Teknis penyusunan Pearturan Desa

1. PERATURAN DI
DESA
OLEH,
EPENDI. ST
TA-PMD Kab. Bungo

2. 1.
• Sebagai pedoman kerja dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
2.
• Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di
desa
3.
• Memudahkan pencapaian tujuan
4.
• Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
5.
• Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman
6.
• Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan
FUNGSI PERATURAN
DESA
1

3. PENDAHULUAN 2
Peraturan di Desa
Peraturan Desa
Peraturan Bersama
Kepala Desa
Peraturan Kepala
Desa
Keputusan Kepala
Desa

4. PENGERTIAN 3
• adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.
Peraturan Desa
• adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur.
Peraturan
Bersama Kades
• adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan bersifat mengatur.Peraturan Kades
• adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan final
Keputusan
Kades

5. MUATAN/MATERI 4
Berisi materi pelaksanaan kewenangan
desa dan penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.
PERDE
S
berisi materi kerjasama desa
PERMA
KADES
berisi materi pelaksanaan peraturan desa,
peraturan bersama kepala desa dan tindak
lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi
PERKA
DES

6. Struktur Hirarki UU 5
UUD
1945
TAP
MPR
UU/PERPU
PERATURAN
PEMERINTAH
PERATURAN
PRESIDEN
PERDA PROVINSI
PERDA KAB/KOTA
PERATURAN DESA
Meski Peraturan Desa tidak diakui
sebagai bagian dari hirarki peraturan
perundangan, namun tetap diakui
keberadaannya. Pasal 8 ayat (2) UU
No. 12 Tahun 2011 dapat diambil
pengertian bahwa Peraturan Desa
diakui keberadaannya sebagai
produk hukum dan memiliki
kekuatan hukum sepanjang
diperintahkan (didelegasikan) oleh
Peraturan Perundang-undangan di
atasnya atau dibentuk berdasarkan
kewenangan subjek pelaku
pembuatnya, dalam hal ini Desa.

7. BIDANG PERATURAN 6
A. Bidang Pemeritahan Desa
Kewenangan Bedasarkan Hak Asal Usul
dan Kewengan Berskal Lokal Desa
Struktur organisasi BPD
Kerjasama antar desa
dan kerjasama dengan pihak ketiga
Pemekaran, penggabungan dan penghapusan
desa
Batas desa
Lambang desa dan motto desa, dll
>
>
>
>
>
>
> Struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa

8. BIDANG PERATURAN 7
B. Bidang Keuangan :
 Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
 Mekanisme Pengelolaan Keungan Desa
 Sumber Sumber Pendapatan Desa
 Pungutan dan Restribusi Desa
 Sumbangan Pihak Ke III
 Penyertaan Modal
 Pembentukan Dana Cadangan
 dll

9. BIDANG PERATURAN 8
C. Bidang Pembagunan :
 Rencana Kegiatan Pembagunan Desa.
 Rencana Pembagunan Jangka Menengah
Desa (RPJM des)
 Standar Haraga Barang dan Jasa di Desa
 Pedoman pengadaan Barang & Jasa di
Desa
 Pendoman Perencanaan Pembagunan
Desa (PPD)
 dll

10. BIDANG PERATURAN 9
D. Bidang Kelembagaan Desa :
 Pembentukan dan Penghapusan Lembaga
Desa.
 Struktur dan Tata Kelola LKD & LAD
 dll

11. BIDANG PERATURAN 10
E. Lain Lain :
 Perdes tentang Hewan Ternak
 Perdes tentan Sistim Pengaturan irigasi
 Perdes tentang Sistim Keamana Lingkungan
 Perdes tentan Lubuk Larangan
 dll

12. KAIDAH PENYUSUNAN 11
 Perdes harus disusun oleh pejabat yang berwenang
 Perdes yang disusun harus mengikuti prosedur penyusunan yang
lazim
 Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
 Peraturan Desa yang dibuat harus mempertimbangkan aspek
sosiologis sehingga produk hukum dapat diterima dan dilaksanakan
oleh masyarakat
Peraturan Desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan
prinsip -prinsip dasar tersebut di atas. Pejabat yang berwenang
membatalkan Peraturan Desa adalah Bupati.

13. LANGKAH PENYUSUNAN 12
Langkah Penyusunan Perdes Aspiratif :
 Identifikasi topik yang akan dibuat menjadi Peraturan Desa.
 Buatlah kerangka global tentang hal-hal yang akan diatur dalam
Peraturan Desa
 Diskusikan kerangka global Peraturan Desa tersebut dengan komponen
masyarakat yang terkait dan berkepentingan
 Buatlah Ranperdes dengan memperhatikan masukan-masukan dari
pihak-pihak terkait tersebut
 Ranperdes disampaikan kepada BPD untuk dibahas
 Lakukan Publik Hearing untuk meminta tanggapan dan masukan dari
masyarakat terhadap ranperdes yang telah disusun
 Lakukan penyempurnaan Ranperdes tersebut dengan memperhatikan
hasil Publik Hearing

14. STRUKTUR PERDES 13
1. Penamaan/Judul
a) Pembukaan memuat:
b) Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
c) Jabatan pembuat Peraturan Desa
d) Konsiderans (Dasar Politis)
e) Dasar Hukum
f) Frasa Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa
g) Memutuskan
h) Menetapkan
2. Batang Tubuh yang memuat
a) Ketentuan Umum
b) Materi yang diatur
c) Ketentuan Pidana (kalau ada)
d) Ketentuan Peralihan (kalau ada)
e) Ketentuan Penutup
3. Penutup
4. Lampiran (jika diperlukan)

15. PENAMAAN/JUDUL
14
Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penamaan/judul Peraturan
Desa:
 Judul harus memuat mengenai nomor, tahun dan nama Peraturan Desa
tersebut
 Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi
 Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca.
Contoh penulisan judul yang benar:

16. PEMBUKAAN
15
Terdiri dari :
1. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa yaitu Kepala Desa.
3. Konsiderans, diawali dengan kata 'menimbang', yang memuat uraian
singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang
pembuatan Peraturan Desa.
4. Dasar Hukum, diawali dengan kata 'mengingat' yaitu memuat:
a). Dasar hukum pembuat Peraturan Desa
b). Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan
Peraturan Desa tersebut.
c). Produk hukum yang berkaitan langsung dengan materi Peraturan
Desa tersebut.
5. Frasa, diawali dengan kata "Dengan Persetujuan Badan perwakilan Desa
6. Memutuskan;
7. Menetapkan;

17. PEMBUKAAN
16

18. BATANG TUBUH
17
1. Ketentuan Umum : Berisi pengertian, singkatan atau akronim dan hal-hal lain
yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal dalam Bab.
2. Materi yang diatur : berisi perincian hal-hal yang hendak diatur dalam
Peraturan Desa.
3. Ketentuan Penyidikan : Memuat pejabat penyidik yang ditunjuk untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Desa.
4. Ketentuan Pidana : Memuat larangan, hukuman atau sanksi yang akan
diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Desa.
5. Ketentuan Peralihan
6. Ketentuan Penutup : memuat: pejabat yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan hal-hal tertentu; peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa;
saat berlakunya Peraturan Desa; pengaruh Peraturan Desa terhadap
peraturan lain.

19. KETENTUAN DLM
PENULISAN
18
1. Pengelompokan materi Peraturan Desa ke dalam Bab, Bagian atau
Paragraf tidak merupakan keharusan. Pengelompokan ini dilakukan
apabila Peraturan Desa memiliki materi yang mencakup ruang lingkup
yang luas dan terdiri dari banyak pasal. Pengelompokan dilakukan
berdasarkan kesamaan lingkup isi materi yang akan diatur.
2. Pasal adalah satuan aturan yang membuat satu norma dan dirumuskan
dalam satu kalimat . Materi Perdes lebih baik dirumuskan dalam banyak
pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam satu pasal yang
panjang dan mumuat beberapa ayat kecuali merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan.
3. Ayat adalah merupakan rincian pasal.

20. BATANG TUBUH
19