KPPN

1. TATA TERTIB PELAKSANAAN ACARA
a) Selama acara peserta dimohon menonaktifkan microphone.
b) Peserta melakukan perubahan format Nama ID menjadi Asal Kampus_Nama peserta.
Contoh:
Universitas Brawijaya_Anton
c) Panitia menyediakan tautan melalui alamat https://linktr.ee/umumkppn032 untuk:
 Mengunduh materi
 Mengunduh virtual background
 Mengisi Daftar Hadir
 Mengajukan Pertanyaan
 Mengisi Lembar Evaluasi Kegiatan
d) Pada saat acara dimulai agar mengaktifkan video dan menggunakan background yang telah
disediakan.
e) Selain melalui tautan pada point c), peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat
zoom atau raise hand.
1

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
Treasury Goes To Campus
Malang, 4 Juni 2021
“Eksternalisasi Fungsi Treasury dalam
Mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional”
“Bersama Anda Membangun Ekonomi
dan Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Jawa Timur” 2

3. POKOK BAHASAN
KERANGKA PIKIR
KONSEP TREASURY INDONESIA
FUNGSI TREASURY DALAM PENGELOLAAN APBN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
DISKUSI
3

4. Kerangka Pikir

5. “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial…”
Tujuan Bernegara Pembukaan UUD 1945
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Menimbulkan hak dan
kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang
Memelihara keamanan
dan pertahanan
Menyelenggarakan
peradilan
Menyediakan barang-
barang publik
1
2
3
Fungsi
Sistem pengelolaan
keuangan negara yang
profesional, terbuka,
dan bertanggungjawab
3 Paket UU Pengelolaan
Keuangan
 UU 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
 UU 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
 UU 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
APBN/APBD
P E M B A N G U N A N
Pertumbuhan ekonomi
Kesempatan kerja penuh
Kestabilan harga/cegah
inflasi
Keseimbangan neraca
pembayaran internasional
Distribusi pendapatan
merata
COVID-19
PEN
Treasury
5

6. Konsep Treasury Indonesia

7. Sistem Treasury
Sistem Francophone Sistem Anglophone
 Dianut oleh negara-negara persemakmuran
Inggris
 Konsep sistem anglophone adalah fungsi
keuangan inti dari pemerintah pusat.
 Ministry of treasury adalah Kementerian
Keuangan itu sendiri.
 Penerapan prinsip desentralisasi (let the
manager manage)
 Pemisahan tegas antara pihak yang
berwenang memerintahkan pembayaran
(ordonatur) dan pihak yang berwenang
melakukan pencairan dana (comptabel).
 Dianut oleh negara-negara berbahasa
Perancis, terutama di negara-negara Afrika.
 Konsep perbendaharaan dalam
Francophone memiliki arti yang lebih
luasdan berhubungan dengan dua unit
administratif, yakni La Direction da Tresor
yang berwenang atas pembiayaan
pemerintah pusat melalui pengelolaan
likuiditas dan utang, dan La Tresor Public
atau jaringan agen-agen perbendaharaan
publik.
 Isu penting:
1. Pemisahan tegas antara pihak yang
berwenang memerintahkan pembayaran
(ordonatur) dan pihak yang berwenang
melakukan pencairan dana (comptabel).
2. Sentralisasi dana.
7

8. OVERVIEW KEUANGAN NEGARA (UU No 17 Tahun 2003)
TERMINOLOGI
KEUANGAN NEGARA
Keuangan Negara
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.
APBN
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Pendapatan
Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.
Belanja
Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
Pembiayaan
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya.
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (Psl. 6 )
Presiden
(CEO)
Menteri Keuangan
(CFO)
Menteri/Pimpinan
Lembaga
(COO)
Pengguna Anggaran
(PA)/
Pengguna Barang (PB)
Pengelola Fiskal &
Wakil Pemerintah
dalam Kepemilikan
KND
Bendahara Umum
Negara (BUN)
Dirjen
PBn
Ka.
KPPN
Kuasa
BUN
Pusat
Kuasa
BUN
Daerah
dikuasakan
Pimpinan
Kantor
Vertikal
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)/Kuasa
Pengguna
Barang (KPB)
APBN
8

9. OVERVIEW PERBENDAHARAAN NEGARA (UU No 1 Tahun 2004)
TERMINOLOGI
PERBENDAHARAAN NEGARA (TREASURY)
• Perbendaaharaan Negara
(Treasury) adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan
negara, termasuk investasi dan
kekayaan negara yang dipisahkan,
yang ditetapkan dalam APBN atau
APBD
• Bendahara Umum Negara (BUN)
adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi
bendahara umum negara.
• Menteri/Pimpinan Lembaga adalah
pejabat yang bertanggungjawab
atas pengelolaan keuangan
kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan.
PEMISAHAN KEWENANGAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN
Presiden
(CEO)
Menteri Keuangan
(CFO)
Menteri/Pimpinan
Lembaga
(COO)
Pengguna Anggaran
(PA)/
Pengguna Barang (PB)
Pengelola Fiskal &
Wakil Pemerintah
dalam Kepemilikan
KND
Bendahara Umum
Negara (BUN)
Dirjen
PBn
Ka.
KPPN
Kuasa
BUN
Pusat
Kuasa
BUN
Daerah
dikuasakan
Pimpinan
Kantor
Vertikal
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)/Kuasa
Pengguna
Barang (KPB)
APBN
Anglophone
9

10. APBN
(dikelola oleh BUN)
Menteri
Keuangan
Sumber: Press Release APBN Kita Kementerian Keuangan
(dalam Triliun Rupiah)
DJA
DJKN
SEKJEN
BKF
DJP
DJBC
DJPb
DJPK
DJPPR
PA/PB
BUN
Kebijakan Fiskal
Asumsi Makroekonomi
Penelaahan dan penyusunan APBN
Asumsi Makroekonomi APBN
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Pengelolaan KND
Pengelolaan Aset Negara
Pengelolaan Treasury
Pengelolaan pelaksanaan APBN
Kuasa BUN
Penyusun kebijakan terkait TKDD
Pengendalian Defisit
Kebijakan Pembiayaan 10

11. SIKLUS APBN
11

12. KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PLATFORM PRESIDEN (VISI DAN MISI)
RPJP (2019-2043)
5
th
5
th
5
th
5
th
5
th
RPJM (2019-2024)
1
th
1
th
1
th
1
th
1
th
RKP
2021
APBN
2021
KEPPRES RINCIAN APBN 2021
25 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
2019 - 2043
2019 - 2024
B
A
P
P
E
N
A
S
K
E
M
E
N
K
E
U
RENSTRA K/L
1
th
1
th
1
th
1
th
1
th
Ranc. Renja K/L
2021
RKA K/L
2021
DIPA 2021 12

13. DPR
Kementerian
Keuangan
(DJA)
Kementerian
Perencanaan
DPR
Komisi Terkait
Proses Perencanaan dan Penganggaran
Renja-KL RKA-KL
Pembahasan
RKA-KL
Penelaahan
RKA-KL
Penelaahan
RKA-KL
Himpunan
RKA-KL
(Pertengahan
Agustus)
NK, RAPBN UU APBN
(Akhir Oktober)
Himpunan
RKA-KL
Konsep
DIPA
SEB
Pagu
Indikatif
(Maretl)
SE MK
Pagu Sementara
(pertengahan Juni)
Kementerian/Lembaga
Kementerian Perencanaan menelaah Renja-
KL berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan
(Pertengahan Juli)
Menkeu (DJA) menelaah
kesesuaian RKA-KL dengan
Pagu Sementara, Standar
Biaya, dan Prakiraan Maju
Kepres
Rincian
APBN
(Akhir November)
DIPA
DIPA
DIPA
DIPA
DIPA
KPPN
K/L / Satker
BPK
13

14. Fungsi Treasury dalam
Pengelolaan APBN

15. 5
Pertang0
gun
3
gjawaban
Pelaksanaan
APBN
Special
Mission
0
Regulasi Bidang
Perbendaharaan
Modernisasi Teknologi Informasi
Perbendaharaan
Administrasi dan
Kesekretariatan
Supporti
ng
Core function
PPKBLU
SMI
Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi DJPb
Pelaksanaan
APBN
Manajemen
Kas
Pemerintah
2
15

16. Sebaran Kantor Vertikal DJPb
3
ACEH
7 KPPN
RIAU
3 KPPN
SUMBAR
6 KPPN
SUMUT
11 KPPN
BANTEN
3 KPPN
BABEL
2 KPPN
SUMSEL
5 KPPN
LAMPUNG
4 KPPN
BENGKULU
4 KPPN
JAMBI
5 KPPN
KEPRI
2 KPPN
DKI
10 KPPN
JATIM
15 KPPN
JATENG
15 KPPN
BALI
3 KPPN
DIY
3 KPPN
JABAR
12 KPPN
NTB
4 KPPN
NTT
6 KPPN
KALBAR
6 KPPN
KALSEL
5 KPPN
KALTENG
4 KPPN
KALTIM
3 KPPN
KALTARA
3 KPPN
GORONTALO
2 KPPN
SULTENG
4 KPPN
SULBAR
2 KPPN
SULSEL
9 KPPN
SULTRA
4 KPPN
MALUT
2 KPPN
SULUT
4 KPPN
PAPUA
7 KPPN
PAPBAR
3 KPPN
MALUKU
4 KPPN
JAWA BALI-NUSRA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU-PAPUA
SUMATERA 10 49
Jumlah Kanwil JumlahKPPN
3 13 6 25 4 16
6 58 5 21
16

17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
MALANG
VISI
Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern,
transparan, dan akuntabel
MISI
 Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat
jumlah
 Mengelola penerimaan Negara secara professional dan akuntabel
 Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu
Peran penting KPPN Malang adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN),
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari
kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17

18. 18
Wilayah Kerja KPPN
Malang meliputi 5
Kabupaten/ Kota, antara
lain: Kabupaten Malang,
Kota Malang, Kota Batu,
Kabupaten Pasuruan, dan
Kota Pasuruan

19. 19
Melayani:
 167 satker mitra kerja
 4 Bank Himbara
(penerbit dan penyedia fasilitas KKP)
 7 Bank Penyalur Gaji
 5 Pemerintah Daerah
(penerima dana transfer ke daerah)

20. 20
Mengelola APBN 9,2 triliun
(167 Dipa Satker)
1 3
2 4
5
3,9 triliun
3,3 triliun
849,1 miliar
14,5 miliar
1,1 trliun

21. LPJ, Rekon, Lapkeu
Rp10 juta
Terbit SP2D Rp10jt ke rek
satker di Bank A senilai
Rp10jt
Cek Rp10jt
Seksi Pencairan Dana Seksi Bank
Seksi Verifikasi dan
Akuntansi
S
e
k
s
i
M
S
K
I
 SPM dan ADK diterima oleh FO konversi
 Diproses melalui sistem SPAN oleh FO Validasi
Setelah lolos validasi, dilanjutkan proses ke reviewer.
Kepala Seksi Pencairan Dana menerbitkan invoice
Invoice diproses menjadi SP2D dengan
memperhatikan Bank Penerima dan ketersediaan
dana di RKUN
A
D
K
Satuan Kerja (Satker)
Mengajukan SPM Rp10juta untuk
beli motor ke rekening Bendahara di
Bank A
Invoice
Rp10jt
Pajak Cukai PNBP
RKUN di BI
Dit. PKN Kanpus DJPb
Total
Kebutuhan
Dana
Total
Kebutuhan
Dana
Dana
Cukup
Dana
Cukup
Bank A
Rp10jt
Penyedia l Motor
Rp10 juta
Dit APK
Kanpus DJPb
LKPP
Kuasa BUN
LKPP
Pusat
DPR RI
Audit
BPK
ILUSTRASI PROSES PENCAIRAN APBN DI KPPN
21

22. Postur dan Realisasi APBN Tahun 2021 per 30 April 2021
Sumber: Data Diolah Kementerian Keuangan, 2021 22

23. Realisasi APBN Per 30 April 2021
Sumber: Data Diolah Kementerian Keuangan, 2021
23

24. Sumber: Data Diolah Kementerian Keuangan, 2021
24

25. Capaian Output Strategis K/L per 30 April 2021
Sumber: Data Diolah Kementerian Keuangan, 2021
Rp.723,05 Triliun
Dikelola oleh
Treasury
25

26. Kinerja Realisasi APBN KPPN Malang Per 3 Juni 2021
26
Sumber: Data Diolah Aplikasi OM SPAN, 2021
Kinerja Realisasi APBN KPPN Malang Triwulan I 2021

27. 27
Kinerja Realisasi APBN KPPN Malang Triwulan I 2021
Pagu
Realisasi
Rp9,175,044,530,000,-
Rp1,363,802,058,660,-
14.86%
0
5E+11
1E+12
1.5E+12
2E+12
2.5E+12
3E+12
3.5E+12
4E+12
4.5E+12
Pagu Realisasi
Realisasi Per Belanja
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bansos Transfer

28. Asumsi:
• MPC Triwulan I 2021 adalah 0,75
• Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berdasarkan
harga berlaku
• Y (PDRB) Jawa Timur Triwulan I sebesar Rp. 587,33 triliun
• Realisasi Anggaran KPPN Malang selaku Kuasa BUN Triwulan I sebesar Rp. 1,36 triliun
MPC
G
Y


1
Pengaruh Realisasi Anggaran Triwulan I KPPN Malang
terhadap PDRB Jawa Timur Triwulan I 2021:
75
,
0
1
36
,
1


Y
25
,
0
36
,
1

Y
triliun
Rp
Y 44
,
5
.

Realisasi Anggaran Triwulan I KPPN Malang sebesar Rp
1.36 triliun menyebabkan PDRB Jawa Timur Triwulan I
tumbuh sebesar Rp5,44 triliun (0.93%)

29. PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL (PEN)

30. 30

31. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: Data Diolah Kementerian Keuangan, 2021
31

32. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
 Dampak Pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang
kehilangan pekerjaan.
 APBN masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
 APBN agar dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Latar Belakang
32

33. 4
Belanja Negara Rp723,0T (tumbuh 15,9%)
Sebagai stimulus ke perekonomian dan akselerasi penanganan Covid-19)
Belanja KL tumbuh 37,2%
Didukung belanja modal (proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur
konektivitas, serta pengadaan alutista dan almatsus), belanja barang
(vaksinisasi, bantuan usaha mikro, dan penyaluran berbagai program bansos)
Belanja Non-KL tumbuh 17,7%
Didukung manfaat pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program
prakerja
Transfer ke Daerah dan Dana Desa tumbuh (0,9%)
Komponen tumbuh positif, DBH (penyaluran kurang bayar), DAK Nonfisik, serta
Otsus dan DIY
Pembiayaan Investasi tumbuh 54.25%
Termasuk pencairan investasi pada LMAN untuk proyek Strategis Nasional
(PSN) mendukung pemulihan Ekonomi Nasional
Realisasi PEN s.d 21 Mei
2021
mencapai Rp183,98T atau
26,30% dari Pagu)
KERJA
KERAS
APBN
Melalui Belanja Negara juga
didukung oleh kinerja
program program
penanganan Covid dan
pemulihan Ekonomi
APBN Bekerja Keras untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
33

34. Realisasi PEN 2021 s. d 21 Mei Mencapai 183, 98T atau 26,3% dari Pagu Rp699,43T
Realisasi s.d Q1 2021 mencapai Rp123,26 T -> telah naik Rp60,72T
PERLINDUNGAN SOSIAL
• PKH untuk 9,9 Jt KPM
• Kartu Sembako untuk 15,93 Jt KPM
• BST untuk 10 Jt KPM
• BLT Desa untuk 4,13 Jt KPM
• Kartu Pra Kerja untuk 2,77 Jt Orang
• Bantuan Kuota Internet untuk 27,67 Jt peserta
dan tenaga didik
KESEHATAN
• Diagnostik untuk Testing dan Tracing
• Therapeutic untuk biaya perawatan untuk 177,76 Rb
pasien, insentif nakes, santunan kematian, serta
obatdan APD
• Pengadaan 32,86 Juta dosis vaksin
• Bantuan Iuran JKN untuk 19,15 Jt org
• Insentif perpajakan Kesehatan termasuk PPN
dan Bea Masuk Vaksin
DUKUNGAN UMKM dan KORPORASI
• Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) kepada 9,8
Jt usaha
• IJP UMKM untuk akumulasi KMK dijamin sebesar Rp12,53 T
• IJP Korporasi untuk akumulasi KMK dijamin sebesar Rp514
M
• Penenempatan Dana pada bank dengan total penyaluran
kredit sejak 2020 mencapai Rp380,05 T kepada 5,13 juta
debitur (per 7 Mei)
INSENTIF USAHA
• PPh 21 DTP untuk 89.608 Pemberi Kerja
• PPh Final UMKM DTP untuk 124.736UMKM
• Pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.366WP
• Pengurangan Angsuran PPh 25 untuk 68.040 WP
• Pengembalian Pendahuluan PPN untuk 1.102 WP
• Penurunan Tarif PPh Badan yang dapat
dimanfaatkan seluruh WP Badan
• PPN DTP Properti untuk 375Penjual
• PPnBM Mobil untuk 5 Penjual
PROGRAM PRIORITAS
• Padat Karya K/L untuk 567,1 Rb Naker
• Pariwisata a.l. untuk KSPN, Ecowisata, serta pelatihan
SDM
• Ketahanan Pangan a.l. untuk program food estate dan
irigasi
• ICT a.l. untuk untuk penyediaan infrastruktur TIK serta
penyiaran public
• Kawasan Industri a.l. untuk pengembangan kawasan
strategis serta program penanaman modal
Pagu
Rp172,84T
Realisasi
Rp31,54T
Pagu
Rp148,27T
Realisasi
Rp57,40T
Pagu
Rp127,85T
Realisasi
Rp23,21T
Pagu
Rp193,74T
Realisasi
Rp42,23T
Pagu
Rp56,73T
Realisasi
Rp29,51T
Realisasi
PEN
Rp123,26 T
34

35. REALISASI DANA DESA S.D. 7 MEI 2021
35
No Pemda Pagu Realisasi Persentase
1 Kab. Malang 388,606,827,000 140,149,844,200 36,06%
2 Kab. Pasuruan 365,663,562,000 114,916,636,080 31.43%
3 Kota Batu 31,458,028,000 15,634,957,800 49.70%
Sumber: Data Diolah Aplikasi OM SPAN, 2021 (diakses 7 Mei 2021)
Rincian
No Pemda Jml.
Desa
Jml.
Desa
8%
Pagu TAHAP I Persentase
Jml.
Desa
Penyaluran Desa
Blm
Salur
1 Kab. Malang 378 125 388,606,827,000 378 109,598,265,000 0 28,20%
2 Kab. Pasuruan 341 300 365,663,562,000 329 61,434,318,800 12 16,80%
3 Kota Batu 19 19 31,458,028,000 19 11,273,315,560 0 35,84%
Rincian Realisasi Tahap I Non COVID 8%

36. Lanjutan.....
36
Sumber: Data Diolah Aplikasi OM SPAN, 2021 (diakses 7 Mei 2021)
No Pemda Jml.
Desa
Jml.
Desa
8%
Pagu TAHAP I 8% Persentase
Jml.
Desa
Penyaluran Desa
Blm
Salur
1 Kab. Malang 378 125 388,606,827,000 125 10,173,179,200 0 2,62%
2 Kab. Pasuruan 341 300 365,663,562,000 300 25,952,217,280 0 7,10%
3 Kota Batu 19 19 31,458,028,000 19 2,516,642,240 0 8,00%
Rincian Realisasi Tahap I COVID 8%
Rincian Realisasi BLT Desa Bulan 1
No Pemda Jml.
Desa
Jml.
Desa
BLT
Pagu Bulan I Persentase
Jml.
Desa
Penyaluran Desa
Blm
Salur
1 Kab. Malang 378 377 388,606,827,000 377 8,494,500,000 0 2,18%
2 Kab. Pasuruan 341 341 365,663,562,000 329 11,106,300,000 12 3,04%
3 Kota Batu 19 19 31,458,028,000 19 615,000,000 0 1,95%

37. Lanjutan.....
37
Sumber: Data Diolah Aplikasi OM SPAN, 2021 (diakses 7 Mei 2021)
No Pemda Jml.
Desa
Jml.
Desa
BLT
Pagu Bulan 2 Persentase
Jml.
Desa
Penyaluran Desa
Blm
Salur
1 Kab. Malang 378 377 388,606,827,000 351 7,925,100,000 26 2,04%
2 Kab. Pasuruan 341 341 365,663,562,000 259 8,992,200,000 82 2,46%
3 Kota Batu 19 19 31,458,028,000 19 615,000,000 0 1,95%
Rincian Realisasi BLT Desa Bulan 2
Rincian Realisasi BLT Desa Bulan 3
No Pemda Jml.
Desa
Jml.
Desa
BLT
Pagu Bulan 3 Persentase
Jml.
Desa
Penyaluran Desa
Blm
Salur
1 Kab. Malang 378 377 388,606,827,000 185 3,958,800,000 192 1,02%
2 Kab. Pasuruan 341 341 365,663,562,000 155 5,604,900,000 186 1,53%
3 Kota Batu 19 19 31,458,028,000 19 615,000,000 0 1,95%

38. Lanjutan.....
38
Sumber: Data Diolah Aplikasi OM SPAN, 2021 (diakses 7 Mei 2021)
No Pemda Jml.
Desa
Jml.
Desa
BLT
Pagu Bulan 2 Persentase
Jml.
Desa
Penyaluran Desa
Blm
Salur
1 Kab. Malang 378 377 388,606,827,000 0 0 377 0%
2 Kab. Pasuruan 341 341 365,663,562,000 44 1,826,700,000 297 0,50%
3 Kota Batu 19 19 31,458,028,000 0 0 19 0%
Rincian Realisasi BLT Desa Bulan 4

39. KINERJA PENYALURAN UMi TA 2021 S.D. 7 MEI 2021
39
Sumber: Data Diolah Aplikasi SIKP UMi, 2021 (diakses 7 Mei 2021)
Realisasi Penyalur Debitur
Rp.9.561.266.600,- 7 penyalur 2.561 debitur
No Penyalur Jumlah
Debitur
Realisasi Penyaluran
(Rp)
1 Pegadaian 182 941.400.000
2 PNM 2 7.000.000
3 KSU Karya Abadi 222 1.122.500.000
4 KSPS BMT UGT Sidogiri 840 3.174.366.600
5 KSPPS Tamzis Bina Utama 1 2.500.000
6 Koperasi Mitra Dhuafa 1.304 4.231.500.000
7 An Nisa 10 82.000.000

40. KINERJA PENYALURAN KUR TA 2021 S.D. 7 MEI 2021
40
Sumber: Data Diolah Aplikasi SIKP KUR, 2021 (diakses 7 Mei 2021)
Realisasi Debitur
Rp.1.901.424.520.000,- 49.619 debitur
No Skema Pembiayaan Jumlah
Debitur
Realisasi Penyaluran
(Rp)
1 Kecil 3.389 646.443.500.000
2 Mikro 38.819 1.191.662.070.000
3 Super Mikro (SUPERMI) 7.375 62.802.400.000
4 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 36 516.550.000

41. Program Perlindungan Sosial Dampak COVID-19 Tahun 2020
Sumber: Data Diolah Kementerian Keuangan, 2020 41

42. Dampak Program Perlindungan Sosial Tahun 2020 terhadap
Pengeluaran
Sumber: Data Diolah Kementerian Keuangan, 2020 42

43. Diskusi

44. www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI
TERIMA KASIH
44

45. 45

46. 46