Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan prosedur pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 dan 133 Tahun 2019. Termasuk didalamnya adalah tahapan pembangunan rumah susun, pengelolaan masa transisi, pembentukan panitia musyawarah, verifikasi data pemilik, dan pembentukan serta pencatatan

1. Tahapan dan Tatalaksana
Musyawarah Pembentukan, dan
Penetapan AD dan Art PPPSRS
serta Pencatatan dan Pengesahan
oleh Gubernur ( Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman )
Sesuai dengan pergub 132 tahun
2018 dan 133 tahun 2019
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi
DKI Jakarta

2. Dasar Hukum
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
• Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun
• Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018,
Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni
Satuan Rumah Susun
• Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018
tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun
Milik.
• Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 ttg
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 132
Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan
Rumah Susun Milik.

3. PASAL – PASAL PERGUB 132 YANG MENGALAMI PERUBAHAN
DENGAN PERGUB 133 TAHUN 2019
Pasal 9 > KEWAJIBAN PELAKU PEMBANGUNAN
Pasal 10 > TANGGUNG JAWAB ADM KEUANGAN KEPADA PEMILIK .
Pasal 18 > PEMBENTUKAN PPPRSR ( TIDAK DIKAITKAN DGN PERTELAAN
Pasal 19 > PERSIAPAN PEMBENTUKAN PPPSRS , PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
Pasal 20 > SOSIALISASI PEMBENTUKAN PPPSRS
Pasal 21 > PESERTA SOSIALISASI, LOKASI, BIAYA
Pasal 22 > MATERI SOSIALISASI
Pasal 23 > PENDATAAN BUKTI KEPEMILIKAN
Pasal 25 > PEMBENTUKAN PANMUS
Pasal 25 A > PASAL TAMBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
Pasal 26 > SYARAT PANMUS DAN TATA CARA PEMBENTUKANNYA
Pasal 40 > PIMPINAN MUSYAWARAH DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH
Pasal 43 > STRUKTUR PENGURUS DAN PENGAWAS
Pasal 45 > PERSYARATAN PENGURUS DAN PENGAWAS
Pasal 46 > MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS
Pasal 53 > TUGAS PENGAWAS PPPSRS
Pasal 54 > PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN, AD/ART SERTA PENCATATAN DAN PENGESAHAN
Pasal 60 > PERSYARATAN ADM PENCATATAN DAN PENGESAHAN SERTA PROSESNYA
Pasal 61 A > KEWAJIBAN PENGURUS PPRS/PPPSRS MELAKUKAN PENYESUAIAN
Pasal 61 B > PEMBENTUKAN PANMUS PENYESUAIAN

4. Pasal 61 C > SYARAT MENJADI PANMUS
Pasal 61 D > TUGAS PANMUS SBG MAN PASAL 27 PERGUB 132
Pasal 62 > PERUBAHAN PENGURUS/PENGAWAS DAN PROSES PENCATATAN DAN
PENGESAHANNYA
Pasal 64 > SERAH TERIMA DOKUEMN PENGELOLAAN , BENDA, BAGIAN, TANAH
DAN LAPORAN KEUANGAN 3 BULAN.
Pasal 64A > IDEM PASAL 64 BAGI PENGURUS LAMA KE PENGURUS BARU
Pasal 79 > TERDAPAT PENULISAN AYAT ( 3 ) DUTILIS 2 KALI SEHINGGA JUMLAH
AYAT MENJADI 6 AYAT.
Pasal 101 > PEMBINAAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN MILIK
Pasal 102 > TEGURAN KEPADA PELAKU PEMBANGUNAN ATAS KEWAJIBAN
PELAPORAN DALAM MASA TRANSISI 6 BULAN SEKALI SEBELUM
BERAKHIR.
Pasal 102 A > PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAH RUMAH SUSUN OLEH
WALIKOTA
Pasal 102 B > BILA TERJADI PENCABUTAN SK BADAN HUKUM FASILITASI OLEH TI
PENYELESAUAN PELAKSANAAN RUALB
Pasal 102 C > LARANGAN PEMBATASAN ATAU PEMUTUSAN UTILITAS AIR DAN LISTRIK
Pasal 103 > PENYESUAIAN
Pasal 105 > KETENTUAN PERALIHAN
Lampiran II dan III Pergub 132 diatur dalam lampiran I dan II Pergub 133 tahun 2019.
LANJUTAN PASAL – PASAL PERGUB 132 YANG MENGALAMI
PERUBAHAN DENGAN PERGUB 133 TAHUN 2019

5. TAHAPAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
MILIK/APARTEMEN
PPPSRS
BANGUNAN SELESAI
IMB
PENGUASAAN
LAHAN
SURAT KETERANGAN
RENCANA KOTA
SURAT IZIN PRINSIP
PENGGUNAAN
LAHAN
1. HAK ATAS
TANAH
2. ANDAL
• SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
• SK PERTELAAN
• SHMS SARUSUN ATAS
NAMA PELAKU
PEMBANGUNAN
• AJB
• BALIK NAMA
• SERAH TERIMA PERTAMA
KALI
• PERSIAPAN
• PEMUTAHIRAN
DATA
• SOSIALISASI
PEMBENTUKAN
PPPSRS
• PEMBENTUKAN
PANMUS
• MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN
PPPSRS
• PPPSRS
MENGELOLA ,
BENDA, BAGIAN
DAN TANAH
BERSAMA DAN
PENGHUNIAN
• BIAYA
PENGELOLAAN,
PEMELIHARAAN
DAN PERAWATAN
DAN
PEMANFAATAN
• PELAPORAN
PENGELOLA
AN

6. LINGKUP PENGATURAN
PERGUB 132 TAHUN 2018
 PENGELOLAAN MASA TRANSISI
 PEMBENTUKAN PPPSRS
 PENGELOLAAN BAGIAN, BENDA
DAN TANAH BERSAMA
 KERJASAMA DALAM
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
SECARA BERTAHAP
 BIMBINGAN TEKHNIS DAN
PENGENDALIAN RUMAH SUSUN

7. PENGELOLAAN MASA TRANSISI
 Pelaku pembangunan wajib mengelola rumah susun dalam
masa transisi sebelum terbentukanya p3srs
 Masa transisi paling lama 1 tahun sejak serah terima pertama
kali
 Penyerahan pertama kali dibuktikan dengan berita acara serah
terima antara Pelaku Pembangunan dengan pemilik didahului
dengan penerbitan SLF dengan melampirkan :
a. Salinan berita acara serah terima
b. Konsep tata tertib penghunian
c. Kunci sarusun
d. Dokumen administrasi kepemilikan meliputi, salinan IMB, SLF,
yang masih berlaku SK Pengesahan Pertelaan, SHM
Sarusun/SKBG/Akta Jual Beli.
 Pelaku pembangunan wajib menyelesaikan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam SIPPT/IPPT/IPPR dengan Bukti BAST.
 Akta jual beli wajib dilakukan oleh pelaku pembangunan dan
pemilik paling lambat 6 bulam sejak diterbitkan shm
sarusun atas nama pelaku pembangunan.

8. Kewajiban Masa Trannsisi
 Melakukan pengelolaan sementara
 Melakukan pembukuan secara terpisah dari
pembukuan pelaku pembangunan dengan
biaya pengelolaan yang bersumber dari para
pemilik dan atau penghuni
 Melakukan pemisahan lembar tagihan IPL
dgn tagihan atas sarusun meliputi, air. Listrik
dan tagihan PBB.
 Menyampaikan salinan Pertelaan dan NPP
kepada pemilik
 Menyiapkan dokumen utk diserahkan kepada
PPPSRS sesuai pasal 9 (1) huruf e angka 1
s.d 12

9. Lanjutan kewajiban masa transisi
 Menfasilitasi terbentuknya PPPSRS.
 Membayar IPL sesuai jumlah NPP Sarusun yang
dimiliki ( belum terjual).
 Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada
Pemilik dan penghuni ttg pengelolaan dan penghunian (
hak dan kewajiban).
 Menerima biaya pengelolaan yang besarnya
didasarkan pada biaya kebutuhan nyata meliputi
pengelolaan dan pemeliharaan.
 Pelaku pembangunan selaku pengelola sementara
dapat bekerjasama dengan pengelola.
 Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh
akuntan pablik kepada PPPSRS setelah berakhirnya
masa transisi.
 Menyusun laporan pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung termasuk pemeliharaaan dan
perawatan benda, bagian dan tanah bersama.

10. Administrasi Keuangan pada
masa Transisi. ( pasal 10)
Pelaku pembangunan bertanggung jawab atas :
a. Administrasi keuangan pengelolaan rumah
susun terdiri dari biaya pengelolaan dan biaya
pengelolaan dara dari usaha-usaha lain yang
sah.
b. Melaporkan kepada pemilik dan/atau penghuni
dalam bentuk catatan/laporan keuangan
berupa : penerimaan atas pemanfaatan benda,
bagian dan tanah bersama, rincian penerimaan
atas pembayaran tagihan pemakaian listrik
bersama dan tagihan pemakaian air bersama/
rincian penerimaan dan pembayaran listrik dan
air pemilik/penghuni, rincian ipl yang dibayar
oleh pemilik, total penerimaa dan pengeluaran
atas pengelolaan dan pemanfaatan bagian,
benda dan tanah bersama.

11. Biaya Pengelolaan dan Usaha2 lainnya
yang Sah ( Pasal 11 )
1. Biaya pengelolaan ditanggung oleh pelaku
pembangunan dan pemilik sarusun berdasarkan
NPP.
2. Biaya pengelolaan (IPL) dihitung berdasarkan
NPP dikali total Biaya Pengelolaan selama 1
tahun dibagi 12 bulan.
3. Besarnya biaya pengelolaan ditetapkan dgn
memperhatikan prinsip transparansi dan
keadilan.
4. Pemilik dan penghuni berhak mendapatkan
informasi dan penjelasan atas rincian biaya
pengelolaan dan segala kebijakan yang
berkaitan dengan pengelolaan rumah susun

12. TAHAPAN DAN TATACARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP PERGUB
132 TAHUN 2018
PASAL 104
 Pengelolaan Rumah Susun yang telah
berlangsung sebelum berlakunnya
pergub 132 tahun 2018,
pengelolaannya dilakukan
penyesuaian dengan pergub 132
tahun 2018 termasuk pembentukan
PPPSRS, pembentukan dan
penunjukan pengelola.
 Pembentukan PPPSRS dilakukan
dengan tahapan-tahapan dan

13. Tahapan Pelaksanaan Pembentukan
PPPSRS PERGUB 133/2019
1. Sosialisasi Pembentukan PPPSRS
2. Pendataan Pemilik dan Penghuni
3. Pengumuman daftar pemilik /pemilih
sementara
4. Pembentukan Tim Verifikasi
5. Pembentukan Panitia Musyawarah
 Pembentukan PPPSRS
 Pencatatan dan pengesahan PPPSRS
 Pengelolaan dan pelaporan PPPSRS
 Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan

14. Pembentukan TIM Verifikasi pasal 19 ayat 2
Pergub133/2019
 PERSYARATAN TIM VERIFIKASI ADALAH SBB :
- BERJUMLAH GANJIL PALING SEDIKIT 3 ORANG
- PEMILIK BERDOMISILIS DI RUMAH SUSUN DAN MEWAKILI
SETIAP TOWER.
- PERWAKILAN PENGURUS RT YANG MERUPAKAN PEMILIK
DILOKASI RUMAH SUSUN.
 PENDAFTARANAN CALON TIM VERIFIKASI DIFASILITASI OLEH
PELAKU PEMBANGUNAN MELALUI PROSES PENDAFTARAN
BEDASARKAN PERSYARATAN.
 HASIL PROSES PENDAFTARAN DISAMPAIKAN KEPADA LURAH
UTK DIVALIDASI BERSAMA SUKU DINAS DAN DINAS.
 LURAH BERSAMA DINAS DAN SUKU DINAS MENFASILITASI
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DENGAN
MENGUNDANG PARA PEMILIK YANG MEMENUHI SYARAT
MENJADI TIM VERIFIKASI YANG DITUANGKAN DALAM BERITA
ACARA PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI.

15. Tugas Tim Verifikasi
1. MELAKUKAN VERFIKASI DATA DAN BUKTI KEPEMILIKAN
YANG SAH BERDASARKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA
2. MEMBUAT DAFTAR PEMILIH TETAP BERDASARKAN
HASIL VEFIKASI DALAM BENTUK BERITA ACARA TIM
VERIFIKASI.
3. MENYAMPAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KEPADA PELAKU PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR
PELAKU PEMBANGUNAN UNTUK MENGUNDANG
DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANMUS DAN
PEMBENTUKAN PPPSRS
4. MELAKUKAN VERIFIKASI KEHADIRAN PESERTA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DAN
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PPPSRS.

16. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANMUS pasal 25 Pergub 133
1. PEMBENTUKAN PANMUS DIFASILITASI OLEH PELAKU PEMBANGUNAN MELALUI
PENYELENGGARAAN RAPAT PEMBENTUKAN PANMUS DENGAN MENGUNDANG
SELURUH PEMILIK BERDASARKAN BERITA ACARA TIM VERIFIKASI.
2. UNDANGAN PEMBENTUKAN PANMUS PALING LAMBAT SUDAH DITERIMA 10 HARI
KALENDER SEBELUM PENYELENGGARAN RAPAT. DAN DI INFORMASIKAN
KEPADA SELURUH PEMILIK PENGHUNI MELALUI MEDIA INFORMASI.
3. PEROSES PEMBENTUKAN PANMUS DIPIMPIN OLEH PIMPINAN RAPAT TERDIRI
DARI SEORANG KETUA DAN DIDAMPINGI OLEH 2 ORANG ANGGOTA YANG
DIPILIH DARI PESERTA OLEH PESERTA.
4. PIMPINAN RAPAT TERPILIH MEMIMPIN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH UNTUK MENETAPKAN JUMLAH PANITIA MUSYAWARAH
SEKURANG-KURANGNYA 7 ORANG DAN DILANJUTKAN DENGAN PEMILIHAN
KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA DAN 4 ORANG ANGGOTA DILAKUKAN
SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT, JIKA TIDAK TERCAPAI DILAKUKAN
DENGAN CARA SUARA TERBANYAK (VOTING) SATU NAMA SATU SUARA.
5. PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN RAPAT, PENETAPAN JUMLAH PANMUS DAN
PEMILIHAN SUSUNAN PENGURUS PANMUS DILAKUKAN DENGAN MUSYAWRAH
UNTUK MUFAKAT.
6. JIKA CARA MUSYAWARAH TIDAK TERCAPAI, MAKA DILAKUKAN DENGAN CARA
SUARA TERBANYAK ATAU VOTING
7. VOTING DILAKSANAKAN TERBUKA ATAU TERTUTUP.
8. PANMUS TERPILIH DIBUATKAN BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANMUS YANG DI
TANDA TANGANI OLEH PIMPINAN RAPAT DAN DIKETAHUI OLEH DINAS
PERUMAHAN.

17. TUGAS PANITIA MUSYAWARAH PASAL 27 PERGUB 132
1. MELAKSANAKAN SOSIALISASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH
2. MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIK DAN PENGHUNI
3. MENYUSUN DAN MENETAPKAN JADWA MUSYAWARAH
4. MELAKUKAN PENJARINGAN CALON PAKET PENGURUS DAN
PENGAWAS
5. MELAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON PAKET PENGURUS
DAN PENGAWAS SESUAI YANG DIPERSYARATKAN.
6. MENYUSUN RANCANGAN TATA TERTIB RUALB
7. MENYUSUN RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI PPPSRS
8. MENYIAPKAN RANCANGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGARAN RUMAH
TANGGA PPPSRS
9. MENYIAPKAN RANCANGAN TATA TERTIB KEPENGHUNIAN ( HOUSE
RULE).
10. MENYIAPKAN RANCANGAN PROGRAM KERJA PENGURUS
11. MELAKUKAN KONSULTASI KEPADA DINAS PERUMAHAN
12. MENYIAPKAN DAN MENYAMPAIKAN UNDANGAN
MUSYAWARAH/RUALB
13. MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH/RUALB
14. MENYIAPKAN DRAFT FAKTA INTERGRITAS PENGURUS DAN
PENGAWAS.
15. MENYUSUN RISLAH DAN HASIL KEPUTUSAN RUALB
16. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN HASIL RUALB KEPADA PEMILIK DAN
17. MELAPORKAN SECARA TERTULIS HASIL MUSYAWARAH KEPADA
DINAS PERUMAHAN DGN TEMBUSAN KEPADA WALIKOTA.
18. MASA TUGAS PANMUS BERAKHIR SETELAH TERPILIHNYA PENGURUS
DAN PENGAWAS PPPSRS SERTA DISAMPAIKANNYA LAPORAN SECARA
TERTULIS KEPADA DINAS PERUMAHAN.

18. MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PASAL 29
1. DILAKSANAKAN OLEH PANMUS DIFASILITASI OLEH PELAKU
PEMBANGUNAN.
2. UNDANGAN MUSYAWARAH DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH
PEMILIK PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM PELAKSANAAN
MUSYAWARAH DENGAN MELAMPIRKAN RANCANGAN TATA
TERTIB RAPAT, RANCANGAN AD DAN ART DAN RANCANGAN
TATA TERTIB PENGHUNIAN.
3. UNDANGAN HARUS MENCANTUMKAN AGENDA
MUSYAWARAH, WAKTU DAN TEMPAT SERTA KETENTUAN
KEHADIRAN (BILA TIDAK HADIR MAKA MENYETUJUI
SELURUH KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM MUSYAWARAH
DINYATAKAN SAH DAN MENGIKAT TANPA KECUALI)
4. PANITIA MUSYARAHA MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH
SESUAI JADWAL KEGIATAN YG TELAH DITETAPKAN.
5. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DIPIMPIN OLEH PIMPINAN
MUSYAWARAH TERDIRI DARI SEORANG KETUA DAN
DIDAMPINGI 2 ORANG ANGGOTA YANG DIPILIH DARI
PESERTA DAN OLEH PESERTA

19. PIMPINAN RAPAT PEMBENTUKAN PANMUS DAN PIMPINAN
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PPPSRS
1. PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN MUSYAWARAH TERDIRI DARI
SEORANG KETUA DAN DIDAMPINGI 2 ORANG ANGGOTA
2. PIMPINA MUSYAWARAH DIPILIH DARI PESERTA YANG HADIR DAN
BUKAN PEMILIK YANG MENAGAJUKAN DIRI SEBAGAI CALON PANMUS
ATAU CALON PENGURUS DAN PENGAWAS.
3. PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN MUSYAWARAH TIDAK DPT MENJADI
PANMUS ATAU PENGURUS DAN PENGAWAS.
4. PIMPINAN RAPAT/MUSYAWARAH HANYA BERBICARA SELAKU
PIMPINAN RAPAT/MUSYAWARAH UNTUK MENJELASKAN MASALAH
YANG MENJADI PEMBICARAAN, MENDUDUKAN PERSOALAN YANG
SEBENARNYA DAN MENYIMPULKAN PEMBICARAAN PESERTA
MUSYAWARAH.
5. PIMPINAN RAPAT/MUSYAWARAH HARUS INDEPENDEN DAN TIDAK
DIPERKENAKAN MENGARAHKAN PEMBICARAAN KEPADA SALAH
SATU CALON PANMUS ATAU SALAH SATU PASANGAN CALON
PENGURUS DAN PENGAWAS.
6. PIMPINAN RAPAT/MUSYAWARAH BERTANGGUNG JAWAB, TEGAS DAN
LUGAS AGAR RAPAT/MUSYAWARAH BERJALAN DGN BAIK.

20. PESERTA MUSYAWARAH PASAL 30 (
132/2018
1 Peserta musyawarah terdiri dari Pemilik Sarusun
(Perseorangan atau badan hukum).
2. Pemilik Sarusun perorangan tidak bisa hadir
sendiri dapat diwakilkan dengan surat kuasa
kepada :
a. istri atau suami;
b. orang tua kandung perempuan atau laki-laki;
c. salah satu saudara kandung;
d. salah satu anak yang telah dewasa dari Pemilik
yang berada dalam satu kartu keluarga (KK);
atau
3. Pemilik badan hukum menunjuk salah satu
pengurus yang tercantum dalam akta pendirian.

21. Lanjutan peserta
musyawarah.
4. Wakil Pemilik dibuktikan dengan dokumen kependudukan
yang sah.
5. Wakil Pemilik badan hukum dibuktikan dengan akta pendirian
yang telah disahkan oleh Kementerian terkait untuk Pemilik.
6. Jika wakil Pemilik badan hukum yang ditunjuk tidak dapat
hadir maka dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada
karyawan tetap yang dibuktikan dengan surat pengangkatan
sbg karyawan tetap
7. Peserta Undangan Yaitu : Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Walikota, Camat, Lurah dan Pengurus
RW/RT setempat menjadi peninjau.
8.Peninjau memiliki hak untuk memberikan pendapat baik
diminta maupun tidak tetapi tidak memiliki hak suara.

22. AGENDA RUALB PASAL 32
1. PEMILIHAN PIMPINAN MUSYAWARAH
2. PENGESAHAN TATA TERTIB DAN JADWAL
MUSYAWARAH.
3. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS PENGURUS DAN PENGAWAS
4. PENGESAHAN AD DAN ART
5. PENGESAHAN TATA TERTIB KEPENGHUNIAN
6. PENGESAHAN PROGRAM KERJA PENGURUS
UNTUK 1 THN KEDEPAN
7. PEMILIHAN PAKET PENGURUS DAN PENGAWAS
8. PENANDA TANGANAN PAKTA INTEGRITAS
PENGURUS DAN PENGAWAS TERPILIH.

23. (1) Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah Pemilik;
(2) Jika jumlah pemilik yang hadir belum memenuhi kuorum maka pembukaan
musyawarah ditunda paling lama 2 (dua) jam dan paling cepat 30 (tiga
puluh) menit;
(3) Jika setelah ditunda 2 jam atau 30 Menit pemilik yang hadir belum
memenuhi kuorom, maka rapat tidak dapat diselenggarakan dan harus
ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling cepat 7
(tujuh) hari kalender;
(4) Panmus mengundang kembali pemilik untuk rapat kedua dan undangan
disampaikan kepada pemilik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum
penyelenggaraan rapat umum kedua;
(5). Dalam rapat kedua jumlah pemilik yang hadir belum memenuhi kuorum
maka pembukaan rapat umum ditunda paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
dan
(6).Jika setelah ditunda pada rapat kedua jumlah pemilik yang hadir belum
memenuhi kuorom maka ketua panitia musyawarah membuka musyawarah
dan musyawarah dapat menetapkan putusan-putusan yang syah.
KUORUM KEHADIRAN PASAL 33

24. Pengambilan Keputusan Musyawarah pasal
34-39
1. Pengambilan Keputusan dengan musyawarah dalam hal :
a. Pemilihan pimpinan musyawarah ( Pasal 40 )
b. Pengesahan tata tertib rapat (pasal 41- 42)
c. Pengesahan Struktur organisasi dan uraian tugas
pengurus dan pengawas ( pasal 43 )
d. Pengesahan AD dan ART ( Pasal 44 )
e. Pengesahan program kerja pengurus
f. Pengesahan tata tertib kepenghunian
g. Pengesahan pengurus dan pengawas terpilih ( pasal 45-
46 )
2. Musyawarah tidak tercapai dengan suara terbanyak ( voting )
satu nama pemilik satu suara sekalipun pemilik memiliki
lebih dari satu sarusun.
3. Voting dapat dilakukan dgn terbuka atau tertutup.
4. Cara terbuka dengan mengangkat tangan persetujuan dan
atau tidak setuju.

25. Pengesahan Tata tertib dan agenda musyawarah
pasal 41- 42
Rancangan tata tertib musyawarah paling sedikit
mengatur :
a. Landasan hukum Pergub 132 Tahun 2018
b. Bahasa yang digunakan
c. Waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah
d. Persyaratan pengurus dan pengawas
e. Agenda musyawarah
f. Peserta musyawarah
g. Hak dan kewajiban peserta musyawarah.
h. Tata cara pelaksanaan musyawarah dan
mekanisme pengambilan keputusan
i. Kuorum kehadiran musyawarah
j. Pimpinan musyawarah.

26. Pembahasan dan penetapan Ad dan ART pasal
44
1. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga diatur dalam lampiran 1 dan II pergub 133 tahun
2019. dan ditetapkan dalam musyawarah untuk
disyahkan.
2. Pimpinan musyawarah dapat meminta panitia
musyawarah untuk memandu pembahasan naskah AD
dan ART
3. AD dan ART merupakan pedoman pokok bagi
PPPSRS paling sedikit memuat sbb :
a. Struktur organisasi PPPSRS terdiri dari pengurus dan
pengawas
b. Persyaratan pengurus dan pengawas
c. Uraian tugas pengurus dan pengawas
d. Kuorum kehadiran rapat
e. Hak suara

27. Lanjutan AD dan ART
f. Mekanisme pengambilan keputusan
g. Keanggotaan, hak dan kewajiban
h. Perubahan AD dan ART termasuk
merubah Nama PPPSRS
i. Perpanjangan SHMS Sarusun dan
Perpanjangan SLF.
j. Tata tertib pemilikan
k. Tata tertib penghunian
l. Sanksi –sanksi
m. Ketentuan peralihan
n. Penutup

28. Struktur Organisasi PPPSRS terdiri dari
Pengurus dan Pengawas
A. Pengurus mempunyai struktur kepengurusan paling
sedikit:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;
d. bidangpengelolaan;
e. bidangkepenghunian;
B. Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah
ganjil yang terdiri dari ketua merangkap anggota,
sekretaris merangkap anggota, dan 1 orang anggota
dari pemilik sarusun.
C. Struktur organisasi PPPSRS berjumlah ganjil, jumlah jabatan
dalam kepengurusan PPPSRS dapat disesuaikan dengan
kebutuhan, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan

29. a. Warga Negara Indonesia setia pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia
T
ahun1945;
b. Sehatjasmanidanrohani;
c. Memilikikartutandapenduduk (KTP) ygsesuaidengandomisilirumahsusun.
d. Tidakdalamstatusmenjalanipidanakurungankarenasuatudelikpidana;
e. Berusiaminimal21(duapuluhsatu)tahundan/atausudahmenikah;
f. Memilikibukti kepemilikan yang sah
g. Pertempat tinggal dan/atau menjalankan usaha di Rumah Susun
yang dibuktikan dengan milik surat keterangan domisili dari RT/RW
dan diketahui Lurah di Lokasi Rumah Susun.
h. dalam hal bukti kepemilikan tercatat atas nama suami dan atau istri
yang berada dalam ikatan perkawinan, dan memiliki lebih dari satu
Sarusun, maka hanya salah satu diantaranya dapat dipilih menjadi
pengurus atau pengawas
i. Dalam hal pemilik bersatatus badan hukum, maka dapat menunjuk
wakilnya untuk dipilih menjadi pengurus dan atau pengawas yang
namanya tercantum dalam akta pendirian badan hukum.
Persyaratan PENGURUS dan PENGAWAS pasal 45 pergub 133/2018.

30. Lanjutan persyaratan pengurus dan
pengawas
k. Mempunyaipengetahuandanketerampilankerjayangbaik,berwawasanluasdan
memilikiintegritasyangtinggi;
l. Mampubekerjasamadengansesamapengurusdanpengawas;
m. Mempunyaikepribadianjujur,bertanggungjawab,kreatifdancepattanggapdalam
segalapermasalahanyangtimbul;
n. Memenuhi seluruh kewajiban sebagai Pemilik khususnya terhadap kewajiban
pembayaranIuranPengelolaan;
o. Memilikikomitmenuntukmelaksanakantugasyangdiberikan;
p. Tidakdalamstatussebagai anggota pengurus ataupengawasdiRumahSusun
lain;dan
q. Tidakmemilikihubungankeluargadenganpengurusataupengawaslainnya.
r. Tidakdalamstatus sedang menjabat pengurusRTdan atauRW;

31. Tata Cara Pemilihan Pengurus dan Pengawas sbb :
1. Panitia musyawarah mengumumkan para calon pengurus yang
memenuhi syarat. Untuk ditetapkan sebagai calon.
2. Penetapan calon paket pengurus dan pengawas
3. Pemaparan visi dan misi para calon paket pengurus dan pengawas
dilanjutkan dengan tanya jawab.
4. Pelaksanaan Pemilihan calon paket Pengurus dan pengawas
5. Ketua dan Sekretaris Pengurus dan Ketua dan Sekretaris Pengawas
yang terpilih melengkapi kepengurusan pengurus dan pengawas
sesuai dengan struktur kepengurusan dan dilakukan pada waktu
yang sama dalam RUALB.
6. Ketua dan sekretaris terpilih menyampaikan susunan pengurus dan
pengawas lengkap kepada pimpinan musyawarah.
7. Pemipinan musyawarah mengumumkan kepada peserta
musyawarah mengenai nama nama susunan pengurus dan susunan
pengawas dan menetapkan susunan pengurus dan pengawas untuk
periode selama 3 tahun.
8. Pengurus dan pengawas yang telah dua kali berturut-turut menjabat
dalam jabatan tidak dapat lagi dipilih menjadi pengurus dan atau
pengawas.

32. Proses pencatatan dan pengesahan Pengurus
terpilih:
1.Pengurus Terpilih mengajukan permohonan pencatatan dan
pengesahan AD dan ART dan Pencatatan dan pengesahan
Susunan kepengurusan kepada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang ditanda
tangani oleh Ketua dan Sekretaris dan disampaikan kepada
dinas paling lambat 30 Hari Kerja sejak terplihnya pengurus
dan pengawas dengan melampirkan:
a. Akta Berita Acara RUALB dan atau perubahan susunan
kepengurusan.
b. AD dan ART yang telah disesuaikan
c. Daftar hadir peserta Musyawarah
d. Bukti kepemilikan pengurus dan pengawas terpilih
berupa PPJB NOTARIAL LUNAS/ AJB/SHM Sarusun.
e. Bukti kewajiban perpajakan kepada pemerinah DKI
Jakarta
f. Foto Copy KTP dan atau KK

33. Proses pencatatan dan pengesahan :
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian atas ad dan art,
bukti kepemilikan dan prosedure pelaksanaan RUALB
apakah sudah sesuai dengan pergub 132 tahun 2018.
3. Jika proses serta documen yang dilampirkan tidak sesuai
maka berkas dikembalikan untuk disesuaikan.
4. Jika sudah sesuai maka dilanjutkan dengan proses perbal
rancangan sk Pencatatan dan pengesahan AD dan ART,
Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan
Susunan Pengawas untuk mendapat persetujuan kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Proses pencatatan dan pengesahan paling lambat 30 hari
kerja setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi prosedur
dan persyaratan.
6. Penerbitan SK Pencatatan dan pengesahan Akta pendirian
PPPSRS dan SK Susunan Pengurus dan pNegawas untuk
selanjutnya disampaikan kepada pemohon.

34. PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS DAN ATAU PENGAWAS
1. SETIAP PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS DAN ATAU PENGAWAS WAJIB DI
CATATA DAN DISAHKAN OLEH GUBERNUR MELALUI DINAS PERUMAHAN.
1. PERUBAHAN SUSUNA PENGURUS DAN ATAU PENGAWAS DISEBAKAN KARENA
KETUA PENGURUS DAN ATAU KETUA PENGAWAS MENGUNDURKAN DIRI DAN
ATAU MENINGGAL DUNIA DAN ATAU TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN
PENGURUS DAN PENGAWAS SESUAI DENGAN AD/ART, MAKA HARUS
DILAKUKAN PEMILIHAN MELALUI RAPAT UMUM.
1. DALAM HAL KETUA PENGURUS DAN ATAU KETUA PENGAWAS TIDAK LAGI
MEMENUHI PERSYARATAN SEBELUM BERAKHIR MASA JABATAN, MAKA
SECARA OTOMATIS SEKRETARIS MENJADI KETUA PENGURUS DAN ATAU
KETUA PENGAWAS.
2. NAMUN APABILA SEKRETARIS PENGURUS DAN ATAU PENGAWAS TIDAK LAGI
MEMENUHI PERSYARATAN PENGURUS DAN ATAU PENGAWAS SEBELUM MASA
JABATAN BELUM BERAKHIR, MAKA HARUS DILAKUKAN PEMILIHAN DALAM
RAPAT UMUM.
3. DALAM HAL BENDAHARA DAN BIDANG-BIDANG DAN ATAU ANGGOTA
PENGAWAS TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN PENGURUS DAN ATAU
PENGAWAS DAN ATAU DIANGGAP TIDAK CAKAP DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS SEBELUM BERAKHIR MASA JABATAN, MAKA BERDASARKAN HASIL
KEPUTUSAN PENGURUS DAN ATAU PENGAWAS DAPAT MELAKUKAN
PENGGANTIAN TANPA MELALUI RAPAT UMUM.

35. Pengelolaan dan
Pembiayaan.
 Pengelolaan meliputi, operasional,
pemeliharaan/perawatan dan
perbaikan dan pemanfaatan atas
benda bagian dan tanah bersama.
 Sumber pembiayaan berasal dari
iuran pengelolaan dari anggota
perhimpunan dan sumber lain yang
sah.
 Besaran biaya pengelolaan dibahas
dan diputuskan dalam rapat umum.

36. PELAPORAN
1. PALAPORAN DILAKUKAN SECARA PERIODIK DI ATUR
DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PERHIMPUNAN.
2. SETIAP AKHIR PERIODE TAHUN BUKU PENGURUS DAN
PENGELOLA HARUS MENYAMPAIKAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPENGURUSAN DAN
KEUANGAN SERTA PENGELOLAAN KEPADA ANGGOTA
DALAM RAPAT UMUM UNTUK DIBAHAS DAN DISETUJUI
OLEH ANGGOTA.
3. PELAPORAN HARUS RINCI MEMUAT NERACA RUGI
LABA
4. LAPORAN KEUANGAN HARUS DIAUDIT OLEH
AKUNTAN PUBLIK SEBELUM
DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
5. KEGIATAN PENGELOLAAN DILAKUKAN SECARA ON
LINE YANG DAPAT DIAKSES OLEH PARA PEMILIK
SECARA REALTIME YANG DAPAT PENAMPILKAN DATA
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAN SALDO
PENERIMAAN SECARA PERIODIK.

37. BIMBINGAN TEKNIS, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
1. BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN DILAKUKAN OLEH
DINAS PERUMAHAN BERSAMA WALIKOTA DENGAN
MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT
2. BIMBINGAN MELIPUTI
a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-
undangan
b. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pppsrs
c. Melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap
pengurus dan pengawas
3. PENGENDALIAN MELIPUTI
a. Memberikan teguran dan peringatan
b. Memberikan sanksi administrasitif dan
c. Pencabutan surat pencatatan dan pengesahan
kepengurusan

38. 4. PENGAWASAN MELIPUTI :
a. PENGAWASAN PERIZINAN BADAN USAHA DAN IZIN
OPERASIONAL PENGELOLAAN RUSUN
b. PENGAWASAN SLO PROTEKSI KEBAKARAN
c. PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA (K3).
d. PENGAWASAN SLO LIFT , GONDOLA DAN GENSET
e. PENGAWASAN PEMANFAATAN FASOS DAN FASUM
DILINGKUNGAN RUMAH SUSUN SESUAI
PERTELAAN
f. PENGAWASAN PERIZINAN PARKIR BERBAYAR
g. PENGAWASAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG.
h. PENGAWASAN LAINNYA SESUAI KETENTUAN YANG
BERLAKU