1. UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PTK DI
SATUAN PENDIDIKAN MELALUI KKI
Oleh : Suharso
Kepala Seksi PTK Sudindik JP2
2. Dasar Hukum
Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 Tentang
Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga
Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidik
dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor …….. Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Non Pegawai Negeri Sipil Melalui Kontrak Kerja Individu
Tahun Anggaran 2022;
2
3. TUJUAN
Memenuhi kekurangan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan yang ada di satuan
Pendidikan sesuai dengan tupoksinya
untuk melaksanakan pelayanan pendidikan
yang tuntas dan berkwalitas
3
4. 4
ANJAB & ABK
IDEAL REALITA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Penempatan pegawai
sesuai dengan Anjab
dan ABK
• Penghitungan anjab
tidak sesuai dengan
ketentuan
• Terdapat
kekurangan dan
kelebihan pegawai
yang tidak
terpetakan dengan
baik
• Kompetensi
pegawai tidak
sesuai dengan
kompetensi jabatan
• Tidak mau
memahami
ketentuan
• Anjab dan ABK
tidak diupdate
secara periodik
• SDM yang tersedia
tidak sesuai dengan
kompetensi yang
dibutuhkan sesuai
dengan anjab dan
abk
• Penyesuaian
regulasi sesuai
dengan kebutuhan
real di lapangan
• Bimtek perhitungan
anjab dan ABK
• Dilakukan verifikasi
secara berjenjang
perhitungan anjab
oleh Bidang
Persekolahan yang
panduannya dari
Bidang PTK
• Pemeliharaan
database secara
periodik
5. 5
Prinsip: Objektif, Transparan, dan Akuntabel
Tahapan:
1. Penghitungan anjab dan ABK
2. Pengusulan formasi
3. Penetapan formasi
4. Penetapan persyaratan
a. Umum
b. Khusus
5. Pengumuman rekrutmen (web disdik)
6. Pendaftaran (secara online)
7. Pengiriman berkas (melalui PO BOX)
8. Penerimaan berkas
9. Pelaksanaan seleksi:
a. Seleksi administrasi/berkas
b. Tes kemampuan dasar dan substantif (melalui CAT)
c. Wawancara (opsional)
10. Pengumuman hasil seleksi
11. Penerbitan NIKKI
12. Penandatanganan Kontrak Kerja
Rekrutmen KKI Pendidik dan Tendik (secara
online) Tahun Anggaran 2023
REKRUTMEN TIDAK DIPUNGUT BIAYA DAN TIDAK
MENERIMA IMBALAN
PENYIMPANGAN TERJADI KARENA:
1. ADA NIAT
2. ADA KESEMPATAN
6. JUMLAH SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
No Jenjang Negeri
1 KB 2
2 PKBM 3
3 SD 91
4 SMP 19
4 SMA 5
5 SMK 8
7 SPS 4
8 TK 5
9 TPA 1
10 SLB 0
JUMLAH 138
7. ANALISA JABATAN SATUAN PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II JAKARTA PUSAT
NO.
JENJANG
PENDIDIK
AN
KEBUTUH
AN GURU
JUMLAH GURU
JUMLAH
TOTAL
KURANG/
LEBIH
GURU
PNS PPPK
KKI/
PJLP
HONOR
MURNI
1 KB 5 0 0 3 2 5 0
2 TPA 4 1 0 3 0 4 0
3 SPS 8 0 0 7 1 8 0
4 TK 13 2 1 6 6 15 2
5 SLB 0 0 0 0 0 0 0
6 PKBM 61 2 0 55 1 58 -3
7 SD 1834 927 422 251 144 1744 -90
8 SMP 721 436 65 69 40 610 -111
9 SMA 241 161 34 21 9 225 -16
10 SMK 354 151 102 51 22 326 -28
JUMLAH
TOTAL
3.241 1.680 624 466 225 2.995 -246
NO.
JENJANG
PENDIDIK
AN
KEBUTUHAN
TENDIK
JUMLAH TENDIK
JUMLAH
TOTAL
KURANG/
LEBIH
TENDIK
PNS PPPK
KKI/
PJLP
HONOR
MURNI
1 KB 2 0 0 2 0 2 0
2 TPA 1 1 0 1 0 2 1
3 SPS 8 0 0 5 0 5 -3
4 TK 13 0 0 6 0 6 -7
5 SLB 0 0 0 0 0 0 0
6 PKBM 12 2 0 6 1 9 -3
7 SD 353 11 0 280 51 342 -11
8 SMP 213 26 0 166 13 205 -8
9 SMA 72 10 0 58 0 68 -4
10 SMK 102 13 0 72 6 91 -11
JUMLAH
TOTAL
776 63 0 596 71 730 -46
8. HARI KERJA
1. Bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) hari per minggu,
hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5
jam;
3. Waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan
ketentuan sekolah; dan
4. Wajib mengikuti upacara setiap hari Senin dan Upacara
Hari Besar Nasional dimasing-masing sekolah.
9. PAKAIAN KERJA
1. Hari Senin dan Selasa, menggunakan pakaian kerja kemeja atasan
berwarna putih polos tanpa logo jaya raya dan bawahan berwarna gelap
(hitam/biru dongker), khusus KKI Pendidik menggunakan
pakaian kerja biru;
2. Hari Rabu, menggunakan pakaian kerja kemeja atasan berwarna
putih polos tanpa logo jaya raya dan bawahan berwarna gelap
(hitam/biru dongker), khusus KKI Pendidik menggunakan
seragam pramuka lengkap;
3. Hari Kamis, menggunakan pakaian Batik Nasional;
4. Hari Jumat, menggunakan pakaian sadariah bagi pria dan baju
encim bagi wanita;
5. Pada upacara Hari Besar Nasional, menggunakan pakaian kerja
seperti tersebut pada angka 1;
6. Sepatu pantofel hitam; dan
7. Guru PJOK menyesuaikan.
10. No. Lama Hari Sakit Dokumen Pendukung Keterangan
1 1 s.d. 14 Hari Surat Dokter Upah dibayarkan
2 15 s.d. 90 hari Surat Dokter dari Rumah
Sakit Pemerintah
Upah dibayarkan
3 Lebih dari 90 hari Surat Dokter dari Rumah
Sakit Pemerintah
Upah tidak dibayarkan
Sakit secara akumulasi dibuktikan dengan menggunakan
surat dokter :
Keterangan :
Lama hari sakit dihitung secara akumulasi sejak awal kontrak.
11. PELANGGARAN DAN SANKSI
1. KKI dapat diberikan sanksi apabila melakukan tindakan pelanggaran :
a. Akumulasi tidak hadir/terlambat/pulang cepat/meninggalkan tugas pada
jam kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah (Berturut-
turut/Akumulasi);
b. Bekerja rangkap di instansi lain;
c. Merusak dengan sengaja dan/ atau menghilangkan aset baik secara
keseluruhan dan/atau sebagian aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
baik oleh diri sendiri maupun bersama-sama;
d. Melawan atasan berdasarkan data dan bukti yang dilaporkan secara
tertulis;
e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Hidup bersama dengan wanita atau pria sebagaimana suami isteri tanpa
ikatan perkawinan yang sah;
g. Menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik
praktis;
12. a. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan atau tempat kerja dengan
bukti;
b. Meminta dan/atau menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
c. Menggunakan, menjual, menyewakan, meminjamkan dan memanfaatkan
fasilitas untuk kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa
izin yang sah; dan
d. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.
2. Apabila KKI melakukan pelanggaran sesuai dengan angka 1 (satu) dan terbukti,
maka akan diberikan sanksi pemutusan kontrak kerja;
3. Sebelum pemutusan kontrak kerja, kepala satuan pendidikan negeri dapat
melakukan pembinaan berupa Surat Peringatan 1 (SP1) dan Surat Peringatan 2
(SP2);
4. Kepala satuan pendidikan negeri dapat mengusulkan pemutusan KKI di unit
kerjanya ke Dinas Pendidikan secara berjenjang;
5. Suku Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk membina dan mengusulkan
pemutusan KKI berdasarkan usulan dari Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan
Pelaksana Kecamatan kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan.
13. CUTI
1. Lamanya masa cuti tahunan bagi KKI dalam masa perikatan adalah 12
(dua belas) hari kerja;
2. Cuti persalinan diberikan waktu 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tetap
mendapatkan upah secara penuh;
3. Cuti karena gugur kandungan diberikan waktu paling lama 1 ½ (satu
setengah) bulan dengan ketentuan tetap mendapatkan upah secara
penuh;
4. Cuti besar untuk melaksanakan ibadah keagamaan diberikan waktu
paling lama 2 (dua) bulan dengan ketentuan tidak berhak menerima
upah;
5. Cuti alasan penting paling lama 5 (lima) hari dalam setiap pengajuan
dengan ketentuan tetap menerima upah;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) cuti alasan
penting sebagai berikut :
7. Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit
keras atau meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari
instansi terkait
14. 8. Melangsungkan perkawinan;
9. Istri melahirkan; dan
10. Mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dibuktikan
dengan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
11. Pemberian cuti tahunan KKI pada saat yang bersamaan dengan
memperhatikan kekuatan jumlah pegawai; dan
12. Pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti kepada KKI Pendidik
dan Tenaga Kependidikan adalah Kepala Sudin Pendidikan Kota/Sudin
Pendidikan Kabupaten Adm. Kep. Seribu berdasarkan usulan Kepala
Satuan Pendidikan
