Makalah Psikologi Sosial untuk mata kuliah Konsep Dasar IPS semester I PGSD

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru
dan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu
tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya
dengan situasi-situasi sosial. Dari berbagai pendapat tokoh-tokoh tentang
pengertian psikologi sosial dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial adalah suatu
studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam
hubungannya dengan situasi sosial.
Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat,
mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang
mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan
kerjasama.
Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat
dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban,
keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk
menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
B. Rumusan Masalah
1. Apa itu Psikologi Sosial, Politik dan Hukum?
2. Bagaimana konsep-konsep dalam psikologi sosial?
3. Bagaimana konsep-konsep dalam politik?
4. Apa saja bidang-bidang hukum?

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
1. Psikologi Sosial
1. Pengertian Psikologi Sosial
Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu, antara
individu dengan kelompok atau antar kelompok, tidak dapat dilepaskan dari
fenomena kejiwaan. Reaksi emosional, sikap, kemauan, perhatian, motivasi, harga
diri dan sebangsanya sebagai fenomena kejiwaan yang tercermin pada perilaku
orang perorang serta kelompok, merupakan fenomena yang melekat pada
kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Perilaku kejiwaan manusia dalam
konteks sosial ini, merupakan objek kajian psikologi sosial.
Psikologi sosial sebagai salah satu bidang ilmu sosial, menurut Harold A.
Phelps (Fairchild, H.P., dkk.: 1982:290) “Psikologi sosial adalah suatu studi
ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial”. Dengan demikian,
objek yang dipelajari oleh psikologi sosial itu, meliputi perilaku manusia dalam
konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental,
reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian
seterusnya.
Secara singakat, Krech, Crutfield dan Ballachey (1982:5) mengemukakan
“Psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang peristiwa perilaku antar
personal”. Ungkapan ini tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh
Phelps. Titik berat perhatian kajiannya itu tertuju pada perilaku manusia dalam
hubungan sosialnya. Antara psikologi sosial dengan sosiologi, sangat erat
kaitannya, dikatakan sebagai ilmu yang dwitunggal. Pada kenyataannya, interaksi
sosial antar warga masyarakat, tidak dapat selalu dilandasi oleh dorongan
kejiwaan.

3. 3
Kondisi emosional selalu menyertai proses yang kita sebut interaksi
sosial. Selanjutnya, dorongan untuk berinteraksi sosial itu juga tidak hanya
dipengaruhi oleh kondisi proses kejiwaan saja, melainkan dipengaruhi juga oleh
faktor lingkungan (Krech, Crutfield, Baltachey (1982: 478-483). Kedalam faktor
lingkungan, termasuk manusia di sekitarnya (lingkungan sosial), nilai, norma,
peraturan yang berlaku (lingkungan budaya), dan kondisi cuaca, pepohonan,
sumber daya air, ketinggian dari permukaan laut (lingkungan alam).
Lingkungan-lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kebanggaan,
harga diri, sikap mental, dorongan berprestasi, etos kerja, semangat hidup,
kesadaran seseorang ataupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Betapa
bermaknanya keluarga sebagai lingkungan sosial terhadap dorongan berprestasi
seorang anggotanya. Demikian pula peranan lingkungan sosial lainnya, seperti
teman sepermainan, teman sejawat dalam pekerjaan atas dorongan kepada
seseorang untuk tetap hidup bersemangat, berprestasi, dan akhirnya mencapai
keberhasilan.
Sebagai satu kesatuan mental-psikologi dengan fisik-biologis fenomena
kejiwaan seseorang, terpadu dalam dirinya sebagai kepribadian. Pada kesatuan
kepribadian ini, kita dapat mengamati dan menelaah hubungan antara faktor
dalam diri seseorang (potensi mental psikologis dan fisik biologis) dengan faktor
luar yang disebut lingkungan (sosial, budaya, alam). Keunikan kepribadian
seseorang yang terpencar pada perilakunya, merupakan hasil perpaduan kerja
sama antara potensi dari dalam diri dengan rangsangan dari lingkungan (hukum
konvergensi). Psikologi sebagai salah satu bidang ilmu sosial, berperan strategis
dalam mengamati, menelaah, menganalisis, menarik kesimpulan dan memberikan
arahan alternatif terhadap masalah sosial yang merupakan ungkapan aspek
kejiwaan. Patologi sosial yang pernah didiskusikan pada waktu membicarakan
sosiologi, juga menjadi salah satu garapan psikologi sosial.

4. 4
2. Konsep-konsep Psikologi Sosial
Konsep-konsep dasar psikologi sosial yang menjadi salah satu bagian dan
kajian ilmu sosial sebagai berikut:
a. Emosi terhadap objek sosial
b. Perhatian
c. Minat
d. Kemauan
e. Motivasi
f. Kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial
g. Penghayatan
h. Kesadaran
i. Harga diri
j. Sikap mental
k. Kepribadian
Tiap individu yang normal, memiliki potensi psikologis yang
berkembang dan dapat dikembangkan. Kadar potensinya bervariasi antara
seseorang dengan yang lainnya bergantung pada kondisi kesehatan, mauppun
mental-psikologisnya. Mereka yang kesehatan jasmani dan rohaninya prima,
peluang pengembang potensi psikologisnya lebih baik daripada mereka yang
kurang sehat. Selain daripada itu, faktor lingkungan dalam anti yang seluas-
luasnya juga sangat berpengaruh. Ketajaman emosi dan reaksi emosional
seseorang, sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Emosi dan reaksi
emosional dengan pengendaliannya, sangat penting kedudukannya dalam
kehidupan sosial termasuk dalam interaksi sosial. Emosi dengan reaksi emosional,
merupakan konsep dasar psikologi sosial yang peranannya besar dalam
mengembangkan potensi psikologis lainnya. Tinggi-rendahnya, terkendali-
tidaknya emosi seseorang, sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial yang
bersangkutan.

5. 5
Oleh karena itu, emosi sebagai suatu potensi kepribadian wajib diberi
santapan dengan berbagai pembinaan psikologis, termasuk santapan keagamaan.
Dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya
berkenaan dengan peningkatan kualitas kemampuan intelektual, perhatian dan
minat tersebut, memegang peranan yang sangat bermakna. Tanpa perhatian dan
minat dari SDM yang bersangkutan, pengembangannya mustahil tercapai secara
optimum.
Kemauan sebagai konsep dasar psikologi sosial, merupakan suatu potensi
pendorong dan dalam diri individu untuk memperoleh dan mencapai suatu yang
diinginkan. Kemauan yang kuat. merupakan modal dasar yang berharga dalam
memperoleh suatu prestasi. Ada ungkapan “di mana ada kemauan, di situ ada
jalan”. Kemauan yang terbina dan termotivasi pada diri seseorang termasuk pada
diri Anda serta kita semua, menjadi landasan yang kuat mencapai sesuatu,
terutama mencapai cita-cita luhur yang menjadi idaman masing-masing. Orang-
orang yang kemauannya lemah, bagaimanapun sukar mencapai prestasi yang
tinggi.
Motivasi sebagai suatu konsep dasar, selain timbul dari dalam diri
individu masing-masing, juga dapat datang dari lingkungan, khususnya
lingkungan sosial dan budaya. Seperti telah dikemukakan di atas, motivasi diri itu
juga merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan. Jika kita semua
memiliki motivasi diri yang kuat, mempunyai harapan yang kuat juga berkemauan
keras mencapai suatu cita-cita.
Kecerdasan sebagai potensi psikologis bagi seorang individu, merupakan
modal dasar mencapai suatu prestasi akademis yang tinggi dan untuk
memecahkan permasalahan sosial. Kecerdasan sebagai unsur kejiwaan dan aset
mental, tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan unsur-
unsur serat potensi psikologis lainnya. Dibandingkan dengan potensi psikologis
yang lain, kecerdasan ini relatif lebih mudah dipantau, dievaluasi dari ungkapan
perilaku individu. Potensi dan realisasi kecerdasan yang karakternya kognitif,
relatif lebih mudah diukur. Sedangkan potensi dan realisasi mental yang sifatnya
afektif, lebih sukar dievaluasi dibandingkan dengan aspek kecerdasan. Kecerdasan

6. 6
sebagai konsep dasar psikologi sosial, memiliki makna yang mendalam bagi
seorang individu, karena kecerdasan tersebut menjadi unsur utama kecendekiaan.
Sedangkan kecendekiaan; merupakan modal yang sangat berharga bagi SDM
menghadapi kehidupan yang penuh masalah dan tantangan seperti yang kita alami
dewasa ini.
Proses kejiwaan yang sifatnya mendalam dan menuntut suasana yang
tenang adalah penghayatan. Proses ini tidak hanya sekadar merasakan,
memperhatikan, dan menikmati, melainkan lebih jauh daripada itu. Hal-hal yang
ada di luar diri Anda dan kita masing-masing, menjadi perhatian yang mendalam,
dirasakan serta diikuti dengan tenang sehingga menimbulkan kesan yang juga
sangat mendalam pada diri kita masing-masing. Proses penghayatan ini tidak
dapat dilepaskan dari kondisi diri kita yang penuh kesadaran. Tanpa kesadaran,
penghayatan itu sukar terjadi atau sukar kita lakukan.
Harga diri dan sikap mental, merupakan dua konsep dasar yang
mencirikan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Oleh karena itu,
harga diri ini jangan dikorbankan hanya untuk sesuatu yang secara moral tidak
berarti. Harga diri yang terbina serta terpelihara, merupakan martabat
kemanusiaan kita masing-masing yang selalu akan diperhitungkan oleh pihak atau
orang lain. Harga diri yang dikorbankan sampai kita tidak memiliki harga diri di
mata orang lain, akan menjatuhkan martabat kita yang tidak jarang dimanfaatkan
orang lain untuk memperoleh keuntungan.
Masalah ini wajib disadari dan dihayati oleh tiap orang yang ingin
mempertahankan martabatnya. Selanjutnya, sifat atau sikap mental, merupakan
reaksi yang timbul dari diri kita masing-masing jika ada rangsangan yang datang
kepada kita. Reaksi mental atau sikap mental dapat bersifat positif, negatif dan
juga netral, bergantung pada kondisi diri kita masing-masing serta bergantung
pula pada sifat rangsangan yang datang.
Konsep dasar yang merupakan komprehensif adalah kepribadian. Secara
singkat, Brown & Brown (1980:149) mengemukakan bahwa “kepribadian tidak
lain adalah pola karakteristik, sifat atau atribut yang dimiliki individu yang ajeg

7. 7
dari waktu ke waktu”. Sedangkan Honnel Hart (Fairchild, H.P. dkk.: 1982:218)
secara lebih rinci mengemukakan:
Kepribadian yaitu organisasi gagasan yang dinamika, sikap, dan
kebiasaan yang dibina secara mendasar oleh potensi biologis yang diwariskan
melalui mekanisme psiko-fisikal organisme tunggal dan yang secara sosial
ditransmisikan melalui pola budaya, serta yang terpadu dengan semua
penyesuaian, motif, kemauan dan tujuan individu berdasarkan keperluan serta
kemungkinan dari lingkungan sosialnya.
Konsep dasar kepribadian yang dikemukakan oleh Brown & Brown
hanya sebagai ungkapan denotatif, sedangkan yang diketengahkan oleh Hart
dalam pengertian konotatif yang lebih komprehensif. Kepribadian itu bersifat unik
yang memadukan potensi internal sebagai warisan biologis dengan faktor
eksternal berupa lingkungan yang terbuka. Pada kondisi kehidupan yang
demikian terbuka terhadap pengaruh yang sedang mengarus secara global, faktor
lingkungan itu sangat kuat. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor
lingkungan, wajib terpanggil dan berperan aktif memberikan pengaruh positif
aktif-kreatif terhadap pembinaan kepribadian.
Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda yang menjadi subjek
pembangunan masa yang akan datang, wajib memiliki kepribadian yang kukuh-
kuat, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar selalu siap
serta sigap menghadapi masalah-tantangan persaingan. Secara ideal SDM yang
memiliki kepribadian yang demikian itu, dapat diandalkan sebagai penyelamatan
kehidupan yang telah makin menyimpang dan kebenaran yang hakiki yang
“mengorbankan nilai-nilai moral demi mencapai tujuan material semata”.
Panggilan dan tugas pendidikan memang berat, namun sangat mulia.

8. 8
2. Politik
1. Pengertian Politik
Kita selaku masyarakat berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepas oleh
dua aspek kehidupan sosial berpolitik dan berpemerintahan.
Menurut Mildred Parten ( Fairchild, H.P,dkk.: 1982: 224 )
mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori, kiat dan praktik pemerintah.
Sedangkan menurut Brown & Brown ( 1980 : 304 ) mengemukakan bahwa ilmu
politik adalah proses dilaksanakan nya kekuasaan mencapai tujuan tertentu. Jadi
secara garis besar ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan
negara, mempelajari negara melakukan tugas nya mencapai tujuan tertentu sesuai
dengan tugas tersebut, mempelajari kekuatan kekuasaan sebagai penyelenggara
negara, mempelajari kekuasaan kekuatan memerintah negara. Dalam definisi
tersebut terdapat konsep “ kekuasaan, negara, pemerintahan, sifat dan tujuan
negara “.
Sedangkan pengerttian pemerintahan menurut Brown & Brown ( 1980 :
304 ) pemerintahan adalah semua aparat dan proses yang melaksanakan
penyelenggaraan aktivitas negara. Menurut Charles J. Bushnell (Fairchild,
H.P.dkk:1982:132). Pemerintah adalah Organisasi penjelmaan suatu negara,
pemerintahan adalah negara dalam penampilan praktisnya pemerintahan sebagai
suatu proses merupakan pelaksanaan fungsi negara dalam segala aspeknya. Oleh
karena itu tentu saya menyangkut tugas dan fungsi aparat serta instansi yang
menyelenggarakan pekerjaan yang menjadi bahan kewajiban negara.
2. Konsep-konsep Politik
Setelah mengetahui arti dari politik dan pemerintahan selanjutnya kita
akan mengkaji konsep-konsep dasarnya antara lain:
1. Kekuasaan
2. Negara

9. 9
3. Undang undang
4. Hakikat
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Dewan pertimbangan agung
7. Mahkamah Agung
8. Kepemimpinan
9. Demokrasi
10. Wilayah
11. Kedaulatan Rakyat
12. Otoriter
13. Monarki
14. Republik
Indonesia merupakan suatu negara dan negara mempunyai beberapa kriteria
antara lain:
a. Wilayah
Luas wilayah daratan Indonesia adalah 2.027.087 km2 sedangkan luas
wilayah perairannya mencapai 6.090.163 km2 . Jadi luas seluruh wilayah
NKRI adalah 8.117.250 km2. Kenyataan ini telah diakui negara lain.
b. Penduduk
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990, wilayah Indonesia
berpenduduk 179.194.223 jiwa. Dan laju pertumbuhan pertahun1,98. Pada
tahun2010, diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Berdasarkan jumlahnya ,
Indonesia menempati peringkat 4 di dunia setelah Cina, India, dan AS. Hal
tersebut menuntut perhatian, kepedulian dan kesadaran penduduk
Indonesia.
c. Pemerintah
Berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alenia
keempat ditegaskan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yaitu
Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

10. 10
d. Kedaulatan
Dari rumusan pembukaa undang undang dasar alenia empat juga
ditegaskan tentang kedaulatan negara yang dinyatakan sbg kedaulatan
rakyat.
Konsep dasar yang berkaitan dengan ilmu politik dan sangat melekat
adalah kekuasaan. Miriam budiardjo(1991:35) mengemukakan “ Kekuasaan
adalah suatu kemampuan seseorang/ kelompok manusia untuk mempengaruhi
tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi
sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Kekuasaan disini dapat dinyatakan juga sebagai kepemimpinan
kekuasaan. Kenegaraan dan pemerintahan itu terkait dalam suatu situasi dan
proses dalam wadah yang disebut negara. Pelaksanaan kepemimpinan kekuasaan
ada yang dengan cara demokrasi yang kekuatan ada di tangan rakyat. Kepala
pemerintahan/ kepala negara hanya mendapat wewenang dari rakyat.
Terselenggaranya suatu negara dengan baik dann tertib karena adanya
peraturan yang disusun bersama , disepakati bersama serta dipatuhi bersama.
Peraturan suatu negara atau pemerintahan tersusun dalam bentuk undang undang
pokok di Indonesia adalh Undang Undang Dasar 1945.
3. Hukum
1. Pengertian Hukum
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang
politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai
perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi

11. 11
penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan
politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif
hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara
hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan
mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf
Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari
pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."
2. Bidang Hukum
a. Hukum Pidana
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah
hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan
- perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang -
undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau
denda bagi para pelanggarnya.
Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan
pelanggaran.
1. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan
peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai
moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran
berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya
mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.
2. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh
peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak
berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak
menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam
berkendaraan, dan sebagainya.
Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman
penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS).
KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di

12. 12
Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua
ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis).
b. Hukum Perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara
individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum
perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh
hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
1. Hukum keluarga
2. Hukum harta kekayaan
3. Hukum benda
4. Hukum Perikatan
5. Hukum Waris
c. Hukum Acara
Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga
disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur
bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil
dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum
acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan
hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil.
Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum
acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara
perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan
hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai
terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga
Pemasyarakatan.
Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara
pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas
pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama

13. 13
melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas
jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh
karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait
dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara
perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat
dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga
hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum)
tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah
yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata
maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang
merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim.
Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya
untuk menangkis gugatan tersebut.
Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para
penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan
benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas
Lembaga Pemasyarakatan.
Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka
masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak
hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan
terpacu untuk menaati hukum.

14. 14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia
sebagai makhluk sosial. Konsep-konsep dasar psikologi sosial yang menjadi salah
satu bagian dan kajian ilmu sosial sebagai berikut:
1. Emosi terhadap objek sosial
2. Perhatian
3. Minat
4. Kemauan
5. Motivasi
6. Kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial
7. Penghayatan
8. Kesadaran
9. Harga diri
10. Sikap mental
11. Kepribadian
Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat,
mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang
mengatur kehidupannya. Konsep-konsep dasar politik yang menjadi salah satu
bagian dan kajian ilmu sosial sebagai berikut:
1. Kekuasaan
2. Negara
3. Undang undang
4. Hakikat
5. Dewan Perwakilan Rakyat

15. 15
6. Dewan pertimbangan agung
7. Mahkamah Agung
8. Kepemimpinan
9. Demokrasi
10. Wilayah
11. Kedaulatan Rakyat
12. Otoriter
13. Monarki
14. Republik
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang
politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai
perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi
penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan
politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.
Bidang-bidang hukum yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum
acara.
B. Saran
Hendaknya kita sebagai warga Negara Indonesia turut berpartisipasi dalam
kegiatan politik dan pemerintahan dinegara kita dengan adil dan jujur.
Memahami psikologi sosial dalam mengenal pemimpin pun sangatlah penting,
agar nantinya kita tidak salah dalam memilih pemimpin yang dapat mengatur
dan memimpin Negara kita.