Tata kelola klinis yang baik bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menjaga standar pelayanan tinggi secara berkelanjutan. Akuntabilitasnya terletak pada individu maupun institusi. Hal ini dicapai melalui program-program pengembangan staf dan organisasi seperti manajemen mutu, manajemen risiko, praktik berbasis bukti, audit klinis, dan pembelajaran dari pengalaman.

1. GOOD CLINICAL GOVERNANCE
PERTEMUAN 8
Dr.Noor Yulia MM
PRODI ILMU KESEHATAN & FAKULTAS RMIK

2. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
• Mahasiswa mengetahui Tata kelola klinis yang
baik – good clinical governance dan indikator
– indikator klinis dipelayanan kesehatan
• Mahasiswa mampu menguraikan tata kelola
klinis yang baik pada pelayanan kesehatan
• Mahasiswa mampu menguraikan indikator –
indikator klinis di pelayanan kesehatan

3. CLINICAL GOVERNANCE
Tata Kelola Klinis
• Adalah Suatu sistem yang menjamin organisasi pemberi
Pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk terus
menerus melakukan perbaikan mutu pelayanannya dan
menjamin memberikan pelayanan dengan standar yang
tinggi dengan menciptakan lingkungan dimana
pelayanan prima akan berkembang (Scally & Donaldson
1998 ).
• Dengan Pendekatan yang sistematis dan terintegrasi
untuk menjamin dan menilai tanggung jawab dan
tanggung gugat klinis melalui peningkatan mutu dan
keselamatan yang membawa outcome klinis yang
optimal (Departemen Kesehatan Australia Barat )

4. KEWAJIBAN
MANAJEMEN
STRUKTUR
KEWAJIBAN
CLINICAL GOVERNANCE
PROSES OUTCOME
SDM
Dana
Sarana & Alat
Material
Sistem - sistem
SDM profesional
Proses – proses klinis
sesuai standar
Program – program
menjaga mutu dan
keselamatan pasien
Keselamatan pasien
Mutu
Efisiensi
Efektifitas
Tepat waktu
Adil
Kepuasan pasien
Mutu hidup

5. tiga aspek penting di di dalam clinical
governance, antara lain :
1. Kualitas berstandar nasional, berlaku bagi seluruh organisasi
kesehatan (rumah sakit, puskesmas, praktek pribadi) di dalam
memberikan pelayanan. Standar dan garis pedoman
(guidelines) yang dipakai berdasarkan dari evidence -based
medicine dan disosialisasikan melalui badan pemerintah pada
tingkat nasional.
2. Mekanisme untuk menjaga standar pelayanan yang tinggi,
seperti memastikan life-long learning dan regulasi profesi yang
sesuai supaya menciptakan sebuah atmosfer yang kondusif
dalam peningkatan pelayanan medis.
3. Sistem yang efektif untuk memantau implementasi kerangka
tersebut, seperti tolak ukur dari indikator klinis dan penilaian
kerja sistem

6. • setiap organisasi kesehatan harus mengadakan
evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan
medis yang diberikan kepada pasien.
• Clinical governance akan meningkatkan derajat
kesehatan melalui upaya klinik maksimal dan dengan
biaya yang paling efektif.
• clinical governance harus dikembangkan sebagai
kebutuhan.
• Selain untuk melindungi pasien dari tindakan medik
yang bisa merugikan, juga untuk menjaga agar dokter
dan petugas kesehatan bersikap profesional, selalu
mengup-date ilmu dan kemampuan klinik, dan punya
perencanaan kinerja memadai.

7. 7 garis besar penerapan konsep tata
kelola klinis
1. Membangun kepemimpinan yang efektif
2. Menyusun rencana kerja mutu (quality action
plan)
3. Fokus pada pasien
4. Informasi, analisis, pemahaman
5. Orang biasa mengerjakan hal yang luar biasa
6. Merancang pelayanan yang baik
7. Memastikan efektifitas pelayanan klinis

8. 3-Jan-23 SAMSI J: KLH AUDIT KLINIS (IEU) 8
GOOD CLINICAL GOVERNANCE
= KM (+ Dirmed) mengarahkan dan mengendalikan
para klinisi yg kompeten melakukan
PROSES-2 klinis dgn standar asuhan yang tinggi,
Proses-2 klinis:
Asesmen,
Diagnosis,,
Pengobatan,,
Tindkan invasif,,
Konseling, dll..
ditunjang oleh:
1. Sarana, alat,
material, sistem2,
yg memadai/layak
2. Program-2 khusus, a.l.:
QA, EBP, Risk Mngmnt, CPD,
CLINICAL AUDIT, dll.
Dng TUJUAN: OUTCOME KLINIS
yg AMAN, BERMUTU, dan MEMUASKAN PASIEN

9. GOOD CLINICAL GOVERNANCE
• Komite Medik (+ bersama dengan Direktur medik )
mengarahkan dan mengendalikan para klinisi yang
kompeten untuk melakukan PROSES-PROSES klinis
dengan standar asuhan yang tinggi,
• Proses-proses klinis yang dilakukan antara lain :
– Asesmen,
– Diagnosis,,
– Pengobatan,,
– Tindakan invasif,,
– Konseling, dll..

10. Tujuan penataan klinis yang baik
1. mendapatkan OUTCOME KLINIS yang AMAN,
BERMUTU, dan MEMUASKAN pasien:
Memberikan perlindungan keamanan pasien,
melindungi pasien dari resiko yang tidak diharapkan
2. Memberikan panduan kepada profesi dan
Memberdayakan profesi
• sesuai dengan :
– Uu NO 29 TAHUN 2004 tentang Praktek kedokteran
– UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit

11. UU No 44 Thn 2009
• Pasal 29 menyatakan Setiap Rumah Sakit mempunyai
Kewajiban antara lain :
– Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan
Rumah Sakit kepada masyarakat.
– Memberi pelayanan kesehatan yg aman, bermutu, anti
diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan
kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan
Rumah Sakit.
– Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam
melayani pasien
– Menyelenggarakan rekam medis
– Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah
Sakit (Hospital By Laws)

12. UU No 44 Thn 2009
• Pasal 36 menyatakan Setiap Rumah Sakit harus
menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola
klinis yang baik
• tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi
manajemen klinis yang meliputi :
– kepemimpinan klinik,
– audit klinis,
– data klinis,
– risiko klinis berbasis bukti,
– peningkatan kinerja,
– pengelolaan keluhan,
– mekanisme monitor hasil pelayanan,
– pengembangan profesional, dan
– akreditasi rumah sakit

13. • PASAL 39 menyatakan :
1. Dalam menyelenggarakan Rumah Sakit harus dilakukan
audit.
2. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa audit kinerja dan audit medis.
3. Audit kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan secara internal dan
eksternal
4. Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas
5. Pelaksanaan audit medis berpedoman pada ketentuan
yang ditetapkan oleh Menteri.
UU No 44 Thn 2009

14. • PASAL 43 menyatakan :
1. Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
2. Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, &
menetap-kan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan
angka kejadian yang tidak diharapkan
3. Rumah Sakit melaporkan sebagaimana diamksud pada ayat (2)
kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang
ditetap-kan oleh Menteri.
4. Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat secara anonim dan ditujukan untuk
mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan
pasien.
UU No 44 Thn 2009

15. • PASAL 40 menyatakan :
1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit
wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3
(tiga) tahun sekali.
2. Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh lembaga Independen baik dari
dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku
3. Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
UU No 44 Thn 2009

16. CLINICAL GOVERNANCE
• TUJUAN
– Mewujudkan asuhan klinis dengan mutu dan standar tertinggi
• AKUNTABILITAS
– Akuntabilitas individu ( klinisi + manajer ) dan institusi
• BUILDING BLOCKS
– Program – program pengembangan staf dan organisasi
– QA, Clinical risk management , Evident based practice ,
Clinical effektiveness, Clinical audit, belajar dari pengalaman
KEPUASAN PASIEN

17. TUJUAN CLINICAL GOVERNANCE
1. Clinical governance bertujuan untuk meningkatkan mutu
pelayanan klinis , dengan menjaga dan menerapkan standar
pelayanan yang tinggi dan berkelanjutan
2. Akuntabilitas tentang pelaksanaan clinical governance ada pada
individu baik klinisi , manajer dan maupun pada institusi
3. Clinical governance adalah kerangka kerja / wahana (means) /
sistem / kegiatan / cara untuk meningkatkan mutu pelayanan
klinis
4. Untuk menjalankan Clinical governance dan akuntabilitas
terhadapnya ditetapkan( setting) , dipertahankan ( maintance)
dan dipantau ( monitoring) secara konsisten dan bertanggung
jawab atas pelaksanaan program – program komprehensif yang
merupakan landasan dasar ( building blocks) dan konsep dari
clinical governance tersebut .

18. Peran Clinical Governance
• clinical governance adalah mekanisme yang
kuat, baru dan komprehensif untuk memastikan
bahwa standar perawatan klinis yang tinggi
dipertahankan di seluruh sistem kesehatan dan
kualitas pelayanan terus dapat meningkat.
• Clinical governance, terdiri dari berbagai multi
disiplin ilmu yang ada di rumah sakit, seperti
komite medis, komite keperawatan, dan komite
professional lainnya.

19. Standar Tata Kelola Klinis
• Pertanggungjawaban
• Kebijakan & Strategi
• Struktur organisasi
• Penyediaan sumber daya yang tepat
• Komunikasi
• Pengembangan profesi & pelatihan
• Pengukuran efektifitas
• Penilaian dari luar

20. Clinical audit
• mempunyai dua prinsip utama, yaitu:
– Komitmen untuk lebih baik
– Penerimaan konsep praktek terbaik atau evidence-
based practice oleh para dokter.

21. Fungsi Clinical Governance
• Bekerja dalam sistem mutu
• Uraian tugas dan wewenang jelas
• Lingkungan kondusif untuk peningkatan mutu

22. Implementasi Clinical Governance
• Standar kualitas nasional dalam layanan
kesehatan (clinical guidelines).
• Mekanisme layanan klinis dengan standar
keamanan tinggi
• Sistem efektif dalam monitoring implementasi
(indikator klinis, sistem penilaian kinerja)

23. Empat Pilar Utama Clinical
Governance
• yaitu:
1. fokus kepada pasien,
2. manajemen kinerja dan evaluasi klinik,
3. manajemen resiko dan
4. pengelolaan & peningkatan profesionalitas
(Western Australian Clinical Governance Guidelines, 2005)

24. 4 pilar dalam tata kelola klinis
1. Nilai pelanggan
a. RS melibatkan pelanggan & masyarakat dlm memelihara & meningkatkan
kinerja serta perencanaan ke depan utk perbaikan pelayanan
b. Informed consent, manajemen komplain, survei kebutuhan & kepuasan
pelanggan
2. Kinerja klinis dan evaluasi
a. Menjamin pengenalan yg progresif, penggunaan, monitoring & evaluasi
standar yg berbasis kejadian (evidence based)
b. Standar pelayanan klinis, indikator klinis dan audit klinis
3. Risiko klinis
a. Meminimalkan risiko & meningkatkan keselamatan pasien
b. Analisis terhadap potensi terjadinya resiko klinis, manajemen terhadap
insiden dan KTD
4. Manajemen & Pengembangan profesional
a. Mendukung & mendokumentasikan pengembangan profesionalisme
pelayanan klinis & memelihara diterapkannya standar profesi
b. Prosedur baru diperkenalkan melalui audit & penelitian

25. Kinerja klinis dan evaluasi
• Bertujuan untuk menjamin pengenalan yang progresif,
penggunaan, monitoring dan evaluasi standar yang
berbasis evidens.
• Budaya untuk melakukan audit klinis dan penilaian
kinerja klinis pada tiap-tiap unit pelayanan klinis.
• Untuk dapat melakukan audit klinis dan penilaian kinerja
klinis perlu disusun:
– Standar pelayanan klinis
– Audit klinis
– Indikator klinis

26. Indikator klinis
• Indikator klinis adalah suatu pengukuran yang
mengukur layanan klinis sebagai tanda
potensial adanya masalah dan kemungkinan
peningkatan jasa layanan klinis dengan
membandingkan indikator-indikator klinis.

27. Macam – macam Indikator Klinis
1. Sentinnel event indikators
– Suatu kejadian atau fenomena yang merupakan kejadian
yang tidak dikehendaki dan jarang terjadi, sehingga
memicu penyelidikan lebih lanjut.
– Contoh: kematian ibu, infeksi nosokomial, operasi salah sisi
2. Rate-based indikator: Proportion atau Rate
– proses atau outcome suatu kejadian yang sering terjadi.
– Contoh: prosentase pasien yang melahirkan dengan SC
dari total persalinan, prosentase pasien rawat inap dengan
dekubitus dari total pasien yang dirawat inap >5 hari,
prosentase bayi lahir hidup dengan berat lahir <2500 gr
dari seluruh kelahiran hidup,

28. Pemilihan Indikator Klinis
• Prioritas tinggi
• Sederhana
• Mulai dengan sedikit indikator
• Data tersedia
• Ditingkatkan secara bertahap
• Dampak terhadap pengguna dan pelayanan
• Mengukur berbagai dimensi mutu

29. • setiap organisasi kesehatan harus mengadakan
evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan
medis yang diberikan kepada pasien.
• beberapa pendekatan yang berbeda di dalam
mengevaluasi penilaian kerja, seperti:
– clinical audit,
– clinical indicators,
– verbal autopsy,
– facility-based review dan
– confidential enquiries.

30. National Institute of Clinical Excellence Inggris
(NICE, 2002) mendefiniskan lima tahap di dalam
melakukan clinical audit:
• Tahap 1 : Mempersiapkan untuk audit
• Tahap 2 : Memilih kriteria
• Tahap 3 : Melakukan penilaian
• Tahap 4 : Melakukan perubahan
• Tahap 5 : Menjaga peningkatan (sustaining
improvement)

31. • Salah satu pilar pelayanan medis adalah clinical
governance, dengan unsur staf medis yang
dominan.
• Sebagaimana maksud PASAL 46 , UU NO 44/2009
Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas
kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
Rumah Sakit , dalam pasal ini menyatakan Direktur
rumah sakit bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang terjadi di rumah sakit

32. Selamat belajar