Makalah ini membahas tentang negara dan konstitusi. Pertama, menjelaskan pengertian negara sebagai organisasi masyarakat yang mengatur kehidupan warganya berdasarkan aturan hukum. Kedua, menjelaskan sifat-sifat negara yaitu bersifat memaksa dan monopoli. Ketiga, menjelaskan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengatur hubungan antar lembaga negara dan warga negara.

1. MAKALAH
NEGARA DAN KONSTITUSI
Dosen Pengampun :
Yeni Kartikawati, M.Si
Disusun Oleh :
1. Muh.Maftuh Al-Fiqri
NIM : 221207520167
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2023

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya dan karunia-Nya
saya dapat menyelesaikan makalah singkat tepat pada waktunya. Adapun judul dari makalah
singkat ini adalah “NEGARA DAN KONSTITUSI”. Pada kesempatan kali ini, saya
mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah manajemen perusahaan yang
telah membimbing saya untuk menyelesaikan makalah singkat ini. Selain itu, saya juga ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam
menyelesaikan makalah singkat ini. Penulis menyadari bahwa dalam menulis makalah singkat
ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun
diharapkan dapat membuat makalah singkat ini menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi
penulis dan pembaca.
Krejengan, 29 Maret 2023
Penulis

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................................i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ii
BAB I ........................................................................................................ 1
PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
A. Latar Belakang...................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................................................. 1
C. Tujuan masalah .................................................................................................... 2
BAB II ........................................................................................................ 3
PEMBAHASAN ........................................................................................................ 3
A. Pengertian Negara ................................................................................................ 3
B. Sifat-sifat Negara ................................................................................................. 5
C. Konstitusi Negara dan Undang-undang Dasar ..................................................... 7
D. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan .................................................................. 8
BAB III ................................................................................................................10
PENUTUP ................................................................................................................10
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 10
B. Saran ...................................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................................11

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah
mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada
hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial”
baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang
dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini
menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju
kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan
demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan.
Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi
suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya
komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945.
Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta
dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan
terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah
hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah
menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan.
Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial,
kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan
itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang
dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan
perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka
dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan
konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.
B. Rumusan Masalah
Dengan adanya latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat
sebagai berikut
1. Apa pengertian negara itu?

5. 2. Apa saja sifat-sifat negara itu?
3. Apa pengertian konstitusi itu?
4. Apa peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara?
C. Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui pengertian negara
2. Untuk mengetahui sifat-sifat negara
3. Untuk mengetahui pengertian konstitusi
4. Untuk mengetahui peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Negara
Negara merupakaan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan
masyarakat. Pada prinsipnya setiaap warga mayaraka menjadi anggota dari suatu negara
dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan
pemerintah yang ada di dalamnya, masarakat ingin mewujutkan tujuan tujuan tertentu
sepertti terwujudnya kertentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyrakat. Agar
pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masayakat
tidak bertindak seenaknya, maka ada system aturan tersebut menggambarakan suatu
hierakhi atau pertindakan dalam aturan yang paliing tinggi tingkatanya sampai pada
aturan yng paling rendah. Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan
bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi
yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi,
terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum.
Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah
mata.
1. Pengertian Bangsa dan Negara
Suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan
mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian
lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena
memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat di dalam
satu tanah air. Sedangkan, pengertian bangsa dalam arti
sosiologis/antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan
dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah
Sedangkan, dalam arti politis Pengertian Bangsa adalah suatu masyarakat
dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu
kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Dalam Insiklopedia Indonesia, dasar
Negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan
ketatanegaraan Negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar Negara
yang di gunakan di Indonesia adalah Pancasila, nilai-nilai luhur yang
terkandung. Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia

7. merdeka. Secara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai
dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang Negara telah
banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani Kuno, para ahli abad
pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain:
a. Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002), negara adalah komunitas keluarga
dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan
berkecukupan.
b. Jean Bodin (Schmandt, 2002), negara sebagai pemerintahan yang tertata
dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh
kekuasaan berdaulat.
c. Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi,
2007), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama masyarakat.
d. Robert M. Mac Iver (Soehino,1998;Agustino,2007), negara adalah
asosiasa yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan
sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memeksa.
e. Miriam Budiardjo (2007), negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya
diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk
ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Plato bahwa negara organic bukanlah rakyat
semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang 2.
2. Negara Indonesia
Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan Negara, serta bentuk
dan tujuan Negara, maka Negara Indoneia yang di proklamasikan tanggal 17
Agustus 1945, dapat dijelaskan secara teoristis sebagai berikut:
a. Lahirnya Negara Indonesia
Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan
RI bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan
merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita,
membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa berlandaskan pancasila.
Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua

8. negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentunya negara
serta susunan negara, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas
masing-masing. Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang
dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing.
Demikian pula bangsa dan Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan
dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan
Belanda serta Jepang. Oleh karena itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang
dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan
di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu
yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsurunsur etnis yang membentuk
bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat
kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu terbentuknya bangsa
dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum
bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya,
Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing ke
Indonesia maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu
persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk
mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa
(rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat.
B. Sifat-Sifat Negara
Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa,
monopoli, dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sifat-
sifat tersebut :
1. Sifat Memaksa
Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau
kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati
oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya
pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan
sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atau aturan yang
dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat yaitu berupa
pidana, bahkan hukuman mati.

9. Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat yang telah tertanam
konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai,
biasanya sifat memaksa ini tidak tampak begitu menonjol. Sebaliknya di negara-
negara yang baru di mana konsensus nasional tentang tujuan bersama itu belum
begitu kuat, maka sifat paksaan ini lebih tampak. Di negara-negara yang lebih
demokratis, diupayakan pemakaian kekerasan seminimal mungkin dan sedapat-
dapatnya dikedepankan caracara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai
persoalan bangsa. Sebuah perusahaan umumnya sangat tergantung dengan
lingkungannya. Bahkan setelah sebuah perusahaan didirikan, maka pemilik dan
pengelola harus tetap memantau lingkungannya supaya dapat mengantisipasi
bagaimana permintaan dan kemungkinan perubahan biaya produksi. Lingkungan
perusahaan terdiri dari:
2. Sifat Monopoli
Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yangmenunjukkan
adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu
tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli
yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli
untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara
yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana
dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya negara
berhak untuk melarang berkembangnya faham atau aliran yang dianggap mengganggu
pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli
pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli
yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara.
Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan
seperti senjata api, tank, pesawat tempur, kapal perang dan sebagainya, adalah
merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut.
3. Sifat Mencakup Semua
Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua
orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang
dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan
itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap
orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau

10. ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Siapapun yang
melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri
(involuntary membership), dan di sinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu
negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya
sukarela.
C. Konstitusi Dan Undang-Undang Dasar
Kata ‘konstitusi” yang berarti pembentukan, berasal dari kata “constituer”
(Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah “undang-undang dasar”
merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “grondwet”. “Grond” berarti dasar, dan
“wet” berarti undang-undang. Jadi Grondwet sama dengan undang-undang dasar.
Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah “constitutie” yang artinya juga
undangundang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah
“hukum dasar”. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan
undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-
undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahaman tersebut,
konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa
tertulis dan tidak tertulis.
Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang
tertuang dalam suatu naskah/dokumen. Dengan demikian undang-undang dasar
merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan di samping undang-undang masih ada
bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut
dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-
aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
walaupun tidak tertulis.
Berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara undang-undang
dasar dan konstitusi. Bahwa undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang
memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau
dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan
suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum
dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar, yang sifatnya
tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu
negara.

11. Menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (negara)
yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan demikian konstitusi merupakan
kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Pendapat lainnya
menyatakan bahwa konstitusi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian yang luas
dan pengertian yang sempit. Namun hampir semua negara di dunia memberi arti
konstitusi dalam pengertian yang sempit, kecuali di Inggris.
Dalam pengertian yang sempit konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan
dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis yaitu undang-undang dasar, sehingga
muncul sebutan seperti, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, Konstitusi
Swiss, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga
mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis.
Jadi ketika istilah “konstitusi” disamakan pengertiannya dengan “undang-undang dasar”,
istilah tersebut hendaknya dipahami dalam pengertian yang sempit.
D. Peranan Konstitusi Dalam Kehidupan Bernegara
Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar
dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak
terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu
maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan
pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara.
Menurut CF. Strong (2008:16), tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan
sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan
menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi tindakan
pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh
pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan
tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak
lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya
jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi.
Sedangkan menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi
adalah sebagai berikut (Chaidir, 2007:30):
1. The desire of the citizens to secure their own rights when threatened,
and to restrain the action of the ruler;

12. 2. The desire on the part either of the ruled, or of the ruler wishing to please his
people, to set out of the form of the existing system in government, hither to in
an indenifite form, in positive terms in order that in future there shall be no
possibility of arbitrary action.
3. The desire of those creating a new political community to secure the method of
government in a form which shall have permanence and be comprehensible to
the subjects.
4. The desire to secure effective joint action by hither to separate communities,
which at the same time wish to retain certain rights and interest to themselves
separately.

13. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu
dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan
keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang
menopang berdirinya suatu negara.
3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena
melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.
4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun
sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan
dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga
pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di
Indonesia. suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi
idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945
yang menjadi konstitusi di Indonesia.
B. Saran
Kepada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak membaca buku yang
berkaitan dengan Negara atau Konstitusi agar lebih memahami kedua hal tersebut.

14. DAFTAR PUSTAKA
https://simdos.unud.ac.id
https://dosen.stie-alanwar.ac.id