Dokumen tersebut membahas tentang negara dan kekuasaan politik. Negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu wilayah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara bertugas mengatur hubungan manusia dan mengintegrasikan kegiatan masyarakat ke arah tujuan bersama. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain sesuai keinginan. Terdapat berbagai sumber ke
2. Badaruz Zaman 09
Ida Bagus Gede Prabawa Putra Udiyana 18
Nyoman Gede Tryadhi Putra Setiawan27
3. Negara
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang
sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari
kekuasaan politik.
Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan
dalam masyarakat.
4. Manusia hidup dalam suasana
kerja sama, sekaligus suasana
antagonis dan penuh
pertentangan.
5. dan negara hadir untuk itu.
Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara
sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan
dari kehidupan bersama itu.
Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan
dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara
sendiri.
Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial
dari penduduknya ke arah tujuan bersama.
6. Definisi Negara
Robert M. Maclver
Roger H. Soltau
Negara adalah agen (agency)
atau kewewenangan
(authority) yang mengatur
atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama
atas nama masyarakat.
Negara adalah asosiasi yang
menyelenggarakan penertiban
di dalam suatu masyarakat
dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum
yang diselenggarakan oleh
suatu pemerintah yang untuk
maksud tersebut diberi
kekuasaan memaksa.
Negara adalah suatu
masyarakat yang
diintegrasikan karena
mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan yang
secara sah lebih berkuasa
daripada individu atau
kelompok yang merupakan
bagian dari masyarakat.
Harold J. Laski
Negara adalah suatu
masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan
kekerasan fisik secara sah
dalam sesuatu wilayah.
Max Weber
10. Mengorganisir dan mengintegrasikan
kegiatan manusia dan golongan-golongan
ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari
masyarakat seluruhnya
Negara menentukan bagaimana
kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi
kemasyarakatan disesuaikan satu sama
lain dan diarahkan kepada tujuan
nasional.
02
11. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang- Undang Dasar 1945
ialah:
”Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia (Pancasila)”.
13. Menurut Charles E. Merriem
Ketertiban
Intern
Keamanan
Ekstern
Keadilan
Kesejahteraan
Umum
Kebebasan
14. Kekuasaan Politik
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku
seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.
Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua
kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.
Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang
menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.
Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga
mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi
kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada pendekatan
institusional karena memerhatikan proses.
16. ● Max Weber dalambukunyaWirtschaft und
Gessellshaft (1922):
Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam
suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan
sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa
pun dasar kemampuan ini.
Kekuasaan menurut para ahli
17. ● Harold D. Laswelldan Abraham Kaplan:
Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana
seseorang atau sekelompok orang dapat
menentukantindakan seseorang atau kelompok
lain ke arah tujuan dari pihak pertama.
Kekuasaan menurut para ahli
18. ● Barbara Goodwin(2003):
Kekuasaan adalah kemampuan untuk
mengakibatkan seseorang bertindakdengancara
yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih,
seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain
memaksaseseorang untuk melakukan sesuatu
yang bertentangandengankehendaknya.
Kekuasaan menurut para ahli
19. Cara untuk menyelenggarakankekuasaan
berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh
adalahkekerasan fisik (force). Seorang
penjahat yang bersenjatakancelurit yang
memaksaseseorang untuk menyerahkan
miliknyamerupakan suatu contoh dari
kekuasaan yang palingterbuka dan brutal.
Cara menyelenggarakan kekuasaan
20. Kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat
koersi (coercion), yaitu melalui ancaman akan
diadakan sanksi. Suatu upayayang sedikit
lebih lunak adalah melalui persuasi
(persuasion) yaitu proses meyakinkan,
berargumentasi atau menunjuk pada
pendapat seorangahli (expert advice).
Cara menyelenggarakan kekuasaan
21. Cara lain itu adalah dengan tidak mengatakan
denda tetapi memberi ganjaran (reward) atau
insentif, imbalan, atau kompensasi.
Cara menyelenggarakan kekuasaan
22. Sumber Kekuasaan
Misalnya seorang pengusaha
kaya mempunyai kekuasaan
atas seorang politikus atau
seorang bawahan yang
mempunyai utang yang
belum dibayar kembali.
Kedudukan
Misal seorang komandan
terhadap anak buahnya atau
seorang majikan terhadap
pegawainya. Dalam kedua
kasus ini bawahan dapat
ditindak jika melanggar
disiplin kerja atau melakukan
korupsi.
1 3
2
Kekayaan
Ulama mempunyai kekuasaan
terhadap umatnya, sehingga
mereka dianggap sebagai
pemimpin informal yang perlu
diperhitungkan dalam proses
pembuatan keputusan di
tempat itu.
Agama
24. Scope of
power
menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta
sikap dan keputusan-keputusan yang
menjadi obyek dari kekuasaan.
01
25. Domain of
power
pertanyaan siapa-siapa saja yang
dikuasai oleh orang atau kelompok yang
berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku,
kelompok organisasi atau kolektivitas
yang kena kekuasaan.
02
27. Wewenang dan Legitimasi
Robert BierstedtdalamkarangannyaAn Analysis of SocialPower mengatakan
bahwa wewenang (authority) adalah institutionalized power (kekuasaan yang
dilembagakan).
Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D. Laswelldan AbrahamKaplan
dalam buku Power and Societybahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan
formal(formalpower).
Dianggap bahwa yang mempunyaiwewenang (authority) berhakuntuk
mengeluarkanperintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhakuntuk
mengharapkan kepatuhan terhadapperaturan-peraturannya.
28. Wewenang dan Legitimasi
Keabsahan / legitimasiadalah keyakinan anggota-anggotamasyarakat bahwa
wewenang yang ada pada seseorang,kelompok,atau penguasaadalah wajar
dan patut dihormati.Kewajaran iniberdasarkan persepsibahwa pelaksanaan
wewenang itu sesuaidengan asas-asas dan proseduryang sudah diterima secara
luas dalammasyarakat dan sesuaidengan ketentuan-ketentuan dan prosedur
yang sah.Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudahwajar
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusanyang dikeluarkan oleh penguasa
dipatuhi.
Keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa
sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan
memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu
David Easton