Yasan, dan Hak-Hak lain
yang memberi wewenang mirip dengan Hak
Milik Adat dikonversi menjadi Hak Milik,
 Tanah Gogolan, Sanggan, Pekulen yang bersifat
tetap dikonversi menjadi Hak Milik,
 Tanah Gogolan tidak tetap dikonversi menjadi
tanah Hak Pakai

50. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
50
Konversi Hak atas tanah menurut KUHKonversi Hak atas tanah menurut KUH
PERDATA, menjadi Hak-Hak tanahPERDATA, menjadi Hak-Hak tanah
menurut UUPAmenurut UUPA
 Hak Eigendom:
– Milik perseorangan WNI dikonversi menjadi Hak Milik, Milik Badan Hukum Indonesia dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan,
– Milik orang asing/badan hukum asing harus dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 24 September 1960, kalau tidak,
tanahnya jatuh pada Negara. Atau dimohon dengan Hak Pakai sepanjang pemohon bertempat tinggal di Indonesia atau Badan
Hukum asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Ketentuan semacam ini berlaku juga bagi Hak Opstal dan Erfpacht untuk
perumahan,
 Hak Opstal untuk Perumahan:
– Kepunyaan Badan Hukum Indonesia/WNI dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan,
– Kepunyaan WNA/badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia harus dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun, atau
dimohon dengan Hak Pakai,
 Hak Erfpacht:
– Kepunyaan Badan Hukum Indonesia dikonversi menjadi Hak Guna Usaha untuk selama sisa waktu Hak Erfpacht, paling lama 20
tahun,
– Badan Hukum asing harus melepaskan dalam jangka waktu 1 tahun sejak 24 Septemver 1960, kalau tidak haknya hapus dan
tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,
 Tanah Konsesi/Sewa, untuk Perkebunan Besar:
– Pemegang Hak yang memenuhi syarat harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu 1 tahun menjadi Hak Guna Usaha,
kalau tidak, konsesi/sewa berjalan terus selama sisa waktu untuk paling lama 5 tahun,
 H.G.U dan H.G.B asal konversi Hak Barat yang dimiliki Warga Negara Asing (terkena pasal 30 ayat 2 dan 36 ayat
2 UUPA) dengan PERMENDAGRI Nomor.: 2/1970 diberikan Hak Pakai selama sisa waktu HGU, HGB tersebut
jika pemiliknya bertempat tinggal di Indonesia

51. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
51
Pembebanan Hak Tanggungan Atas HakPembebanan Hak Tanggungan Atas Hak
Tanah (Hypothik Dan Crediet Verband)Tanah (Hypothik Dan Crediet Verband)

52. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
52
Hak Tanggungan DanHak Tanggungan Dan HypotheekHypotheek
(Crediet Verband)(Crediet Verband)
Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria
adalah sebagaimana Ketentuan-Ketentuan Yang berlaku
mengenai Hypotheek (Crediet Verband) tersebut dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Crediet
Verband tersebut dalam S.190-542 sebagai yang telah diubah
dengan S.1937-190,
Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-
Undang Pokok Agraria tidak mengenal istilah hipotheek atau
crediet verband, yang dikenal adalah Hak Tanggungan, dan
selama belum ada Undang-Undang yang mengatur Hak
Tanggungan masih diperlukan ketentuan mengenai hipotheek
dan crediet verban

53. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek
53
Yang Dapat Dibebani Hak TanggunganYang Dapat Dibebani Hak Tanggungan
 Undang-Undang Pokok Agraria Tidak mengenal istilah hipotheek
atau crediet verband, melainkan Hak Tanggungan,
 Hak Tanggungan Hanya Dapat Diberikan Kepada Bank Milik
Negara
 Yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :
– Hak Milik,
– Hak Guna Usaha, dan
– Hak Guna Bangunan,
Hak-Hak Lainnya Tidak Dapat dijadikan obyek jaminan kredit

54. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
54
Pembebasan Hak Atas TanahPembebasan Hak Atas Tanah
Adalah perbuatan hukum untuk
melepaskan hubungan hukum antara
pemegang hak dengan tanah berdasarkan
persetujuan/musyawarah mufakat antara
kedua belah pihak, dengan pembayaran
ganti rugi sehingga kembali menjadi tanah
yang dikuasai oleh Negara.*).

55. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
55
VocabularyVocabulary
Glossary of terms
Define the terms as used in this subject

56. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
56
Topic OneTopic One
Explain details
Give an example
Exercise to re-enforce learning

57. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
57
Topic TwoTopic Two
Explain details
Give an example
Exercise to re-enforce learning

58. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
58
SummarySummary
State what has been learned
Define ways to apply training
Request feedback of training session

59. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
59
Where to Get More InformationWhere to Get More Information
Other training sessions
List books, articles, electronic sources
Consulting services, other sources

60. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
60
IntroductionIntroduction
Define the subject matter
State what the audience will learn in this
session
Find out any relevant background and
interest of the audience

61. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
61
AgendaAgenda
List the topics to be covered
List the times allotted to each

62. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
62
OverviewOverview
Give the big picture of the subject
Explain how all the individual topics fit
together
Text
Te
xt
Text
TextText
Text
Te
xt
TextText

63. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
63
VocabularyVocabulary
Glossary of terms
Define the terms as used in this subject

64. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
64
Topic OneTopic One
Explain details
Give an example
Exercise to reinforce learning

65. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
65
Topic TwoTopic Two
Explain details
Give an example
Exercise to reinforce learning

66. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
66
SummarySummary
State what has been learned
Define ways to apply training
Request feedback of training session

67. 02/19/15Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek, Penulis R.Soeprapto
67
Where to Get More InformationWhere to Get More Information
Other training sessions
List books, articles, electronic sources
Consulting services, other sources