MANAJEMEN PPPK 2023.pdf

MANAJEMEN
PPPK
Oleh :
Herminingsih, S.Sos, M.Si
BKPP Kabupaten Demak

Dasar Hukum
1. UU NO 5 TAHUN 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
2. PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK
3. PERPRES 38 TAHUN 2020 JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK
4. PERMENPAN RB NO 70 TAHUN 2020 TTG MHPK PPPK
5. PER KA BKN 1 TAHUN 2019 TTG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PPPK
6. KEPMENPAN RB NO. 158 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPMENPAN RB NO 1197 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL YANG
DAPAT DIISI OLEH PPPK

PROFIL ASN KAB. DEMAK
JUMLAH ASN PER 1/8/23 :
7.978
41 ; 0% 94 ; 1% 577 ;
7%
2 ; 0%
44 ; 1%
533 ;
7%
216 ;
3%
5.550 ;
70%
918 ;
11%
3 ; 0%
SD / Sederajat SLTP / Sederajat
SLTA / Sederajat D-I
D-II D-III
D-IV S.1
S.2 S.3
5.836 ;
73%
2.142 ;
27%
PNS
PPPK
2.995 ;
38%
4.983 ;
62%
Pria Wanita

PEGAWAI ASN
PNS
• MENDUDUKI JABATAN PEMERINTAHAN
• MENGISI SELURUH JABATAN ASN
• BERSTATUS PEGAWAI TETAP
• MELAKSANAKAN TUGAS
PEMERINTAHAN
• USIA PALING RENDAH 18 TAHUN PALING
TINGGI 35 TAHUN
• GAJI BERDASARKAN PER UU
• PERLINDUNGAN : PENSIUN JHT JAMKES,
JKK, JKM, BAN HK
PPPK
• MENDUDUKI JABATAN PEMERINTAHAN
• MENGISI JF DAN JPT MADYA/ UTAMA TTT
• DIANGKAT BERDSR PERJANJIAN KERJA
SESUAI KEBUTUHAN
• MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
• USIA PALING RENDAH 20 TAHUN PALING
TINGGI 1 TAHUN BUP JABATAN YG DIISI
• GAJI BERDASARKAN PER UU
• PERLINDUNGAN : JAMKES, JKK, JKM, BAN
HK

Masa Hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan
penyusunan kebutuhan ASN.
Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama
tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Masa Hubungan Perjanjian Kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun.
PermenPAN RB no 70 tahun 2020 ttg MHPK PPPK

PENETAPAN
KEBUTUHAN
PENILAIAN
KINERJA;
PENGADAAN
PENGGAJIAN DAN
TUNJANGAN
MANAJEMEN PPPK
01 02
03 04

PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
DISIPLIN
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
PEMUTUSAN
HUBUNGAN
PERJANJIAN KERJA
MANAJEMEN PPPK
05 06
07 08
PERLINDUNGAN
09

01. PENETAPAN KEBUTUHAN
Setiap Instansi Pemerintah wajib men5rusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN

PENGADAAN
• Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat
dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.
• Pengadaan PPPK secara nasional dilakukan
oleh PANSELNAS, panitia seleksi instansi
pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.
• Pengadaan PPPK tingkat instansi dilakukan oleh
panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan
instansi pembina JF dengan melibatkan unsur
dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan BKN.
02

04. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
pembayaran Gaji dan tunjangan dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap
bulan.
Gaji dan tunjangan PPPK dibayarkan setelah:
a. perjanjian kerja ditandatangani,
b. surat keputusan pengangkatan PPPK diterbitkan,
c. PPPK melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT.
SPMT tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan
keputusan pengangkatan menjadi PPPK.

PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, Gaji dan
tunjangannya dibayarkan mulai bulan berkenaan.
PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan
berkenaan, Gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berikutnya.
Gaji dan tunjangan PPPK dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak PPPK yang
bersangkutan:
• masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang;
• meninggal dunia; atau
• berhenti atau diberhentikan sebagai PPPK.

Tunjangan isteri/suami diberikan sebesar 10% dari Gaji pokok.
Tunjangan isteri/ suami diberikan untuk 1 isteri/ suami PPPK yang sah.
Tunjangan isteri/ suami diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak PPPK melaporkan
perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan nikah/ akta
perkawinan. keluarga dan surat nikah/ akta perkawinan
Tunjangan isteri/ suami dihentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau isteri/
suami meninggal dunia yang dibuktikan dengan: akta/ putusan perceraian dari pengadilan; atau
surat keterangan kematian.
Dalam hal suami dan isteri PPPK berstatus sebagai PNS / prajurit Tentara Nasional Indonesia/
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/PPPK, tunjangan isteri/ suami hanya diberikan
kepada salah satu suami atau isteri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

Tunjangan Anak
• 2% (dua persen) dari gaji pokok
• paling banyak untuk 2 (dua) orang anak
• belum pernah menikah; belum memiliki penghasilan sendiri; dan/ atau secara nyata menjadi
tanggungan PPPK sampai dengan batas usia 21 (dua puluh satu) tahun.
• dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak
tersebut masih sekolah/kuliah paling kurang 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat
keterangan masih sekolah / kuliah
• Khusus tunjangan untuk anak tiri diberikan pada bulan berikutnya sejak PPPK melaporkan
perkawinan yang dibuktikan dengan surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan surat
nikah/ akta perkawinan.
• Tunjangan anak bagi anak angkat diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang anak dan
hanya diberikan kepada PPPK yang sudah menikah

KENAIKAN GAJI
Permenpan RB no 7 Tahun 2023
BERKALA
• MK lb dr 2 tahun,
• dlm hal gaji gol V, mk 1
tahun
• Penilaian kinerja min
Baik
ISTIMEWA
• Penilaian kinerja sangat
baik dan ditetapkan
sebagai pegawai
teladan
• Dengan memajukan
periode KGB berikutnya

05. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PER LAN 15 TAHUN 2020 BANGKOM PPPK
Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
Pengembangan Kompetensi sesuai dengan perencanaan Pengembangan
Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan/atau hasil penilaian kinerja
PPPK yang bersangkutan.
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua
puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

PENGHARGAAN
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi keda dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.
dapat berupa pemberian:
a. tanda kehormatan;
b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan
06

07. DISIPLIN
PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
PPPK yang melakukan pelanggaran
disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

KEWAJIBAN
• setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah
yang sah;
• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah
yang berwenang;
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
• menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam
maupun di luar kedinasan;
• menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan per UU; dan
• bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

WAJIB
• mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang dan/atau golongan;
• mencapai target kinerja pegawai yang ditetapkan;
• menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya;
• memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
• sanggup berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama ASN dan Non
ASN dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

LARANGAN
• menyalahgunakan wewenang;
• menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain;
• tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau
organisasi internasional;
• bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
• memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
• melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di
• dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
• memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau
tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
• menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaan;
• melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
• menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani;
• menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut
Aparatur Sipil Negara;
3. sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan Apatur Sipil Negara lain;
dan/atau
4. sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas Negara.
5. mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan/atau sesudah masa kampanye
Dilarang memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden/ Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah, DPR, DPD, atau DPRD

Jangka Waktu PPPK Berakhir;
Meninggal Dunia;
Atas Permintaan Sendiri;
Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah yang Mengakibatkan
Pengurangan PPPK;
Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani;
Tidak Memenuhi Target Kinerja;
Pelanggaran Disiplin;
Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan UUD Tahun 1945;
Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan;
Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
08. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

09. PERLINDUNGAN
jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum
Pemberian bantuan hukum dalam perkara
yang dihadapi di pengadilan terkait
pelaksanaan tugas

CUTI
Cuti Tahunan
telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus
menerus
Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja
Dalam hal hak atas cuti tahunan sebagaimana
akan digunakan di tempat yang sulit
perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan
dapat ditambah untuk paling lama 6 hari
kalender.
PPPK yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang
mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, disamakan dengan PPPK
yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
Dikecualikan dalam hal:
• Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras
atau meninggal dunia;
• Salah seorang anggota sbgmn diatas meninggal dunia dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang bersangkutan harus. mengurus hak-hak dari anggota
keluarganya yang meninggal; atau melangsungkan
perkawinan pertama
• Lamanya hak atas cuti tahunan paling lama 6 hari kerja.
• Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 tahun
secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan
karena alasan sebagaimana diatas, cuti dimaksud
mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

CUTI
• Cuti sakit
PPPKyang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit
PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK
yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat
yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan
melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 bulan.
PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sbgmn tsb diatas dilakukan
pemutusan hubungan perjanj ian kerja.
PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan.
PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat
perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian keda.
• Cuti Melahirkan
Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK,
Lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan.
• Cuti Bersama
mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS.

1. Cuti Pelaksanaan Ibadah Haji
• Untuk pelaksanaan ibadah haji
pertama kali
• Mengurangi cuti tahunan
2. Cuti Sakit
• Paling lama 30 hari kerja secara
kumulatif dalam 1 tahun MPHK
• Dalam hal telah mendapatkan
cuti sakit 30 hari kerja secara
kumulatif dan telah masuk kerja,
namun belum pulih, dapat
diberikan kesempatan sekali lagi
selama 30 hari kerja kumulatif

PENGAWASAN DAN
EVALUASI
• Dilakukan oleh KASN
• Terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik
dan kode perilaku ASN,
• serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan
dan Manajemen ASN

LARANGAN
PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-
PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
Larangan berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi
pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS
dan/atau non-PPPK.
PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai nonPNS
dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://bkpp.demakkab.go.id
Terimakasih

MANAJEMEN PPPK 2023.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to MANAJEMEN PPPK 2023.pdf

Similar to MANAJEMEN PPPK 2023.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

MANAJEMEN PPPK 2023.pdf