Peraturan di desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD melalui proses konsultasi dengan masyarakat desa, pembahasan bersama, evaluasi oleh Bupati, dan pengundangan. Peraturan Desa berlaku mengikat setelah diundangkan dalam lembaran desa.

1. BOYKE MARTADINATA, SSTP.,SH.,MH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA.
KABUPATEN SUKABUMI

2. DASAR HUKUM
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal
69,70)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa 9 (Pasal 83, 84)
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

3. BAGAIMANA KEDUDUKAN PERATURAN Di DESA DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Peraturan di Desa tetap diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-
undangan sesuai pasal 7 Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Peraturan Di Desa mempunyai kekuatan hhukum yang mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011)

4. PERATURAN DI DESA
Jenis Peraturan di desa, yaitu :
1. Peraturan Desa
2. Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Peraturan Kepala Desa

5. MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
A. PERATURAN DESA
Berisi materi pelaksanaan kewenangan desa (Pasal 33,34,35,36,37,38,39 PP No. 43 Tahun
2014) dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi
B. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Berisi materi kerja sama desa
C. PERATURAN KEPALA DESA
Berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan tindak
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

7. RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA
1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
dalam RKPD
2. Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga lainnya di desa dapat memberikan
masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan
Peraturan Desa

8. PENYUSUNAN PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa di prakarsai oleh Pemerintah Desa
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan dengan masyarakat
desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan
3. Rancangan Peraturan Desa yang di konsultasikan dengan masyarakat, diutamakan
masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi
pengaturan
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat, digunakan Pemerintah Desa untuk tindak
lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

9. PENYUSUNAN PERATURAN DESA OLEH BPD
1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa
2. Rancangan yang dikecualikan disusun dan diususlkan oleh BPD yaitu, rancangan
Peraturan Desa tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan
tentang Recana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan tentang APB Desa dan Rancangan
tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
3. Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh BPD dapat diusulkan oleh anggota BPD
kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD

10. PEMBAHASAN PERATURAN DESA
1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
2. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pmerintah Desa dan usulan BPD menegenai hal yang sama
untuk dibahas dalam waktu yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan desa usulan BPD sedangkan
rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
3. Rancangan Peraturan Desa yang belum di bahas dapat ditarik kembali oleh Pengusul
4. Rancangan Peraturan desa yang sudah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecauali atas kesepakatan bersama antara
Pemerintah desa dan BPD
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan
6. Rancanagan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda-tangan paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari Pimpinan BPD.

11. PENETAPAN PERATURAN DESA
1. Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk
diundangkan
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan
Desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Peraturan Desa

12. PENGUNDANGAN
Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa pada Lembaran Desa atau Berita
Desa, Adapun yang berkaitan dengan pengundangan, yaitu :
1. Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran desa.
2. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat sejak diundangkan

13. PENYEBARLUASAN
1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana
penyusunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan
rancangan Peratauran Desa hingga pengundangan Peraturan Desa.
2. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau untuk memperoleh
masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan

14. EVALUASI PERATURAN DESA
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah
dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya
3. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
4. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
5. Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki peraturan desa hasil evaluasi
7. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan kepala desa kepada Bupati mealui camat.
8. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapka Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
9. Bupati dapat membentuk tim rancangan Peraturan Desa.
10. Tim tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati

15. KLARIFIKASI PERATURAN DESA
1. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati paling lambat
7(tujuh) hari sejak diundanglkan untuk diklarifikasi.
2. Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterima
3. Hasil klarifikasi dapat berupa :
a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Hasil klarifikasi yang bertebtangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundag-undangan yang lebih tinggi
4. Dalam hal klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menerbitkan surat hasil
klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai
5. Dalam hal klarifikasi Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan peraturan desa dengan
Keputusan Bupati.