Dokumen tersebut membahas konsep kekuasaan, sumber kekuasaan, cara melaksanakan kekuasaan, pembagian kekuasaan di berbagai negara dan lembaga-lembaganya, serta kewenangan dan legitimasi. Kekuasaan dijelaskan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginan pemilik kekuasaan, yang bersumber dari pengangkatan, kekerasan, keahlian, pemberian, dan kharisma. Ada berbagai

1. KONSEP KEKUASAAN, KEWENANGAN, DAN LEGITIMASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PENGERTIAN KEKUASAAN
PIRAMIDA KEKUASAAN
SUMBER KEKUASAAN
MELAKSANAKAN KEKUASAAN
PEMBAGIAN KEKUASAAN
LEMBAGA-LEMBAGA KEKUASAAN
KEWENANGAN8.LEGITIMASI
PENGERTIAN KEKUASAANKemampuan sesorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah
laku sesorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjuadi sesuai dengan
keinginan/tujuan seseorang/kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. (MIRIAM
BUDIARJO)Kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauankemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orangorang atau golongan-golongan tertentu. (MAX WEBBER) Kekuasaan adalah hasil pengaruh yang diinginkan
sesorang atau sekelompok orang. Kekuasaan merupakan konsep kuiantitaif, karena dapat dihitung hasilnya.
Misalnya, berapa lias wilayah jajajahan, berapa banyak orang yenag berhasil dipengaruhi, berapa lama
berkuasa, dll. (INU KENCANA SYAFIIE)
Kekuasaan Sosial dan PolitikKekuasaan SosialKemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik
secara langsung dengan jalan memberikan perintah, maupun tidak langsung dengan cara menggunakan alat
dan cara yang tersedia. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dalam organisasi sosial.
(ROBERT M. MACIVER) Kekuasaan PolitikKemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah)
baik terbentuknya mapun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan penegang kekuasaan sendiri.
Kekuasaan politik merupakan bagian kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada pengendalian negara
terhadap tingkah laku sosial masyarakat, ketaatan masyarakat, dan mempengaruhi aktivitas negara di bidang
administratif, legislatif, dan yudikatif. (MIRIAM BUDIARJO)
PIRAMIDA KEKUASAANKekuasaan itu berbentuk piramida tegak artinya bagian atas memiliki kekuasaan
yang lebih tinggi dari yang lain, di bagian tengah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari bawahnya.
Kekuasaan yang lebih tinggi dipegang oleh beberapa orang/pihak. (GAETANO MOSCA)
3. SUMBER KEKUASAANMenurut French dan Bertram Raven, sumber kekuasaan meliputi:
1.
2.
3.
Legitimate PowerKekuasaan yang berasal dari pengangkatan. Contohnya, Camat diangkat oleh kepala
daerah.Termasuk pengangkatan seorang putera mahkota (pangeran) untuk menjadi raja.
Coersive PowerKekuasaan yang berasal dari hasil kekerasan. Contohnya, hasil kudeta, pemberontakan,
pembunuhan politik, dan revolusi. Jatuhnya presiden Marcos di Philipina oleh Corazon Aquino lewat people
power. Jatuhnya kekaisaran Lousie di Perancis, ditandai dengan penyerbuan ke penjara Bastille dan
pemotongan kepala keluarga raja.
Expert PowerPerolehan kekuasaan yang berasal dari keahlian. Misalnya, dokter diangkat menjadi kepala
rumah sakit atau menjadi menteri kesehatan, tentara diangkat dan diberi kewenangan di bidang pertahanan
dan keamanan, dll. 4. Reward PowerSumber kekusaan yang berasal dari pemberian. Misalnya, tuan tanah
yang kaya raya akan dituruti perintahnya oleh para pekerja selama tuan tanah tersebut memberikan
gaji/upah. Apabila tidak ada gaji/upah sebagai bentuk pemberian, maka pekerja tidak akan bekerja atau
menuruti perintah tuan tanah.

2. 4.
Reverent PowerSumber kekusaan yang berasal dari daya tarik atau kharisma. Kekaguman orang kepada
Bung Karno, orator ulung, pidato berapi-api, pandai membangkitkan semangat rakyat—sehingga dipilih
kembali menjadi presiden. Kekaguman orang kepada Soeharto, The Smilling General dan kepiwaiannya
membangun–sehingga dipilih kembali menjadi presiden. Dan masih banyak contoh yang lain.
Sumber kekuasaan, dalam perspektif pakar yang lain, meliputi:
1.Keturunan
2.Uang/Materi
3.Kharisma dan Dukungan Rakyat
4.Kekerasan5.Pengangkatan
MELAKSANAKAN KEKUASAANMenurut Strauss, ada 5 (lima) cara melaksanakan/ menerapkan kekuasaan,
yakni:
1.
2.
3.
4.
Be Strong ApproachDengan cara paksaan dan kekerasan. Biasanya menjalankan kekuasaan seperti ini tidak
bertahan lama.
Be Good ApproachDengan cara pemanjaan pemberian dan asal bapak senang (ABS). Atasan pura-pura
memperhatikan bawahan dengan berbagai pemberianm, bawahan melaporkan yang baik-baik saja atau ABS
selama masih ada pemberian. Kondisi ini biasanya tidak bertahan lama, bila atasan pemberi perintah tidak
dapat mengadakan pemberian.
CompetitionMemotivasi bawahan (masyarakat yang diperintah) dengan cara membuat persaingan atau
mengadu mereka antarindivisu, atau antarkelompok. Persaingan tersebut mepiluti kerajinan, keterampilan,
ketangkasan, prestasi, kinerja, keteladanan, dll. Daya saing global, dibangun dari daya saing lokal, regional,
dan nasional. Pendekatan ini dinilai baik.
Internalized MotivationMemotivasi bawahan atau masyarakat melalui penanaman kesadaran kerja kepada
mereka. Misalnya tata cara kerja, etika, sumpah jabatan, penataran P4, dll. Cara ini dapat bertahan
sepanjang kesadaran itu muncul dari niat tulus.5. Implicit BergainingMemotivasi bawahan atau masyarakat
melalui perjanjian (kontrak sosial, kontrak kerja). Cara ini bisa membuat kekuasaan bertahan (sepanjang
masih bisa memenuhi kontrak kerja/sosial) atau cepat berakhir (bila gagal memenuhi kontrak kerja/sosial).
PEMBAGIAN KEKUASAANMenurut Inu Kencana Syafiie, pembagian kekuasan negara meliputi:1.Eka Praja,
apabila kekuasaan negara dipegang oleh satu badan. 2.Dwi Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh
dua badan3.Tri Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh tiga badan4.Catur Praja, apabila kekuasaan
negara dipegang oleh empat badan5.Panca Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh lima
badanMenurut Gabriel Almond, pembagian kekuasaan negara meliputi:1.Rule Making Function2.Rule
Application Function3.Rule Adjudication Function
Menurut Montesquie (1689-1755),pembagian kekuasaan negara meliputi:1.Kekuasaan Legislatif2.Kekuasaan
Eksekutif 3.Kekuasaan YudikatifMenurut John Locke (1632-1704),pembagian kekuasaan negara
meliputi:1.Kekuasaan Legislatif2.Kekuasaan Eksekutif 3.Kekuasaan Federatif (untuk memimpin perserikatan)
Menurut Van Vollen Hoven,pembagian kekuasaan negara meliputi:1.Regeling (kekuasaan membuat undangundang)2.Bestuur (kekuasaan pemerintahab)3.Politie (kekusaan kepolisian)4.Rechtsspraak (kekuasaan
mengadili)Menurut Inu Kencana Syafiie, pembagian kekuasaan negara Islam Madinah pasca Nabi Muhammad
SAW atau masa Khulafah ur-Rasyidah, sebagai berikut:1.Ulil Amri (pelaksana undang-ndang syariah)2.Qadhi

3. Syuraiah (pelaksana peradilan)3.Majelis Syura (parlemen)4.Ahlul Halli Wal Aqdi (dewan pertimbangan)
Menurut Lemaire, pembagian kekuasaan negara meliputi:1.Wetgeving (membuat undang-undang)2.Bestuur
(kewenangan pemerintah)3.Politie (kewenangan penertiban)4.Rechtsspraak (kewenangan peradilan)5.Bestuur
Zorg (kewenanngan mensejahterakan masyarakat)Menurut Abdul Kadir Audah, pembagian kekuasaan negara
meliputi:1.Tanfiziyah (penyelenggara undang-undang)2.Tashri’iyah (pembuat undang-undang)3.Qadhaiyah
(kekuasaan kehakiman)4.Maliyah (kekuasaan keuangan)5.Muraqabah (kekuasaan pengawasan masyarakat)
Menurut UUD NKRI 1945 (amandemen ke-4), pembagian kekuasaan negara meliputi:1.MPR (kekuasaan
konstitutif)2.DPR dan DPD (kekusaan legislatif)3.Presiden (kekuasaan eksekutif)4.BPK (kekuasaan
inspektif)5.MA dan MK (kekuasan yudikatif)
LEMBAGA-LEMBAGA KEKUASAANMenurut Inu Kencana Syafiie, lembaga-lembaga kekuasaan yang ada di
dalam negara di antaranya sebagai berikut:1.Lembaga legislatif2.Lembaga Eksekutif3.Lembaga
Yudikatif4.Lembaga Konsultatif5.Lembaga Inspektif6.Lembaga Federatif7.Lembaga Konstitutif
7. KEWENANGANLingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur,
dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Contoh kewenangan Presiden, Menteri, DPR, MA, MK,
Kepolisian, dll.
LEGITIMASIKekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang diakui bukan hanya secara de-facto
melainkan juga secara de-jure. Misalnya dengan dasar UU perpajakan, maka petugas negara
berwenang/berhak untuk menarik pajak dari rakyat, dengan dasar KUHP bisa memenjarakan tersangka, dll.