Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum adat di suku Baduy dan adat istiadat yang ada di suku tersebut. 2. Suku Baduy masih mempertahankan sistem hukum adat karena dianggap sebagai amanah yang diturunkan oleh leluhur. 3. Pelanggaran akan mendapat sanksi sesuai dengan kategorinya, berat atau ringan, untuk mempertahankan budaya

1. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami haturkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan
banyak nikmat taufik dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan laporan yang
berjudul “SISTEM HUKUM ADAT DI SUKU BADUY” dengan baik tanpa ada halangan
yang berarti.
Laporan ini telah kami selesaikan dengan maksimal berkat kerja sama dan bantuan
dari berbagai pihak oleh karena itu saya sampaikan banyak terimakasih kepada segenap
pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dengan penyelesaian laporan ini.
Diluar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih
banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini baik dari segi tata bahasa susunan kalimat
maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami selaku penyusun menerima
segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca.
Demikian yang bisa saya sampaikan semoga laporan ini dapat menambah ilmu
pengetahuan dan memberikan manfaatnya untuk masyarakat luas.
1. Drs. Ruyani selaku kepala sekolah MAN 1 Kota Bogor.
2. Drs. Cep Anwar M.pd MM selaku wakil kepala kurikulum MAN 1 Kota Bogor.
3. Mama Turidi S.ag selaku wakil kepala kesiswaan MAN 1 Kota Bogor.
4. Sjam Makmur M.pd selaku ketua pelaksana keahlian ips MAN 1 Kota Bogor.
5. Ahmad Anshori M.pdi selaku guru mata pelajaran sosiologi MAN 1 Kota Bogor.
6. Pak Agus dan Ayah Naldi selaku perwakilan tokoh masyarakat Baduy.
7. Ibunda dan Ayahanda serta para saudara tercinta yang senantiasa mendoakan dan
memberikan motivasi kepada penulis.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
Bogor, 11 November 2017
Penulis

2. ii
DAFTAR ISI
Bab I Pendahuluan
A. Latar belakang.......................................................................................................1
B. Identifikasi masalah...............................................................................................2
C. Rumusan masalah..................................................................................................2
D. Tujuan penelitian...................................................................................................2
Bab II Kajian Teori
A. Definisi sistem hukum...........................................................................................3
B. Definisi hukum umum...........................................................................................3
C. Sistem hukum adat................................................................................................4
D. Deskripsi suku Baduy...........................................................................................4
E. Hipotesis ...............................................................................................................5
Bab III Metode Penelitian
A. Waktu dan Tempat.................................................................................................6
B. Metode Penelitian..................................................................................................6
C. Populasi dan Sampel..............................................................................................6
D. Pengumpulan Data.................................................................................................7
E. Pengolahan Data....................................................................................................7
Bab IV Hasil Penelitian
A. Hukum adat di Suku Baduy...................................................................................9
B. Adat istiadat di Suku Baduy................................................................................10
Bab V Penutup
A. Simpulan..............................................................................................................12
B. Saran....................................................................................................................12
Daftar Pustaka...............................................................................................................13
Lampiran-lampiran
1. Struktur organisasi Baduy...................................................................................14

3. iii
2. Observasi.............................................................................................................14
3. Wawancara.........................................................................................................14
4. Dokumentasi........................................................................................................15
5. Jadwal kegiatan....................................................................................................17

4. iv
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Suku Baduy atau masyarakat Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh
masayarakat luar kepada kelompok masyarakat sunda yang masih berpegang teguh adat-
istiadat,masyarakat ini terdapat di di wilayah Kabupaten Lebak,Banten. Masyarakat Baduy
masih bergantung kepada budaya nenek moyang yang telah ada sejak ratusan tahun yang
lalu.
Pada dasarnya sistem hukum yang ada di indonesia berdasarkan peraturan
pemerintah atau sesuai dengan UUD 1945 yang telah ditetapkan. Sistem hukum
merupakan tatanan yang mengatur kehidupan yang ada di masyarakat. Hampir semua
wilayah di indonesia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, biasanya
peraturan tersebut bersifat tertulis. Biasanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak
bersifat mengikat, artinya peraturan yang dibuat bisa saja suatu saat berubah karena adanya
pergantian struktur pemerintahan.
Sedangkan sistem hukum yang ada di masyarakat baduy masih menggunakan
sistem adat istiadat, artinya mereka mempunyai peraturan dan hukuman tertentu yang telah
ada secara turun temurun. Mereka belum mengenal sistem hukum yang ada di hampir
seluruh wilayah indonesia. Hukum adat biasanya bersfat mengikat suatu masyarakat
tersebut. Masyarakat baduy, dipaksa untuk menaati peraturan yang telah ada, dan jika ada
yang melanggar pasti akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat.
Adapun beberapa larangan yang ada dimasyarakat baduy salah satunya dilarang
menggunakan alas kaki, dilarang menggunakan kendaraan ketika ingin bepergian.
Larangan dan peraturan tersebut tidak bersifat tertulis melainkan secara lisan dan
kebiasaan mereka yang sulit diubah.
Dalam sistem hukum adat di masyarakat baduy, jika ada yang melanggar peraturan
akan dikeluarkan dari suku tersebut, biasanya setiap masyarakat yang melanggar akan

5. v
diasingkan dan tidak boleh berada di daerah suku baduy, karena masyarakat baduy
beranggapan bahwa seseorang yang telah melanggar peraturan akan membawa pengaruh
buruk terhadap masyarakat lainnya.
Seharusnya masyarakat baduy bisa menerima dan mengikuti peraturan yang telah
ditetapkan pemerintah, yang pada akhirnya pasti akan menimbulkan hal positif bagi
masyarakat baduy.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
 Masyarakat baduy yang masih menggunakan hukum adat
 Peraturan masyarakat baduy yang bersifat tidak tertulis
 Belum adanya pengetahuan tentang sistem hukum yang ada di indonesia
 Adat dan kebiasaan masyarakat baduy yang sulit diubah
 Peraturan di Suku Baduy yang bersifat mengikat.
C. RUMUSAN MASALAH
 Bagaimana masyarakat baduy untuk mempertahankan sistem hukum adat?
 Apakah masyarakat Baduy telah mengenal peraturan atau sistem hukum
yang ada di Indonesia?
D. TUJUAN PENELITIAN
 Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Baduy untuk mempertahankan
sistem hukum adat
 Untuk mengetahui apakah masyarakat Baduy telah mengenal peraturan atau
sistem hukum yang ada di Indonesia.

6. 6
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Definisi sistem hukum
Sistem hukum adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu. Sistem hukum ada yang mempunyai
lingkup terbatas dan ada yang mempunyai lingkup luas. Sistem hukum suatu negara adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-
peraturan hukum dalam negara yang bersangkutan.1 Sedangkan menurut Bergas Prana Jaya sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh
yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait erat.2 Hukum itu tidak menyangkut kehidupan
pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia-manusia
lainnya, atau dengan perkataan lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia itu dalam hidup kemasyarakatan. Jadi sistem hukum
merupakan keseluruhan peraturan hukum, sistem hukum mempunyai ruang lingkup terbatas seperti hukum perdata sedangkan lebih
luas adalah sistem hukum internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan lembaga yang menjalankan
peraturan hukum tersebut. Dengan adanya sistem hukum ini dapat menciptakan suatu hukum yang dapat dijalankan dengan baik
sesuai dengan sistem yang ada.
Tujuan dibentuknya sistem hukum adalah untuk mengabdi pada tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk memakmurkan dan
mensejahterakan rakyat. Dan tujuan dari sitem hukum untuk menciptakan dan juga mencapai keadilan. Jadi, sistem hukum dibuat
untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dan sebagai pedoman untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
B. Definisi hukum umum
Menurut Prof. A. Qodri Azizy, Ph. D, hukum umum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang
dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat
memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.3 Maka dapat disimpulkan hukum berisi peraturan-
peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat agar terciptanya kehidupan yang teratur. Hukum juga bersifat mengikat dan
1 Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H, Pengantar Ilmu Hukum, 2014, hal 68
2 Bergas Prana Jaya,Pengantar Ilmu Hukum, 2017, hal 117
3Prof. A. Qodri Azizy, Ph. D, Hukum Nasional,2004,hal 76

7. 7
memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat, jika ada yang melanggar maka harus diberi sanksi ataupun
hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sistem hukum umum ini biasanya diterapkan diwilayah indonesia.

8. 8
HASIL PENELITIAN
A. Hukum Adat di Suku Baduy
Hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan studi pustaka bahwa
Pengetahuan yang diperoleh masyarakat Baduy merupakan pengetahuan yang
sederhana. Kesederhanaan prinsip dasar masyarakat Baduy, apa yang di alam harus
tetap sama dan tidak boleh berubah sebagaimana yang telah diberikan oleh sang
penciptanya. Masyarakat Baduy masih sangat mempertahankan sistem hukum adat,
karena hukum adat telah ada sejak zaman nenek moyang dan masyarakat Baduy
menganggap itu sebagai amanah yang harus diikuti atau dijalankan.
Masyarakat Baduy sejak dahulu selalu berpegang teguh kepada seluruh ketentuan
maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Adat. Kepatuhan kepada
aturan-aturan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama.
Selain itu, didorong oleh keyakinan yang kuat, hampir keseluruhan masyarakat Baduy
Luar maupun Baduy Dalam tidak pernah ada yang menentang atau menolak aturan yang
diterapkan sang Kepala Adat. Dengan menjalani kehidupan sesuai adat dan aturan yang
diterapkan Kepala Adat di suku Baduy, akan tercipta sebuah tatanan masyarakat yang
damai.
Dalam pemerintahan Baduy dikenal suatu sistem pemimpin yang meliputi sejumlah
pejabat dengan sebutan sendiri-sendiri. Orientasi pemimpin kepada pemimpin tertinggi,
yakni para Puun, yang dianggap satu kesatuan pemimpin tertinggi untuk mengatasi
semua aspek kehidupan di Dunia dan mempunyai hubungan dengan karuhun.
Perbedaan peran antara para pemimpin yang disebut Puun dan Jaro, yaitu pada
tanggung jawab yang berurusan dengan aktivitasnya, karena para Puun berurusan
dengan dunia ghaib sedangkan para Jaro bertugas menyelesaikan persoalan duniawi,
atau para Puun berhubungan dengan dunia sakral. Oleh karena itu para Puun menerima
tanggung jawab tertinggi pada hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan kehidupan
sosial dan religius.

9. 9
Sistem hukum adat di suku Baduy sangat terikat dan memaksa kepada setiap
masyarakatnya, jika ada yang melanggar sebuah peraturan yang ada makan akan
diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, seperti sanksi ringan ditegur terlebih
dahulu dan sanksi berat di pindahkan ke tempat lain seperti di karantina namun setiap
harinya diberikan nasihat-nasihat yang baik agar tidak melakukan kesalahan lagi.
Hukum adat di suku Baduy bersifat tidak tertulis, masyarakat Baduy tidak memiliki
kitab atau buku tertentu yang berisi peraturan dan larangan, peraturan dan larangan
tersebut tercipta karena kebiasaan keseharian masyarakat Baduy.
Hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran
berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si
pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan. Yang termasuk kedalam
pelanggaran ringan antara lain cekcok atau beradu-mulut antara dua atau lebih
masyarakat Baduy. hukuman berat diperuntukan bagi yang melakukan pelanggaran
berat. Pelaku pelanggaran yang mendapatkan hukuman ini dipanggil oleh Jaro setempat
dan diberi peringatan. Selain mendapat peringatan berat, si pelaku juga akan
dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan adat selama 40 hari.
Masyarakat baduy sendiri sebenarnya sudah mengetahui sistem hukum pemerintah
yang ada di Indonesia seperti pada umunya, namun hanya cukup mengetahuinya dari
yang dilihat di televisi ataupun didengar di radio. Masyarakat Baduy masih akan tetap
mempertahankan sistem hukum adat yang ada, karena hukum adat harus dijaga dan
dipakai oleh masyarakat Baduy
Cara masyarakat baduy tetap mempertahankan budayanya dengan cara mempertegas
sanksi baik itu sanksi untuk pelanggaran ringan ataupun berat. Menurut masyarakat
Baduy hukum adat yang telah ada merupakan perintah yang harus dilaksanakan dan
tidak boleh diubah dari para pendahulu masyarakat Baduy. Hampir setiap bulannya di
suku Baduy rutin diadakannya razia untuk memantau apakah ada yang menggunakan
teknologi atau tidak.
B. Adat istiadat di Suku Baduy

10. 10
Adat istiadat yang ada di Suku Baduy merupakan kewajiban yang harus ditaati,
masyarakat Baduy dititipkan amanah oleh leluhurnya yaitu Gunung ulah dilebur hutan
ulah dirusak, maksudnya masyarakat Baduy harus mempertahankan adat istiadatnya
walaupun banyak kebudayaan yang masuk dari luar. Kegiatan disuku Baduy hanya
bertani, bercocok tanam dan menenun.
Sungai menjadi sumber dan urat nadi kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. dari
mulai mandi,mencuci,MCK semuanya dilakukan di Sungai. Salah satu kebiasaan yang
harus dipatuhi masyarakat Baduy ialah jam tidur maksimal jam 21:00 dan bangun
kembali pada pukul 04:00 untuk pergi bercocok tanam.
Adat istiadat suku Baduy melarang masyarakatnya mengenyam pendidikan karena,
menurut adat yang ada semakin pintar sesorang maka semakin bertentangan dengan
adat istiadat yang ada. Selain itu, bercocok tanam pun tidak boleh menggunakan
cangkul apalagi teknologi yang canggih, jadi hanya menggunakan arit.
Dalam hal pernikahan, adat istiadat melarang masyarakat Baduy menikah dengan
masyarakat di luar Baduy, jika ingin menikah dengan masyarakat di luar Baduy maka
harus keluar dari suku Baduy, karena jika ingin menetap di suku Baduy dianggap telah
mempermainkan adat istiadat. Bukan hanya masyarakat baduy dengan masyarakat di
luar Baduy saja, tetapi jika pernikahannya sesama masyarakat Baduy, yaitu masyarakat
Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar, masyarakat Baduy dalam harus keluar dari
Baduy dalam dan menetap di Baduy luar.
Dalam berpakaian masyarakat Baduy mempunyai aturan tersendiri yaitu
menggunakan kain berwarna hitam/putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit
sendiri serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Untuk masyarakat
Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap
(warna tarum).
Untuk mempertahankan adat orang baduy mempunyai hukum karma ketika mereka
melakukan kesalahan pasti mendapatkan balasan yang sesuai dengan kesalahannya.
Adat orang Baduy tidak bisa diubah dengan orang luar, jadi jika ada yang merusak adat
harus dikeluarkan dari suku Baduy.Masyarakat Baduy sendiri tidak melarang untuk

11. 11
berbaur dengan siapapun baik masyarakat di luar Baduy maupun masyarakat yang
berkunjung ke suku Baduy.
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk
mensejahterakan rakyat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang
meliputi peraturan hidup yang tidak diterapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi
ditaati masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai
kekuatan hukum.
Pelaksanaan hukum Adat di suku Baduy merupakan salah satu contoh suatu
kecintaan suatu masyarakat terhadap suku atau negaranya. Masyarakat Baduy
yang masih akan tetap mempertahankan adat istiadatnya dan tetap
mempertahankan sistem hukum adat yang telah ada.

12. 12
DAFTAR PUSTAKA
Albert, Donald dan Frans Maramis. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Asyhadie, Zani, Arief Rahman,dkk. 2015. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Mulyono, Dwi. 2014. Sosiologi 1B Untuk SMA dan MA Kelompok peminatan
Ilmu- Ilmu Sosial Semester 2. Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Perdana, Bergas. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Legality.
Purwito, Edy. 2005. Dinamika Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: PT
Widya Duta Grafika.
Sumber internet:
https://media.neliti.com
www.contohsurat.co.id/2017/01/Pengertian-sistem-hukum.html?m=1

13. 13
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. STRUKTUR ORGANISASI BADUY
B. OBSERVASI
Peneliti melakukan observasi di wilayah suku Baduy yang bertempat di Desa
Kanekes, Rangkasbitung, Banten. Hasil dari observasi peneliti menyatakan
bahwa masyarakat Baduy masih mempertahankan adat istiadatnya dan
masyarakat Suku Baduy sudah mengetahui sistem pemerintahan yang ada di
Indonesia, namun tidak menggunakan sistem pemerintahan tersebut karena
masyarakat Baduy ingin mempertahankan Adat istiadat yang ada.

14. 14
C. WAWANCARA
Narasumber : Bpk. Agus Bule & Ayah Naldi
1. Bagaimana cara Masyarakat Baduy mempertahankan adat istiadatnya?
“ cara masyarakat Baduy mempertahankan adat istiadatnya dengan
mempertegas aturan agar tidak ada yang melanggar. Suku Baduy
mempunyai hukum karma, jadi setiap yang melakukan kesalahan pasti
mendapatkan balasannya.”
2. Apakah masyarakat Baduy telah mengetahui sistem hukum yang ada di
Indonesia?
“ kalau mengetahui sudah, karena suka melihat di televisi ataupun
melihat di koran. Namun kita tetap akan mempertahankan hukum adat
yang ada.”
D. DOKUMENTASI